Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-02-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt/G/2012/PN.Bdg Tanggal 16 Agustus 2012 — Dra. NILAWATY DJUANDA LAWAN NYI. RD. DJUHRIYAH BIN RD. H. MOCH SAYUTI,DKK
67 — 7
67 — 7
Dengan demikianmempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force) danjuga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat sajadilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalah beralasandan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutan PROVISIPEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH III, IV, V, VI, VII dan VII mohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Putus : 22-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. PUTRA KHATULISTIWA
M e l a w a n :
1. WALIKOTA PONTIANAK
2. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK
3. PT. CITRA CONTRAKTOR HASAJA
169 — 37
169 — 37
Dian Punakawan tanggal 1 Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait Tim SKNo. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal 8 Juni2005) ;Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenai1111data dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan. (Vide Surat No. 22/DPPtk/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005).
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
Putus : 28-05-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis VS 1. IRWAN, DKK
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakberoperasional lagi sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Sudandridengan demikian akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah berdasarkanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Lbh Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 186
119 — 186
menegaskan bahwa Tidak adapenggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalamkeadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang di wajibkan , atau melaksanakan sesuatuperbuatan yang terlarang baginya,g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, haltersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasi melainkantermasuk dalam kategori force
Upload : 13-04-2017
Putusan PN KUDUS Nomor r56/Pdt.G/2016/PNKds. Wasi Susanti melawan BTPN
46 — 14
46 — 14
Asas ini menjadi dasar hukuminternasioonal karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi wina 1969 yangmenyatakan bahwa EVERY TREATY IN FORCE IN BINDING UPON THEPARTIES TO IT AND MUST BE PERFOMED BY THEM IN GOOD FAITH(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik);Halaman 49 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2016/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TLIA, THB, THC, THID, TllEmengenai Perjanjian Kredit antara PT.
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
keadilan restorative ini,pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium The Last Resort yangdigunakan apabila sanksisanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakankepada pelaku;Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasipentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkankeadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatifsebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf ataskesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force
Register : 27-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
255 — 139
255 — 139
yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
Mr. LIN NAN KUE
Tergugat:
1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH
2.SUGENG NUGROHO
3.RUDY GUNAWAN
477 — 114
477 — 114
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
358 — 301
358 — 301
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan
Register : 14-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 493/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 30 Oktober 2017 — PT. S NET INDONESIA (DIRUT JANG YONG WON) >< PT.GLOBAL MEDIA KOMUNIKASI SARANA CS
133 — 52
133 — 52
DKI4)Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang telahjatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2015.Bahwa berdasarkan Surat Tergugat No. 0225/JU/SN/IV2015, PerihalJustification of Indonesian Air Force (TNIAU) ProjectEngine Test Standbased on Firm Contract, tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknyamenegaskan :4.1.4.2.4.3.Tergugat menegaskan, bahwa transaksi Penggugat dengan Tergugatsebagai perusahaan yang diberikan untuk menjalankan ProyekAngkatan Udara Indonesia berdasarkan Kontrak No.KJB
Register : 07-02-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
PT.PETROSEA Tbk
Tergugat:
Ronny Rudin
71 — 6
PT.PETROSEA Tbk
Tergugat:
Ronny Rudin
71 — 6
empat puluh enam rupiah)Rp 56.198.016,Rp 12.488.448,Rp 10.302.969,Rp 1.123.960,Rp 374.653,+Rp 80.488.046,Menimbang, bahwa masa kerja Tergugat terhitung 10 tahun 4 bulanmaka Tergugat berhak atas uang pesangon berdasarkan pasal 164 ayat(4)undang undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/Pdt/2016 Tanggal 19 Juli 2016 —
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan;Pasal 3 mengenai Kewajiban Pihak Pertama;Pasal 4 mengenai Kewajiban Pihak Kedua;Pasal 5 mengenai Bagi Hasil Dan Cara Pembagian;Pasal 6 mengenai Peraturan Mengenai Penjualan;Pasal 7 mengenai Cara Pembayaran Kembali;Pasal 8 mengenai Jangka Waktu Pembangunan;Pasal 9 mengenai Jangka Waktu DimulainyaPembangunan;Pasal 10 mengenai Kuasa;Pasal 11 mengenai Pajak dan Biaya Atas PenyerahanRumah;Pasal 12 mengenai Jaminan;Pasal 13 mengenai Wanprestas;Pasal 14 mengenai PerubahanPerubahan;Pasal 15 mengenai Force
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG Tanggal 26 Juli 2017 — NARMAN SULAIMAN
M E L A W A N
PT DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
48 — 12
48 — 12
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuksemeniara waktu;47.Bahwa Pasal 164 ayat (3) undang undang nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 19/PUUIX/2011menyatakan bahwa (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 169/Pid.B/2021/PN Cbi Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
Pertamina TrainingAnd Consulting dan jajaran sales force untuk meningkatkan penjualanproduk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting di Area BogorRaya dan Sukabumi. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pertamina Training AndConsulting dan Terdakwa Didit Pramudita dengan Nomor perjanjian : 5540Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.CbiAdd/PTCKK/X1/201953.1 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh PT.Pertamina Training And Consulting.
Putus : 24-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 883 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG ; ALI MUH. ASDAR Bin AKBAR, SUYUTI Bin MAKKASAU
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buleleng di Provinsi Bali, di sebabkan selain tidakmengalami Force Majore juga karena kuatnya pengaruh adat, sedangkan diluarkhususnya Kab. Bantaeng relatif tidak berkembang karena dipengaruhi antaralain kurang produktifuya KMP dan hantaman bencana banjir sebagai forcemajore yang melanda wilayah daerah Kab.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Pwt Tanggal 7 Januari 2015 — Ongky Setyo Wibowo Bin Sumbodo Bowo Asono(Terdakwa)
45 — 42
45 — 42
Sebelumnya Bank akan membeli terlebin dahulu dandibayar cash, pada saat bersamaan diijual kepada nasabah denganharga yang baru dengan margin keuntungan yang disepakatibersama dan harga baru tersebut akan dikembalikan dengan caraangsuran dalam waktu tertentu;Bahwa selama masa pembiayaan jika tidak membayar maka banksyariah tidak boleh menambah margin keuntungan yang disepakati,hanya dikenakan pinalti dan hal tersebut sudah disepakatisebelumnya, namun jika karena force major maka bank syariahakan memberikan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — PT. SRONDOL ASRI JAYA (HOTEL PLAZA) VS SUTRISNO
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sbb :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
Register : 24-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 adalah sah menurut hukum
- Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) karena keadaan Force
DALAM POKOK PERKARA