Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Daniel Setiawan Barus, S.H
Terdakwa:
RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN
219 — 13

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG
Tanggal 22 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : VIDI PRADINATA, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARI HENDRI KUSUMO Bin ABDUL KODIR JAELANI Diwakili Oleh : TEDDY HARTANTO , SH,MH
231 — 49
  • Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juli 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besaran uang pengganti dalam pidana tambahan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ARI HENDRI KUSUMO Bin ABDUL KODIR JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal
    2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
SULYADI W Bin WAHAB
53 — 36

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa SULYADI Alias WAHAB(Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 10-01-2025
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
MONA PRATIWI, S.H
Terdakwa:
JOKO MULYANTO Bin NARYO MIHARJO
6 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Joko Mulyanto Bin Naryo Miharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-07-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 7 Desember 2022 — Penuntut Umum:
DEWI SHINTA DAME SIAHAAN,SH,MH
Terdakwa:
ARIF BUDIMAN,SE
405 — 54

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIMAN, SEtersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-samasebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama7 (Tujuh) Tahun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 03-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 3 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Leo Karnando Caniago
Terdakwa:
SABANDI
53 — 49

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Sabandi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-10-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2024 — Penuntut Umum:
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
HELDA MIYANI TANJUNG
122 — 58

  • M E N G A D I L I :

    1 Menyatakan Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum: ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH Terdakwa: MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI
129 — 0
  • Menyatakan Terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 21-10-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 39/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : dr. FRANSISCUS NANGA ROKA Diwakili Oleh : Gunawan T. Rahardjo, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIAN MARIO, SH
440 — 140
  • dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besaran dendanya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  • Menyatakan terdakwa dr FRANSISCUS NANGA ROKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.
    Fransiskus Nanga Roka sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-12-2022 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2023 — Penuntut Umum:
SYAIFUL ANWAR, S.H.
Terdakwa:
La Ode Muhammad Arwan Halidu, S.T. Bin La Ode Halidun
129 — 59
  • Bin La Ode Halidun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Leo Karnando Caniago
Terdakwa:
JOHANNES MANIK
60 — 54

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Johannes Manik tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — Ir. HENDRI SUHENDRI ( Terdakwa )
118 — 23
  • HENDRI SUHENDRI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;3.
    Hendri Suhendri dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang undang hukumpidana;2. Menyatakan terdakwa Ir.
    empat ributujun ratus rupiah) telah ditransfer ke rekening CV Anugerah Pratamapadahal sebagian barang belum diserahkan kepada pihak Dinas Kelautandan Perikanan pada waktu itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang RIHalaman 104 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.
    Berdasakanhal tersebut, maka unsur melawan hukum dalam dakwaan PRIMAIR ini dinilaitidak terpenuhi untuk dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dengankedudukan dan jabatannya sebagai PPK dan PPTK dalam pengadaan barangtersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
263 — 140
  • Alias NANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair
    Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut: Primair melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP; Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
    2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Alias NANDO dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    AliasNANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
FAUZI Bin A. RAZAK
128 — 24
  • RAZAK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
96 — 32
  • Bin Abdurahman tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair;Menyatakan terdakwa YULASDAR, ST BIN ABDURAHMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang
    Aceh Selatan yang telah dilakukanoleh Terdakwa YULASDAR ST BIN ABDURAHMAN bersama dengan Saksi RichiRahman Bin Ardin, Saksi AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED danSaksi AFRIZAL BIN TARLIAN tersebut telah menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp.847.928.181.82,00 (delapan ratus empat puluh tujuh jutaSembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiahdelapan puluh dua sen).Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal
    1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,selanjutnya Terdakwa
    2 Ayat (1) Jo.
    Zainuddin SP sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas jutarupiah);Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat Bahwaunsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Jo.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — - Penuntut Umum: DECYANA CAPRINA, SH Terdakwa: MARTHEN ERARI,SE.,MSI
216 — 100
  • ,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-03-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 19 Juli 2022 — Penuntut Umum:
VIDI PRADINATA, SH.,MH
Terdakwa:
ARI HENDRI KUSUMO Bin ABDUL KODIR JAELANI
184 — 54
  • Menyatakan Terdakwa ARI HENDRI KUSUMO Bin ABDUL KODIR JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

    2.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
FAUZI Bin A. RAZAK
138 — 40
  • RAZAK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    RAZAK (Alm) tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1Kitab UndangUndang
    dengan berita acara persidangan merupakansatu kesatuaan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;Halaman 150 dari 219 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa FAUZI Bin A.RAZAK (Alm) telah didakwaoleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaituPrimair Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b ayat (2) dan Ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, Subsidair Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bayat (2) dan Ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur unsur sebagaiberikut:1.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-08-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 11-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 56/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 28 September 2015 — SUJOKO Bin SARIMIN
50 — 22
  • Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
    Pos Indonesia (persero);Perbuatan terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagaiKasir PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung , pada
    Reg.Perkara : PDS01/TGUNG/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SUJOKO BIN SARIMIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara , sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Pebrianto Patulak, S.H.
Terdakwa:
ANDI MUZAKKIR.
82 — 46

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Andi Muzakkir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.