bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepala kejaksaan negerisetempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotikadan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajid menetapkanstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untukkepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika

;Bahwa tujuan sita jaminan agar barang sitaan tidak dialihkan selamaproses persidangan berlangsung dan tindakan penyitaan bukan untukdiserahkan dan dimiliki pemohon sita, tetapi untuk melunasipembayaran utang (vide M. Yahya Harapan dalam bukunya HukumAcara Perdata hal. 339).;Apabila barang sitaan hilang/ tidak berada di tangan tersita makakewajiban tersita atas pembayaran utang masih melekat.

barang berupa 1 (satu) paket plastikklip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24(nol koma dua empat) gram yang kemudian diserahkan kepada penyidik yangmana terdakwa beli dari saksi ANOM MARZUKI, pada saat ditangkap olehpetugas polisi ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki,Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1381/Pid.Sus/2019/PN Tngmenyimpan, menguasai tidak ada jin dari Dinas Kesehatan RI atau dari aparatyang berwenang.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor : 296/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 10 April 2019, barang bukti atasnama RAGIL WIBOWO Bin SUYATNO dengan barang bukti berupa NarkotikaJenis Shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1(satu) unit Handpone XIAOMI warna silver dengan no Sim card digunakan untukuji laboratorium dan/atau pembuktian perkara.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik, barang bukti yang tersisa sebesar 0,0767 gramdan berdasarkan

terdakwa untukmengambil kembali yang telah dijatuhkan barang berupa 1 (Satu) paket plastikklip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24(nol koma dua empat) gram yang kemudian diserahkan kepada penyidik, yangmana terdakwa beli dari saksi ANOM MARZUKI, pada saat ditangkap olehpetugas polisi ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai tidak ada jin dari Dinas Kesehatan RI atau dari aparatyang berwenang.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor : 296/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 10 April 2019, barang bukti atasnama RAGIL WIBOWO Bin SUYATNO dengan barang bukti berupa NarkotikaHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1381/Pid.Sus/2019/PN TngJenis Shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1(satu) unit Handpone XIAOMI warna silver dengan no Sim card digunakan untukuji laboratorium dan/atau pembuktian perkara.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik

Penggugat mendapat informasi dari surat kabar Tangerang Expres,perihal pengumuman lelang kedua Nomor : PENG02/WKN.06/KNL.03/2012, yang mana di dalam berita tersebut KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Kuasa dariTurut Tergugat akan melelang tanah atas barang sitaan a/n JAIRAN BinAKBAR dengan nomor lelang SPPBS07/PUPNC.14/2009, tanggal 5Februari 2009 ;Bahwa pada saat sidang lelang dilakukan tanggal 7 Maret 2012, Sdr.

Menyatakan demi hukum jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan TurutTergugat atas barang sitaan a/n Jairan Bin Akbar berdasarkan lelangNomor SPPBS07/PUPNC.14/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 yang lelangnyadilakukan tanggal 7 Maret 2012 terhadap tanah seluas + 455 m2, beralamat diKp. Cayur, Rt/Rw. 002/001. Desa Sindang Sono, Kec.

Menganti Kab.Gresik sertifikat Hak Milik Nomor : 873 luas 125 M2 surat ukur tanggal 12Januari 2006 Nomor : 985/03.04/2006 atas nama SONHAuI, tersebut yangtelah dilakukan peryitaan oleh Pengadilan Negeri Gresik sebagaimanaBerita Acara Sita jaminan nomor : 59/PDT.G/2007/PN.GS. tanggal 22pebruari 2008, dantanah tersebutmasin dalam status barang sitaan,terdakwa telahmenjadikan tanah tersebut jaminan hutang kepada pihaklain yaitu Sdr.

