Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-03-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — 1. SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN, 2. HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI, 3. MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM
7241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpanjangan waktu pelaksanaan tidakdiperkenankan kecuali terjadi Force Majuere.Penyerahan barang yang dianggap sah apabiladapat dibuktikan dengan suatu' Berita AcaraPenerimaan / Pemeriksaan Barang yang dibuat danditandatangani oleh panitia penerima barangyang ditunjuk oleh pihak pertama.. Syarat syarat teknis obat tidak standarisasiyang berdasarkan usulan panitia tidak akanditerima oleh panitia penerima barang. Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaanHal. 9 dari 72 hal. Put.
    Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankankecuali terjadi Force Majuere.Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapatdibuktikan dengan suatu Berita AcaraPenerimaan/Pemeriksaan Barang yang dibuat danditandatangani oleh panitia penerima barang yangditunjuk oleh pihak pertama.. Syarat syarat teknis obat tidak standarisasi yangberdasarkan usulan panitia tidak akan diterima olehpanitia penerima barang.Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan obat obatanHal. 37 dari 72 hal. Put.
Register : 29-06-2010 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 01-08-2011
Putusan PN SLEMAN Nomor 105 /Pdt G/ 2010/PN Slmn
Tanggal 15 Maret 2011 — AGUS SUKARNO >< PT Bank Central Asia tbk
13819
  • Bahwa oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, = makapembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala danketerlambatan karena usah Penggugat macet, namun demikiandengan itikad baik Penggugat tetap berusaha melaksanakanpembayaran angsuran kepada Tergugat I, sehinggaketerlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat I bukankarena adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud Tergugat I,akan tetapi keterlambatan pembayaran adalah faktorterjadinya gempa bumi (force majeur), sehingga berpengaruhkepada
    tersebut merupakanperbuatan melawan hukum ; Bahwa oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, makapembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala danketerlambatan karena usah Penggugat macet, mnamun demikiandengan itikad baik Penggugat tetap berusaha melaksanakanpembayaran angsuran kepada Tergugat I, sehingga keterlambatanpembayaran angsuran kepada Tergugat I bukan karena adanyawanprestasi sebagaimana dimaksud Tergugat I, akan tetapiketerlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya gempa bumi(force
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
BUDI UTOMO, DKK
Tergugat:
PT. ALFAPRIMA PANELINDO
24719
  • 47 orang pekerja PT: Alfaprima Panelindo ( sebagian diantaranyaPengurus Komite Basis Serikat Pekerja Mandiri dan sebagian anggota KomiteBasis Serikat Pekerja Mandiri PT: Alfaprima Panelindo) dengan alasan perusahaanselama hampir 4 (empat) tahun terakhir sampai tahun 2020, dan diputus kontakdengan Vendor, karena hutang terlalu besar akhirnya harus menjual asset tanahdan bangunan di seberang kantor untuk menutupi hutang, ditambah lagi dengankondisi pandemik corona yang merupakan bencana nasional (force
    karena vendor menghentikan kontrak, yangmenyebabkan TERGUGAT harus menjual asset tanah dan bangunannya untukmemenuhi kewajiban membayar hutanghutang,Bahwa PARA PENGGUGAT juga mengetahui bahwasanya pekerjaan juga sepibahkan PENGGUGAT tetap mengupayakan memperkerjakan dan melakukanpembayaran penuh kepada PARA PENGGUGAT, sampai akhirnya terlalubanyak Hutang yang harus dipikul oleh Perusahaan tanpa adanya pemasukanyang signifikanditambah lagi adanya bencana pandemik wabah corona (covid19) yangmerupakan Force
Register : 30-04-2014 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 181 / PID.B / 2008 / PN SMP
Tanggal 15 September 2008 — IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
11426
  • berikut40,446 m3 x Rp 82.747,50 = Rp 3.346.805,39 ;bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II yang dikerjakan olehkontraktor yang sama yaitu PT Aneka Buana Perkasa Surabaya menurut saksisebenarnya juga tidak perlu dianggarkan karena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
    bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II sebesar Rp 13.500.000(tiga belas juta rupiah) yang dikerjakan oleh kontraktor yang sama yaitu PT AnekaBuana Perkasa Surabaya menurut saksi sebenarnya juga tidak perlu dianggarkankarena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
Register : 04-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 22 Oktober 2014 — Syafri M, S.Pt. MM
12518
  • /PN.Pdgkedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa menurut pendapat ahli dan sesuai dengan fakta yang ada dalam kasusdugaan tindak pidana korupsi Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melaluiSatker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 pada Kelompok TaniMitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627/B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9.
    Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yangharus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;"9.
Register : 25-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PANUS SOKUQ DKK
Tergugat:
PT. Ciitra Palma Pertiwi 2
14893
  • tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara,mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli warisikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkankewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganHalaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
    40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa SaksiSatianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat,sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan PenggugatKurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas theHalaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwpersuasive force
Putus : 12-03-2012 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks
Tanggal 12 Maret 2012 — - JPU VS. - MUHAMMAD RUSLAN, SE.
12134
  • Fidelio dengan spesifikasi Intel Core 2 Duo E 7300(2.66 HGZ), Memory DDR2 1 Gb, Hardisk 320 Gb, Nvdia G Force 9200Chpset, DVD Super Multi, GE Force 7050, 7.1 Channel, modem 56K, IEEE,PCI Express X16, Gunuine Win Vista Home Premium, Monitor Acer 19 WideLCD yang diberikan oleh penyidik kejaksaan.e Bahwa setelah saksi melakukan pembongkaran dan pemeriksaan komputerPC Lab.
Register : 16-09-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 7 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Dior Ali M, ACC
296168
  • Bahwa tidak terlaksananya perjanjian disebabkan 2 hal yaitu itikadburuk dan adanya force majeur kalau perjanjian tidak terlaksana maka dilihatitikad jika karena force majeur seperti kKeadaan yang sifatnya karena banjir,bencana alam benarbenar tidak bisa melakukan sama sekali makatermasuk wanprestasi.Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa perjanjian salah satu bentuknya adalah kerjasama.bisa dalambentuk investasi.
Register : 02-04-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2014 — Pidana Korupsi - YOLLANDA, S.Psi
12257
  • Kalau evaluasi sistim nilaiadalah penggabungan dari komposisi teknis dan hargapembobotanya 70 dan 30, disini dimungkinkan apabilateknisnya bagus ternyata harganya tergantung Panitiamelakukan pembobotan dalam Kepres 80 sudah dirubahmemang itu menjadi celah penyimpangan banyak pelanggaranhukum untuk mencari celah ;e Bahwa HPS disusun 28 hari menjelang pelelangan tentunya PSberlaku hingga 28 . 30 hari , jika ada fluktuasi harga pasar /force majeur harga pasar sepanjang force majeur harga pasarditetapkan
Register : 25-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 22 Juli 2021 — - PANUS SOKUQ - LUKAS ALPIUS - LEDENIUS - MISRAN - PT. CITRA PALMA PERTIWI 2
275149
  • BaratNomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya menyatakan bahwadengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara,mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli warisikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkankewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
    Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai BaratNomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa SaksiSatianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat,sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan PenggugatKurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
Register : 15-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 12/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 25 Juli 2013 — Drs. JONNI Bin AMIR
8430
  • Timbangan portable merk CANG AN Tipe CACX 100 tersebut tidakbisa digunakan untuk beban 100 if (ton force) karena indikator yangdigunakan hanya menampilkan satuan kgf dengan lima digitsedangkan 100 if bila dikonfirmasikan dengan kgf harusHal. 10 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.menampilkan angka 6 digit, sehingga alat tersebut tidak bisamenampilkan beban 100 tf.Timbangan portable merk CANG An Tipe CACX 100 tersebut belumpernah dilakukan pengujian kalibrasi di Balai Besar Bahan danBarang Teknik
    Timbangan portable merk CANG AN Tipe CACX 100 tersebut tidakbisa digunakan untuk beban 100 if (ton force) karena indikator yangHal. 17 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.digunakan hanya menampilkan satuan kgf dengan lima digitsedangkan 100 if bila dikonfirmasikan dengan kgf harusmenampilkan angka 6 digit, sehingga alat tersebut tidak bisamenampilkan beban 100 tt.Timbangan portable merk CANG An Tipe CACX 100 tersebut belumpernah dilakukan pengujian kalibrasi di Balai Besar Bahan danBarang Teknik
Register : 21-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
SETIATI, SH
Terdakwa:
1.SONO Bin SUNARYO
2.BENGAT Bin MUKHLAS
3610
    • 1 (satu) unit Yamaha FORCE warna biru Nopol: B-3783-KQK Noka: MH31FD004EJ046710 Nosin: 1FD-046720;

    Dikembalikan kepada Terdakwa II. Bengat Bin Mukhlas.

