Banggai yaitu diawalidari Surat Perintah tugas Inspektur atas nama Bupati Banggai, setelah itu kamimelaksankan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam surat tugastersebut;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan' terhadap suatu pekerjaandasar/penentuan kita untuk reguler (Program Kerja PemeriksaanTahunan/PKPT ) : yaitu pemeriksaan keuangan dan pembelanjaan, SDM, Tupoksi,Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan akhirtahun.

Dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat;Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Reguler (PKPT), kita sudah ada dalamPKPT, yang mana dalam melakukan pemeriksaan pengawasan terhadapkegiatan yang dilakukan oleh Dinas tidak semua kita periksa tetapi hanyasampel saja yang ditentukan oleh pengawas sendiri;Bahwa dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon,Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di DesaBalean dan Desa Bahingin Kec. Lobu Kab.

DARMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar tugas saksi sebagai Auditor Inspektorat adalah melaksanakan ProgramKerja Pemeriksaan Tahunan ( PKPT ).Bahwa benar untuk pemeriksaan Pendapatan Daerah di Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab.

PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.

Solok ;PKPT Inspektorat Daerah Kab. Solok Tahun 2010 ;Surat Fasilitator PNPMMP Kab. Solok No. 39/PNPMMP/Kab. Solok/IX/2010 Perihal laporan permasalahan adanyakerugian negara sebesar Rp 298.570.350., ;Telaahan staf Kepala BPM Kab. Solok No. 412.2/232/BPM2010 Perihal permasalahan PNPMMP di Kec. PantaiCermin, IX Koto Sungai Lasi dan X Koto Diatas ;Disposisi Bupati Solok tanggal 14 September 2010, untuksegera dilaksanakan Pemeriksaan Khusus oleh InspektoratDaerah Kab.

Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Desa mengwitani sesuaisurat Tugas Inspektur Nomor 094 / 143 / Itkab, tanggal 14 Januari 2015yaitu pemeriksaan di luar PKPT dari tanggal 15 Januari sampai denganselesai. Bahwa belum dilakukan pemeriksaan secara rinci pemeriksaanyakarena petugas dari Tipikor Polda Bali tanggal 12 Januari 2015 yangtelah lebih dahulu masuk.

Bupati Pasaman Barat ;Bahwa setelah ada temuantemuan maka kami ada menyarankan pada Wali NagariParit supaya terdakwa mengembalikan dana dan terdakwa dibebastugaskan ;Bahwa saran tersebut telah dilaksanakan dan uang tersebut telah dikembalikanterdakwa ;Bahwa sekarang terdakwa tidak aktif sebagai Wali karena ada temuan ini ;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lalu dibacakan kepada terdakwa, saat ituterdakwa tidak membantah hasil temuan tersebut ;Bahwa sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007dan 2008 Pemerintahan Desa Karang Mas Kecamatan Batang KawaKabupaten Lamandau yang mana Tupoksi saksi adalah MenjalankanFungsi Pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Daerah terkaitdengan Pengawasan terhadap Kinerja, SDM, Keuangan dan hal hallainnya;Bahwa terkait dengan ADD tahun 2007 dan tahun 2008 padapemerintahan desa Karang Mas pada waktu tersebut sesuai denganTugas pengawasan pada Inspektorat Daerah maka setiap Tahun Rutindiadakan Pengawasan Reguler berdasarkan PKPT

Tugastugas lain berdasarkan perintah atasanBahwa inspektorat melakukan pegawasan berdasarkan PKPT( Program Kerja Pengawasan Tahunan).Bahwa sebelum melakukan pengawasan saksi terlebih dahulumengetahui adanya Obrik (objek Pemeriksaan) dan Jadwalpengawasan pada OPD/Dinas, setelah Obrik/Jadwal diketahui,ditindak lanjuti dengan penyusunan Tim Pengawas/pemeriksa yangdibuat oleh Pejabat Fungsional (JAFUNG), hasil susunan Tim (SPT)dinaikan ke Inspektur untuk ditandatangani, Setelan ada Persetujuandari Inspektur

tahun 2007 tentang pedomanpengelolaan keuangan desa maka inspektorat menyetujui rancanganperaturan desa yang diajukan tersebut; Bahwa mekanisme Pemeriksaan atau pengawasan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Desa mengacu kepada PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang pedoman tatacara,pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa; Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Desa mengwitani sesuaisurat Tugas Inspektur Nomor 094 / 143 / Itkab, tanggal 14 Januari 2015yaitu pemeriksaan di luar PKPT

Tugastugas lain berdasarkan perintah atasan Bahwainspektorat melakukan pegawasan berdasarkan PKPT( Program Kerja Pengawasan Tahunan).Bahwa sebelum melakukan pengawasan saksi terlebin dahulumengetahui adanya Obrik (objek Pemeriksaan) dan Jadwalpengawasan pada OPD/Dinas, setelah Obrik/Jadwal diketahui,ditindak lanjuti dengan penyusunan Tim Pengawas/pemeriksa yangdibuat oleh Pejabat Fungsional (JAFUNG), hasil susunan Tim (SPT)dinaikan ke Inspektur untuk ditandatangani, Setelah ada Persetujuandari Inspektur

Thomas Armando, terkait kejadian Menghilangkan Piutang/Memperkecil Piutang dan atau Penggelapan.65. 1 (satu) bundel fotokopi Summary Pointers Peninjauan Kembali,Pemohon PKPT.

Hans, 4.Thomas Armando, terkait kejadian Menghilangkan Piutang/Memperkecil Piutang dan atau Penggelapan.1 (satu) bundel fotokopi Summary Pointers Peninjauan Kembali,Pemohon PKPT.

