Pasal 30 ayat (7) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 5.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja mangkir sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e dan Pasal 27 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX Periode 2015-2017, serta Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

melakukan pelanggaran kerja serius yangsanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mangkir/tidak masukkerja selama 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut tanpa suatu alasan yangsah atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Perusahaansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 2020-2022 dan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003 serta Pasal 36 huruf j PP No. 35Tahun 2021 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

dengan cara pemindahbukuan ke rekening Bank mandiri Cabang Bogor ke atas nama KSUSEJAHTERA BERSAMA dengan nomor rekening : 1330010890549dengan nominal Rp. 1.640.000.000, (satu milyar enam ratus empat puluhjuta rupiah);Bahwa setelah saksi mengetahui bila semua dana tersebut disimpan olehWAHYU SENO AJI di Koperasi sejahtera bersama dengan bentuk sertifikatDeposito, selanjutnya saksi membuat dan mengirim surat ke Koperasisimpan pinjam sejahtera bersama Cabang Majapahit Mojokerto dengannomor : 201/klaster

menyatakan benardan tidak berkeberatan;SAKSI 8, YUDI HARI PURNOMO, SE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Saksi adalah Karyawan Swasta di Bank Danoman sejak tahun 2007hingga sekarang selaku Unit Manager di Bank Danamon unit Jombang yangbertugas untuk memanage Unit meliputi dridit, sales, Operasional,Colectian serta piopel (sumberdaya manusia);e Bahwa Bank Danamon unit Jombang adalah salah satu bank mikro yangdibuka tahun 2004 dengan strucktur dibawahnya klaster

AINUN JARIYAH yangberalamat di Dsn/Ds Pesantren RT/RW 05/01 Kec tembelang KabJombang akhirnya komplain karena tabungan tersebut yang sebenarnyaadalah Rp.500. 307.664.29, (lima ratus juta tiga ratus tujuh ribu enam ratusenam puluh empat rupiah dua sembilan sen) sehingga saksi memberiinformasi tentang hal tersebut ke Klasster Manager ( YULIANTOHENDRA KURNIAWAN) dan saat itu ia berada Unit Ploso Jombang;Bahwa setelah saksi memberi laporan atau informasi hal tersebut,selanjutnya saksi diperintah oleh Klaster

Pasaman, yangada hanya mengenai peta penunjukan fungsi kawasan, peta lahan kritisdan peta sebaran potensi titik api (hotspot);Bahwa sebaran jenis kayu Medang dan meranti/banio secara umum diKecamatan Rao utara dapat berpedoman kepada Laporanhasilenumerasi Temporary Sample Plot (TSP dan Permanent Sample Plot(PSP) Propinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah Medan pada bulan April 2011, yang mengambilletak klaster (sample kawasan hutan) di kenagarian Kotonopan yangberdampingan

Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mangkir/tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster

kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/linsensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster

strong>EKSEPSI,

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya,;

DALAM POKOK PERKARA,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster

Pasaman, yangada hanya mengenai peta penunjukan fungsi kawasan, peta lahan kritisdan peta sebaran potensi titik api (hotspot);e Bahwa sebaran jenis kayu Medang dan meranti/banio secara umum diKecamatan Rao utara dapat berpedoman kepada Laporanhasilenumerasi Temporary Sample Plot (TSP dan Permanent Sample Plot(PSP) Propinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah Medan pada bulan April 2011, yang mengambilletak klaster (sample kawasan hutan) di kenagarian Kotonopan

ID denganJudul Artikel Positif Covid19 Klaster Ponpes HusnulKhotimah terus bertambah, Total kasus corona dlKuningan 335, tanggal 30 September 2020 (foto copysesuai dengan foto copy);Salinan Artikel Berita Online Ciremaitoday. Comdengan Judul Artikel Kasus Positif Corona di PesantrenHusnul Khotimah Kuningan bertambah 62 Orang,tanggal 2 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan fotocopy);Salinan Artikel Berita Online Radar Cirebon.

Comdengan judul Artikel Positif Covid19 Klaster PonpesHK Tembus 405 Orang, tanggal 7 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan foto copy);Salinan Artikel Berita Online Detiknews. Com denganjudul artuikel Minta Maaf, Ketua DPRD Kuningandatangi Ponpes Husnul Khotimah tanggal 14 Oktober2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);Salinan Artikel Berita Online Kamangkaranews.

Com denganjudul Artikel Jadi Klaster Baru, Bupati Kuningan MintaSantri Ponpes Husnul Khotimah dipulangkan (foto copysesuai dengan foto copy);Salinan Artikel Berita Online Radar Kuningan.Comdengan judul artikel Nuzul Rachdy Diberhentikan,Dede Ismail PLT Ketua DPRD , tanggal 14 November2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);Bukti Rekaman Wawancara oleh Media OnlineKuningan Mass, mengenai pernyataan "Limbah NuzulRachdy dengan judul berita Minta Ponpes Husnul danAM ditutup Tanggal 30 September 2020

Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

Madiun untuk diteruskan ke Kemenitrian Koperasiuntuk pencairan dana MAP ; nono nono none nn nn nen cnnnnnnnceneBahwa Ahli menerangkan setelah dana tersebut di terima oleh KSU Padi KapasKarya Mandiri dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan kecil diwilayah sentranya,program MAP melalui KSP USP Koperasi merupakan salah satu komponendukungan keuangan bagi pengembangan sentra/klaster UKM, sesuai pedomanJUKNIS KEMENKOP No 27.1/2002 tanggal 27 Maret 2002 pada bab Illmenyebutkan kriteria pengusaha mikro dan kecil

StafHal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 101K/PM Ill12/AD/IV/2018Intel dan, Satkes Kodim serta dibantu oleh anggota Polisi.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnyaSaksi3 :Nama lengkap : FawaidiPangkat/NRP : Serda/31930710770972Jabatan : Ba Provost sekarang BabinsaRamil 0822/Wonosari.Kesatuan : Kodim0822/BondowosoTempat/tanggal lahir : Situbondo, 15 September 1972Jenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama > IslamTempat tinggal : Perum Poncogati RT 06/RW 10Blok A No. 2 Klaster

., di bawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut : Bahwa bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesiadengan jabatan Ketua Bidang Studi/Klaster Keilmuan Hukum AdministrasiNegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Ketua Peminatan HukumKeuangan Publik Program Pascasarjana Fakultas Hukum UniversitasIndonesia; Bahwa bidang kelahlian Ahli adalah Ahli di bidang Administrasi Negara danKeuangan; Bahwa menurut pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Halaman 38 dari

sah dan dapat diterima oleh perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e dan Pasal 27 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX Periode 2015-2017, serta Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

Lingkungan Pertambangan (K3LLP) yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja, yakni bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan 0,08 persen BrAC atau lebih, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (57) huruf c Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 28 ayat (57) huruf c Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

keluar lingkungan Perusahaan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin tertulis dari yang berwenang sesuai ketentuan Perusahaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/linsensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster

Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskansesuai ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo.