Cipto Bin Farli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1) atau ayat (5);

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Abdullah Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48

Bahwa ancaman yang dilakukan Penggugat berupa penutupan sehinggaTergugat tidak dapat mengangkut batubara jelas bertentangan denganperundangundangan yang berlaku yaitu: Pasal 162 UndangUndang RI No. 04 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:"Pasal 162Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan

PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan pembayaran dalamjangka waktu yang telah ditentukan walaupun telah diberitahukan olehPIHAK PERTAMA sebagaimana dimaskud dalam Pasal 6 Ayat (3) di atas,maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan penutupan Jalan Koridor.Jelas bertentangan dengan Pasal 162 UndangUndang RI No. 04 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T26) yangberbunyi sebagai berikut:"Pasal 162Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

Pertambangan Batubara (PKP2B)antara Pemerintah Republik Indonesia dengan AKT, khususnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) ButirVv yang mengatur bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Kontraktor danPara Pemegang Sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikanbatubara di dalam wilayah Perjanjian, belum terpenuhi:b Ketentuan Pasal 92 Undangundang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK

namun demikian sampai saat ini tidak ada surat keputusan bupatitentang penggabungan wilayah kuasa pertambangan ekploitasipembanding;Bahwa selain hal tersebut di atas penggabungan iup yang dilakukan olehpembanding tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundangkarena pada tahun 2010 tidak ada satu ketentuanpun yangmemperbolehkan adanya penggabungan iup bahkan dalam ketentuan pasal93 undangundang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatubara disebutkan :(1). pemegang iup dan iupk

adalah izin usaha yang diberikanoleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutanproduksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan,pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai denganperijinan (sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutandan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan )antara lain :* IUPK

sepengetahuan Saksiadalah berasal dari ex loading atau sisa pembersihan ponton yang dibelioleh CHAN ERWIN dan dikumpulkan di stock pile milik SDC di Palaranyang disewa oleh terdakwa CHAN ERWIN.e Bahwa benar saksi mengetahui Jumlah pinjaman atau modal yang Saksiberikan untuk pembelian batubara yang terakhir sesuai dengan daftarpinjaman yang dibuat oleh terdakwa CHAN ERWIN, adalah :e Pinjaman pembelian alat berat sebesar Rp. 200.000.000e Hutang dagang Rp. 301.840.000,e Tanggal 23 Oktober 2013 pinjaman untuk IUPK

IUPK, NPWP, PKP, domisili perusahaan SPPPJT, SIUP, KTA Gapensi,SBU Aklindo, SBU Gavensi, ISO DQS;1 (satu) map warna merah bertuliskan laporan bulanan yang berisikan laporanbulanan untuk bulan Maret GI Jatiluhur Baru;1 (satu) map warna merah bertuliskan copy kwantitas (Bill of Quantity) GI 150kV Jatiluhur Baru;1 (satu) map warna merah yang berisikan copy kwantitas (Bill of Quantity) Gl150 kV Jatirangon 2;1 (satu) map warna merah yang berisikan copy laporan bulanan untuk bulanJanuari 2012 GI Jatiluhur

IUPK, NPWP, PKP, domisili perusahaanSPPPUJT, SIUP, KTA Gapensi, SBU Aklindo, SBU Gavensi, ISODQS;1 (satu) map warna merah bertuliskan laporan bulanan yangberisikan laporan bulanan untuk bulan Maret GI Jatiluhur Baru;1 (satu) map warna merah bertuliskan copy kwantitas (Bill ofQuantity) Gl 150 kV Jatiluhur Baru;1 (satu) map warna merah yang berisikan copy kwantitas (Billof Quantity) GI 150 kV Jatirangon 2;1 (satu) map warna merah yang berisikan copy laporanbulanan untuk bulan Januari 2012 GI Jatiluhur

IUPK, NPWP, PKP, domisili perusahaan SPPPJT, SIUP, KTA Gapensi,SBU Aklindo, SBU Gavensi, ISO DQS;216. 1 (satu) map warna merah bertuliskan laporan bulanan yang berisikan laporanbulanan untuk bulan Maret GI Jatiluhur Baru;217. 1 (satu) map warna merah bertuliskan copy kwantitas (Bill of Quantity) GI 150kV Jatiluhur Baru;218. 1 (satu) map warna merah yang berisikan copy kwantitas (Bill of Quantity) Gl150 kV Jatirangon 2;219. 1 (satu) map warna merah yang berisikan copy laporan bulanan untuk bulanJanuari