sejak tahun 1989e Bahwa pasal 231 KUH Pidana termasuk delik Formil, di dalam pasaltersebut menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang atau perbuatanmelawan hukume Bahwa maksud dan tujuan pasal 231 KUH Pidana aturan tentang laranganuntuk melepaskan atau memindahtangankan atau mengahancurkan ataumerusak barangbarang yang sedang dalam sitaan, serta larangan untukmenyembunyikan barang yang telah dilepaskan dari sitaan.e Bahwa pasal 231 KUH Pidana adalah setiap orang yang dengan sengajamelepaskan barang

sitaan atau barang yang disimpan atas perintah hukumatau menyembunyikannya barang yang telah dilepaskan dari sitaan atauyang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sihinggatidak dapat digunakan lagi.e Bahwa perbuatan terdakwa SONHAuI, telah memenuhi unsurunsur pasal231 KUH Pidana terbukti terdakwa dengan sengaja menyerahkan sertifikathak milik No. : 873 sebagai jaminan hutang kepada FATHUR ROHMAN,pada hal ia mengetahui bahwa sertifikat tersebut masih dalam kedaantersita, merupakan

SPP193/PUPNW.II/1997 tanggal3 September 1997 tanpa diketahui oleh Pejabat Lelang NegaraPalembang ;4 lembar surat perintah penjualan barang sitaan No. SPPBS/299/PUPNW.II/1997 tanggal 7 Januari 1998 yang diketahui oleh Pejabat LelangNegara Palembang Edy Heryanto, ST. ;4 lembar surat perintah penjualan barang sitaan No. SPPBS/299/PUPN.W/III/1997 tanggal 7 Januari 1998 tanpa diketahui oleh Pejabat LelangNegara Palembang ;1 lembar surat permohonan yang diajukan oleh Sdr.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Menyembunyikan/mengggelapkan/berupaya menarik barang sitaan umumyaitu harta pailit berupa asli dokumen SHM No. 8766/Kel. Kerobokan atasnama: ST. RISTATIISJA SADAR, SH. ; C. Membuat pengumuman pada Surat Kabar Bali Post yang pada pokoknyamenghimbau masyarakat luas untuk tidak mengikuti/membeli harta pailityang dijual melalui pelelangan yang bersifat eksekutorial ;D. Membuat pengaduan kepada Hakim Pengawas namun setelah dikonfrontirdan diklarifikasi ternyata tidak terbukti pengaduannya;E.

Tanggal 07 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka MajelisHakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara absolutdan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in casu ; PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, DAN TERGUGAT ITERHADAP PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT.Bahwa Tergugat I dan Tergugat ll telah bersekongkol dan bermufakat jahat untukmenghilangkan/menyembunyikan/menggelapkan barang sitaan umum yang merupakanharta pailit berupa asli

LP/1271/B/XI/2013/SPKT/Jatim /RESTABES.SBY Tanggal 09Oktober 2013 di Polrestabes Surabaya atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/ataumenarik barang sitaan (Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 231 KUHP) yang mana sudahditingkatkan dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan sebagaimana SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.

RISTATI ISJASADAR, Sarjana Hukum yang mana merupakan barang sitaan umum (GerechtelijkBeslag) kepada kurator guna mengamankannya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal69 Jo Pasal 98 UndangUndang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera tanpa syarat dan seketikamenyerahkan dokumen kepemilikan (harta pailit) berupa asli Sertipikat Hak Milik No6778/Kel.

sebagai berikut : Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaranperalihan atau pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;Yang dimaksud obyek sengketa diatas, dalam gugatan iniadalah adalah obyek sengketa a quo yang termuat dalam SitaJaminan Nomor: 81/BA.Pdt.G/2006/PN.PLG Perkara Perdata No :81/PDT.G/2006/PN.PLG Tanggal 27 Agustus 2006 dimana menurutketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR dinyatakan secara jelas melarangMemindahkan Atau Membebani Barang

Sitaan.

Ini berarti melarangTergugat untuk menjaminkan atau mengagunkan barang sitaan,baik dalam bentuk agunan biasa atau hak tanggungan, fidusiaatau gadai (pand): 3). Menyewakan barang sitaan kepada orang lain; Demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitungsejak tanggal berita acara penyitaan diumumkan.

Ganja terdaftar dalam Golongan nomorurut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ; Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/ Berat 1 7392/ 2018 NNF 0,0073 gram Sisa Barang bukti : Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani olehAkmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B1534/T.1.13 Euh.1 /08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 penetapan statusbarang sitaan SHARUN DKKHalaman

Ganja terdaftar dalam Golongan nomorurut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Sisa Barang bukti : Nomor Nomor Barang Bukti Jumlah/ Berat 2 7392/ 2018 NNF 0,0073 gram Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani olehAkmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B1534/T.1.13 Euh.1 /08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 penetapan statusbarang sitaan SHARUN DKKBahwa

Ganja terdaftar dalam Golongan nomorurut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; NomorNomor Barang BuktiJumlah/ Berat 17392/ 20 18 NNF 0,0073 gram Sisa Barang bukti : Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani olehAkmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B1534/T.1.13 Euh.1 /08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 penetapan statusbarang sitaan SHARUN DKK Bahwa

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepala kejaksaan negerisetempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotikadan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajid menetapkanstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untukkepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika

Sitaan Narkotika Nomor: B468/N.3.24/Euh. 1/06/2016tertanggal 2 Juni 2016 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barangbarang buktitersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;Hal. 17 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Mrj Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib yangbertempat di Jalan umum Jorong Tabek Penyebrangan Nagari Tabek KecamatanTimpeh, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa dan

sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan,dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ketentuan yang lebihkhusus dibandingkan dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika, prekursor narkotika, dan alatatau

sabu sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat)gram yang terbungkus dengan plastik klep kecil warna bening dengan berat bersih 0,35(nol koma tiga lima) gram, kemudian disisihkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Pengawasan Obat danMakanan dan sisa berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, Kepala KejaksaanNegeri Pulau Punjung telah menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentinganpembuktian perkara melalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor :B468/N.3.24/Euh. 1/06/2016 tertanggal 2 JuniMenimbang, bahwa dari berdasarkan Surat Ketetapan tersebut telah ditentukanterhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, makamenurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut apabila dalam pembuktianperkara a quo dapat dibuktikan barang tersebut adalah narkotika atau prekursornarkotika dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berlaku ketentuanPasal 101 ayat (1).

Sitaan Narkotika Nomor : B468/N.3.24/Euh.1/06/2016 tertanggal 2 Juni yang dikeluarkan oleh Kepala KejaksaanNegeri Pulau Punjung yang menetapkan barang bukti tersebut untukkepentingan pembuktian perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat(1) dan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampasuntuk Negara, maka untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi putusan olehPenuntut Umum, cukup beralasan agar keseluruhan barang

Bahwa atas dasar sitaan tersebut, maka dikeluarkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 Tanggal 14Februari 2012, yang mana telah ditindak lanjuti oleh Terlawan sebagaipenyimpang dengan dilakukannya lelang sebagaimana Pengumuman LelangPertama Nomor : PENG01/WKN.15/KNL.02/2016 Tanggal 10 November2016..

sehingga permohonan provisi Pelawantersebut sudah seharusnya ditolak;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka Terlawan mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranyaberkenan untuk menolak permohonan provisi Pelawan tersebut;Dalam EksepsiEksepsi Gugatan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak1Bahwa pada halaman 1 gugatan perlawanan, Pelawan memposisikan KepalaKPKNL Makasar sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Terlawan I.Bahwa sesuai Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan No.

SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 tanggal 14 Februari 2012, yangpada pokoknya memerintahkan Kepala Kantor KPKNL Makasar untukmelaksanakan penjualan objek sengketa melalui lelang.Bahwa terhadap perintah dilaksanakannya lelang sebagaimana SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.

Sitaan Nomor: SPPBS44/PUPNC.10.05/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dalam konsiderans menyatakan:Menimbang:a) Bahwa Kaharudin Ongko selaku Penanggung Hutang kepada Negara c.q.

Bahwa Turut Tergugat mengetahui tanah objek perkara Hak Milk No.9/Telaga Sariseluas 2.394 M2, Hak Milk No. 13/Telaga Sari seluas 20.590 M2, masing masingtanggal 15 Juni 2010, selanjutnya Hak Milik No.8/ Desa Telaga Sari seluas 3.195 M2Hak Milk No. 10/ Telaga Sari seluas 1.699 M2, Hak Milk No. 11/ Telaga Sariseluas 6.259 M2, Hak Milk No. 12/ Telaga Sari seluas 2.337 M2 , diterbitkanmasingmasing tanggal 27Juli 2010 merupakan barang sitaan Negara setelah TurutTergugat menerima Surat No.1106 /WKN.02/

Dan hal hal yang dikemukakan Penggugat dalam suratnya pada angka 5 diatasterbuktilah secara hukum bahwa sebenarnya Penggugat mengakui Hak MilkNo.9/Telaga Sari, Hak Milk No. 13/Telaga Sari Hak Milk No. 8/ Desa Telaga SariHak Milk No. 10/ Telaga Sari , Hak Milik No.11/Telaga Sari, Hak Milk No. 12/Telaga Sari merupakan barang sitaan Negara yang dikelola oleh Direktorat JenderalKekayaan Negara, sehingga dalil Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakanPenggugat tidak pernah melakukan pengalihan

Bukti T15 adalah Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nornor : SPPBS44/PUNC.10.05/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang dibuat oleh Panitia Urusan PiutangNegara Cabang DKI Jakarta yang isinya memerintahkan kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V untuk menjual melalui lelang BarangJaminan Hutang dan atau Harta Kekayaan Lain milk Penanggung Hutang dan atauPenjamin Hutang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.

SPP37/PUPNC.10.05/2010 tanggal 08 Maret2010 dan Berita Acara Nomor : BAP37.M/WKN.02/KNL.01/2010 tanggal 12 Juli 2010dan agar mendaftarkan barang sitaan berikut pada buku pendaftaran tanah yang ada untukitu, yaitu : Sebidang tanah seluas 180 m2 SHGB No. 1178 a.n Perseroan Terbatas PT. IndokisarDjaya berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Medan Area.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepala kejaksaan negerisetempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotikadan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkanstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untukkepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kKepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika

Yang rencanaya akandijual oleh terdakwa Kemudian barang tersebut terdakwa ambil dan langsung disitaoleh petugas dari tangan kanan terdakwa, dan benar barang tersebut adalah mlikterdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres MetroTangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan NarkotikaNomor : 2258/0.6.15/Euh.1/02/2019 tanggal 12 April 2019, barang bukti atas namaDEKA PRASETIA Als GANTENG BIN NURYANTO dengan barang bukti berupaNarkotika

berlaku Pasal1243 KUHPerdata ;Dan bahwa instansi Kejaksaan sebagaimana diaturpada Bab III Tugas dan Wewenang Bagian PertamaUmum pasal 30 dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang KejaksaanRepublik Indonesia(1)Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas danwewenangMelakukan penuntutanMelaksanakan penetapan hakim dan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap (in krracht de weijde)2yang mana .. ...yang mana hal ini mempunyai wewenang untukmelakukan eksekusi atas barang

sitaan tersebutberdasarkan Surat Perintah Pelaskaan PutusanPengadilan (P 48) No.

Sesungguhnya kalaupun betul barang sitaan berupa1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitammetalik, tahun 2008, No.Pol.D 1328 VJ = Nomorrangka MHYGDN 42V8J312225 Nomor mesinG75A1D176624 adalah milik PT. Oto Multiartha,maka dalam tenggang waktu dari tahun 2009 sejaktidak dilakukannya pembayaran angsuran olehterpidana . H. Edi Bin H.

./2019/PT TJK.Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikanKristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan NarkotikaNomor : B2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atasnama tersangka Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk yang sisa barang buktiNarotika Golongan I jenis shabu shabu sebanyak : DI SISIHKANJENIS BERATNo

diperjalanan karena diduga kehabisan darahakibat luka tembakan yang mereka (Sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi)terima, sedangkan terdakwa dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyantoselamat dan mendapatkan pengobatan dirumah sakit bhayangkara PoldaLampungBahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikanKristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor : B2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atasnama tersangka Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk yang sisa barang buktiNarotika Golongan I jenis shabu shabu sebanyak : DI SISIHKANJENIS BERATNo.

Pemerintah Republik Indonesia ;Bahwa oleh karena Pelawan bukanlah pihak ketiga selaku pemilik barang sitaan,maka Perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard);2.

Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2004, Pelawan adalahpihak yang dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak dalam kaitan dengan usahaMenjalankan sektor hulu pertambangan minyak dan Gas bumi, bertindak untuk danatas nama Pemerintah/Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Pelawan berhakbahkan wajib mengajukan keberatan untuk dan atas nama Pemerintah/NegaraRepublik Indonesia dalam hubungan memelihara dan menjaga assetassetnya yangdibiayai oleh Keuangan Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena barang sitaan berupa