Ditemukan 1141 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berdasarkan besaran berasarkan berdasrkan bedasarkan berisarikan berdsarkan berdarkan bersarakan bersaran
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2013 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Gtlo
Tanggal 10 Oktober 2013 — - Ir. FAKIH HUSNAN, M.M., M.T.
101 — 37
  • ANUGRAH MITRA SENA untuk pelaksanaan proyekpengadaan ini;Bahwa seingat saksi pemberian kuasa itu kepada pak AMRIN DJAFARsekitar bulan Oktober 2010;Bahwa uang jaminan untuk pelaksanaan proyek ini ditanggung bersamauntuk pemberian jaminanan dilakukan melalui Rekening atas nama PT.ANUGRSAH MITRA SENA yang dibuka secara bersamasama olehAMRIN DJAFAR dan MARTA SIRAIT bersarkan Surat Kuasa yangdiberikan saksi;Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada AMRIN DJAFAR adalah kuasauntuk membuka rekening dan untuk
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum
Register : 28-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Freddy Friyanto, Senjaya, SH
Terdakwa:
IMRON ROSADI Als DEDE IMRON Bin ABDULLOH
98 — 40
  • Persetubuhan kedua terjadi pada hariKamis, tanggal tidak diingat lagi oleh saksi Elis Sundari maupun oleh Terdakwatepatnya pada bulan Mei 2018 di di mess pool bus jemputan karyawan diKampung Suluh Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dilakukandengan cara dengan Terdakwa menindih tubuh saksi Elis Sundari danmemasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi ElisSundar hingga mengeluarkan sperma;Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Nopember 2017 — DJARUM WIBOWO CS >< PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAMRI CS
53 — 30
  • perundangundangan dan digaji menurutperundangundangan yang berlakuPasal 1 hurufb.Pejabat yang berwenang pada pasal 1 UU No. 8 tahun 1974 ,adalah pejabat yang berwenang mengangkat = ataumemberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan perundangundangan yang berlakuPasal 1 huruf CJabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yangditetapkan berdasarkan~ peraturan perundangundangantermasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan LembagaTertinggi/ Tinggi Negara dan Kepaniteraan di Pengadilan.18.Bahwa bersarkan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE alias RONAL
311 — 138
  • SIHIRA,SE adalah pelaksana pekerjaan/penyedia barang dan jasa pembangunan 3 (Tiga) RuangKelas Baru (RKB) pada SMK Negeri 1 Bokat ;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RuangKelas Baru (RKB) pada SMK Negeri Bokat Tahun Anggaran 2013 Terdakwa RONAWAN SB.SIHIRA, SE tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);Menimbang, bersarkan keterangan Ahli AJl PRADITYA auditor dari BPKP prof.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
SYAWAL TOMBILI
60 — 43
  • Konawe,sesuai dengan rencana pembangunan dan APBDes yang ada sertarealisasi pekerjaan dilapangan dan dalam perhitunganvolumetersebut kami selaku Tim Bersarkan dengan Surat Perintah TugasNomor 600/SPT untuk melaksanakan perhitungan volume bangunanPAUD dan Perpipaan Desa Andadowi Kecamatan Sampara.Bahwa ahli menjelaskan secara singkat, setelah saksi menerimasurat perintah kerja dari kepala dinas PU kab.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — AMSAL JONATHAN IBRON BETTY
101 — 159
  • Kepala Dinas Pertanian dan PerkebunanPropinsi Nusa Tenggara Timur adalah merumuskan kebijakan teknis bidangpertaninan dan perkebunan meliputi Kesekretariatan, produksi tanamanpangan, produksi holikultura, produksi perkebunan, pengoahan hasil danpemasaran pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana, kelembagaanusaha, mekanisasi pertanian serta UPT berdasarkan ketentuan dan proseduryang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera; Bahwa Saksi sebagai Kuasa pengguna anggaran bersarkan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
156 — 111
  • 2021Turunan Penyitaan tersebut telah disampaikan kepada yangmenguasai barang.Telah disampaikan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepadaKetua Pengadilan Negeri Unaaha di Unaaha, Sesuai suratKepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum LHK WilayahSulawesi Nomor : SITA. 440/BPPHLHK.3/SWI/PPNS/10/2021tanggal 25 Oktober 2021.persetujuan penyitaannya tersebut diatas, telah memperolehPersetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaahadengan Penetapan Nomor : 232/Pen.Pid/2021/PN Unh, tanggal27 Oktober 2021.Bersarkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2017 — YUDI HARYONO, S.Sos.
