untuk memperkuatpembuktian dalam perkara ini;Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 65/Pd.Sus/2015/PN MtrMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita AcaraPersidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

yang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bencana alame Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untukmemberantas perusakan hutan/illegal loging ;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terange Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dimasamendatang ;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggunganistri dan anak ;Mengingat, pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Membebaskan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI dari dakwaan PrimairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;3.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pada dakwaan SubsidairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;4.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentangapa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahDokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan

atau, sehingga untukterbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif olehterdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria teroenuhi secaraalternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kalalaiannya adalah adanya sikapkurang hatihati dari pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan ;Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN PtiMenimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu sebagaimana Pasal 1angka 13 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayubulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakimlangsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan faktafakta hukum yaitudakwaan pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pertaturan lain yang berhubungandengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa MHD NOR BIN YASIN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja,Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2.

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Patkur Bin Parno bersalah telah melakukan tindakpidana *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempattinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UURI No 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan kedua.2 Menjatuhkan pidana terhadap Patkur Bin Parno dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahansementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.Pidana Denda sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) Subsidier 2 (dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti := (satu) batang kayu jati dengan ukuran 150 Cm X 20 Cm X 15 Cmdirampas untuk dikembalikan ke Perhutani KPH Padangan.= 1 (satu) unit

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12huruf b UURI Nomor 18

: Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah memberantaskegiatan illegal logging;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;e Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;e Terdakwa belum pernah dipidana;Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b UURI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Patkur bin Parno tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijinyang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal disekitarkawasan hutan" ;sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksudhasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan,atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Sedangkan yang dimaksud dengansurat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Pasal 1 angka 12 Undangundang R.I.Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwaberdasarkan

sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa 11 (sebelas) glondongkayu jati tersebut berasal dari Hutan Negara yaitu PERHUTANI; Bahwa Terdakwa dalam memuat atau mengangkut 11 (sebelas)glondong kayu jati ke dalam truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi G1610MC tersebut, tidak ada memiliki izin dari PERHUTANI.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 83ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPATAUKEDUABahwa Terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

glondongkayu jati tersebut berasal dari Hutan Negara yaitu PERHUTANI; Bahwa Terdakwa dalam memuat atau mengangkut 11 (sebelas)glondong kayu jati ke dalam truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi G1610MC tersebut, tidak ada memiliki izin dari PERHUTANI yaitumengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanPerbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 83ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPSUBSIDIAIRPERTAMABahwa Terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yo.Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yo.

atau 0,048 M3 (sesuai denganBerita Acara Pemeriksaan kayu jati No 08/BAP/Ngr/2014tertanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganioleh Yusamanto).Akibat perbuatan terdakwa Perhutani Desa Plandirejomengalami kerugian sekitar Rp 114.912 (seratus empatbelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp 250, (dua ratus limapuluh rupiah).won n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, atas penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut terdakwa meyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalampersidangan dibawah sumpah yaitu:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:a.

dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan : perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutan Plandirejo ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat, pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;1415MENGADILI;.

Pasal 17 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa SAID MUHAMMAD SYAH bin SAID IBRAHIMpada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1982sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2015 bertempat di dalam kawasanTaman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Kuning Abadi KecamatanDarul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Pasal 17 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa SAID MUHAMMAD SYAH bin SAID IBRAHIMpada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1982sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2015 bertempat di dalam kawasanTaman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Kuning Abadi KecamatanDarul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Pasal 17 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutacane tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :1.

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair : melanggar pasal 83 ayat (2) hurufb UU RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun dalam bentuk Subsidaritas ( berlapis ) maka pertamatamaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaanPrimair tersebut telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwamaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan

tetapisebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhioleh perbuatan Terdakwa, maka barulah dakwaan Subsidair selanjutnya akandipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan

Apabila antara isi dokumensurat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisikbaik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangundangNo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutanadalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, ataumembawa

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (2) huruf b UU RAI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut; 1. Unsur setiap orang ; 2.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMBPerbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeempatBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauKelimaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin

batangnyaberkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (Sepuluh) sentimeter ataulebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diataspermukaan tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan PemberantasanPerusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskanbahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2019/PN JbgMenimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan PemberantasanPerusakan Hutan dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan "penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan

Rencananya kayu Jati tersebut akan Terdakwa pergunakan untukmembuat pagar depan rumah Terdakwa;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2019/PN JbgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas dikaitkan dengan ketentuan didalam UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohonberupa 2 (Dua) batang kayu Jati, dalam kawasan hutan yaitu dalam areahutan ikut kawasan

Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan ;Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskanbahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitarkawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutankonservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuankomersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Pasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi, sedangkan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehatserta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri danperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karenanyaTerdakwa harus dijatuhi pidana yang

bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum yang telah terungkap terdakwa dapat dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umumkepadanya.Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsurunsur tindak pidana.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggarpertama pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang undang No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua pasal 50 ayat(3) huruf h jo pasal 78 ayat (5) Undang undang NO.41 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaanyang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidanganyang lebih memenuhi dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 12 hurufd jo pasal 83 ayat

(1) huruf a Undang undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur unsur sebagai berikut :a Unsur Setiap OrangHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN RbgMenimbang, bahwa menurut pasal ayat 21 Undang undang No.18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukanperbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat

lagi.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan faktadipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan lagi arti dari katasetiap orang yang menurut pasal 1 ayat 21 Undang undang No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu orangperseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.Menimbang, bahwa menurut pasal ayat (6) Undang undang No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terorganisasiadalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiriatas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama padawaktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasukkelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yangmelakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untukkeperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membawa alatalatberat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkuthasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dalam Pasal 92Ayat (1) huruf 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamDakwaan Pertama;2.

