Ditemukan 4082 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul ispi isak ijek ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ” 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1347/Pid.B/LH/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MARANITA, SH
Terdakwa:
JALILI bin HUSEIN alm
136 — 6
    1. Menyatakan terdakwa Jalili bin Husein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan pengangkutan batubara bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau dokumen penjualan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 26-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
Intervensi:
1.PT. SASANA YUDHA BHAKTI
2.PT. PERSADA BANGUN JAYA
369 — 135
  • Pasal 136 ayat (1) UU No. 4/2009 mengatur:Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatanoperasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah denganpemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.f.
    Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) huruf y Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentangPerizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (PermenESDM No. 34/2017), sangat jelas diatur bahwa pemegang IUP wajib:menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Terlinat jelas bahwa walaupun Penggugat
    Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:Halaman 143 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMDHak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.Selain itu, Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf y Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentangPerizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (PermenESDM No. 34/2017), sangat jelas diatur bahwa pemegang IUP wajib:menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-01-2013 — Upload : 07-06-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 43/PID.B/2012/PN.LBJ
Tanggal 18 Januari 2013 — ANTAWI als TAWI , dkk
39 — 10
  • Manggarai Barat atau setidakidaknyapadatemp attertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yangberwenang mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: == won anna an = a=Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Antawi als Tawi dihubungi oleh Sdr. Jafar untuk datang keLabuan Bajo dengan maksud melakukan penambangan emas, kemudian terdakwa 1. Antawi alsTawi diperkenalkan kepada H.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 21-11-2018 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pbl
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat:
HARTONO
Tergugat:
1.SUNANIK ISPAHANI
2.NADIA KHOIRUNISA
3.M. IQBAL
4.M. AKBAR
5.ZAENAL ABIDIN
6.EKO PRASETYO
7.SAYADI
149 — 36
  • 15.01/VIII/2016 dan IUP Operasi Produksitelah di cabut dan berubah dari Pemegang ljinnya Lama atas nama MAIMUNmenjadi Pemegang jin Baru atas nama SUHANIK ISPAHANI (Tergugat 1)sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur NomorP2T/138/15.02/X1I/2018 tentang Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atas nama SUNANIK ISPAHANI;b) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUP danIUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK
    dari Pemegang ljinnya Lama atas nama MAIMUNmenjadi Pemegang jin Baru atas nama SUHANIK ISPAHANI (Tergugat 1)sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur NomorP2T/138/15.02/X1I/2018 tentang Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atas nama SUNANIK ISPAHANI;Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pblb) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUP danIUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.RISKI HARUNA, S.H.
2.ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
DARYAT Als KOJAY Bin SUKRA
218 — 24

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa DARYAT alias KOJAY bin SUKRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-05-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN MARTAPURA Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.IRA DWI PURBASARI, S.H., M.H.
2.HERMAN INDRA SAKTI, S.Kom, S.H., M.H.
3.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
4.ALKE MARIO, S.H.
5.KRISHNA GUMELAR, S.H.
6.BIMA SYAPUTRA MARSANA, S.H.
Terdakwa:
SAMSIR bin DAMAN
100 — 71
    1. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin (Alm) Daman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 03-11-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 36/P/PF/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 Nopember 2016 — -PT. PADA IDI Melawan -KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
154 — 309
  • Pada IDI pada bagian memutuskan babkedua disebutkan Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukankegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan danpemurnian dalam WIUP sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; wn Menimbang, bahwa dalam permohonan rekomendasi yang disampaikan kepadaTermohon, telah dilampirkan pula kelengkapan dokumen diantaranya : salinan SK IUPOP/ IUPK OP/IUP OPK/ IPR/ PKP2B/kk
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 10-07-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 89/PID/2014/PTSMDA
Tanggal 8 September 2014 — Pembanding/Terdakwa : HADIAN NOOR Bin NASRUL
Terbanding/Jaksa Penuntut : RUDI ISKONJAYA, SH
80 — 53
  • KIDECOJAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paseratau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTanah Grogot,merintangi atau) menggangu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaiamana dimaksud dalam pasal136 ayat (2) (Penyelesaian hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuaidengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK),yang dilakukan para terdakwa diantaranya
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 21-12-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Tanggal 13 Februari 2018 — Penuntut Umum:
FITRIA TAMBUNAN, SH.,MH.
