Ditemukan 5038 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus teos teko tes tek teki teka teke
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Pasami Warey Rumpaisum, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Vinsensius Gidu Awi Alias Vinsensius Gidu
181 — 88
  • ditujudari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yangdituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
126 — 84
  • Filosofi yang kedua kenapa Official assesment, ketikayang merumuskan teks formulanya adalah otoritas pajak, karena yangtahu resourche datanya dia. Jadi spektrumnya luas. Terkait denganself assessment terus kemudian ada surat ketetapan tagihan makaharus mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kalau untuk SuratKetetapan bisa dua macam yang pertama Kalau memang dia hasilpemantauan dia bisa langsung tapi yang menetapkan itu harus K/Lyang bersangkutan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-01-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RICKY MAKADO, SH
Terdakwa:
MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD
134 — 57
  • ditujudari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yangdituju oleh norma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
82 — 25
  • dituju darinorma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana , sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut; Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si
72 — 16
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 10-03-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 29 Juli 2015 — SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd Alias IPUL
223 — 153
  • warga negara asing(WNA), dan saksi ketahui jika tamu yang dimaksud Terdakwa adalah warganegara asing (WNA) setelah saksi menonton televisi di TV ONE yangmemberitakan penangkapan ke ke 4 (empat) orang warga negara asing (WNA)tersebut.Bahwa sekitar pukul 21.00 wita pada saat saksi berada dirumah, ADI TOWUAmenghubungi saksi melalui SMS dan mengatakan teman kemarin sudag diangkat lalu saksi jawab oke setelah itu saksi langsung menonto Telefisi disaluran TV ONE dimana saat itu saksi melihat di Raning Teks
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Agama
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2008
5129 — 28310
  • Tentang : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  • syariah.Pasal 46Suatu akad hanya berlaku antara pihakpihak yang mengadakan akad.Pasal 47Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukanperbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.Bagian KedelapanPenafsiran AkadPasal 48Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada katadan kalimat.Pasal 49(1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.(2) Apabila teks
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 623/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUMATRA PARTNERS LLC Diwakili Oleh : YUNILLA NURHALIM SH LL M
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
804 — 2490
  • Untuk Jaminan Pribadi, tidak ada persyaratan untukpendaftaran;Klausul 14Halaman 42 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKIKami percaya bahwa teks baru akan menimbulkan kewajibankontraktual BKPL kepada Pemberi Pinjaman. Jika BKPL menggunakanargumen Woeker Ordonantie dalam hal perselisihan dengan PemberiPinjaman, dan Pengadilan mempertimbangkan bahwa penerapanWoeker Ordonantie tidak dapat diabaikan oleh para pihak, pengabaiansemacam itu tidak akan efektif.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 04/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 11 Mei 2016 — MOCHAMMAD TABI’IN Bin DALLAL
68 — 97
  • dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyatabukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum: IRMAYANI TAHIR, SH Terdakwa: ABDUL AZHAR OLLONG
170 — 93
  • Namun, apabilamendasarkan pada teks yang tertulis dalam penjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksudkeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah; b. berada dalam =penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-12-2020 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat PT GUNUNG GARUDA Tergugat DR. CHAIRUDDIN FIHAHATI TANIWAN SULIANA TANIWAN SITI HUMAYAH Turut Tergugat LIMIWATY KAMARUDDIN
395 — 197
  • Dan untuk mewujudkan keadilanadalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindaksecara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual,tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnyahukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkanoleh masyarakat.MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT47.48.49.Bahwa berdasarkan tindakan perobuatan melawan hukum yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana pembahasan diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugiankerugian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
260 — 91
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
    secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 259 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
    secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 306 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1296 — 1177
  • Sebagaipenyelenggara administrasi pemerintahan, TERGUGAT seharusnyamenyadari bahwa teks telah memperoleh Izin Lingkungan dimaksudkanPutusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 84 Dari 350 halaman252.253.bagi izin yang masih memiliki legalitas, dan KTUN yang diterbitkan dalamrangka perubahan Izin Lingkungan tidak terlepas dari legalitas dankeabsahan KTUN asli yang mendasarinya.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-07-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SERANG Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srg
Tanggal 6 Juli 2021 — Pidana SUPRIYADI BIN EKO PURWANTO
49 — 0
  • J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar bukti slip Transferan Bank Banten pembayaran sebesar Rp16.466.100,00 tertanggal 14 Juni 2019 dengan Kop surat atas nama CV Sarana Abadi Mandiri Abadi Edukasi yang beralamat Taman Mutiara Indah Blok J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 900/ 76 SMAN 4 Kota serang dengan menggunakan dana bos sebesar Rp. 16,466,100, tertanggal 14 Juni 2019;1 (satu) lembar Surat Penawaran buku Teks
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 31-K/PM.III-16/AD/II/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — Terdakwa : Syamsul Alam Pratu Nrp. 31090260900190 Cs. 1 orang. Oditur Militer : Sulaiman,S.H. Mayor Chk NRP 540598.