    6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Register : 23-02-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl
Tanggal 22 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH.,MH.
Terdakwa:
1.Ade Krisnawan Bin Solikin
2.Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman
2816
  • bold;
  • 2 (dua) bungkus rokok djarum coklat;
  • 2 (dua) bungkus rokok GG Shiver;
  • 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold;
  • 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike;
  • 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya;
  • 9 (sembilan) buah sikat gigi merk Oral B;
  • 3 (tiga) buah sikat gigi merk Pepsodent;
  • 7 (tujuh) buah tissu magic power;
  • 4 (empat) buah Ponds Men;
  • 2 (dua) buah Nivea Men;
  • 1 (satu) buah parfum merk Romano Force
Register : 31-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 20 Februari 2019 — MOHAMAD FERIYANA KUSNADI, dkk.; Melawan; PT. NUSANTARA BUANA SAKTI, dkk.
172131
  • akan menyelesaikan segala kewajiban yang menjaditanggungjawab Tergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan dalam perkara ini adalahtindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada paraPenggugat tertanggal 10 Oktober 2017 karena perusahaan mengalami rugi /masalahkeuangan sejak Tahun 2011 dan akhirnya tutup 10 Oktober tahun 2017, namun hal inidisangkal oleh para Penggugat dalil kerugian Perusahaan haruslah dibuktikanberdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atau mengalami force
    dalam gugatannya mendalilkan Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat pada tanggal 10Oktober 2017 dengan alasan perusahaan tutup gulung tikar dengan alasan kesulitankeuangan, merugi dan sulit dipertahankan sebagaimana dikuatkan oleh kesaksian Sadr.Rajimin dan Manu merupakan alasan untuk melakukan efisiensi semata sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003 dan hal tersebut tidakdibuktikan dengan hasil audit dari Akuntan Publik atau mengalami force
Register : 18-02-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Plp
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
340203
  • Vale yang namanyaAccommoation Reservation System pada saat Saksi menjabat sebagaiadmin Task Force 2011 2013;Bahwa tugas dari admin Task Force adalah membuat reservasi;Bahwa hanya Saksi sendiri yang membuat reservasi dari PT Vale;Bahwa Saksi pernah menggunakan Accommoation Reservation Systemdalam hal memesan kamar untuk tamu DSS;Bahwa Saksi pernah memesan kamar di barak enggano di tahun 2012untuk awal Januari 2013 sampai Desember 2013;Bahwa hanya barak B2 enggano untuk tempat petugas polisi (BKO);
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
366308
  • Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
    Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
    Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
    Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
    Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan
Register : 11-05-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 16 Agustus 2021 — PT. KIAT MAKMUR (Sebagai Penggugat) KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat) PT. PERMATA INTI SELARAS (Intervensi)
305253
  • TPI10.11.Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19), dimana Covid19 secara hukumdikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeure) yaitupenundaan kewajiban membangun yang sifatnya sementara, berlakusampai keadaan halangan pulih kembali;Oleh karena objek sengketa diterbitkan tanpa melalui adanya suratperingatan dan dilakukan pada saat bencana yang sifatnya overmachtmakaterbukti penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturanperundangundangan
Register : 25-07-2012 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 24 September 2013 — - SOFYAN, SKM (Terdakwa) - HENDRY YULIANTO, SH.MH
12224
  • Hal senada juga disampaikan oleh AhliJhon Andariasta Barus, SE di muka persidangan ini, yang menerangkan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 addendum dalam kontrak dimungkinkanapabila barang yang dimaksud sudah tidak berproduksi lagi, atau terjadinya suatukeadaan force majeure. Dalam kontrak lumpsum tidak diperkenankan adanyatambah kurang atas pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam kontrak,Hal89 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.
Putus : 23-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 23 April 2014 — SUYONO Bin H. JAMAIN
9039
  • . ;; 71 ; Pawan SelaBahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negarayang terjadi karena berkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseoarang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa Tanah Striping yang dijual tersebut