Suhendro;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan

Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 12 huruf Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 12 huruf Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal55 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidakakan mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur orang perseorangan;2. Unsurdengansengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan;Halaman 23dari32PutusanNomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs3.

Menyatakan Terdakwa JUMADI bin PARNO SUWITO terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangandi dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sesuai dengan Dakwaanpenuntut umum melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

Banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tertanggal 21 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut> Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bunyang telah memeriksa dan Memutuskan Perkara No336/Pid.B/LH/2018/PN Pbu Tanggal.02 Januari 2019 Atas NamaTerdakwa JUMADI Bin PARNO SUWITO telah tidak sesuai denganHal 7 dari 15 hal Put No.3/PID.LH/2019/PT.PLK.Ketentuan Perundangundangan yang berlaku yang seharusnyaditerapkan kepada Terdakwa;> Bahwa Ketentuan pasal 89 Ayat (1) UURI No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahsecara Tegas dan Limitatif mengatur Batas Minimum Pidana Penjarayang seharusnya dijatuhnkan kepada Terdakwa adalah minimal 3 TahunPenjara.> Bahwa Terhadap perkara AQUO majelis hakim PengadilanNegeri Pangkalan Bun justru telah Menyimpangi Ketentuan Batasminimum tersebut dengan menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (Satu)Tahun padahal sebagaimana Fakta fakta Hukum yang terungkapselama dalam persidangan dengan didasarkan pada alat bukti yangcukup dan

Bahwa Terbanding seharusnya keberatan telah didakwa melakukankegiatan penambangan didalam kawasan Hutan tanpa Izin Menterisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf batau Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 18 Tahun 2013,tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menyatakan Terdakwa Suto Bin Saji telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama telah melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanpejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggarpasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

pengakuan terdakwa bahwa terdakwabersama temantemannya tersebut memotong kayu jati milik Perhutanimenggunakan gergaji tanpa ijin dari yang berwenang, oleh karena itu menurutHakim Majelis unsur orang yang melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, menurut hemat Hakim Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhikeseluruhan unsur dari pasal 12 huruf b jo pasal 82 (1) huruf b UU RI No. 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tidak Pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perobuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan

;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara iniberupa: 1 batang = 310 x d x13. 1 batang = 360 x d x 13. 1 batang = 200 x d x 16dikembalikan kepada Perhutani RPH Bluluk, KPH Mojokerto, dan satu bilah cluritgagang warna gelap dirampas untuk dimusnahkan;1213Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara ;Mengingat Pasal 12 huruf b jo pasal 82 (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana serta Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

;Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor :PDM278/Ponti/09/2016, tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah menuntutsebagai berikut : Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 6//PID SUS/2017/PT KALBAR 31.Menyatakan terdakwa HERIYADI als HERI bin SAPUAN bersalah melakukantindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;.

Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 6//PID SUS/2017/PT KALBAR 7Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor958/Pid.B/2016/PN.Ptk. tanggal 6 Desember 2016, yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkankepada

No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALUPerusakan Hutan, sebagimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 83 ayat (1)huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto Arifin alias Anto denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp. 500.000.000.

Putusan sedemikian rupa tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyaidampak jera bagi orangorang tertentu atau dengan kata lain seseorangtidak segansegan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdilarang/diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALU2.

paraterdakwa telah melakukan penebangan dan pemotongan kayu di kawasan Hutan Produksi(HP) Bagansiapiapi sebanyak +1,5 (satu setengah) Ton tanpa dilengkapi dengan dokumenberupa surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Alami (T(UPHHKHA) atauIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI).n Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan pasal 12 huruf b Jo Jo pasal 13 ayat (1) huruf a Jo pasal 82 ayat (1) huruf bUURI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan pasal 12 huruf c Jo Jo pasal 13 ayat (1) huruf a Jo pasal 82 ayat (1) huruf cUURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

perbuatan seperti yang didakwakan olehPenuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkaptersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kesatu melanggar pasal 12 huruf b jo pasal 13 ayat (1) huruf a jo. pasal 82 ayat (1)huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa KOMEDI Als KAI DONI Bin JUMAR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengangkut, menguasai atau memilild basil yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Ketemgan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e ", sebagaimana ciiatur dan diancampidana melanggar pasal Pasal 83 ayat (1 ) huruf b UU RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan daiamsurat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMEDI Als KAI DONI BinJUMAR dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangiselama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara dandenda Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga )bulan penjara.3.