76 — 32
  • TubunMakassar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 11.00Wita, Saksi melihat berita tentang penyerangan terhadap 3(tiga) orang anggota Polisi di Pos Polisi dekat BundaranSamata tersebut di running teks TV One, dimana berita tersebutmenjelaskan adanya penyerangan terhadap 3 (tiga) orangPolisi di Gowa oleh orang tak dikenal yang mengakibatkan 1(satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalamilukaluka.Bahwa Saksi merasa menyesal telah ikut menggerakkananggota Yonif Linud 431/
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 20-12-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 27-K/PM III-16/AD/III/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — Terdakwa : Abdul Azis Budi Hasbullah Serka, NRP 21050225580685, Cs. 1 Orang, Oditur Militer : Sulaiman, S.H., Mayor Chk. NRP. 540598
124 — 37
  • TubunMakassar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 11.00Wita, Serka Abdul Azis Budi (Terdakwa1) melihat berita dirunning teks TV One, tentang penyerangan terhadap 3 (tiga)Orang anggota Polisi di Pos Polisi dekat bundaran Samatayang dilakukan orang tak dikenal yang mengakibatkan 1 (satu)orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami lukaluka.5019.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
134 — 205
  • SusTPK/2019/PNSmgMenimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut, maka Majelis berpendapatbahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur setiap orang dalamdelik pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 September 2016 — KORBIANUS TOPAI, S.E., M.Si
80 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teks aslinya merumuskan sebagai om zich of een anderwederrechtelijk te bevooordeelen. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatanmemaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukanuntuk menguntungkan diri (Sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum.Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Pengertian memperkayadiri dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatukorporasi.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 11 Maret 2015 — TARSALIM BIN MIUN
82 — 30
  • raskin yang dialokasikan kepada aparat desa(lainnya), tokoh masyarakat, Ketua LPM dan Ketua BPD, dan pihak lain yangtidak terdaftar sebagai penerima raskin, maka karena tidak diterima olehTerdakwa, melainkan diterima dan/atau dinikmati oleh orang lain, makasewajarnya tidak dibebankan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum judex factie pengadilan tingkatpertama sedemikian dengan pertimbangan :Menimbang, bahwa meskipun teks
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
68 — 48
  • sosialisasi pada bulan Oktober 2010 disampaikan yakni sekolah saksimendapat paket 2 ; e Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Juni, Oktober,dan Januari 2011 ; e Bahwa pada saat sosialisasi ke3 dijelaskan buku akan diterima dalam waktu dekat dansekolah disuruh segera membentuk Panitia Pemeriksa barang, sedangkan kepalasekolah tidak dilibatkan dalam panitia pemeriksa barang tersebut ; e Bahwa saat sosialisasi dijelaskan buku yang diterima oleh sekolah saksi adalah bukunon teks
    kekurangan pengiriman buku, saksi melaporkan ke Diknas dengancara Mengirim surat yang ditujukan kepada tim DAK 2010 yang ada di Diknas ; Bahwa sekolah saksi tidak pernah mengajukan usulan judul buku ke Diknas ; Bahwa saksi berpendapat, buku yang diterima oleh sekolah saksi merupakan bukuuntuk penunjang pendidikan anak, sehingga apabila datangnya terlambat ke sekolah,maka bukubuku tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siswa ; Bahwa menurut saksi, buku yang diterima sekolah saksi memang bukan buku teks