Syamsul HadiAk.CA sejak 1 Oktober 2014 ;Bahwa di Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro jenis pemeriksaan /pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoropemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus dan pemeriksaan Kasus ;Bahwa perbedaannya adalah pemeriksaan Reguler adalah pemeriksaan yangdilakukan dalam satu tahun anggaran ke selurun SKPD dalam lingkup PemkapBojonegoro yang mana diatur dalam PKPT (Program kegiatan pengawasantahunan) Pengawasan khusus adalah pemeriksaan berdasarkan permintaantetapi

Guna menghindari terjadinya utang pembayaran pajak negara/daerah di akhirtahun, maka pengajuan SPMLS setelah tanggal 15 (lima belas) Desemberdilakukan setelah membayar pajak negara/daerah dengan menyertakanfotocopy bukti pelunasan yang diketahui PPTK dan KPA.Bahwa Rincian Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat KabupatenBojonegoro dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten BojonegoroTahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :DAFTAR REKAPITULASIPENERIMAAN PEMERIKSAAN PKPT 2017 MELALU

SusantoJumlah 9,720,000 DAFTAR REKAPITULASIHONOR PEMERIKSAAN PKPT 2016 (GU 3) Halaman 267 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.

Tugastugas lain berdasarkan perintah atasan Bahwainspektorat melakukan pegawasan berdasarkan PKPT( Program Kerja Pengawasan Tahunan).Bahwa sebelum melakukan pengawasan saksi terlebin dahulumengetahui adanya Obrik (objek Pemeriksaan) dan Jadwalpengawasan pada OPD/Dinas, setelah Obrik/Jadwal diketahui,ditindak lanjuti dengan penyusunan Tim Pengawas/pemeriksa yangdibuat oleh Pejabat Fungsional (JAFUNG), hasil susunan Tim (SPT)dinaikan ke Inspektur untuk ditandatangani, Setelah ada Persetujuandari Inspektur

Jepara tidak masuk dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan),sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan regular, namun karena adanya laporan darimasyarakat maka kami melakukan pemeriksaan khusus/kasus terkait dengan aduan yang masuk.

Nan Tuo NagariBarulak Kec Lima Kaum Kab Tanah Datar tahun anggaran 2015;Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Auditor Madya dan saya juga memilikiSertifikat Ahli Penjenjangan Auditor Pengendali Tehnis yang dikeluarkan olehPusbin BPKP Pusat No. sertifikat : STTPP0734/JFAPT/03/III/2008 tanggal 23Mei 2008;Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai auditor pada InspektoratKabupaten Tanah Datar adalah kegiatan yang berkaitan antara lain :a) Pemeriksaan reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

Thomas Armando,terkait kejadian Menghilangkan Piutang/Memperkecil Piutang dan atauPenggelapan.1 (satu) bundel fotokopi Summary Pointers Peninjauan Kembali,Pemohon PKPT Kymco Lippo Motor Indonesia (Pemohon PK/Kymco).1 (satu) bundel printout Resume PerkaraPerkara Kymco (saham yangdimiliki MTP 25%, Kwang Yang Motor 75%).1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: 112/ADKHK/IX/2011 tanggal 26September 2011 Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.1 (satu) bundel printout Resume LP Polda, Nomor LP:LP/396/IV2011PMJ

,Ahli menjelaskan bahwa audit terhadap Instansi pemerintah dapat dilakukanberdasarkan Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT) BPKP, juga dapatdilakukan atas permintaan Instansi yang diaudit, dan permintaan Instansi Penyidik(Kepolisian dan Kejaksaan) dalam bentuk bantuan audit investigasi danperhitungan kerugian keuangan negara.Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar ahli dalam melakukan AuditInvestigasi dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupapenyalahgunaan alokasi dana desa (ADD

Tugastugas lain berdasarkan perintah atasanBahwa inspektorat melakukan pegawasan berdasarkan PKPT( Program Kerja Pengawasan Tahunan).Bahwa sebelum melakukan pengawasan saksi terlebih dahulumengetahui adanya Obrik (objek Pemeriksaan) dan Jadwalpengawasan pada OPD/Dinas, setelah Obrik/Jadwal diketahui,ditindak lanjuti dengan penyusunan Tim Pengawas/pemeriksa yangdibuat oleh Pejabat Fungsional (JAFUNG), hasil susunan Tim (SPT)dinaikan ke Inspektur untuk ditandatangani, Setelah ada PersetujuanPutusan

sama dengan Tim yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan baik pemeriksaanreguler, kasus dan khususMelaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada inspektur dengan cara menerbitkanlaporan hasil pemeriksaan (LHP) bersama sama Tim ;101Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan ,bisa bersifat regular dan bisabersifat khusus ( terhadap kasus);Bahwa perbedaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kasus sertapemeriksaan khusus adalah ;Pemeriksaan reguler telah direncanakan secara periodik pertahun danmerupakan PKPT

Anggaran2014 dilakukan.Bahwa selain itu, untuk menguji kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan,kami melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan fisikkonstruksi dan meubeler di lapangan.Bahwa faktafakta yang diperoleh selama audit dalam Laporan Hasil Auditdalam rangka Perhitungan Kerugiiaan Keuagan Negara terkait DugaanTindakan Pidana Khusus Bidang Pendidikan Menengah KegiatanPembangnan Prasarana Pendidikan di SMKN Perikanan dan KelautanMenanga Tahun Anggaran 2014 Nomor ltda.5/ /LHPKN/PKPT