Ditemukan 5678 data
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
232 — 150
penyedia; Bahwa yang berhak menandatangani pekerjaan adalah Direktur danPersonel yang ditunjuk sehingga segala persuratan harusditandatangani Direktur Perusahaan Penyedia; Bahwa ahli berpendapat dalam proses peminjaman Perusahaan,kontrak kerja tetap menjadi tanggung jawab Direksi; Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak dan daftar hitam, makaseluruh peraturan yang terkait mewajibkan untuk dicantumkan dalankontrak; Bahwa terkait apakah rekanan dapat didenda, ahli berpendapatapabila keadaan kahar (force
ALEX BERNADI
Tergugat:
PT. BMT Asia Indonesia
153 — 30
Sela, yaitu memerintahkan Tergugat untukmembayarkan upah memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upahPENGGUGAT Rp. 86.400.000 (Delapan Puluh Enam Juta Empat RatusRibu Rupiah) sebelum pemeriksaan perkara a quo dilanjutkanBahwa Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan : (3) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kena terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force
39 — 3
Keadaan memaksa (force majeur)lkahar,j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan Suratpenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poSita angka 11s.d. 12 dan petitum angka 9 dengan alasan hukum sebagai berikut:a.
182 — 134
Distributor mengenei meProduk yang. dipasarkan . sebagaimana ditentukan dalam otee Penanjian ink 8 a : eean : 2: Kecuali dalam hal force majeur sebagaimana dimaksud dalam Eo 2 : Pasal 1 Perjanjian ini, Eksportir waji menjamin. ketersediaan eeae OS Produk atas pemesanan dari Distributor sesuai dengan PO. 0 yang eeee telah diterbitkan. ee fs a ae Ee &ane . 3.
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
JORDANI FAJAR Alias FAJAR Bin WARDIYONO
62 — 8
sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) didalam mobil Nissan GrandLivina milik saya yaitu dengan cara Saksi SIGIT PAHLAWAN Alias SIGIT BinSUGINO langsung memberikan 1(Satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun belum Terdakwabayar;Bahwa setelan mendapatkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsungpergi bersama dengan saudara ALDO dengan menggunakan sepeda motorVega Force
110 — 19
didaftarkansehingga menjadi jaminan pelunasan kreditnya apabila ternyata Penggugatwanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugatsetelah pembayaran angsuran ke 41 (empat puluh satu) bulan, karenaPenggugat mengalami kondisi financial;Menimbang, bahwa Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak bisamenerangkan apakah kondisi financial yang dialami Penggugat tersebut diatasdikarenakan oleh keadaan memaksa (Force
56 — 47
The Arbitration shalltake place in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of theSingapore International Arbitration Centre ('93STAC Rules'94) for the time being in force which rules aredeemed to be incorporated by reference to this clause, in which case thelanguage of the arbitration shall be in English, or in Jakarta, in thePurchaserrquotes sole discretion, before 3 (three) arbitrators in accordance with theRules (the '93Rules'94) of BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).par pard
33 — 7
Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RINomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 (sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAPDilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT.
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
251 — 192
Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force majure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang!
126 — 61
Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W 133. Freeze Dryer 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN 134. Homogenizer 1 Unit Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A 135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 Unit Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D 137.
No. 6/PID.SUS/2013/PT.BTN 66131.132.133.134,135.136.137.138.139,140.141.142.143.144.145.66 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT / 7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA JAPAN/MODELS1 (CAT.NO.
Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN 134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Hal. 111 dari 141 hal. Put.
84 — 42
hak milik Pelawan jelas tidak dapatditerima/dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
SUDIRMAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko SAPIRI
105 — 65
FaktanyaPenggugat merupakan karyawan dari Tergugat Il yang bertugas untukmendistribusikan dalam rangka pemasaran produk Tergugat ;14.Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat IIl yang hanya bertugasuntuk mendistribusikan produk milik Tergugat maka Penggugat dinamakansebagai STAR yang artinya Sampoerna Task Force yaitu tenaga kerja yangberada dalam hubungan dan dipekerjakan oleh Tergugat II untukmendistribusikan produk milik Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat Il.Bahwa fakta tersebut membuktikan
37 — 12
Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan yang dijukanoleh Terlawan II, secara sewenangwenang menetapkan limit lelang dan melelangdengan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku serta asasasas keadilan dimasyarakat, sehingga assetaset milik Para Pelawan terjual lelang dengan hargayang tidak wajar dan sangat jauh di bawah harga pasar ;Bahwa berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Apraisal (penilaian) tidaklahmungkin harga tanah tersebut menurun (kecuali mungkin terjadi bencana alam /force
91 — 4
Bertanggungjawab terhadap data inventori bulanan; Tutor / Trainer PelatihanIdentifikasi Keaslian Pita Cukai Desain Tahun Anggaran 2014 s.d.2019. yobs melatih pegawai Bea dan Cukai dalam mengidentifikasikeaslian Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung EtilAlkohol; Anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)Konsorsium Perum PERURI pada Januari 2017 s.d.
Pembanding/Penggugat II : Ny Kiswati Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Republik Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Utama Cepu
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Wahyu Widiastuti,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Tn Liembang Priyadi Daljono,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny Erly Maida,SH,M.Kn. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Blora
93 — 50
(it) Keadaan memaksa (Force Majeur) atau kahar.Dalam Konvensi1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora dalam perkara Nomor :29/Pdt.G/2019/PN.Bla dan mengadili sendiri dengan salah satu amarnyaberbuny! :Menghukum Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada ParaPenggugat, antara lain:a.
135 — 57
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkandengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasamamaupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputimaksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah,jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajibanpara pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (Force majeur),pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masaberlakunya perjanjian
96 — 23
STABILASTRATA ESKAVA, terlebih lagi terjadinya pekerjaan tambah kurang (CCO)tersebut disebabkan oleh karena adanya kejadian alam yang tidak bisadiprediksi sebelumnya (Force Mayor) sehingga menurut ketentuan hukumbahwa sebetulnya PT. STABILA STRATA ESKAVA tidak mempunyai kewajibanatau tidak perlu lagi untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan yangsebelumnya sudah dikerjakan, namun karena akibat banjir pekerjaan itumenjadi rusak. Karena itikad baik saksi Ir.
Diana Rosida Bernadina
Tergugat:
1.Iswan Ibrahim,
2.Priyadi Joko Priyono
Turut Tergugat:
Risbert, SH.,MH
149 — 97
Keterlambatan pembayaran kewajibanhutang dikarenakan adanya pandemik covid 19 yang terjadi saat ini dandapat dikualifikasi sebagai situasi force Majeur, dimana Tergugat II tidakdapat memenuhi perjanjian kepada Tergugat bukan dikarenakankesalahan/kesengajaan dari Tergugat II melainkan sesuatu yang tidak dapatdiprediksi dan tidak dapat dihindari.
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
42 — 13
dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
123 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Force MajeurJ. Term and Terminationk. Settlement of Marks Litigation etc21.Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai perjanjian formal dalamhukum perdata adalah perjanjian yang harus mengikuti bentuk tertentuyang telah ditentukan, seperti harus dilakukan secara tertulis dalambentuk akta atau bahkan harus dengan akta otentik. Hal tersebut sepertiHal. 44 dari 50 hal. Put.