Ditemukan 51 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-07-2010 — Upload : 19-11-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 127/Pid.B/2009/PN-Mbo
Tanggal 29 Juli 2010 — SUKARDI Bin NYAK CUT
376
  • Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yangmewajibkan pembuat undangundang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin(vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjaminkepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot;Menimbang bahwa dari poin poin tersebut di atas dapat diartikan melawan hukumdalam arti formil adalah adanya kepastian hukum dimana sebelum perbuatan pidana tersebutdilakukan telah ada
Register : 02-11-2011 — Putus : 09-12-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/Tipikor.Bnading/2011/PT.Jpr.
Tanggal 9 Desember 2011 — H. SANGKALA SUBAIR alias SANGKALA dan TAMRIN
8152
  • ;aL Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtlijk), yang mewajibkan pembuat Undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin (Vide Jan Remmelink,hukum pidana 2003 : 358) merupakan syarat untuk menjaminkepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilahBestimmheitsgebot.
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10780
  • Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 15 adalahterlihat sangat mengadangada, oleh karena bagaimanamungkin penggugat mengetahui serinci itu terkait masalahModal Usaha dan keuntungan usahanya oleh karenapenggugat sama sekali tidak memilik kedudukan di dalamstruktur perusahaan;10.
Putus : 25-10-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 138/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 25 Oktober 2017 — 1. RADEN GERARD ARIA WARMADEWA sebagai Pembanding I ; 2. SEANI KARMANA sebagai Pembanding II ; 3. I WAYAN SUGITHA, SH sebagai Pembanding III ; 4. MUSA sebagai Pembanding IV ; M e l a w a n 1. I SLAMET SANTOSO ; 2. THERESIA DEWI MADA SANTOSO sebagai Para Terbanding 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR sebagai Turut Terbanding; ; PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) LESTARI sebagai Turut Tebanding II
3923
  • rumah dan sudah barang tentu 3 unit rumah tersebut pastinyamemiliki sertifikat masing masing dan maka oleh sebab itu tergugat ( danll) tidak serta merta langsung dengan tipu muslihat membalik namasertifikat milik para penggugat (I dan Il) sedangkan mengenai pelunasandan kenapa sertifikat telah dibalik nama para tergugat sudah menjelaskanberulang ulang sehingga tidak perlu dibahas kembali secara detail danmengenai argumen selanjutnya berkenaan dengan proses roya paratergugat ( dan Il) tidak akan serinci
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
385223
  • Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 14 badalah terlihat sangat mengadangada, oleh karena bagaimanamungkin penggugat mengetahui serinci itu terkait masalah ModalUsaha dan keuntungan usahanya oleh karena penggugat samasekali tidak memilik kedudukan di dalam struktur perusahaan,10.
    dikuasai olehTergugat Sampai saat ini adalah = Rp. 1.500.000.000, + Rp. 1.000.000.000, =Rp. 2.500.000.000, (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa uang usaha yangberedar yang dikuasai oleh Tergugat yang sampai saat ini sejumlahRp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah) adalah merupakanharta bersama;Menimbang, bahwa Tergugat 1 menanggapinya dalam jawabannyabahwa dalil gugatan Penggugat mengadaada, oleh karenanya bagaimanamungkin Penggugat mengetahui serinci
Register : 11-04-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 20 /Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 25 Juli 2011 — Drs. BENI BAMBANG ERAWAN
64123
  • Menurut Mahkamah Konstitusi , konsep melawan hukum yangsecara formil tertulis ( formele wederrechtelijke ) yang mewajibkan pembuat UndangUndang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin ( Vide Jan Remmelink,Hukum Pidana, 2003358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum ( lexcerta) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot sehingga konsepmelawan hukum materil (Mateirele wederrechteljke ) yang merujuk pada hukumtidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dan kecermatan
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 82/PID.B/2011/PN.MKW
Tanggal 26 September 2011 — FERDINAND MAYOR, ST alias FERI
8637
  • .;3 Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtlijk), yang mewajibkan pembuat Undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin (Vide Jan Remmelink,hukum pidana 2003 : 358) merupakan syarat untuk menjaminkepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilahBestimmheitsgebot.;54Bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materil (meterielewederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dan kecermatan
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Mkw
Tanggal 26 September 2011 — H. SANGKALA SUBAIR ALIAS SANGKALA
4821
  • .;3 Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtlijk), yang mewajibkan pembuat Undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin (Vide Jan Remmelink,hukum pidana 2003 : 358) merupakan syarat untuk menjaminkepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilahBestimmheitsgebot.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — ASEP HENDRA HARMAEN, S.Sos Bin AEN HARMAEN ;
7044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undangundanguntuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide JanRemmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untukmenjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal jugadengan istilan Bestimmheitsgebot; Menimbang bahwaberdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil(materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidaktertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian dan kecermatanyang
Putus : 29-09-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 September 2011 — Drs. H. AGUS MUHARAM
62221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep melawan hukum yang secaraformiltertulis (Formale Wederechtelijke) = yangmewajibkan pembuat Undang Undang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkinmerupakan syarat untuk menjamin kepastianhukum (Lex Certa) atau yang dikenal jugadengan istilah bestimmeitsgebot ;Bahwa menurut Prof. DR.
