Ditemukan 6225 data
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.Susanto Gani,S.H
Terdakwa:
1.Ir. DWI KRIDAYANI.,MM
2.Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN
198 — 6
1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35.
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
76 — 11Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap danlegitimate (dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Perencanaan, penyiapan penyusunantata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secaramenyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan) ;d. Penyusunan programprogrampenataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasidan pembuatan laporan ;e. Pengelolaan penataan ruang,permukiman = dan kebersihan, f.Pengelolaan adminsitrasi umum,meliputi urusan umum, urusankeuangan, urusan kepegawaian danperlengkapan dinas.Coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui ?
Register : 11-08-2020 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-09-2021Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
IR. ABD. MALIK, DL,MSC,M.M Bin JABAL LAU.
308 — 20354) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina MargaDinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
Register : 08-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
124 — 34Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
192 — 115BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.
Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
340 — 134ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis
oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap
Register : 12-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 24 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si. Diwakili Oleh : IHWAN FAISAL, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
831 — 707550.000.000,13 Puskesmas Ujung Loe Rp. 600.000.000,14 Puskesmas Tana Toa Rp. 450.000.000,15 Puskesmas Ponre Rp. 527.120.000,16 Puskesmas Rp. 550.000.000, Hal 120 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mks Bantonyelleng17 Puskesmas Kajang Rp. 500.000.000,18 Puskesmas Manyampa Rp. 550.000.000,19 Puskesmas Batang Rp. 500.000.000,20 Puskesmas Bonto Rp. 600.000.000,BahariTOTAL ANGGARAN Rp. 10.528.996.000, =" Bahwa penyampaian pagu anggaran tidak secaratransparan kepada Puskesmas oleh karena Tim Tekhnis
Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-10-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 1 Maret 2012 — SULKIN Bin H. ROSIDUN (TERDAKWA)
80 — 16yang dikeluarkan oleh Bapennas dan diperpanjang sampaidengan sekarang, dan juga saya juga menjadi pemeriksa, pengawas,PPTK, panitia dalam pengadaan barang dan jasa di kab demak.Bahwa AHLI bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) diLingkungan kantor DPU PE kab Demak, AHLI menduduki jabatansebagai staf bidang Cipta karya berdasarkan SK Bupati Demak, Dalammenjalankan tugas AHLI melaporkan tugas AHLI kepada Kepala Dinasmelalui kKepala bidang Cipta karya, Tugas AHLI antara lain adalahmenyusun renca tekhnis
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
467 — 278hartaisteriMenimbang, bahwa oleh karenanya baik Penggugat ataupun Tergugat 1dibebani tanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1 denganperhitungan masingmasing antara Penggugat dan Tergugat menanggung 1%(Seperdua) dari hutang bersama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersamahal mana kemudian dalam pembagian harta bersama apabila tidak dapat dibagisecara natura, maka menggunakan mekanisme penjualan objek sengketa di mukaumum (lelang), sehingga mengenai tekhnis
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
121 — 25sawahlunto adalah Mahyudin dengan cara menghubungi melaluitelepon meminta saksi untuk menjemput SK (Saksi sebagai PPTK) keDinas Pendidikan Kota Sawahlunto; Bahwa setelah saksi pergi ke Dinas Pendidikan, untuk menemulMahyudin, S.Pd, lalu beliau menyerahkan foto copy Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto,dalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan pada pembangunan Laboratorium Kimia DAK 2014; Bahwa Saksi tidak diberikan petunjuk tekhnis
Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 Sawahlunto adalah petunjuk tekhnis
, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 Sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK:Halaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
RAHMI JUMAHALDI, S.Pd Bin MAKMURDIN
141 — 71RafresiaMukomuko;Putusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 39Bahwa yang berhak mengelola keuangan untuk anggaranpembangunan SMKS Wahana Bhakti Mukomuko tahun 2016 tersebutadalah Kepala sekolah dan sekaligus menjadi ketua Tim pembangunanSMKS Wahana Bhakti adalah RAHMI JUMAHALDI,S.Pd;Bahwa benar RAHMI JUMAHLADI selaku Kepala Sekolah dansekaligus ketua Tim pembangunan bersama dengan FITRI SUKAMTOselaku ketua Tim pengawas dan perencana pembangunan berangkat keJakarta untuk melakukan pelatihnan bimbingan tekhnis
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
303 — 476 — Berkekuatan Hukum TetapNomor : 29 PK/Pid.Sus/2015lelang atau tender agar diharapkan mendapat harga yang layak dan perusahaanyang kerkompeten dan berkemapuan tinggi dibidang Bioremediasi baikkemampuan tekhnis/ keahlian maupun peralatan;Bahwa keberatan Peninjauan Kembali bahwa terdapat pertimbanganJudex Facti maupun Judex Juris yang memperlihatkan suatu kekeliruan nyataatau kekhilafan, tidak dapat dibenarkan;Bahwa Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
263 — 74PRIYANTO Alias MBAH PRI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi LASMIINDARYANI selaku Manager Persibara untuk membantu Persibaranaik tahta dari Liga 3 ke Liga 2; Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Asprov PSSI JawaTengah sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap dan menjabatHalaman 45 dari 129 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnrsebagai Tekhnis dan Pengembangan dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan Kepelatihnan dan
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
65 — 10Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2 /3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnis operasional)Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) maupun melanggar SOP yang ada.Menimbang, bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telahterbukti secar sah dan meyakinkan.Ad5.
