Ditemukan 4002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perda perma perba perkra perak parka perta
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PALU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
BACHTIAR SUWANDI. S.Sos
228 — 199
  • Adapuntahapan proses lelang secara elektronik yang dilakukan adalah sesuaidengan PERKA LKPP No 1 Tahun 2015 tentang E Tendering;Untuk Kasus Kegiatan Program Hibah Air Minum PDAM Kabupaten TojoUna Una Tahun 2015, maka pendapat Saksi adalah sebagai berikut:Dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaanbarang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa olehKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusilainnya yang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
268 — 78
  • secaratertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ; Bahwa apabila indikasi persaingan usaha tidak sehat/persekongkolandapat dibuktikan sedangkan pokja tidak melakukan tugas dankewenangannya yaitu menyatakan pelelangan/pemilinan langsunggagal maka perbuatan pokja tidak sesuai dengan Pasal 83 Perpres 70tahun 2012 huruf (e) dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/Indikasi terjadi persaingan tidak sehat, bahnwa sesuai Perka
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
100 — 24
  • nantinya akanmenyampaikan apa yang akan dibangun, seperti apa yang akandibangun, nilainya berapa, sehingga ketika akan membelanjakan danadengan baik, benar, efektif dan efisien, semuanya akan jelas, jikatidak ada RAB, spek, hanya langsung perintah kerja, tidak mengetahuiapa output yang akan dihasilkan, maka dari awal memang seperti99tidak ada niat untuk pekerjaan ini, yang penting ada proyek, ketikatidak ada dokumen perencanaan maka pengadaannya tidak jelas.Secara umum semuanya sudah melanggar Perka
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
MARTEN Anak dari ASAY
120 — 26
  • diumumkan melalui SPSE versi 4.3 (SistemPengadaan Secara Elektronik), selanjutnya diserahkan PPK kemballiuntuk dilaksanakan Kontrak antara Penyedia Jasa dan PPK kegiatandari SK;Bahwa ahli menjelaskan Untuk pekerjaan Pengadaan Barang / Jasayang dilaksanakan oleh Desa dengan menggunakan Dana Desa,dengan mekanisme sebagai berikut Untuk Pengadaan Barang danJasa di Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desahal itu sesuai dengan Perka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — SURJADI WIDJAJA alias RICKY
147 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakandalam ketentuan dimaksud secara yuridis tidak terbukti dilakukanTerdakwa (sekarang sebagai pemohon), oleh karenanya majelis hakimpada kedua tingkat peradilan telah melakukan tindakan melebihikewenangannya;Bahwa, sebagaimana dapat dianalisa lebin mendalam lagi tentangpengertian kejahatan semula atau kejahatan asal atau tindak pidana asalpredicate crime yang tidak termasuk dalam pencucian uang, makapengertiannya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidanayang berdiri sendiri, sedangkan dalam perka
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
98 — 26
  • Secara umum semuanya sudah melanggar Perka LKPPNomor 13 Tahun 2013;Bhwa dalam proses pengadaan ada tiga tahapan, pertama adalahperencanaan, kemudian tahap kedua adalah pemilihan penyedia, barutahap ketiga adalah pelaksanaan kontrak.
