Ditemukan 357 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 9/ Pdt.G/2020/PN Nnk Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
H. SYAMSUL BACHRI
Tergugat:
1.Pemerintah RI dan seterusnya Cq.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nunukan
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI QQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA QQ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN
268 — 204
268 — 204
Syamsul Bachri sebagai penjualtanah yang dibebaskan bahwa terdapat sertifikat tanah yang belumdilakukan pemecahan karna Pemerintah Kabupaten Nunukanmembebaskan sebagain luas tanah yang tertera dalam sertifikat hakmilik Nomor 11 Tahun 2001 atas nama syamsul bachri dengan Luastanah 19.921 m2, berdasarkan hal tersebut sungguh seseatu yangwajar apabila dalam pelaksanaan pemban gunan gedung perkantoransegala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut harus dibersinkan dantidak perlu persetujuan penggugat
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2040 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Mei 2016 — ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2040 K/PID.SUS/201533) 1 (satu) lembar asli Surat perintah pencairan dana Nomor 03802/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluanpembayaran 100% pengawasan teknis rehabilitasi dan pemban gunanPasar Pripin Kokap Kulon Progo beserta lampiran.34) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar 100% pekerjaanpengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih KokapKulon Progo.35) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran 1 (satu) kali Nomor110/AS/XII/2012 tanggal
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD
2.SUDARYANTO
3.SUTRIYO
4.AHMAD JAMAL
5.SUGITO
6.ROHMAD
7.DJUPRI
8.TRIYONO
9.SISWANTO
10.SUKIS
11.ROHMAN
Termohon:
Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
55 — 18
55 — 18
perusahaanterbatas jadi dihitung dari situ sudah cukup banyak, tetapi bisadihitung bahwa KJPP Ayon Suherman ratarata 1 tahun melakukanpenilaian sebanyak satu atau dua kali hingga kirakira kitamelakukan penilaian sudah lebih dari 10 kali.Bahwa data dilapangan yang kita dapat ada 7 (tujuh) orangsebagai sampling, tetapi sebenarnya kita melakukan ada 9(Sembilan) orang yang diwawancara adalah pemilik tanah yangtinggaldi duadesa (Tejorejo dan Wungurejo) ;Bahwapada saat dicari data tidak mendapatkan data pemban
Putus : 19-09-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/PID.SUS/2011 Tanggal 19 September 2012 — Ir. HARUN SOMAN, DK
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalampertemuan tersebut NIKOLAS NUPAPATI berupaya untuk bisa menjadipelaksana kegiatan Pembangunan SPDN itu dan menjanjikan akanmemberikan Fee kuranglebih 10% hingga akhirnya NIKOLAS NUPAPATIberhasil sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pemban gunanSPDN di Kabupaten Yapen Waropen Bahwa ternyata oleh NIKOLASNUPAPATI dana sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) tidakdipergunakan untuk biaya Pembangunan Solar Packed Dealer untukNelayan melainkan dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu
Register : 25-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 05-K/PMT-I/AD/II/2021 Tanggal 27 April 2021 — Terdakwa-1: Galih Candra Buana, S.I.P.
Terdakwa-2: Prima Aditya Yanuarko.
Terdakwa-3: Derajat Elon.
Terdakwa-4: Gunawan.
1121 — 608
1121 — 608
Haltersebut menunjukan jika Terdakwa1 adalah Prajurit TNI yangtidak disiplin, mengabaikan peraturan perundangundanganyang berlaku yang tidak sesuai dengan jatidirinya sebagaiPrajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan SumpahPrajurit dan Terdakwa1 bukan merupakan sosok pemimpinyang baik yang patut diteladani.Bahwa Terdakwa2 sebagai Pama TNI AD yang menjabatsebagai Pasintel Yonif RK 111/KB merupakan unsur pemban tuKomandan Yonif RK 111/KB dalam mengumpulkan informasidan memberikan saran di bidang
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2949 K/PID.SUS/2015 Tanggal 10 Maret 2016 — SAPLI SANJAYA bin (Alm) DARMAN EMBANG
86 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
40.442.600Kosong77 136 Kristian fanah Dipingsir 4 606,68 m2 268.075.440Kosong Jalan73 137 Pemban Tanah = Dipinggit 1 590,61 m2 240.256.380Gaol Kosong Jalan79 138 Julius Tanah Dipinggir g66.95 m2 136.978.100Kosong Jalan Hal. 45 dari 89 hal. Put.
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON
Kewarganegaraan :Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4
Kota Sorong.
2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN
Kewarganegaraan :Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4
Kota Sorong.
3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam
Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4
Kota Sorong.
4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta
Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4
Kota Sorong.
5. Nama : M. ALGIFARI
Kewarganegaraan :Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4
Kota Sorong.
Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT;
Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT
Melawan
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.
2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II
3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
253 — 68
253 — 68
Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN1994 tentang penunjukkan dan pemerian izin untuk menempati Rumah DinasBadan Diklat Pertanian di kampus Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) NegeriSorong;Menimbang bahwa bukti Tl 5 adalah Foto Copy Surat Kepala BadanPendidikan dan Latihan Pertanian Nomor. 201/Kep/PL.220/9/1997, tanggal 8September 1997 tentang Pencabutan dan Pengaturan Kembali Izin menempatiRumah Dinas Badan Diklat Pertanian di kampus Sekolah Pertanian Pemban gunan(SPP) Negeri Sorong;Menimbang bahwa bukti
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014 Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pemban gunan untukkepentingan umum, adalah suatu pekerjaan besar yang melibatkanInstansi Pemerintah dan banyak tenaga manusia yang mempunyaiwewenang dan kompeten dalam tugas dan bidangnya, serta dilakukansecara terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat banyak,sehingga dengan demikian hasil dari pekerjaan besar tersebut, pastidiputuskan dengan matang dan secara seksama yang pada akhirnyadapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
masyarakat (Kelurahan SIMON, SERaya mengenairencana Tanjungpemasangan jaringan Pinang) Lunasdistribusi SURT PT. dibay ar BenPLN di wilayah Kel. daharawanTanjung Pinang HAIRONIsesuai dengan Surat MAHTugas No.186.01/A11/BDPRD/2006tanggal 12 Juni 200616 Juni 2006 Pemegang 2.500.000, Membayar biaya SAWANG SetujuKas Set. koordinasi dalam NK, BA dibay ar,DPRD Kota rangka menampung (Kelurahan BEKERPalangka aspirasi masyarakat Bukit SIMON, SERaya dalam rangka Tunggal)sosialisasi mengenai Lunasperencanaan pemban
masyarakat (Kelurahan SIMON, SERaya mengenai rencana Tanjungpemasangan jaringan Pinang) Lunasdistribusi SURT PT. dibay ar BenPLN di wilayah Kel. daharawanTanjung Pinang HAIRONIsesuai dengan Surat MAHTugas No.186.01/A11/BDPRD/2006tanggal 12 Juni 200616 Juni 2006 Pemegang 2.500.000, Membayar biaya SAWANG SetuyuKas Set. koordinasi dalam NK, BA dibay ar,DPRD Kota rangka menampung (Kelurahan BEKERPalangka aspirasi masyarakat Bukit SIMON, SERaya dalam rangka Tunggal)sosialisasi mengenai Lunasperencanaan pemban
masyarakat (Kelurahan SIMON, SERaya mengenai rencana Tanjungpemasangan jaringan Pinang) Lunasdistribusi SURT PT. dibay ar BenPLN di wilayah Kel. daharawanTanjung Pinang HAIRONIsesuai dengan Surat MAHTugas No.186.01/A11/BDPRD/2006tanggal 12 Juni200616 Juni2006 Pemegang 2.500.000, Membayar biaya SAWANG SetujuKas Set. koordinasi dalam NK, BA dibay ar,DPRD Kota rangka menampung (Kelurahan BEKERPalangka aspirasi masyarakat Bukit SIMON, SERaya dalam rangka Tunggal)sosialisasi mengenai Lunasperencanaan pemban
Putus : 24-03-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 24 Maret 2014 — Nunung Nurhayati
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawabpenyaluran dan Penggunaan dana Subsidi Pemban gunan/perbaikan rumah melalui KPRS/KPRS Mikro bersubsidi;Hal. 16 dari 132 hal. Put. No. 202 K/Pid.Sus/20142.
Register : 18-09-2015 — Putus : 02-10-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 23/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN Tanggal 2 Oktober 2015 — H. MUHAMMAD RIDHO HARAHAP, SH
64 — 28
64 — 28
Pada saat saksi BATARA TAMBUNAN menghadap Saksi Basyrah Lubis, S.H.selaku Bupati Padang Lawas, Saksi Basyrah Lubis, S.H menjelaskankepadanya bahwa tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan danEnergi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pemban gunanprasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesarRp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan Saksi Basyrah Lubis S.Hjuga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah
Putus : 26-01-2011 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2010 Tanggal 26 Januari 2011 —
105 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan perkara ini masih berjalan, belum mempunyai kekuatan hukumtetap, dengan demikian belum ada satu penetapan/putusan pun dari lembagaperadilan yang menyatakan Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding )sebagai pemilik sah atas tanahtanah tersebut.Dengan perkataan lain, Termohon Kasasi (Penggugat / Terbanding I), dalamperkara a quo, menyangkut perbuatan melawan hukum dan sengketa TataUsaha Negara, belum dalam kapasitas sebagai Penggugat yang dapat menggugatPemohon Kasasi (Tergugat IV/ Pemban ding III
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1691 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 — FIRMAN HIMAWAN, S.Ip
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun Anggaran 2010bersamasama dengan Rochman, S.Sos. yang diangkat sebagaiBendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor:954/Kep.363Keu/2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor: 954/Kep.003DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pemban
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 22 Januari 2019 — Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE
249 — 161
249 — 161
WA ODE KARNIWANTI HB, SEtersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak dapat dipisahkandengan perbuatan WA ODE AMALA RABIA MALIM, ST.MT selaku KPA/PPKyang melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yangada padanyakarena jabatan atau kedudukannya selaku KPA Pemban gunanJaringan Irigasi pada Dinas PU Kota Baubau Tahun Anggaran 2010sebagaimana yang telah diatur secara knusus dalam rumusan pasal 3 UUNomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 sehingga lebih tepatperbuatan terdakwa
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — SUFFREE ULTAVIA SUDESSY,A.Md bin SUHAIMI
108 — 17
108 — 17
benihikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.27.Kwitansi dari PARTOYOkepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000, (enampuluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg,tanggal 21 Desember 2008.28.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 809 /DPPKAD / 2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa penggunaanggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendaharapenerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pemban
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
130 — 28
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
130 — 28
.352.727,27 (tiga ratus duabelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh komadua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh MajelisHakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa.terdakwa.pernah. dimintai.. keterangan..sebagal..tersangka dalamperkara tindak pidana korupsi Jasa Pengawasan Pemban
Register : 11-07-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 165/Pdt.G/2012/PTA.Smg. Tanggal 15 Agustus 2012 — Agus Salim No. 31, Pekalongan, semula Penggugat I, sekarang PEMBAN-DING I ;--------------------------------------------------------------
2. Dr. AHMAD bin SALIM ALAYDRUS, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Abdurrahman Saleh No. 116, Semarang, semula Penggugat II, sekarang PEMBANDING II ;-------------------------------------------------
3. YUNUS bin SALIM ALAYDRUS, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Gending Sari RT. 08. RW. 25.
48 — 19
48 — 19
Agus Salim No. 31, Pekalongan, semula Penggugat I, sekarang PEMBAN-DING I ;--------------------------------------------------------------2. Dr. AHMAD bin SALIM ALAYDRUS, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Abdurrahman Saleh No. 116, Semarang, semula Penggugat II, sekarang PEMBANDING II ;-------------------------------------------------3. YUNUS bin SALIM ALAYDRUS, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Gending Sari RT. 08. RW. 25.
Agus Salim No. 31, Pekalongan, semula Penggugat V, sekarang PEMBAN-DING V ;--------------------------------------------------------------Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada H. MUHAMMAD CHAERON, SH dan FURQON W. AUTHON, SH. Advokat dan Konsultan hukum pada kantor H. M. CHAERON, SH, & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Karangsari No. 98. A.
Register : 21-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
136 — 41
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
CAHYO ADHI OKTAVIARI
136 — 41
.352.727,27 (tiga ratus duabelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh komadua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh MajelisHakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa.terdakwa.pernah. dimintai.. keterangan..sebagal..tersangka dalamperkara tindak pidana korupsi Jasa Pengawasan Pemban
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2017 Tanggal 5 Desember 2017 — MASENAH, DKK VS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
279 — 2943 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 — 2943 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Pemban . Bantahandina/Terquaat Terbanding/Parag gug Penggugat1. T2. Bukti yang diajukan olehInventarisasi Termehon ;data tanah Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah peta inventarisasidata tanahtanah danbangunan milik Parabantaran kalidan tanah yang terkenaPembangunan Pemohon Kasasi/ParaTrace Terbanding/Para Penggugat.Normalisasi Kali Bukti ini menjelaskan prosesCiliwung pendataan atau inventarisasi Halaman 38 dari 149 halaman.
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
144 — 27
144 — 27
Banggai Tahun Anggaran 2013;Bahwa pada waktu permohonan dari pihak bandara perihal pengadaanTanah untuk perluasan bandara masuk ke Pemda belum ada pemban gunanDVOR/DME;Bahwa seingat saksi Permohonan itu masuk pada tahun 2009Bahwa pada tahun 2009 sudah dilakukan pembebasan lahan kecuali lahanmilik IMRAN USMAN;Bahwa pada waktu permohonan dari Pihak Bandara kepada Pemda masuk,Bupati yang menjabat adalah MAMUN AMIR;Bahwa pada tahun 2009 pernah dilakukan pengukuran tanah di LokasiBandara;Bahwa pada tahun
MATORANG, MM;Bahwa Tugas Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan adalahmelakukan penilaian terhadap besaran ganti rugi bangunan yang ada diatastanah yang akan dibebaskan;Bahwa mekanisme penentuan besaran nilai ganti rugi terhadap tanah,tanaman dan bangunan yang akan di bebaskan sehubungan denganpengadaan tanah bagi pelaksanaan pemban gunan untuk kepentingan umumadalah Tim penilai turun ke lokasi rencana pembangunan untuk kepentinganumum untuk melihat situasi lokasi meliputi Luas tanah, Tanaman