Ditemukan 466 data
Terbanding/Terdakwa : ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
88 — 71
SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor: 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- 1(satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No: 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD.
97 — 44
- 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas kegiatan mendampingi ketua DPRD Kab.Lebong menghadiri undangan acara audensi percepatan pembangunan daerah kab.lebong dengan gubernur Bengkulu November 2016
- 1 (satu) bundel asli Surat perintah tugas kegiatan mengantar ketua badan kehormatan DPRD ke bandara fatmawati Bengkulu.
- 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas kegiatan menjemput ketua badan kehormatan DPRD ke bandara fatmawati Bengkulu agustus 2016.
250 — 70
Kemudian diadakanpertemuan Audensi yang dihadiri olen Gatot Pujo Nugroho besertaStafnya untuk membicarakan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh PWIsambil menanyakan bantuan tersebut langsung kepada Gubernur ;Bahwa saat itu Gubernur menjawab akan membantu.
Surat permohonanbantuan tersebut saksi ajukan pada saat audensi dilaksanakan.Pertemuan tersebut dilaksanakan kalau tidak salah sekitar bulanDesember 2011 atau Januari 2012 yang jelas sebelum pelaksanaan HariPers Nasional Tahun 2012 di Jambi, Setelah proses tersebutberjalansaksi beberapa kali membantumengingatkanGubernurterkaitanggaranini.Saksi menjalankankegiatan saksidenganbiayasendiridulusampaipencairandilakukanbarukemudiandigunakanuntukmenggantiuang yang terpakaitersebut.Saat saksimengingatkanGubernurmenjawabdanabantuantersediatapimasihdalamproses
Kemudian diadakan pertemuan Audensi yangdihadiri oleh Gatot Pujo Nugroho beserta stafnya untuk membicarakankegiatan yang dilakukan oleh PWI sambil menanyakan bantuan tersebutlangsung kepada Gubernur. Saat itu. Gubernur menjawab akanmembantu. Surat permohonan bantuan tersebut kami ajukan pada saataudensi dilaksanakan.
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
144 — 47
Surat Nomor : 690/1290/PDAM/IX/2012 tanggal 18 September2012 perihal Audensi dan Pemaparan Laporan Hasil Telaah RABPenyelesaian WTP III PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.Bahwa Surat tersebut Saksi terima setelan adanya disposisi Sekda KotaTanjungbalai kepada Asisten tertanggal 19 September 2012 yangberbunyi Asisten Ikut mendampingi pertemuan dimaksud sesuai jadwalyang telah ditentukan tempat direncanakan diruang kerja Bapak wakoBahwa Pada tanggal 19 September 2012, Saksi selaku WalikotaTanjungbalai
Surat Nomor : 690/1290/PDAM/IX/2012 tanggal 18 September2012 perihal Audensi dan Pemaparan Laporan Hasil Telaah RABPenyelesaian WTP III PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, yangakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2014.
Terbanding/Penggugat I : Rd. Euis Wahyuni Permasih Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat II : R.E Kondariah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat III : Rd. Y. Suryaman Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat IV : Rd. Nana Lasmana Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat V : Rd. E. Marliah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VI : Rd. Tustiawati Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VII : Dadang Suryadi Bin Rd. Dudung Mulyana
Terbanding/Penggugat VIII : R.M. Dadang Samsu Tajudin bin Rd. Asep Mulyadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat II : Yato Mustaram Bin Supardi
Turut Terbanding/Tergugat III : DIdin Rosidin
53 — 50
angka (3) tersebut di ataspada awal bulan Agustus 2017, melalui salah seorang Staf Desayang bernama Jajulil, yang pada pokoknya mengatakan bahwadirinya menemukan salinan Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih2004, namun tidak tercatat dalam buku registrasi desa Sukagalih danbelum didaftarkan dalam buku induk tanah;Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 melalui Surat No.003/LBH.Gaib.212/ CN/VIII/2017, PARA PENGGUGAT melalui KuasaHukumnya menyampaikan Surat kepada Wakil Bupati Cianjur, untukdilaksanakan Audensi
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
258 — 322
peralihan status dari hutan produksi menjadi pemiliknya PemkabMalang;Bahwa oleh karena pemiliknya Pemkab Malang maka persyaratan untuk ijinSIPA itu kami minta rekomendasi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Malangkarena Dinas Pariwisata Kabupaten Malang sebagai pengelola wisata objek dilokasi tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi di wisata Wendit ini ada 4 (empat) sumber mataair, selain PDAM Kabupaten Malang ada PDAM Kota Malang yangmemanfaatkan sumber mata air wendit tersebut;Bahwa pada bulan Februari 2019 ada audensi
106 — 19
21 23September 2012;Y Koordinasi dan sinkornisasi program pencegahan dan pengawasan bahayaperederan gelap narkoba melalui transportasi darat antaraprovinsigorontalo dan sulut tujuan manado mulai tugas tanggal 1 4 Oktober 2012;Pada Bulan Oktober 2012 kegiatan yang saksi laksanakan antara lain: Kordiansi dan Sinkornisasi program pencegahan dan pengawasanperedaran gelap melalui transportasi dari antara Provinsi Gorontalo dansulut mulai tugas tanggal 1 4 Oktober 2012; Mendampingi gubernur Gorontalo audensi
1.ARIE PRASETYO
2.MAYORUDIN FEBRI,SH
Terdakwa:
DEDI SIGARMANUDIN BIN ASMARA JAYA
140 — 43
- Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi pemerintah desa dan Tim 11 desa darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan.
- Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada kades Darmo Nomor : 900 / 276 / DPMD IV / 2019, tanggal 06 maret 2019 tentang pemanfaatan hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke Rekening kas Desa.
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
166 — 56
Surat Nomor : 690/1290/PDAM/IX/2012 tanggal 18 September2012 perihal Audensi dan Pemaparan Laporan Hasil Telaah RABPenyelesaian WTP III PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.Bahwa Surat tersebut Saksi terima setelah adanya disposisi Sekda KotaTanjungbalai kepada Asisten tertanggal 19 September 2012 yangberbunyi Asisten Ikut mendampingi pertemuan dimaksud sesuai jadwalyang telah ditentukan tempat direncanakan diruang kerja Bapak wakoBahwa Pada tanggal 19 September 2012, Saksi selaku WalikotaTanjungbalai
Surat Nomor : 690/1290/PDAM/IX/2012 tanggal 18 September2012 perihal Audensi dan Pemaparan Laporan Hasil Telaah RABPenyelesaian WTP III PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, yangakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2014.
190 — 102
bulanNopember 2013 baru mulai dikerjakan sebatas galian saja, yang lainnya belum dikerjakanoleh Kontraktor, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014, bersama dengan kelian BanjarBuah Banjah I Kadek Ardita, saksi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulelenguntuk melakukan audiensi mempertanyakan dan meminta penjelasan mangkraknyajembatan tersebut dan meminta Kepala Dinas PU saat itu I Ketut Yasa, ST untuk segeramenyelesaikan proyek tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat Lemukih ;bahwa dalam audensi
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
138 — 161
terdapat tanahdan bangunan milik Para Penggugat atau sebagian tanah dalam SertifikatHak Pakai (SHP) atas nama Tergugat tersebut adalah tanah danbangunan milik Para Penggugat yang dikuasasi sejak tahun 1958 atauselama lebih dari 27 tahun berturutturut ( Vide bukti P42 dan P43);Halaman 61 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKI17.18.Bahwa, terhadap peristiwa tersebut Para Penggugat dengan membentukForum Warga, telah mengajukan keberatan yang disampaikan kepadaTergugat dan Tergugat II, namun hasil dari audensi
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : MAYORUDIN FEBRI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAFARUDIN, MC Bin MAT CINTE
150 — 52
- Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi pemerintah desa dan Tim 11 desa darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan.
- Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada kades Darmo nomor : 900 / 276 / DPMD IV / 2019, tanggal 06 maret 2019 tentang pemanfaatan hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke Rekening kas Desa.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
458 — 654
Pajak Bumi Bangunan merupakan proses akhir, artinyamengikuti bukti kepemilikan sepanjang tanah tersebut tidak disengketakansecara resmi maka kapasitas kami dibidang perpajakan tidak punyakewenangan, namun kami bersurat secara resmi ke Badan PertanahanNasional menanyakan keabsahan tanah tersebut, selanjutnya dijawab bahwatanah tersebut sudah sesuai kepemilikannya dan sudah balik nama dandilakukan konfirmasi ke Bank Mandiri bahwa sudah ada pembayarannya; Bahwa memang pihak Untag pernah datang untuk audensi
76 — 19
Saatitu saksi tidak diberitahu berapa nominal yang harus dibayar, saksi hanyadiminta untuk menerima saja, kemudian pada saat audensi antarapedagang Pasar Larangan dengan Bupati Banyumas pada hari Minggutanggal 6 September 2015 di pendopo Sipanji, saksi baru mengetahuipungutan tersebut jumlahnya berbedabeda yang saksi dengar saat ituuntuk pedagang atas nama Gunawan (pedagang baru) dia dimintamembayar Rp. 13.000.000, ke saksi Budi Ernoko untuk membayarlapak.Bahwa tarif bagi pedagang yang akan menambah
1.ARIE PRASETYO
2.MAYORUDIN FEBRI,SH
Terdakwa:
SAFARUDIN, MC Bin MAT CINTE
143 — 55
- Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi pemerintah desa dan Tim 11 desa darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan.
- Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada kades Darmo nomor : 900 / 276 / DPMD IV / 2019, tanggal 06 maret 2019 tentang pemanfaatan hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke Rekening kas Desa.
Terbanding/Penuntut Umum : GODANG KRIS APO PAULUS SIBORO, SH
308 — 97
perintah tugas kegiatan mengantar Bapak sekretaris DPRD Kab.Lebong ke bandara fatmawati provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) bundel asli kwitansi kepada radar lebong;
- 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas kegiatan konsultasi mengenai kajian terhadap Perda Kab.Lebong nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan desa ke provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas kegiatan mendampingi ketua DPRD Kab.Lebong menghadiri undangan acara audensi
69 — 12
olehNoezar Notaris di Bandung tanggal 29 Nopember 1958, diberitanda PIlFoto copy dari Foto copy, lembar Wajib Pajak atas nama ljoSoemarja Nomor 1840 yang dicoret tertulis diatasnya ShamsudinEntje Nomor 1238, diberi tanda PIII ;Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No.474.3/19/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Camat KecamatanCicalengka tanggal 07 Agustus 2006, diberi tanda PIV;Foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, Surat tertanggal Cicalengka,16 Agustus 2011, Perihal Permohonan Audensi
1.ARIE PRASETYO
2.MAYORUDIN FEBRI,SH
Terdakwa:
MARIANA Binti PUDIN
114 — 47
- Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi pemerintah desa dan Tim 11 desa darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan.
- Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada kades Darmo nomor : 900 / 276 / DPMD IV / 2019, tanggal 06 maret 2019 tentang pemanfaatan hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke Rekening kas Desa.
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
627 — 799
Dari basistersebut kami melakukan audensi kepada lembagalembaga negaratermasuk maskapai itinad termasuk meminta maaf kepada Penggugat;Pengaduan dibuat oleh beberapa organisasi masyarakat dan saksi ikutdalam pengaduan dan pertemuannya dimana lembaga tersebut adalahdepartment perhubungan, departemen social dan Komnas HAM danbersama Penggugat bertemu dengan salah satu komisioner HAM yangmenangani kasus disabilitas.
63 — 189
Notulen Audensi Klien dengan Gubernur DKI Jakarta & Dinas TerkaitTanggal 6 Februari 2003;d. Bahwa pada intinya DPRD, Gubernur DKI Jakarta & Kepala DinasKesehatan Propinsi DKI Jakarta tidak keberatan dengan keinginan PARAPENGGUGAT dapat membeli dan atau memiliki Rumah Dinas tersebut;e.