Ditemukan 2686 data
Pembanding/Penggugat II : Ir. Hj. ROHENI Diwakili Oleh : SUKERSA WIRAHADI, SH
Terbanding/Tergugat : ANDRY SETIADI KARYADI
140 — 134
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1847 K/Pdt/2006 pembeli dikatakanberitikad buruk jika ia mengetahui bahwa objek sengketa yang dibelinyaitu sedang dan telah dikuasai oleh pihak lain.d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1904 K / Sip / 1982dalam kasus Luhur Sundoro atau Nyonya Oei Kwie Lian Cs, danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3431K / Sip / 1985Halaman 10 dari 64Putusan Nomor 202/PDT/2019/PT.MTRdalam kasus Sri Setyaningsih atau Nyonya Boesono Cs.
134 — 46
yang diajukan oleh ParaPenggugat dan para Tergugat yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan, berartibuktibukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini.Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 sangat layak danberdasar untuk di kabulkan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata pokok gugatan ParaPenggugat sendiri bukan merupakan permintaan berupa pembayaran sejumlahuang dan sifat putusan perkara ini adalah penghukuman/ condemnatoir, sejalandengan ketentuan Pasal 606a b Rv (Stb. 1847
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
PARIZAL als IJAL bin ALI AMBRAN
23 — 7
Djisman Samson, SH, Hukumpidana Indonesia dipelajari melalui pasal pasal Kitab Undang UndangHukum Pidana dan Putusan Putusan Mahkamah Agung, HogeraadByzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976,Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149;Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 356 / Pid. Sus / 2021 / PN.
Raja Ubaidillah, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
239 — 159
TPIStaatblad 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas inidicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatanketentuan pidana dalam undangundang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu ;bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undangundang ditekankan bagi ketentuan pidana.
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2417 K/Pid.Sus/2017966.967.968.969.970.971.9/2.973.974.975.976.977.Fotokopi Aplikasi pembayaran gaji untuk Payroll atas nama MAUNDOKO.Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta AsuransiJiwa Kumpulan atas nama MAUN DOKO tanggal 12 Agustus2005.Fotokopi Persetujuan kredit KMWU atas nama MAUN DOKOtanggal 15 Agustus 2005.Perjanjian Kredit Nomor PMK.1.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal15 Agustus 2005 atas nama Debitur MAUN DOKO.Advis Realisasi Kredit Nomor 1847/ARK/KMWU/2005 tanggal 15Agustus 2005
138 — 79
selalu diperjanjikan dalam kebanyakan bentuk transaksi bisnissehingga kendatipun terhadap kedua hal tersebut tidak dituangkan dalalm kontrak,akan tetapi kalau secara nyata telah dilaksanakan/dilakukan oleh kedua belah pihak,maka kedua hal itu (tentang pekerjaan dan pembayaran) dianggap secara diamdiamtelah diperjanjikan (persetujuan secara diamdiam) oleh kedua belah pihak meskipuntidak dengan tegas dinyatakan.Bahwa tentang persetujuan secara diamdiam (si/ent agreement) dapatdisimpulkan dari Pasal 1847
HARTINGSIH SINAGA
Tergugat:
1.INTAN KESUMA HASIBUAN
2.SITI HANIJAR HASIBUAN
3.SYAHRIN HARAHAP
106 — 42
itu ia tidak pantas dilindungi dalam transakasi itu.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 216 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni1973, menyatakan : *Seorang pembeli tanah yang meskipun ia mengetahui bahwatanah yang bersangkutan hanya digarap oleh orang yang menjual tanah tersebutkepadanya akan tetapi tidak menghubungi terlebih dahulu orang yangmenguasai tanah itu. meskipun orang termaksud tinggal sekecamatan,melakukan pembelian itu tanpa itikad baik.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1847
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1847 K/Pdt/2006 yaituMahkamah Agung menilai pembeli dalam hal ini bukan pembeli beritikad baik,karena pembeli dianggap sudah mengetahui bahwa obyek jual beli sedangdan telah oleh pemilik asal sejak tahun 1963.
100 — 74
Foto copy dari foto copy Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) , tanggal diumumkan tanggal 30 April 1847, Tertanda TT ;2.
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah atau pasca berlakunya UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, maka semua hal tentangpenyimpanan, pemindahan, pemusnahan yang selama ini berlakuperseroan diatur oleh UndangUndang ini, bukan Staatblad 1847 Nomor23. (Vide bukti T.40 dan T. 41):9.
93 — 60
T=2 : Fotocopy Surat penolakan dari atasan Tergugat yaitu Kepala BadanPertanahan Nasional RI dengan surat tanggal 18 Juli 2005 nomor570.223 1847 ( fotocopy sesuai fotocopy ) ; 3. T3 : Fotocopy Surat Penggugat Tertanggal 5 Maret 2012 HalPermohonan Pembatalan Hak Milk No 384/Kp. Jawa An SafiahHalaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUNPDG10.11.12.13.T10T11T 12T13Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbasterletak di Kel. Kp. Jao, Kec.
64 — 26
urgensinya dan bertentangandengan ketentuan pasal 191 Rbg / 180 HIR dan bandingkan dengan PutusanMahkamah Agung No. 1070.K/Sip/1972 tanggal 7 Mei1973);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 RGB / 180 HIRmengenal adanya istilah putusan provisional (provisionele beschikking) yangmerupakan keputusan yang bersifat sementara (interim award), sedangkan dalampraktek berkenaan dengan putusan provisional mengacu kepada hukum acara yangterdapat dalam Reglement op De Rechtsvoordering (R.V) Stb.1847
Pembanding/Penggugat II : Sonta Br. Rajagukguk
Terbanding/Tergugat I : Parulian Rajagukguk
Terbanding/Tergugat II : Tonggor Napitupulu
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar
49 — 42
Mahkamah Agung RI danketentuan hukum sebagai berikut :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 216 K/Sip/1973tanggal 25 Juni 1973, menyatakan : "Seorang pembeli tanah yang meskipun iamengetahul bahwa tanah yang bersangkutan hanya digarap oleh orang yangmenjual tanah tersebut kepadanya akan tetapi tidak menghubungi terlebin dahuluorang yang menguasai tanah itu meskipun orang termaksud tinggal sekecamatan,melakukan pembelian itu tanpa itikad baik ;Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1847
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
IRWANTO ALIAS IWAN bin SUNARTO
100 — 46
Kartu 5221 8450 1847 9444
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI No. Kartu 5221 8420 9083 5759
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI No. Kartu 6013 0110 0094 6136
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 7860095429 an. NANDA PRATAMA
- 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. Kartu 5260 5120 1305 5999
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rekening 0843712293 an. RACHMAD MAULIDDANI
- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI No.
Kartu 5221 8450 1847 9444 1 (Satu) buah Kartu Debit BRI No. Kartu 5221 8420 9083 5759 1 (Satu) buah Kartu Debit BRI No. Kartu 6013 0110 0094 6136 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 7860095429an. NANDA PRATAMA 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. Kartu 5260 51201305 5999 1 (Satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rekening 0843712293 an.RACHMAD MAULIDDANI 1 (Satu) buah Kartu Debit BNI No. Kartu 5198 9300 6032 37881 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No.
Kartu 5221 8450 1847 9444;1 (Satu) buah Kartu Debit BRI No. Kartu 5221 8420 9083 5759;1 (Satu) buah Kartu Debit BRI No. Kartu 6013 0110 0094 6136;1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 7860095429an. NANDA PRATAMA; 1 (Satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. Kartu 5260 51201305 5999; 1 (Satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rekening 0843712293 an.Rachmad Mauliddani; 1 (satu) buah Kartu Debit BNI No. Kartu 5198 9300 6032 3788; 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No.
Kartu 5221 8450 1847 9444;15) 1(satu) Kartu Debit BRI No. Kartu 5221 8420 9083 5759;16) 1(satu) Kartu Debit BRI No. Kartu 6013 0110 0094 6136;17) 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening7860095429 an. NANDA PRATAMA;Halaman 214 dari 219 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn18) 1 (satu) Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. Kartu 5260 51201305 5999;19) 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus No. Rekening 0843712293an. RACHMAD MAULIDDANI;20) 1/(satu) Kartu Debit BNI No.
197 — 71
melepaskansegala hak dan wewenangnya yang pada umumnya oleh undangundang diberikan kepada PENJAMIN (PENGGUGAT II /TERGUGAT IlREKONVENS), teristimewa yang diatur dalam KUH Perdata:1) Pasal 1831, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI agar barangbarangPENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI disita dan dijuallebih dahulu untuk melunasi utang.2) Pasal 1837, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI supaya membagi utangtersebut diantara para penjamin.3) Pasalpasal 1430, 1847
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengantanggal 18 Maret 2015;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana Nomor: 1846 / 2015 / S.561.Tah.Sus / PP / 2015 / MA.tanggal 06 Mei 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahananTerdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana Nomor: 1847
219 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa namun berdasarkan SEMANomor 3 Tahun 1963, hanya pasalpasal tertentu dari KUHPerdatayang dinyatakan tidak berlaku yaitu Pasal 108, Pasal 110, Pasal284 ayat (3), Pasal 1682, Pasal 1579, Pasal 1238, Pasal 1460,dan Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2);Bahwa sedangkan pasalpasal lain dalam KUHPerdata (Stbd.1847 Nomor 23) tersebut, masih berlaku penuh, sepanjang tidakdicabut atau diubah oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang lain;Bahwa diantara pasalpasal KUHPerdata yang berlaku penuhadalah
33 — 19
Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan putusan MahkamahAgung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976,Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148) ;Menimbang, bahwa pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabilabarang tersebut sudah berpindah tempat.
122 — 66
NOMOR Noe NOMOR Noe NOMORHAK HAK HAK1 HGB 7836 2/ HGB 1862 93 HGB 78882 HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 1838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 1839 30 HGB 7865 306 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 7894 Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp 3 HGB 1843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 1871 62 HGB 789711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 789812 HGB 1847 33 HGB
79 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam praktek peradilanmenghendaki dan ditujukan untuk kepentinganpenyelesaian perkara perdata yang sedang berjalansecara menyeluruh dan memuaskan bagi semua pihak,termasuk bagi Pihak Ketiga yang mempunyai kepentinganterhadap perkara perdata tersebut.Berdasarkan Pasal 393 ayat 2 HIR tersebut, makaMajelis Hakim yang terhormat dapat memberlakukanlembaga hukum persidangan tiga PIHAK sebagaimana sudahdikenal dan diatur dalam Pasal 279 282 ReglemenAcara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Stb.1847
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cidalung RT.08 RW.03Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur,sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), tahunanggaran 2008, terdiri dari:> 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 6833/LS/Setda/2008, tanggal 15 Desember 2008 ;> 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :2213/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 ;> 9 (sembilan) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1847/LS/BNT/2008, tanggal 12 Desember 2008 ;> 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran
No. 2301 K/Pid.Sus/20101.70.3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :2213/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 ;9 (sembilan) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1847/LS/BNT/2008, tanggal 12 Desember 2008 ;4 (empat) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), tanggal Desember 2008 ;1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : /BAP/PPK/KEU/2008, tanggal Desember 2008 ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal Desember 2008 ;1 (satu) lembar