• Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alini Kinanti Putri Nomor 5076/Ist/CsMr/VII/2006/2010, tanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebutbermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.7;8.

• ee ee eeRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 482.00 614.00 Tm/F12 1 TE(ysa) a1(2) 2(L365) 2(2347) 1(5) 2(11) 158(60) 1(5035) 1(76) 2(5011) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 592.00 Tm/F12 1 TE(54) 173) 160354576671245351135101636ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 280.00 592.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 285.00 592.00 Tm/F12 1 TE((((((((((((((yer vrevrvrvrwvrvewvrwvrwvrwv(5012) 1(35) 1(11) 158(52) 1(73) 1(60) 1(5076

• Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 ; 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5076-01-022609-53-5 atas nama Kristiani ; 1 (satu) buah ATM BRI warna Hijau dengan nomor Kartu 5221-8420-6376-9258 ; 1(satu) buah kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0000350526936 atas nama Mulyono ; 1 (satu) buah kartu Perlindungan Sosilan atas nama Mulyono ; 1 (satu) unit Tas samping

• No.251/Pdt.G/2018/PA.SRL.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta hukumsyara yang berkaitan dalam perkara ini;5. AMAR PUTUSANMENGADILIDalam Konvensi1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Solihin bin Zalyaden)terhadap Penggugat (Darmiza binti Rozali);3.

• Tentang : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150);UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076

• tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076

• tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076

• 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), KompilasiHukum Islam (KHI), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006NOMOR 124 ) dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

• 1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;
• 1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;
• 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ayu Fitri Indra Sari ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Sayu sebesar Rp.36.249.000.30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RRWarna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin> KR150KEP74988 an.

Sayu sebesar Rp.36.249.000.30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RRWarna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin: KR150KEP74988 an.

Sayu sebesar Rp.36.249.000.30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RRWarna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin :KR150KEP74988 an.

Sayu sebesar Rp.36.249.000.30.1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RRWarna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin :KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;Halaman 79 dari 79 hal Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN.Ptk31.1 (satu) unit HP MERK OPPO A3;32.1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraAyu Fitri Indra Sari ;7.

• dan saksi Handoko, petugas POLRI menujurumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktumelakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan ManyarTirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa: 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCI25 mg @ 1000 (seribu) butir; 914 (Sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg; 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir; 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serobuk Ephedrine berat 5076

  dan saksi Handoko, petugas POLRI menujurumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktumelakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan ManyarTirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa: 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCI25 mg @ 1000 (seribu) butir; 914 (Sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg; 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir; 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serbuk Ephedrine berat 5076

  dan saksi Handoko, petugas POLRI menujurumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktumelakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan ManyarTirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa: 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCI 25 mg @ 1000 (seribu) butir; 914 (sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg; 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir; 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serobuk Ephedrine berat 5076

  dan saksi Handoko, petugas POLRI menujurumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktumelakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan ManyarTirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa: 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCI25 mg @ 1000 (seribu) butir; 914 (sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg; 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir; 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serobuk Ephedrine berat 5076

• tentang Peradilan Agama(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar NegaraRepublik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

• dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Dimusnahkan;

• 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
• 1 (satu) buah alat isap yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum sudah dimodifikasi lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;
• 2 (dua) buah korek api gas;

Dirusak sehingga tidak adapat dipergunakan lagi;

• 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo Nomor Sim Card 0822-5076

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

• tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

  Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

• huruf a UU Nomor 24Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MahkamahKonstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Pasal29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

  Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076);5. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatakan:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;1.1.

• yang tidak mampu"adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secaraekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untukmenangani dan menyelesaikan masalah hukum.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Ayat (1)Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasukjuga arbitrase syariah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5076

• Sebagaimana amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang mengamanatkan:Halaman 8.PUTUSAN Nomor 17/Pid.Prap/2019/PNRap18.19.20.Dakea) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili danmemutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa

• ;Membaca Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding tertanggal 31Juli 2019 dan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaPembanding telah didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor24.U1/5076/HK.02/08/2019, tertanggal 7 Agustus 2019;Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2019/PT.DPS.Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage)Nomor 965/Pdt.G/2018/PN Dps.

• UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar NegaraRepublik Indonesia tahun 2009 nomor 159), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

• Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

• UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkandanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANGPERADILAN TATA USAHA NEGARA.Pasall...3Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha

• Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);2. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);3. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);4. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%

  apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 2 dari 117 Halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2018/PT.BJM7)8)Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan kota ;Menetapkan barang bukti berupa:1.10.11.12.13.14.15.16.17.1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076

  SP2D: 5076/SP2DLS/1.07.01/2013 tanggal 10Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250, (15%);Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelahdipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 3.297.180.130, berdasarkankwintansi tanggal 10 Desember 2013;. Termyn No. SP2D: 0666/SP2DLS/1.07.01/2014 tanggal 08 April2014 jumlah Rp. 3.751.982.506, (20,65%);Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelahdipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 3.308.565.392, berdasarkankwintansi tanggal 08 April 2014;.

  2018/PT.BJM30.000.000, (tiga puluh juta Rupiah) dan jika tidak membayar uangpengganti paling lama dalam wakiu 1 (satu) bulan sesudah putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan;Menyatakan barang bukti berupa:1.1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076

  Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076/SP2DLS/1.07.01/2013tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250, (15%);2. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0666/SP2DLS/1.07.01/2014tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506, (20,65%);3. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1154/SP2DLS/1.07.01/2014tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754, (30,87%);Halaman 101 dari 117 Halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2018/PT.BJM10.11.12.13.14.15.16.1h.1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1627/SP2DLS