75 — 23
  • Berdikari) saksi tidak pernah menandatangani dan tandatanganyang ada pada kontrak dan administrasi proyek yang ada bukan tandatangansaksi dan bisa dicocokan dengan tandatangan saksi yang ada pada KTP saksi.Bahwa saksi tidak mengetahui secara fisik pekerjaan tersebut telah selesaiatau belum tetapi kalau bersarkan dokumen pencairan yang ada dan yangpernah saksi cairkan atas permintaan dari Pa Suhada dan Pa Herlambangpekerjaan telah selesai dikerjakan.Bahwa saksi pernah diberikan Rp.2.000.000, oleh
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
76 — 41
  • satu sumber bantuan dengan ketentuan anggotayang menerima bantuan tidak sama (berbeda).Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero)dan PT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut suratpenugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011 tanggal17 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit LayananPengadaan untuk proses adminstrasi Penunjukan Langsung danberkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan
    sebesar Rp.1.353.705.363.000.Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero) danPT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut surat penugasandari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011 tanggal 17 Maret2011 tentang penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 padaHalaman 105 dari 444 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGsektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit LayananPengadaan untuk proses adminsirasi Penunjukan Langsung danberkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
117 — 14
  • Tanah yang belum bersertifikat bersarkan pasal 57 ayat 1yaitu dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansipemerinah belum berserifikat maka penyerahan tanahnyadiserahkan oleh pemilik tanah dengan membuat suratpenyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansipemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintahyang bersangkutan memberikan ganti rugi kepadapemerintah, pasal 57 ayat 2 yaitu pelaksanaan penyerahantanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan olehpara pihak dihadapan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE SUPRAPTA, SP
65 — 42
  • 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung BenihUnggul Tahun Anggaran 2011;Bahwa PT Sang Hyang Seri (Persero) / PT SHS dan PT Pertani(Persero)yang melaksanakan kegiatan tersebut karena sesuai dengansurat penugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011tanggal 17 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLPTA 2011 pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja UnitLayanan Pengadaan untuk proses adminstrasi Penunjukan Langsung danberkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan
    dan adapenambahan anggaran pada Revisi DIPA ke 5 sebesar Rp.1.353.705.363.000.Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS(Persero) dan PT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut suratpenugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011 tanggal17 Maret 2011 tentang penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit LayananPengadaan untuk proses adminstrasi Penunjukan Langsung danberkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
94 — 24
  • Tanah yang belum bersertifikat bersarkan pasal 57 ayat 1yaitu dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansipemerinah belum berserifikat maka penyerahan tanahnyadiserahkan oleh pemilik tanah dengan membuat suratpenyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansipemerintah yang memerlukan tanah, dan instansipemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugikepada pemerintah, pasal 57 ayat 2 yaitu pelaksanaanpenyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1dilaksanakan oleh para pihak dihadapan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
121 — 34
  • 125.000 (seratusdua puluh lima ribu rupiah) dan masih ada yang lainnya;Bahwa Uang iuran pendidikan yang dipergunakan untuk tambahan gajiGuru dan Staf Sekolah yang dalam pertanggungjawabannya dibunyikanbuat transportasi adalah masih ada = yang belum adadipertnggungjawabkan;Bahwa Penggunaan uang iuran tersebut ada yang tidak sesuai dimanaTerdakwa selaku kepala sekolah meminjam uang untuk iuran CabangDinas (Cab Din) Kota Solok, sebesar Rp.5000.000, (lima juta rupiah);Bahwa saksi mengeluarkan uang bersarkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.INDRA A H SARAGIH, SH
2.HERY BASKORO, S.H
3.ANGGA WIJAYA SH
