Pasal 106 : Setiap pejabat yang melakukankelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana denganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan palinglama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikitRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Bahwa Berdasarkan UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Saksi, Pelapor, dan informan berhak mendapatkan perlindungan

Sekarang Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebutHalaman 6 darif 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl23.24.adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar Pasal 50ayat (3) huruf a dan b UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, yang berbunyi Setiap orang dilarang mengerjakan dan ataumenggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah Jo.Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunantanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan;Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan atau merubahperuntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melaluiprosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RepublikIndonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama MenteriKehutanan, Menteri Pertanian

Tindakan Termohonmengamankan kontainer beserta kayu dalam rangka mencari buktibukti terkaittindak pidana pembalakan liar sebagaimana diatur di dalam pasal 86 ayat (1)huruf a dan ayat (2) huruf a, Pasal 87 dan Pasal 95 Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), bukan tindak pidana terkait kelengkapan dokumen pengangkutan hasilhutan sebagaimana diatur di dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU 18/2013,seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Tindakan

liOri0s1336sImult1widctlpartx85 1wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid7 153751 rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO fs24cf1lang1057langfe2052langnp1057insrsid541 130charrsid8938129 tab rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24cf1lang1053langfe2052langnp1053insrsid 10895454charrsid8938129 hichaf1dbchaf13lochf1 Mrtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24cf1lang 1053langfe2052langnp 1053insrsid7876420hichaf1dbchaf13lochf1 emperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12huruf e UU RI no 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOfs24cf1lang 1057langfe2052langnp1057insrsid9 184700charrsid8938 129 hichaf1dbchaf13lochf1 serta peraturan perundang rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24cf1lang 1057langfe2052langnp1057insrsid12144004charrsid8938 129hichaf1dbchaf13lochf1 undangan lain yang bersangkutan rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24cf1lang1057langfe2052langnp1057insrsid9 184700charrsid8938129 hichaf1dbchaf13lochf1 ;rtlchfcs!

Fotokopi dari Print out UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberitanda T.44;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas Termohondalam mempertahankan dalildalil jawabannya telah pula mengajukan 2 (dua)orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1.

dan peredaran hasilhutan kayu yang berasal dari hutan hak wajib dilengkapi dengan Notaangkutan atau SKAU;Bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dandokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutankayu, serta yang menjadi dasar hukumnya ialah Surat keterangan sahnyahasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitaspengangkutan hasil hutan pada setiap sekmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan, pasal 1 ayat (12) Undangundang No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,dokumen dokumen tersebut adalah : SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan Kayu).

Atau Ketujuh Pasal 12 huruf f jo Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;8. Atau Kedelapan Pasal 12 huruf g jo Pasal 84 ayat (1) Undangundang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan;9.

Olehkarenanya, ketidakcermatan Turut Tergugat juga dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagipihak lain yaitu Penggugat;Ditambah lagi saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yangmengatur tentang pelanggaran hukum atas Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan izin secara melawan hukum dapat dipidana, sebagaimanadiatur pada Pasal 106 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan jo Pasal 28 jo Pasal 105 UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengatur sebagai berikut:Pasal 106 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014.Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berwenang menerbitkan izinusaha perkebunan yang:a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ ataub. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataudenda paling banyak Rp5.000.000.000,00

RI Nomor : 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKEDUABahwa mereka terdakwa I. KHAIRUDIN dan terdakwa Il.

Orang perseorangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukundangundang (dalam hal ini Undangundang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atauberakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga dengan demikianjelas bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah subyek atau pelaku darisuatu tindak pidana

No. 41 P/HUM/20182013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016 tentang PengesahanParis Agreement To The United Nations Framework ConventionOn Climate Change.Dengan demikian ketiga Peraturan Menteri LHK yang dimohonkanHUM a quo tidak bertentangan Pasal 6 UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga dalil yang diajukan oleh ParaPemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak. 1.

Pasal 82 ayat (1) UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana,Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN MmeUndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, TentangKekuasaan Kehakiman serta UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49Tahun 2009

Korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi sebagaimanatercantum dalam Pasal 1 angka 22 UndangUndang Republik Indonesia NomorHalaman 66 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupabadan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur pula mengenai pengertiankorporasi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia

tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 65 dani 79 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN BigMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telan melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhi seluruh unsurunsurdari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidanganPengadilan Neger Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk altematifyaitu kesatu primar Pasal 94 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Subsidair Pasal 98Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, aiau kedua Pasal 40 Ayat (1) UndangUndang RINomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan seperti tersebut di atas MaajelisHakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakimperouatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan

MANURUNG (Alm)bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalamPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .

Dengan kata lain si pelaku hanya dapatmembayangkan bahwa kemungkinannya akan teradi perisiwa lain yangsebenamya tidak dikehendaki mengikuti perouatannya itu;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,disebutkan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemenntah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5Tahun

Penyelidikan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadapdugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT telahdijalankan sesuai mekanisme Hukum yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan Pasal 5 UndangUndang nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8 UndangUndang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia serta Pasal 9 dan Pasal 27 UndangUndang nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;8.

No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I. No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat(1) huruf b UndangUndang R.I.

Pasal 19 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Halaman 2 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA oleh karenaitu dengan pidana denda sebesar Rp.9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah)dengan ketentuan apabila terdakwa PT.

Korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur korporasi sebagaimanadalam Pasal 1 angka 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahkumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukummaupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa pengertian korporasi juga terdapat pada Pasal 1angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Terjadinya Pembalakan Liardan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;Halaman 174 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN UnhMenimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif dalam artian subunsur dalam unsur ini dapat diterapbkan keduanya atau hanya salah satu yangterbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga bilamana salah satusub unsur dari unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undangundang RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu. yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengklasifikasikan pelakudalam 3 kelompok yaitu:1. yang melakukan (daders plegen);2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);3. yang turut serta melakukan (mede pleger).Menimbang, bahwa mengenai turut serta melakukan (mede pleger), HogeRaad dengan arrestarrestnya masingmasing tanggal

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,pengertian Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah yaitu kegiatanterorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/ataupertambangan tanpa izin Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan denganAkta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT.

Bahwa BERDASARKAN UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,pada:Pasal 1 butir 1 dijelaskan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistemberupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasiHalaman 49 dari 84 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Plwpepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan.Pasal 1 butir 2 dijelaskan Kawasan Hutan Adalah Wilayah TertentuYang Ditetapkan Oleh Pemerintah Untuk