Register : 11-12-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUSTINA KRISTIANA DEKUANAN, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD MARO.
8913
  • memberikan pertimbangan sebagai berikut:a) Bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harussecara tertulis lebin dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatanapa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yangdilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesualdengan prinsip nullum crimen sine lege stricta;b) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci
Upload : 09-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2009
Yunus Susanto, SH. (Kuasa Pemohon); Tito Pradopo
5741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahlebih dahulu ada ;Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memilikiunsurmelawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulutelah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibatapa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yangdilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana,sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricts ;Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis ( formelewederrechtelijk ) yang mewajibkan pembuat undangundanguntuk merumuskan secermat dan serinci
Putus : 25-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — RAMDANI, S E , DK
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelevederrechtelijk) yang mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan secara cermat dan serinci mungkin (vide) Jan Remmelink,Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastianhukum (/ex certa) atau dikenal juga dengan istilan Bestimmheitsgboot;Bahwa sebagaimana banyak dikemukakan para ahli hukum bahwa unsur"Melawan Hukum" adalah sebagai unsur utama atau unsur yang sangatHal. 81 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014menentukan
Putus : 15-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT REPUBLIK INDONESIA dan atau GUBERNUR JAWA BARAT, dk vs. ABDUL AZIS, dk.
12284 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwasebagaimana diketahui, bahwa para Termohon Kasasi mendalilkansuatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) di dalam gugatannya.Namun demikian, para Termohon Kasasi seharusnya menguraikandengan serinci mungkin, siapakah yang sebenarnya telah membuatperjanjian dengan para Termohon Kasasi. Bukankah pada saatmenyimpan dana di PD.PK Tarogong, para Termohon Kasasimembuat perjanjian dengan Pimpinan PDPK Tarogong? Bukankahpada saat itu Pimpinan PDPK Tarogong yang menjabat adalah sdr.Yanto Cahyanto?
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
643310875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Pembuktian dan prosedural yang berlaku harus serinci mungkin.
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 335/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — YUSUF EFENDI;
15396
  • Menurut Mahkamah Konstitusi, Konsep melawan hukum yang secara formiltertulis ( formele wederrechtelijke ), yang mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin ( Vide Jan Remmelink, Hukum pidana,2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum ( /ex certa ) atau yangdikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot sehingga konsep melawan hukum materil( materiele wederrechtelijke ) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian dan kecermatan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
23451525
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Register : 26-11-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Tanggal 14 April 2014 — Ir. ZULKARNAIN Bin ALI ATENG
8113
  • materiiil (dalam fungsi yang posistif) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukumdalam arti formil.Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis yangberarti melanggar Undangundang maupun peraturan perundangundangan lain yang masih berlaku.Menimbang, bahwa konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formale wedderechtelijk) yangmewajibkan pembuat undangundang untuk merumuskan secermat dan serinci
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
15072
  • Menurut Mahkamah Konstitusi, konsep melawan hukum yang secara formiltertulis ( formele wederrechtelijke ), yang mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin ( Vide Jan Remmelink, Hukum pidana,2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum ( /ex certa ) atau yangdikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot sehingga konsep melawan hukum materil( materiele wederrechtelijke ) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran113Putusan Dr Mien Hartatikepatutan
Upload : 09-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 13 /Pid. TPK/2015/PT Dps
Dr. H. ZAINI ARONY;
13868
  • Suatu prinsip umum yangmenegaskan bahwa suatu perbuatan bukan merupakankejahatan, kecuali sebelumnya telah dinyatakan demikian olehhukum; suatu prinsip yang diakui dan dikenal sebagai prinsiplegalitas.Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelewederrechtelijk) mewajibkan pembuat undangundang untukmerumuskan suatu delik pidana secermat dan serinci mungkinuntuk menjamin kepastian hukum (/ex certa) atau yang dikenaljuga dengan istilah bestimmheitsgebot.