4.M. REZEKI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ASWAD, S.Pd Bin RAJIHAN
88 — 23
  • Masdulhaq, MAP, terdakwa telah bertugas sebagai pegawai diUPTD Pendidikan Lahei Barat bersarkan surat Keputusan Bupati BaritoUtara Nomor : 188.45/488/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebagai Pj.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017Dinas Pendidikan Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 26 April 2019 — Penuntut Umum:
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
1.Ir. SJAFRI MUCHTAR bin MUCHTAR NOER Pgl. PAK EPI
2.ARIS WIBOWO,ST Bin SOETIRMAN PAG ARIS
114 — 53
  • SA'ANIN PADANG Tahun Anggaran 2013 yang meliputi kekuranganvolume, ketidaksesuai dengan spesifikasi kontrak, item pekerjaan tidakdikerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak terdapat dalam kontrak.Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai kerugian Negara/daerahberdasarkan Prestasi fisik yang dibayarkan dengan nilai yang seharusnyadibayarkan bersarkan realisasi fisik yang sebenarnya;bahwa Kelebihan pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak tidak ada;bahwa Tidak ada Setelah Addendum kelebihan pekerjaan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I Made Dwi Swanendra, SP
84 — 43
  • Apriltahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih UnggulTahun Anggaran 2011 ;PT Sang Hyang Seri (Persero) / PT SHS dan PT Pertani (Persero)yang melaksanakan kegiatan tersebut karena sesuai dengan suratpenugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011 tanggal17 Maret 2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA2011 pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja UnitLayanan Pengadaan untuk proses adminstrasi Penunjukan Langsungdan berkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan
    perubahan dan adapenambahan anggaran pada Revisi DIPA ke 5 sebesar Rp.1.353.705.363.000.Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero)dan PT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut suratpenugasan dari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011 tanggal17 Maret 2011 tentang penugasan pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011pada sektor pertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit LayananPengadaan untuk proses adminsirasi Penunjukan Langsung danberkaitan harga satuan benih tersebut bersarkan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 26 April 2019 — Penuntut Umum:
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
Drs. ERIZAL, MM Pgl PAK JIM Bin BASRI.
86 — 43
  • Selanjutnya dilakukanpenghitungan nilai kerugian Negara/daerah berdasarkan Prestasi fisik yangdibayarkan dengan nilai yang seharusnya dibayarkan bersarkan realisasi fisikyang sebenarnya;bahwa Kelebihan pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak tidak ada;bahwa Tidak ada Setelah Addendum kelebihan pekerjaan yang tidak sesuaidalam kontrak;bahwa Dalam Notulen ada bertandatangan dari bobot 95 % ke 100 % semuayang ikut menandatangani Notulen rapat itu yang bertanggung jawab;bahwa Kalau tidak ikut bertanda
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
203 — 62
  • nasabah terlebih dahulu karena berdasarkan dari intruksipimpinan Capem Bank dimana hal ini didalam praktek telah lazim dilakukan apabiladana telah ditempatkan terlebih dahulu ;Bahwa yang menjadi tujuan transfer dari rekening ady gunawan ke Rekening atasnama PT Elnusa adalah untuk pengembalian hasil investasi PT Elnusa ;Bahwa saksi menyimpulkan sebagai pengembalian hasil investasi PT Elnusa karenatertera pada kolom keterangan/guna transfer pada bukti aplikasi pengiriman ;Bahwa menurut pendapat saksi bersarkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
168 — 101
  • Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kepala Dinas Dikaspora Kab.Lebong bersarkan SK.Bupati Lebong nomor ; SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24April 2008 dan berdasarkan SK.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
71 — 66
  • bantuantidak sama (berbeda).Dasar pelaksanaan kegiatan BLBU 2011 sehingga PT SHS (Persero) danPT Pertani (Persero) melaksanakan kegiatan tersebut surat penugasandari Menteri Negara BUMN Nomor :S128/MBU/2011 tanggal 17 Maret2011 tentang Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 pada sektorpertanian yang ditindak lanjuti dengan kerja Unit Layanan Pengadaanuntuk proses adminstrasi Penunjukan Langsung dan berkaitan hargaHalaman 56 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGsatuan benih tersebut bersarkan