Lihat http:/www.esdm.go.id/prokum/uu/2009/UU%204%202009. pdf, diakses pada tanggal 27Juli 2010.78 Analisis Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 78 12/13/2010 11:40:26 PM bencana alam di luar kemampuan manusia.Selain itu, dalam peraturan pertambangan dan mineral dikenal juga istilahkeadaan yang menghalangi, yang terdiri atasblokade,pemogokan,perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP (Izin UsahaPertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), danperaturan

dan MineralDalam peraturan Pertambangan dan Mineral, force majeure dibedakan atas:a. force majeure antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan,epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luarkemampuan manusia;b. yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain blokade,pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUPPenjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 80 Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 89 12/13/2010 11:40:26 PM atau IUPK

Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP,IPR/IUPK dari Pejabat yangberwenang.Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut maka MajelisHakim menungkapkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :e Bahwa sesuai hasil laporan pada tanggal 7 Juni 2011 dan tanggal 15 September2011 yang melakukan penambangan adalah PT Sinar Barito Global , CV SinarBarito Global tidak melakukan penambangan;e Bahwa yang diberi tugas pada tanggal 7 Juni 2011 adalah saksi Ir Daud DandaMM, Sarwo Mulyo SE, Arson ST

MULYAR S.= Batu bara sejumlah + 36.785,149 MTMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktahukum tersebut dengan unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin UsahaPenambangan IUP, IPR/IUPK dari Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat no 540/123/2011 tanggal 4 Oktober2011, maka surat Bupati Barito Utara No. 507/ 73/ek/ tanggal 10 Juni 2011 tidak berlaku,yang berlaku adalah surat no 540/123/2011 tanggal 14 Oktober 2011 sesuai dengan buktisurat yang diajukan

Sedangkan IUPK sesuai UU Minerba adalah izin yang diberikanuntuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari WilayahPencadangan Negara (WPN) yang dapat diusahakan setelahmendapatkan persetujuan DPR RI ;Terlebin ditegaskan pada pasal 134 Undangundang Nomor 4 Tahun1994 tentang Mineral dan Batubara menegaskan bahwa hak atasHalaman 33 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 45/G/2020/PTUN.SMDWilayah IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan Bumi dan Pasal138

Penggugat Rekonpensi/ TergugatKonpensi sehingga mengalami kerugian yang tidak sedikit.Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan laporansecara pidana atas adanya dugaan tindakan pidana yangdilangsungkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi , antaralain berdasarkan ketentuan Pasal 162 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaradinyatakan sebagai berikut :Setiaop orang yang merintangi atau menggangu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

Permohonan Wilayah, untukmineral bukan logam dan batuan, selanjutnya yang dimaksud dengan IzinPertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangandalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas,kemudian yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atauWederrechtelijk menurut Prof.

Blaru, Kec.Pati, Kab.Pati atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telahmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48,Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).Perbuatan terdakwa dilakukan dengan

Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, MelakukanPengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, PenjualanMineral Dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP,IUPK, Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37,Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), Atau Pasal 105 Ayat (1).Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh alat buktiketerangan saksi yaitu saksi Suharto, Sri Hartanto, Muhamad

Natuma Jaya Mulia (selaku Penjual) batubara tidak memilikiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan IUPKPengangkutan dan Penjualan (IUPK Trading) dan yang memiliki adalah CV.Arjuna, Adapun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yangdimiliki CV.

2007tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan hutan antara lain : jin pemanfaatan hutan adalah ijin yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang yang terdiri dari ijin usaha pemanfaatan kawasan,jin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dan ijin pemungutan hasilHalaman 50 dari 92 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2020/PN Bithutan kayu dan/atau bukan kayu pada area hutan yang telahditentukan; jin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan hutan antara lain : jin pemanfaatan hutan adalah jjin yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang yang terdiri dari ijin usaha pemanfaatan kawasan,jin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dan ijin pemungutan hasilhutan kayu dan/atau bukan kayu pada area hutan yang telahditentukan; jin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK

kegiatan penanaman modaldan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahapenanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa, Menimbang dan menyimpulkan mengenai Bukti T 7, Bukti T 8,Bukti T 10, Bukti T 11, Bukti T 25 dan Bukti T 32 pada Daftar Alat BuktiTerbanding a quo yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 136 Ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2009.Pasal 136 ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK

Blaru, Kec.Pati, Kab.Pati atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telahmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48,Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).Perbuatan terdakwa dilakukan dengan

Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, MelakukanPengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, PenjualanMineral Dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP,IUPK, Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37,Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), Atau Pasal 105 Ayat (1).Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh alat buktiketerangan saksi yaitu saksi Suharto, Sri Hartanto, Muhamad

Evaluasi terhadap laporan dan pelaksanaan kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK dan / ataub. Inspeksi ke lokasi IUP, IPR dan IUPK2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan palingsedikit 1 (satu) kali dalam setahun.14. TURUT TERGUGAT telah melakukan kegiatan pengawasan danpembinaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 47 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Padt.G/2018/PN SRL15.