No. 56/PDT/2011/PT.MksMakassar, selanjutnya disebutsebagai; BANDINGI semula TERGUGAT II;PENGADILAN TINGGI tersebutTelah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal28 Pebruari 2011 No.56/PEN.MAJ/2011/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat banding;2.

Sedangkan padaPerkara Nomor 101/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yaitu. gugatan yangdisampaikan oleh Termohon Kasasi /Termohon Banding /Terbantah terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pembantah atas Sertifikat HGBNomor 3530/Menteng atas nama Termohon Kasasi I/Termohon BandingI/Terbantah I, namun tidak mengikutsertakan Termohon Kasasi II/TermohonBanding II/Terbantah II dalam gugatannya, yang mana Termohon KasasiHalaman 21 dari 35 hal. Put.

Maka Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pembantahmeminta Majelis menyatakan bahwa Termohon Kasasi /Termohon BandingI/Terbantah , Termohon Kasasi II/Termohon Banding Il/Terbantah II danTermohon Kasasi IIl/Termohon Banding IIl/Terbantah III adalah pihak yangtidak beritikad baik dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 2931 K/Pdt/20148.

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi /Termohon BandingI/Terbantah sangat tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara:1. Bahwa secara tegas Pemohon Kasasi membantah dan menolakpertimbangan Judex Facti tingkat Pertama yang pada pokoknyamenyatakan:1. Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Terbantah makagugatan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima;2.

tanggal 8 Mei 2019tentang Hari Sidang ; 25 522 ono ooTENTANG DUDUKNYAPERKARA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor:84/B/2019/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alin menerima segala keadaandan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya NomorHalaman 3 dari 9 Halaman , Putusan Nomor : 84/B/2019/PTTUN SBY.143/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2019 yang dimohonkan bandingI

Samarinda 1 Nomor 39/KCX/OPS/G/2015 tanggal 17 Juni 2015, tentang pengiraman uang kepadaTermohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi /Termohon BandingI/Tergugat melalui rekening Nomor 003501501595155 atas nama PT RaharjaMulia, senilai Ro956.590.400,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratussembilan puluh ribu empat ratus rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia Tbk.Cabang Samarinda, Kalimatan Timur guna pembayaran proyek percetakansekolah UN Provinsi Kaltim tahun 2010 tertanggal 12 April 2010

melawan hukum, dimanaantara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat, dengan Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasil/Termohon Banding /Tergugat , terikat pada perjanjian kerjasama pengadaanbarang dan jasa berupa alat tulis kantor dan alat peraga di Provinsi KalimantanTimur;Bahwa tanpa sebab yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat dan secara sepihakTermohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi /Termohon BandingI

Akta Jual Beli Nomor05/01/KLU/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum dan sangat tidak dapat dipertanggungjawabkansecara hukum karena nyatanyata bertentangan dengan hukum, mengingatperkara ini timbul diakibatkan oleh adanya kerjasama pengadaan barang danjasa berupa alat tulis kantor dan alat peraga di Provinsi Kalimatan Timur,dimana sesungguhnya tidak ada kerugian sebagaimana yang dimaksud olehTermohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi /Termohon BandingI

Nomor 555 PK/Pdt/2015Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat danTermohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Termohon BandingI/Tergugat terikat pada kerjasama pengadaan barang dan jasa;08.

Umum dan Terdakwa mengajukan Aktaas nen ae * pat & tien Diageo: cas Care 4 % intaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara2 kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2016, akan tetapi Terdakwa tidakitempat sehingga Akta pemberitahuan permintaan banding diteruskanKepala Kelurahan Karampuang, Kota Makassar, sebagaimana aktahuan permintaan banding yang masingmasing ditanda tangani olehSH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar; = Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingi

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, maka permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya,apabila diintisarikan pada pokoknya adalah sebagai berikut :Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Menjatuhkan Putusan Selaatas Eksepsi Kewenangan Mengadili Yang Diajukan Pemohon BandingI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 54880/PP/M.VA/16/2014, tanggal 24 September 2014yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (semulaPemohon Bandingi) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54880/PP/M.VA/16/2014, tanggal 24 September 2014:3. Menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Peninjauan Kembali Kedua adalah sebesar Rp.1.742.288.934,00:4.

Bahwa mengingat perkara a quo bukanlah perkara baru yang berdiri sendiri,melainkan merupakan upaya hukum dalam pembatalan Putusan Arbitraseyang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalamPerkara Nomor 657/11/ARBBANI/2015, maka apabila Termohon BandingI/dahulu Penggugat hendak membatalkan Putusan yang telah dijatuhkandalam perkara BANI tersebut, maka Termohon Banding I/dahulu Penggugatharuslah mengikutsertakan seluruh pihak yang ada dalam PermohonanArbitrase dalam Perkara Nomor

Dalil Penggugat dalam perkara Arbitrase Nomor 657/II/ARBBANI/2015pada intinya adalah:1) Adanya Penyalahgunaan Keadaan dalam proses pembuatan SewaGuna Usaha Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012; dan;2) Adanya keadaan memaksa yang membuat Termohon BandingI/dahulu Penggugat terpaksa menandatangani Perjanjian Sewa GunaUsaha Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012;c.

(seribu lima ratus dua puluhempat meter persegi)";Apabila merujuk pada petitum yang diajukan oleh Termohon BandingI/Penggugat dalam permohonan arbitrase yang diajukannya ke BANI, yaknipetitum pada halaman 34 (tiga puluh empat) sampai dengan halaman 35(tiga puluh lima) Surat Permohonan Arbitrase terkait sengketa PerjanjianSewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli KM.

Bahwa berdasarkan uraian alasan permohonan arbitrase yang diajukanoleh Termohon Banding I/Penggugat sebagaimana tersebut diatas, danberdasarkan rangkaian uraian peristiwa sebagaimana diuraikan olehTermohon Banding I/Penggugat dalam permohonan arbitrasenya, tidakada satupun posita dan/atau petitum yang menyinggung mengenaikeabsahan objek hak tanggungan dan mekanisme/proses pelekatan haktanggungan itu sendiri, dua isu yang sesungguhnya sangat terkaitdengan dokumen SKMHT yang dipersoalkan Termohon BandingI

(vide PutusanJudex Facti halaman 68 alinea kedua);Adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan maksud dan tujuanalasan diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon BandingI/Penggugat karena sesungguhnya jika ditilik secara jelas/nyata"controversum" perkara in casu adalah mengenai keinginan TermohonBanding /Penggugat membatalkan perjanjianperjanjian yang diperbuatdengan Termohon Banding III/Tergugat ;Selain itu, pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak berlandaskandengan fakta serta hukum

Membebankan kepada Termohon Kasasi I/Termohon BandingI/Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, lagi pula setelan meneliti secara saksama memorikasasi masingmasing tanggal 17 Juni 2019 dan Kontra Memori Kasasitanggal 19 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.54879/PP/M.VA/16/2014, tanggal 24September 2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Bandingi) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54879/PP/M.VA/16/2014, tanggal 24 September 2014;3. Menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp6.304.039.067,00;4.

Dan dengan telah terjadinya perpisahan pun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah waktu yang cukup lamatanpa jalinan komunikasi jika tidak sedang terjadiperselisihnan yang t ajelis Hakim Tingkat Bandingi talak dari Pemohon telah memenuhituran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joHukum Islam.

Kalianda, Kab.Lampung Selatan kepada Termohon Kasasi I/Termohon BandingI/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;8. Menghukum Para Termohon Kasasi I, Il, III, IV, V dan VlI/TerbandingI, Hl, Wl, IV, V dan VI Tergugat Konpensi , Il, Ill, IV, V dan VI untuktunduk dan patuh pada putusan ini:9.

LANTE, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;LA BANDINGI, bertempat tinggal di KelurahanAndunohu:;LA IMU, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai;Ny. LA EPA, bertempat tinggal di Kelurahnan Andunohu; MADE BAGIASA, bertempat tinggal di KelurahanAndunohu;WD. ISANA, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;LA MUTU, bertempat tinggal di Kelurahan Andunohu;LA MUNANTE, bertempat tinggal di KelurahanAndunohu:LD. HAERIL, bertempat tinggal di KelurahanHalaman 2 dari 10 hal. Put.

Putusan Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokonya sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN menurut Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2014 seharusnya adalah sebagai berikut: No WaRsian Jumlah MenurutPemohon BandingI PPN dan PPN BM Masa Agustus 2013Dasar Pengenaan Pajak:a. Ekspor Rp b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 34.159.276.289c. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp e.

yang dapat mendukung alasan banding untukselanjutnya dilakukan pengujian bukti dengan Terbanding;bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding serta Terbanding telah melakukan proses ujibukti pada tanggal 07 September 2012, tanggal 27 September 2012 dan tanggal 04 Oktober2012 dengan hasil sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Bukti yangDisampaikan Pemohon Banding pada pokoknya sebagai berikut;Uraian SengketaKoreksi atas DPP PPN sebesar Rp 4.776.885.536,001.Bukti yang Disampaikan Pemohon BandingI

kecilwarna biru yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu)paket pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening Narkotikajenis shabu; 1 (satu) buah kotak plastik kecil;Dimusnahkan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrangpada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaanbanding Nomor 2/BandingI

dengan permintaan banding tersebutPenuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonanbandingnya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukanmemori banding maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontramemori banding;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya :Rudiy,SH, telah menyatakan banding di hadapanPanitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Januari 2020sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/BandingI

Jaya Real Property, Tbk (Termohon bandingI Intervensi/Tergugat II Intervensi);Menghukum kepada Tergugat/Termohon Banding danTermohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensisecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkaraini;Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui MajelisHakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum danmemberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku, mohon putusan yang seadiladilnya

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.80950/PP/M.XIVA/15/2016 diucapkan tanggal 13Februari 2017 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Bandingi) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80950/PP/M. XIVA/15/2017 diucapkan tanggal 13 Februari 201 7;3. Menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Yang Kurang Dibayar olehPemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp168.931.068,00;4.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ode Julu bin La Sihari) dengan Pemohon II (Salmia binti La Bandingi), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2003 di Kecamatan Poaia, Kota Kendari;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon

tingkatbanding ; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakanbahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksamakepada pihak pihak yang berperkara sebagaimana suratnya masing masing tertanggal18 Maret 2008, tanggal 24 Maret 2008, tanggal 27 Maret 2008, tanggal 2 April2008, tanggal 3 April 2008, tanggal 7 April 2008 ; Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemohon BandingI