Terdakwa:
1.WALUYO BIN WIROREJO
2.ADE RAHMAT HIDAYAT BIN ASIM
3.NANA SUPRIATNA BIN JAENUDIN
4.NAMAN BIN AMIR
71 — 20
  • NAMAN Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 12Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pintu Level 600 Areal PTAntam.Tok UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung KabupatenBogor, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, setiap orang yang melakukanusaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 09-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
SUKMAN
368 — 42
  • Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPk);2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk);4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu(IUPHHBk);5.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 09-04-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
IZHAR alias ICAL
358 — 30
  • Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPk);2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk);4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu(IUPHHBK);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-02-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PUJI SISWANTO, DK VS BUPATI BATANGHARI;
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:Pemberian Pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;Pendidikan dan pelatihan;Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpenyelengggaraan usaha pertambangan dibidang Mineral dan batu bara;Pasal 13 ayat (2): Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannyamelakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yangdilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 11-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-11-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tjs
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MUH FAIZAL AL FITRAH KUSNEDY SH
Terdakwa:
1.NUR ASRI Bin LANCIN
2.PANDI ASHARI Bin ARI
54 — 20
    1. Menyatakan Terdakwa I NUR ASRI BIN LANCIN dan Terdakwa II PANDI ASHARI BIN ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengolahan dan Permurnian Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NUR ASRI BIN LANCIN
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 15-11-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1894/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
ESTI ALDA PUTRI, SH
Terdakwa:
FERYANDI Alias BULE Bin Alm H. HASANUL JAUHARI
65 — 9
  • HASANUL JAUHARI tersebut di telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan Tanpa di lengkapi IUP, IPR dan IUPK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT. TUBINDO ENERGI DIWAKILI OLEH GUSTI SYAIFUDDIN SH
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
542 — 319
  • Tubindo Energi, bertentangan denganPasal 110 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara:Pasal 110;1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadapketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 45, 47, 52, 55,56, 58, 63, 64, 66, 68, 73 74, 75, 76, 81, 82, 91, 94, 95, 96, 102,103, 104, dan Pasal 109 dalam peraturan daerah ini dikenai sanksiadministratif;2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
    tiga puluh) bulan, sangat sumir jikaPenggugat tidak mengetahui jika Penggugat menyatakan barumengetahui objek sengketa pada 25 November 2019 (vide surat gugatanhalaman 5, bagian C angka 1), maka patut diduga Penggugat telahmelakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izinsebagaimana yang diatur Pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan; Setiap orang yang melakukan usahaHalaman 32 dari 83 halaman /Putusan No.11/G/2020/PTUN.PLGpenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Khusus
Register : 28-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN TAHUNA Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Thn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
FRANSISKE THEODORA NAGARING alias WAWU
246 — 23
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa FRANSISKE THEODORA NAGARING ALIAS WAWU dari dakwaan primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa FRANSISKE THEODORA NAGARING ALIAS WAWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-08-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2011
Tanggal 8 Agustus 2012 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA (PT. GSM) vs BUPATI DHARMASRAYA, dk
38 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan berdasarkan Pasal 117nya sangat jelasdisebutkan IUP dan IUPK berakhir karena dikembalikan, dicabut atau habismasa berlaku. Mempedomani kepada aturan tersebut berdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 2009, selain Penggugat/ Pemohon Kasasi belum pernahmengembalikan izin tersebut, juga Tergugat / Termohon Kasasi belum pernahmencabutnya, sedangkan masa berlakunya masih 3 tahun lagi.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 07-05-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 356/Pid.B/2014/PN.Sgl
Tanggal 16 Juni 2014 — HENDI Alias HEN Bin SUHARDI
23 — 3
  • Setiap orang rtlchfcs1af1 ItrchfcsO bf1cf1insrsid204766charrsid6686425 ;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 abaf1 ltrchfcsO f1cf1ang1057langfe1033langfenp1033insrsid5905000charrsid6686425 hichaf1dbchafOlochf1 2.tab rtlchfcs1 abaf1 ItrchfcsO bf1cf1insrsid5905000charrsid6686425 Unsur rtlchfcs1 abaf1 ItrchfcsO bf1cf1ang1033langfe1033langnp1033insrsid5905000charrsid6686425 Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izinPartambangan Rakyat (IPR) , izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 368/Pid.B/LH/2020/PN Ktp
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
ABDUL GANI alias GANI bin SAJI
230 — 7

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GANI alias GANI bin SAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus
Register : 09-08-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 461/Pid.B/LH/2023/PN Mre
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
SRIYANI, S.H
Terdakwa:
HENDRA SYAHPUTRA BIN PAKARUDIN
53 — 0
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Bin Pakarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK