Ditemukan 3198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terduat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1385 — 2416
  • dari utara ke selatan, salah satufenomena global yang lain dari timur ke barat itu yang kita sebutsirkulasi walker dan salah satu yang menyebabkan terjadinyaperubahan sirkulasi kita sebut dengan fenomena Enzo atau ElinoSoton Olisation, Enso ini salah satu fenomena yang sifatnya bukanmusiman siklusnya sekitar sekali 5 s/d 7 tahun dan sekarang disinyalirdengan adanya pemanasan global intensitas dan frekuensi fenomenaEnso ini semakin meningkat dan hasil dari penelitian NASA dan NOA10 kejadian El Nino terkuat
    terakhir terjadi setelahtahun 1950an dan fenomena EI Nino yang kedua kita sebut La Nina,El Nino itu yang sebenarnya menyebabkan Indonesia menjadikemarau panjang, hujan jauh sangat rendah sedangkan La Nina itusebaliknya, kejadian kebakaran yang hebat di Indonesia sering kaliberasosiasi dengan kejadian El Nino, kejadia El Nino diduga kuatdipengaruhi oleh pemanasan Global, pemanasan Global disebabkanoleh meningkatnya Gas Rumah Kaca yang ada Atmospere kita ;Bahwa tahun 2015 merupakan salah satu El Nino terkuat
    , terkuatyang pertama tahun 1997 kemudian tahun 2015 yang terkuat yangkedua makanya tahun 1997 dan tahun 2015 merupakan kebakaranyang terhebat dan sulit kita kendalikan karena memang sekali terjadikebakaran kondisi sangat kering maka kalau kita tidak kelola akancepat menyebar kemanamana apalagi di gambut akan menjadihal 182 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
301 — 509
  • .; Bahwa sebelum HGB yang diterbitkan oleh tergugat terlebin dahulu Penggugat telahmemiliki tanah hak milik adat turun temurun sebagaiman yang telah diatur dalamketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA yang berbuny) ; Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuhi, yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; sebagaimana dengan yang kami sebutkan diatas sebagai berikut : Bahwa para Penggugat adalah para pemilik tanah yang terletak di Kel.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
141 — 57
  • menyebutkan semua hak atas tanah mempunyaifungsi sosial sedangkan HPL bukan hak atas tanah hanya hakmengelola maka diserahkan ke badan hukum publik tidakdiserahkan ke dunia swasta, karena apa dia sebagian dari hakmenguasai untuk mempercepat proses tercapainya kesejahteraandiberikan ke badan hukum publik, makanya dikatakan di HPLHalaman 114Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPIsendiri tidak berlaku fungsi sosial karena dia bukan hak atastanah; Bahwa Hak memiliki menurut UU Pokok Agraria adalah hak tanahyang terkuat
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 07-10-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
1.WIDIASTUTY
2.DAKMEK alias DAMEK ARIFIN
Tergugat:
1.Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman
2.Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman
3.Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman
83 — 48
  • GMSertifikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridisDilakukan berdasarkan itikad baikBahwa pembeli yang beritikad buruk jika tidak memenuhi prosedur yangsebenarnya, misalnya tanah 1 hektar menjadi 50 are karena bukan haknyatetapi hak milik orang lainBahwa jika tanah yang dikuasai olehnya ternyata milik orang lain makacacat hukumBahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Bpn sifatnya terkuat jikadibuat melalui prosedur yang sah tetapi tidak menutup kemungkinan oranglain untuk membuktikan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
183 — 36
  • Dengan ciriciri yang sudah ditentukan, yaitu:a.Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak yang terkuat, tapi bukan mutlak.20.21.b.Pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat dan Buku Tanah dapatdicabut melalui proses Keputusan Pengadilan atau di batalkan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional, apabila terdapat cacat hukum.c.Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi padamasyarakat atas kesalahan administrasi Pendaftaran Tanah, melainkanmasyarakat sendiri yang merasa dirugikan melalui proses
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mjl
Tanggal 31 Agustus 2017 — Penggugat : Ir. Soekardono MM Tergugat : 1.BUDI YUNANTO 2.SUGIARTO
651 — 291
  • Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai perananpenting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.MenurutPasal 1867 KUHPerdata, Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisanotentik atau dengan tulisan dibawah tangan, Pasal1868 KUHPerdata, Suatu aktaotentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itudibuat.Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 24 September 2013 — AHMAD ACIL vs PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD
123 — 41
  • disengketakan ;Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang pentingdibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ridha Hanny Beru Munthe
Pembanding/Tergugat II : Sinar Poltak Munthe
Pembanding/Tergugat III : Tongam Pandapotan Munthe
Pembanding/Tergugat IV : Juliana Br Munthe
Pembanding/Tergugat V : Manap G. Parulian Hutagalung
Terbanding/Penggugat I : Ir. Maria Doriamah Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Maria D. Munthe
Terbanding/Penggugat II : Mala Rhodearni E. M, atau ditulis dan disebut juga Malah Rhodearni Estumihi Munthe
Terbanding/Penggugat III : Maida A. K. Munthe, SH atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe
Terbanding/Penggugat IV : Madawesi N. T. Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe
Terbanding/Penggugat V : Shienda Makaraja Muhaga Munthe
Terbanding/Turut Tergugat : Adi Pinem, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
154 — 167
  • Sertifikattanah sebagai alat bukti yang kuat bagi pemegangnya dan sempurnasepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sifat terkuat dan sempurnadisyaratkan bahwa: a. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orangatau badan hukum; b. Tanah diperoleh dengan itikat baik; c. Tanahdikuasai secara nyata; d.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Tanah
Putus : 25-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.TBT
Tanggal 25 Agustus 2015 — TUAN HAIRUL ASWAD lawan RATNA YUNITA, dkk
87 — 8
  • No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tbt26.27.28.29.30.31.32.33.sertipikat hak atas tanah tersebut setelah lewat dari 5 (lima) tahun, makasegala tuntutan terhadap sertipikat tersebut dinilai kadaluarsa;Bahwa kepemilikan hak dari Tergugat VIII lahir pada tanggal 20 September2014 belum memenuhi kualifikasi terkuat dan terpenuh sesuai PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehinggabelum memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi Penggugatsebagai pembeli tanah dengan nomor Sertipikat
Pengadilan PN MASAMBA Perdata Tanah
Putus : 29-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Msb
Tanggal 29 September 2017 — ABBAS MARDJANI VS H. DABE JIBE, DKK
108 — 53
  • BahwaTanah Milik orang tua penggugat yangdimiliki dan dikuasaisejaktahun 1933 1982 selama kurang lebih 49 tahun, berdasarkankepemilikan tersebut sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Penggugat,D.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2013 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — ARI MS HIDAYAT FABER, SPd. Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA, 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Melawan 1. Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN, 2. SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin ENGIN Bin LEOS, 3. SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin LEOS, 4. SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN Bin LEOS, 5. BOIN EFFENDY Bin BA’AN Bin ENGIN Bin LEOS,
296 — 200
  • Surat DPRRl, Bukti P21) ;Bahwa, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum sertapengakuan terhadap hak azasi manusia atas kepemilikan tanah, makaberdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1)menyebutkan : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6, selanjutnya pada bagian Kedua Ketentuanketentuan Konversi, Pasal ayat (1) menyebutkan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 168/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH,Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan H. SULAIMAN ADNAN,Dkk Sebagai TERGUGAT
79 — 67
  • sejakditerbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan, yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;Halaman 90 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokokpokok Agraria,dikatakan Hak Milik adalah Hak Turun Temurun, terkuat
Pengadilan PN SEKAYU
Putus : 23-06-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky
Tanggal 23 Juni 2016 —
63 — 9
  • dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;7018.19.20.21.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT XXI dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
    lainsebagainya terkait dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT 57 dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MALADI HASIBUAN, SE Diwakili Oleh : MARASAMIN RITONGA, S.H, MH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
86 — 47
  • Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugatbertentangan dengan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agria, yang berbunyi: (1) Hak Milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; (2) HakPutusan 66 halaman 194 Putusan Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN25.3.25.4.25.5.25.6.Milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain, Jo melanggarPeraturam Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran
    Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6; (2) Hak milik dapat beralih dandialinkan kepada pihak lain,"Jo. melanggar Peraturan Pemerintah Nomor :24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, meerupakan dalil keliru Karena pasal 20UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut tidak ada relevansinya untuk membuktikanadanya pelanggaran Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Tanahtersebut.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
109 — 8
  • persengketaan ini;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
82 — 9
  • , RT 003, RW 001,Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dan bukti P15 yangberupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244/Mujing, tertanggal 31 Januari 2002,Seluas 11 m2, atas nama SURATNO, yang terletak di Krajan, RT 003, RW 001,Desa Mujing, yang menurut Majelis Hakim, kedua Sertifikat tersebut berhubungansecara langsung dengan diri Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Pokok AgrariaNomor. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 16-08-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 30-08-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2010/PTUN.BJM
Tanggal 28 Desember 2010 — HABIB H.IDRUS AL HABSYI DKK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, PT. BUANA KARYA BHAKTI
159 — 84
  • quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugatsesungguhnya sudah mengetahui adanya obyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya peraturan perundangundangan di bidangpertanahan di negara Indonesia adalam menganut sistem berstelsel negatif ke arahpositif, dalam arti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
289 — 230
  • mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat; Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangHalaman 72 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skmbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 102/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Fuadri, S.Si, M.Si Diwakili Oleh : Fuadri, S.Si, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
130 — 72
  • Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
Pengadilan PT JAMBI Perdata Tanah
Register : 24-02-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PT JAMBI Nomor 14/PDT/2014/PT.JBI
Tanggal 14 Mei 2014 — PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD., berkedudukan di Desa Pandan Jaya Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ; Dalam perkara ini Pembanding/Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Ahmad Balya, S.H., MH., 2. Putri Ratna Peruchka, S.H., M.Kn., 3. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LLM., 4. Gionardo Maecel B. Sitompul, S.H., MH, 5. Fajar Wisnu Brata, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 ; M e l a w a n : AHMAD ACIL, beralamat di Jalan Suak Kandis Rt. 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ; Dalam perkara ini Terbanding/Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Dody Sasmanda, S.H. 2. Muridi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2013 ;
93 — 33
  • disengketakan ;Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang penting dibenarkanhukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170 HIR, Pasal 1908KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tanah /lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milikPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun, terkuat