Putus : 29-11-2012 — Upload : 02-09-2013Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 29 Nopember 2012 — SYAFRI ARSYAD, S.Sos
102 — 78Kalbar dansaksisaksi lainnya yang menerangkan bahwa proyek tersebut telah lunas ;103Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksapenuntut umum adalah bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut ada ditemukanpenyimpangan, tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana dalam kontrak / RABtermasuk amandemen sehingga ditemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyediabarang dan jasa PT.
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
166 — 46.) : 96,873 %KeteranganMenurut Rencana time schedaule : 100%Kemajuan pekerjaan : 3,13 %e Bahwa apabila berpedoman pada Peraturan Direktur JendralPerhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danSpesifikasi Tekhnis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara adalah :a. Suhu Campuran (Mixing temperature) Aspal Semen 149C agregat 160C 170C tidak boleh lebih dari 140C diatas temperature aspal cement.b.
Laporan Bulanan VII periode tanggal 25 Nopember 2014 s/d 07Halaman 53 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PlkDesember 2014Tingkat kKemajuan pekerjaan (realisasai lap.) : 96,873 %KeteranganMenurut Rencana time schedaule : 100%Kemajuan pekerjaan : 3,13 %e Bahwa apabila berpedoman pada Peraturan Direktur JendralPerhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danSpesifikasi Tekhnis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 14-11-2018Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
184 — 134sebanyak 7 (tujuh) unit Provinsi Baliberbahan fiberglass dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan HPS Rp. 4.418.361.847,00.Bahwa dalam proses lelang Pokja ULP dibantu oleh Tim ProyekManagement Unit (PMU) Direktorat Kapal PerikananDan AlatPenangkap Ikan Tahun Anggaran 2015.Bahwa Kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PPKuntuklelang, antara lain :1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR);2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp. 4.418.361.847,00.3) Gambar;4) Spesifikasi Tekhnis
Register : 30-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terdakwa:
Martinus Suto Adikara
219 — 76Syarat tekhnis Metode pelaksanaan pekerjaan jadwal dan jangkawaktu pelaksanaan,spesifikasi teknis barang yang diterapkanberdasarkan contoh brosur dan gambar , identitas / jenis baranglayanan purna jual , jaminan keaslian barang , garansi barang, hasil ujilab bahan , sertifikat ISO, sertifikat merk , brosur gambar untuk barangthink mode, tenaga ahii..3. Dokumen harga4.
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
143 — 145Zus Tambengi;Bahwa Sistem penilaian yang digunakan dalam proses lelang adalah sistemgugur, dengan pertimbangan menetapkan perusahaan sebagai pemenangberdasarkan hasil evaluasi data kualifikasi, data administrasi, tekhnis danharga, sehingga dituangkan dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Penawaran yangdilakukan oleh Panitia Lelang, maka yang ditetapkan sebagai Pemenangadalah CV.
Register : 02-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-06-2019Putusan PT BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 24 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : EDI YULIUS Dkk Diwakili Oleh : ERWIN SAGITARIUS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : TONY INDRA, SH
101 — 45MAWARDI, MT Bin PURWASURAYA; Ahlibekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan jabatan ahli sebagai stafdosen/pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIBBahwa Ahli ada memiliki Sertifikasi Keahlian tekhnis yaitu antara lain :. Tanda daftar Tenaga Tekhnik Bidang Sipil Nomor : 11439/08/JK/97 tanggal 21Agustus 1997, yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, KantorWilayah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki masa berlaku tidak terbatas..