Pengadilan PN JAMBI
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
119 — 59
  • yang menyatakan bahwa:Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanmelalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaikiHalaman 152 dari 261 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb.dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yangdisyaratkan dalam Kontrak.Jika PPK tidak menerima hasil pekerjaan, seharusnya PPK tidakmelakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontraktersebut;Bahwa Perka
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 8 Juni 2017 — SYAMSURI, SKM Als SAM Bin BUJANG (Terdakwa)
106 — 121
  • keterangan dihadapan Penyidiktentang pengadan alkes tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan olehDinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dan semua yang Saksisampaikan adalah benar sebelum saksi tandatangani dibaca dulu;Bahwa pekerjan Saksi selain sebagai Pegawai Negeri Sipil di BiroPembangunan, Saksi juga sebagai tim di Layanan Pengadaan secaraElektronik (LPSE) Provinsi Kepri sebagai Admin LPSE ;Bahwa sebagai LPSE tugas dan tanggung jawab Saksi selaku AdminLPSE Provinsi Kepri yang di atur sesuai dengan Perka
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
342 — 184
  • Katherasan sudah ditetapkansebagai tersangka serta sudah diterbitkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan nomor : W21.IMI.1GR.01.014778 tanggal 22 Mei2019 yang ditandatangani oleh saksi Yusriansyah Fazrin;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas TPI Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakimpada Kantor Imigrasi Kelas TPI Mataram mempunyai kewajiban untukmengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang selanjutnyamengirimkan berkas perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
185 — 66
  • CATURDAKWAH CRANE FARMASI;Bahwa Terdakwa menandatangani pencairan uang sesuai hasil pekerjaanyang sudah diperiksa oleh Tim PPHP, dengan 2 ( dua) termyn;Bahwa Terdakwa memeriksa hasil pemeriksaan tim pemeriksa barang, danuntuk dokumendokumen yang terkait barangbarang berupa COA, CPOB,NIE, Uji kualitas, sedangkan untuk surat dukungan tidak disampaikan olehTim PPHP, dan PPHP memeriksa berdasarkan Perka BKKBN;Bahwa sesuai dengan tata cara pemeriksaan barang menurut Surat EdaranSestama, bahwa dokumen
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
162 — 209
  • tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atauHalaman 200 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari Direksi pekerjaan (PPK) adalah tidak dibenarkan sesualdengan Perka
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
92 — 53
  • Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa.2. Perbup No 2 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.Bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dlakukan dengancara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat Desadengan semangat Gotong Royong, memanfaatkan kearifan lokal, sertamemaksimalkan penggunaan material/oahan dari wilayah setempat, untukmemperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.
Tanggal 8 April 2019 — - H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID
288 — 62
  • TARMIJINAWAWI maupun kepada Terdakwa dalam perkara a quo, maka menurutMajelis Hakim, Penuntut Umum selaku Pengacara Negara dapat melakukantuntutan hukum secara Perdata mengingat dalam perka a quo telah terjadikerugian nyata atas kKeuangan negara sebesar Rp. 2.423.754.758,00 (duamilyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuhratus lima puluh delapan Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangandipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
159 — 37
  • tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atauHalaman 200 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari Direksi pekerjaan (PPK) adalah tidak dibenarkan sesualdengan Perka
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
125 — 66
  • Madiun yang menyampaibahwa sertifikat tersebut tidak perlu diperpanjang dan berlaku seumurhidup sesuai Perka LKPP No. 23 Tahun 2015.Halaman ke 101 Putusan Perkara No. : 194/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYBahwa pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
384 — 273
  • Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PerpresNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; danf.
    kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaanutama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 2015 ayat (3) yang menyatakan bahwa lampirandokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup suratperjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bankpihak ketiga.3) Perka
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 1 Desember 2016 — - MELIA HANDOKO alias CI MEY
149 — 52
  • bersama Tim dari Kejati Gorontalo,Tim PU dan sebanyak 3 kali dengan Ir Asri Abu, Sujarno ;Bahwa pemeriksaan secara Quality terhadap 4 segmen sekitar 13 KM di 132titik, dimana satu titik diambil secara random / acak dengan jarak 100 meter;Bahwa pedoman yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan mengacupada Kementrian PU Tahun 2012 Revisi Il, gambar kerja, kontrak danaddendum yang merupakan satu kesatuan;Bahwa mengenai JMF (Job Mixing Formula) tidak ada keberatan dari PPK danPA ;Bahwa sesuai dengan Perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. H. FAKHRURRAZI
96 — 27
  • Suku Dinas Tata Air JakartaSelatan dari Bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 menggantikanIrvan Amtha;120Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 118Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, KepalaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air mempunyai tugas dan fungsi yaitu:Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian, seksi dan sub kelompokjabatan fungsional, Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuankerja perangkat daerah (SKPD), unit perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. Drs. H. IRVAN AMTHA, M.Sc
107 — 25
  • Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Suku Dinas PU Tata Air JakartaSelatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus loukotaJakarta Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja DinasPekerjaan Umum yaitu: Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaantugas dan fungsi sebagai Kepala Suku Dinas PU Tata Aijr,Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional, Melaksanakan kerjasama dan koordinasidengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit perka
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
137 — 182
  • adalah pengurus/karyawan perusahaanyang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahli yangtercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupun konsultan dapatdilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulis dari Direksi pekerjaan(PPK) adalah tidak dibenarkan sesuai dengan Perka