Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 2 Nopember 2015 — BAHTIAR RIVAâÂÂI; ABDUL AZIZ; ABDUL MANAP ; ABDUL ROJAK; ADAM DARMAWAN, DKK ; L A W A N ; PT. PEMA META PRESINDO;
243 — 32
243 — 32
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanpasal 93 ayat (2) huruf (f) sebagai berikut:Ayat (2) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, danpengusaha wajib membayar upah apabila:(f) : pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapipengusaha tidak mempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupunhalangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.Bahwa terhadap tenaga Kerja yang diliburkan/dirumahkan karena tidak adapekerjaan atau suatu hal lain yang tidak termasuk Force
berdasarkan pasal 164 ayat 1 dan 2 undangundang nomor 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan BATAL DEMI HUKUM dan TERGUGATwajidb mempekerjakan kembali para PENGGUGAT pada posisi dan jabatansemula.Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyataakan :Ayat (1):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa(force
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal Tanggal 27 April 2017 — SRIWATI, bertempat tinggal di: Jl. Palu â Binangga RT 01 RW 01, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi âÂÂAnuta Puraâ Palu, Jabatan: Petugas Unit Toko Mini, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H.,M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H.,M.H. dan AFANDI, S.E., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan
Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI âÂÂANUTA PURAâ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI âÂÂANUTA PURAâÂÂ, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum âÂÂARIF, DATU, MAHFUD & Associattesâ beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
152 — 12
152 — 12
yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Putus : 08-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3715 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Februari 2017 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI VS PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT
BALI RESORT & LEISURE COMPANY
166 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3715 K/Pdt/201614.2.14.3.International Arbitration Genter ("SIAG) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force at such timeand In accordance with the provision of this Article 14.
Register : 26-01-2011 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PARIAMAN Nomor 09/PID.B/2011/PN.PRM Tanggal 6 April 2011 — BASRI Als. BUYUNG ODOK
89 — 25
89 — 25
kekerasan yang akan danmungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancamanitu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku(Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan,PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 64) ;(3) Bahwa Pasal 89 KUHP memberikan perluasan makna dari kekerasan itu sendiri yang tidak hanya berhubungan dengan adanya kekuatan33 dari 44 halaman Putusan No.09/PID.B/2011/PN.PRMfisik semata, tetapi juga perbuatan yang tidak menggunakankekuatan fisik (nonphysical force
Register : 27-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn Tanggal 8 Desember 2016 — - EFI SUHENDRA (PENGGUGAT I)
- ABDUL FAJAR (PENGGUGAT II)
- PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (TERGUGAT)
353 — 150
353 — 150
berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) sejak agustus 2015 berdasar hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat karena Efesiensi maka sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut ;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 14-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 353/Pdt.G/2020/PA Bb Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 29
51 — 29
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebin banyak daripada hak yang akan diperolehnya
Register : 06-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 192/Pdt.G/2020/PA Bb Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 22
23 — 22
Hal ini tentu dapat mencederai rasakeadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusanpengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudahmengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakan kewajibannya denganberbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksadari pengadilan (execution force), sementara istri harus berfikir panjang untukmengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyakdaripada hak yang akan diperolehnya
Register : 12-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
214 — 71
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
214 — 71
pemutusan hubungan kerja Penggugat dan permintaan kompensasiyang didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengaturbahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 20-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 13 Juni 2019 — PT. BPR BINA DANA SWADAYA ; PT. BPR SULAWESI MANDIRI ; PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA ; 4. PT. BPR CITRA DANA MANDIRI >< IWAN RENALDI ; 2. DEVI ROSALINA
1196 — 748
1196 — 748
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl Tanggal 10 Nopember 2014 — Perdata
1. ALDIANSYAH
2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
216 — 755
216 — 755
kompensasi Pasal 154 Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasiPekerja melakukan 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 161 Ayat (3)Pelanggaran Perjanjian Kerja, dan UPHPerjanjian Kerja Bersama, atauPeraturan PerusahaanPekerja mengajukan PHK 2 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 169 Ayat (1)karena pelanggaran pengusaha dan UPHPernikahan antar pekerja (jika 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 153 diatur oleh perusahaan) dan UPHPHK Massal karena 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 164 (1)perusahaan rugi atau force
Register : 07-09-2015 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml Tanggal 27 Juli 2016 —
60 — 29
60 — 29
Pembatalan dengan ganti rugi; Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukankarena keadaan memaksa (force majure), maka debitur dianggap melakukan ingkarjanji (wanprestasi); Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat yang ditandai P1 danketerangan saksi ANDARIAS HUNILA dan saksi JULIUS F.
Register : 18-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 214/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 30 Mei 2017 — PT.HARDI AGUNG PERKASA >< PT.BANK CIMB NIAGA CS
480 — 365
480 — 365
Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening.Bahwa kemudian sesuai dengan Peranjian Kredit, semua transaksi, aktivitas bisnisdan penyelesaian kewajiban Tergugat Il memakai mata uang USD, dansebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa sejak tahun 2014 telah terjadikrisis ekonomi global, pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD sekitar 40%memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha tidak terkecualliTergugat Il yang mana hal tersebut merupakan keadaan di luar kontrol ataukemampuan Tergugat Il (force
Putus : 06-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 Desember 2017 — 1. BAMBANG SUHENDAR, DKK VS PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan JanuariMaret 2015secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secara sepihakdengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusanmanagemen untuk mengurangi karyawan;12.Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 22-09-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Kln Tanggal 12 April 2017 — Dodik Suseno
Vs
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYPT BPR SABAR ARTHA PRIMA cq KANTOR CABANG KLATEN, DKK
52 — 11
52 — 11
BPR SABAR ARTHA PALUR Cabang Klaten telah selesai, (Bukti terlampir)Bahwa Surat Pernyataan Pelawan yang dibuat atas anjuran dariTerlawan , yang isinya tertuang dalam Point 8 tersebut diatas adalahsangat memberatkan dari Pelawan yang sangat tidak bijaksana karena,apabila Pelawan sebagai Debitur yang karena Force Majeur dan ataukarena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajiban membayarBunga Pinjaman, maka seharusnya Pihak Terlawan mengeluarkanKebijakan yang berupa Penghapusan Bunga dan Denda
Putus : 30-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2012 Tanggal 30 April 2013 — PT.KARYA MANDIRI MAKMUR SEJATI, dk >< CV.KARYA ARDI PRESTASI
161 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, cukup ternyata danterbukti bahwa terlambatnya barangbarang Termohon Kasasi .2. dan TermohonKasasi 112. berupa batu split sebanyak 2.304.34 m ke tempat tujuan KumaiKalimantan, adalah karena faktorfaktor di luar Kemampuan Pemohon Kasasi dan Il (force
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
91 — 26
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
91 — 26
Dengan demikiantelah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengakami kerugian 2 (dua)tahun secara terus menerus atau karena alasan force majeur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkanalasan tersebut maka petitum butir 2 (dua) haruslah ditolak karena tidaksesuai dengan fakta;Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN Ptk31.
Register : 13-03-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PA GUNUNG SITOLI Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Gst Tanggal 31 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 23
28 — 23
Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama yaitu :
- 1 unit sepeda motor Honda second merk Supra X dengan Nomor Polisi BB 4886 tahun pembelian 2009 atas nama Setiaman Gulo
- 1 unit sepeda motor Yamaha Force dengan Nomor Polisi BB 2041 atas nama Setiaman Gulo
- Barang-barang dagangan berupa steling kaca, kulkas, barang kelontongan seperti jenis-jenis rokok, sembako, sabun, dan minuman botol yang berlokasi di Desa Luaha Laraga, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
180 — 128
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
180 — 128
Tbkmenerapkan prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko yang melekat dalampemberian kredit yang dilakukan di setiap Bank termasuk di Bank BRI;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko kredit yang disebabkankarena faktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debituryang bersangkutan, maupun faktor eksternal di luar usaha debitur sepertidampak ekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnyayang bersifat force
majeure.
Kredit bermasalah dapatdisebabkan karena kelemahan dari internal maupun eksternal debiturmaupun internal/eksternal Bank;Bahwa Ahli menjelaskan apabila penyebab kredit bermasalah terjadi karenafaktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yangbersangkutan, maupun faktor eksternal diluar usaha debitur seperti dampakekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnya yangbersifat force majeure dan sepanjang petugas Bank telah melaksanakanproses pemberian kredit secara
Register : 27-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 566/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : MOH. AZMIL ARIEF Diwakili Oleh : PURWOKO UTOMO, S.H.
Terbanding/Tergugat I : HERU FITRINANTO
Terbanding/Tergugat II : HARTATI
Terbanding/Tergugat III : NUR KHAMDANI
119 — 59
Terbanding/Tergugat I : HERU FITRINANTO
Terbanding/Tergugat II : HARTATI
Terbanding/Tergugat III : NUR KHAMDANI
119 — 59
Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannyakembali Perjanjian Kerjasama ini.8. Pasal 9, Perselisihan.Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaanPerjanjian Kerjasama ini kedua belah Pihak sepakat untukmenyelesaikan melalui jalan musyawarah dan Mufakat.9.