Ditemukan 5172 data
230 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding:Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) (PBDR) baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon Banding:Ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnya padasaat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
127 — 55
PP 76/2010 dimaksud hanya mengaturhalaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGE22.tentang BHP Pita Frekuensi Radio untukpengguna Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHzdan 1800 MHz, sedangkan Penggugat menggunakanPita Frekuensi Radio 2.1 GHz yang besaranBHP Pita Frekuensi Radionya mengacu kepadaketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2005 yang telah diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2009.Selain dari pada itu, harus menjadi perhatianMajelis Hakim bahwa petita
177 — 80
pasal 59UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan demikian pula tidak melanggarKepmenakerstrans No. 100/MEN/VI/2004 yang telah berakhir terhitung mulai tanggal Nopember 2008 dan berdasarkan pasal 61 dan pasal 62 pengakhiran hubungan kerjatidak mewajibkan TERGUGAT III atau Grup TERGUGAT III untuk membayarpesangon dan uang penghargaan, apalagi uang gantirugi (pasal 156 ayat 2 dan ayat 3).Bahwa apabila hendak dipaksakan maka Pengadilan Negeri Maumere dikhawatirkanakan membuat putusan ultra petita
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
89 — 28
Pembatalantersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
Dalam hal ini Parapembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan bahwaputusan Judex Factie pengadilan Negeri Tarutung a quo adalah ultra petita,karena hal tersebut tidak pernah diminta oleh Para Terbanding/ Para Tergugatdalam petitum gugatannya;32.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriTarutung kurang lengkap seperti yang terdapat dalampertimbangannya (vide halaman 79 alinea ke4 dalam pokok perkara) dariPutusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.
Pembatalan tersebutdibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
93 — 38
Oleh karenaTergugat Konvensi tidak meminta penetapan hutang bersama maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut tidak menetapkannya sebagai hutang bersama denganberpegang teguh pada asas hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut (ultra petita).Meski demikian, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa hutang tetap menjaditanggung jawab bersama dalam pelunasannya (lihat: bukti T.1 halaman 59);Menimbang, bahwa langkah Tergugat Konvensi tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai bentuk itikad baik
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
141 — 106
suratsurat kepemilikanatas tanah objek sengketa tanpa melakukan pembayaran ganti rugi adalahmerupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanahobjek sengketa tanpa dilakukan ganti rugi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, maka dengan mengacu pada petitum mohon putusan yangseadiladilnya, serta berpedoman pada kaedah hukum Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 425 K/Sip/1975, Tanggal 15 juli 1975,tidaklah merupakan ultra petita
66 — 34
Tata Usaha Negara Pontianak untukmenyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa aquo ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang akandiuji dan dipertimbangkan adalah ke24 (dua puluhempat) sertipikat yang menjadi obyek sengketa atausetidaknya surat keputusan tata usaha negara yangberkaitan langsung dengan obyek sengketa danbukannya surat keputusan tata usaha negara atausertipikat yang lain, konskwensi hukumnya bahwaselain obyek sengketa tidaklah diuji dan dinilaikebenarannya agar tidak terjadi ultra petita
127 — 58
bahwa putusan Pengadilan harus memberikan kepastianhukum dengan pertimbangan dan perintah hukum yang lengkap sehinggatidak menyebabkan multi tafsir dan tidak bersifat non executable;Menimbang, bahwa dengan maksud dan tujuan yang demikian ituserta untuk memberikan keterpaduan dan keselarasan alur hukum yangholistik dan integral di antara amar yang satu dengan yang lainnya, MajelisHakim akan menyusun sendiri sistematika, redaksi dan materi amar putusannamun tidak termasuk sebagai putusan yang ultra petita
Ir. SUNARTOMO
Tergugat:
1.ROBERT LIM
2.ELNA
Turut Tergugat:
PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
109 — 40
peradilan pengenaan bunga harus dihitung sampaidebitur melunasi utangnya, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan petitum tambahan yang menyatakan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya ( ex aequo et bon0), Majelis Hakim berpendapat pengenaan bunga harus dihitung sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya, dan terhadap hal tersebut menurutMajelis Hakim tidak dapat dikategorikan memutus melebihi dari yang dituntut (Ultra petita
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
329 — 174
Dan apabiladiputuskan diluar ketentuan tersebut diatas maka putusan tersebutmenjadi Ultra petita dan tidak dapat dieksekusi..
142 — 67
Muhtar maka penetapan bagian waris kepada InaqRoom (Rumiwang) tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkansecara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalammenjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam mengujisecara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara
untukmeletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dankemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan exaquo at Bono dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan(appropriateness) namun kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih beradadalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli warisbernama Inaq Room (Rumiwang) Menurut Majelis tidaklah termasuk dalam kategoriultra petita
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
90 — 65
Hal inilah yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI Cq KejaksaanAgung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADAPERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sehingga jelaslahMajelis Hakim tidak boleh untuk memutus atas apa yang tidak dituntut atauHalaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.mengabulkan lebih daripada yang dituntut yaitu melampaui ruang lingkupnyang
43 — 10
80.580 Ha dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapunkepada Penggugat;dapat dibenarkan atas dasar petitum subsidair (apabilapengadilan berpendapatlain, maka Penggugat mohon keadilanyang seadiladilnya/ex aequo et bono) dan wewenang diskresiyang dimiliki Hakim, akan tetapi, berdasarkan fakta hukumtersebut pada angka 6 di atas, amar putusan peninjauankembali Nomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita
1.Ermi Wijayanti, S.Kom.
2.Dewi Kartini
3.Merry Christiani Melani
4.Trini Windarwati
5.Jemmy Oktavianus
6.Toni Salsius
7.Kosasi
8.Mince
9.Ronna Sartika
10.Jenie Kristina
11.Yanus
Tergugat:
APRIORITA anak dari RUSTAM EFFENDY
Turut Tergugat:
1.DARING YUDAN anak dari YUDAN DARING
2.APRILIANI anak dari RUSTAM EFFENDY
143 — 110
Hakimtidak diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang tidak dimintakan, hal ini sejalandengan asas yang dikenal sebagai ultra petita dan asas hakim yang bersifat pasif didalam hukum acara perdata.
Karena Hakim wajib membiarkan orangorang yang telah membiarkan hak keperdataannya dilanggar/dikuasai orang lain,yang sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi Hakim tidak dapat memberikannyakarena orangorang tersebut tidak meminta (ultra petita).Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa siapa saja pihakyang ingin ditarik Penggugat sebagai salah satu pihak terperkara tersebut, merupakanHalaman 47 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Minhak daripada Penggugat sepenuhnya
POLLY TANUDJAYA
Tergugat:
1.RATNA CANDRA DEWI
2.JIMMY TANUJAYA
3.YENNY TANUJAYA
4.DAVID LAUKON
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
58 — 22
bagian komparasi berisi identitas para Pihak yang memiliki legalstanding atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2.2. bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb2.3. bagian petita
187 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ada petitum agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah objeksengketa, yang dipermasalahkan pada pokoknya mengenai Akta Pemberian HakTanggugan (APHT) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 18 dan Sertifikat Hak Milik No.1105, akan tetapi dalam putusan Judex Juris yang membenarkan putusan Judex Factitelah mempertimbangkan dan memutus tentang kepemilikan tanah Sertifikat Hak MilikNo. 18 dan Sertifikat Hak Milik No. 1105, sehingga telah mengabulkan hal yang tidakdituntut oleh Penggugat (ultra petita
156 — 127
No. 87/PDT/2016/PT DPSyang menyatakan Hakim dilarang memutus melebihi apa yangdimohonkan (Ultra Petita), oleh karenanya Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Gianyar tersebut harus ditolak / dibatalkanseluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding Ill / semulasebagai Tergugat Ill dalam konvensi / Penggugat dalam rekonpensitelah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan NegeriGianyar nomor: 17/Pddt.G/2015/PN.Gin. tanggal 21 Desember 2015dengan mengajukan Memori Banding sebagai berikut:
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
330 — 242
semula Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factiemengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanPembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTurut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi (vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 193alinea 2 sampai dengan halaman 200 alinea 3) ;Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai nilaikerugian sangat tidak berdasarkan hukum dan terdapat ultra petita
Bahwa Pembandingsemula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenolak secara tegas pertimbangan judex factie mengenainilaiHalaman 148 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKIkerugian yang dikabulkan dan judex factie telah melakukan Ultra Petita(Vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 200 alinea 1) ;VII.
95 — 52
Danapabila terdapat perintah, maka sudah barangtentu putusan tersebutmelampaui batas kKewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum(Ultra Petita);Terhadap posita angka 6 s/d 10, perlu dijelaskan;a. bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatanmenurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lainadalah pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 413 sampaidengan Pasal 436 Kitab UndangUndang hukum Pidana (KU
1.SOFIA BALOE TOMBOY
2.VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
1.CHARLY YAPOLA
2.VALLENT PRIMA YAPOLA
3.ARDIE TRIO YAPOLA
4.RANDY PUTRA YAPOLA
178 — 53
TUNTUTAN (PETITA) :Halaman 25 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUNKPGBerdasarkan alasanalasan di atas sebagaimana yang telah di uraikandi atas, Para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksaperkara ini agar memutuskan sebagai berikut :1.2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketaberupa :L.