SultraBahwa sepengetahuan saksi kesepakatan tersebut yang pada intinya memintapersetujuan dari Kementerian ESDM RI tentang pengelolaan nikel kadarrendah di Blok Pomalaa kepada pemprov sultra untuk selanjutnya dijadikandasar mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pengangkatandan penjualan kepada salah satu perusda Provinsi maupun Kabupaten.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.10. Saksi. Drs. H. ANDISASTRA PANGERANG, MM ; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H.

Inco, Tok dan bukan tambang nikel yang posisinyamasih berada didalam perut bumi dimana untuk mendapatkan hasil tambangtersebut harus melalui proses penggalian terlebih dahulu;Bahwa berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, Pasal 92menyatakan : Pemegang IUP dan IUPK berhak memilikimineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksiapabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, Kecuali mineralikutan radioaktif, dimana PT.Inco sudah memenuhi

Dengan demikianpenerbitan 2 (dua) buah surat pernyataan tersebut tidak prosedural(melanggar aturan).Bahwa, terkait dengan Putusan Pidana ini, Pengadilan Negeri TanjungRedeb telah mengadili dan menyatakan Surya Irawan Als Iwan binAbdul Gais (yang merupakan Pembanding dalam Perkara a quo)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK MERINTANGI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANDARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK YANG SAH.Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa

Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutanuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan bakuindustri.Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yangrelatif luas dan pada umumnya dikelola olen perusahaan swasta yang sudahbesar atau pemerintah daerah setempat.Pemanfaatan hutan produksidilakukan melalui adanya pemberian izin usaha yaitu:Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)

yangbentkad baik dan harus dilindungi oleh hukum.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, selaku pemegang IUPOP yang sah,Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi dalam melaksanakankegiatan pertambangan juga tdak boleh mendapat rintangan maupungangguan dari pihak manapun sebagaimana ketentuan Pasal 162 UU No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPertambangan) berounyi sbb:Pasal 162Seliap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

Trg, 34) Bahwa kegiatan penambangan Penggugat Rekonpensi /Turut Tergugat Konpensi tidak boleh mendapat gangguan maupun rintangan karena hak dankewajiban Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi telah diaturdalam UUPertambangan dan IUPOP Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi (vide Bukti TT.1 dan Bukit TT.l1a) diantaranya dikutip sbb: UU Pertambangan:Pasal 111(1) Pemegang IUP dan IUPK wajlb memberikan laporan tertulis secaraberkala atas rencana kera dan pelaksanaan kegiatan usahapertambangan

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012tersebut, nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 94, yang berbunyipemegang IUP dan IUPK

strong> tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Mardeni Bin Umar Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.Terlihat jelas bahwa walaupun Penggugat sudah memiliki berbagai macamizin pertambangan, termasuk IUPOP No. 503/2018 yang BARUDITERBITKAN pada tahun 2018, hal tersebut tidak serta merta menjadikanPenggugat sebagai penguasa atas lahanlahan yang telah ditetapbkan dalamizin tersebut.

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pernanyjian;d. IPR;e. SIPB;izin penugasan;PhIzin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; danIUP untuk Penjualani;a> 7Berdasarkan bunyi ketentuan di atas maka kKewenangan pemberian izinusaha pertambangan telah berubah yang pada mulanya berdasarkan UU23/2014 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi denganterbitnya UU 3/2020 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

mengusahakan hasil hutanberupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidakmengurangi fungsi pokoknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izinpemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangyang terdiri dari:a. izin usaha pemanfaatan Kawasan (IUPk

penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidakmengurangi fungsi pokoknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bah wa IzinHalaman 144 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdwpemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangyang terdiri dari:a. izinusahapemanfaatan Kawasan (IUPK

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPK= Membuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPK= Membuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

dan mengusahakan hasil hutanberupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidakmengurangi fungsi pokoknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izinpemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangyang terdiri dari:a. izinusahapemanfaatan Kawasan (IUPK

Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan Penambangan;2. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;3.

lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan;- Bahwa dokumen studi kelayakan yang sudah mendapatkan persetujuan pemberi IUP, dokumen rencana penambangan yang telah mendapatkan persetujuan. dan IUP Operasi Produksi;- Bahwa sesuai Pasal 117 UU No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa, Suatu IUP berakhirkarena: a. dikembalikan; b. dicabut; atau c. habis masa berlakunya;- Bahwa Pasal 120 UU No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa, "dalam hal jangka waktu yangditentukan dalam IUP dan IUPK

telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapitidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir";- Bahwa filosofi dari perizinan adalah sebagai berikut: - Pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh UU No.4 Tahun 2009 jo.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPKMembuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPKMembuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

Selain itu jasapertambangan operasi produksi dilarang melakukan kegiatan dibidangpenjualan dan dalam pasal 90 UndangUndang No.4 Tahun 2009menyatakan pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atauseluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan explorasi maupunkegiatan produksi.Pertimbangan majelis arbiter mengenai Pasal 2.1 yang didefinisikansebagai jasa Penunjang yang berkaitan dengan Pertambangansehingga ketentuanketentuan yang terkait jasa pertambangan dapatdiperlakukan dalam perkara ini.

MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Subandi bin Abdul Khoni, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama sama Merintangi atau Mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.