Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya padafotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT V 2;3.

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.13;Fotokopi dari Salinan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Bendabenda yangBerkaitan dengan Tanah, selanjutnya surat bukti diberi tanda P.14;Fotokopi dari Salinan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya surat bukti diberi tandaP.15;Fotokopi dari Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/PJOK

Ae AmbL Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efekdapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untukkepentingan pembuktian.Bahwa Sebelum berlakunya PJOK Nomor : 09/pjok.04/2015 tentang PedomanTransaksi Repurchase Agreement maka masih dimungkinkan tidak ada jaminanyang tercatat di custodian.

KSEl.Sementara transaksi repo dan reverse repo efek bersifat hutang harus dilaporkanLembaga Jasa Keuangan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).Sementara untuk transaksi repo dan reverse repo sebelum berlakunya PJOKNomor 09/PJOK.04/2015 tidak diatur pelaporannya ke KSEI hanya diaturpelaporan transaksinya untuk efek obligasi di peraturan X.M.3 tentang PelaporanTransaksi Efek Bahwa Transaksi reverse repo adalah kontrak beli dengan janji kembali padawaktu dan harga yang ditetapkan.

Untuk transaksi repo/ reverse repokewajiban yang mengatur para pihak sesuai dengan standar perjanjian GMRApada PJOK.09/PJOK.04/2015.Transaksi repo dan reverse repo sebelum tahun 2016 pencatatan akuntansinyapada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan LembangaKeuangan Nomor Kep132/bl/2006 tentang Perlakuan Akuntansi RepurchaseAgreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)dan juga peraturan Nomor VIII.G.17 : Pedoman Akuntansi Perusahaan EfekKeputusan Ketua Bapepam dan

., M.IP

Peraturan Desa Dirung Nomor : 5 Tahun 2018 dan Lampiran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018yang ditandatangani Kepala Desa Masmin:

1 (satu) Rangkap Berita acara Persetujuan Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 1 Bulan Oktober 2018;

PJOK

Desa (BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018;

Selain itu, perusahaan efek juga menyediakan tempatpenyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari Kemungkinanhilang, rusak ataupun resiko kecurian.Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efekdapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untukkepentingan pembuktian.Bahwa Sebelum berlakunya PJOK Nomor : 09/pjok.04/2015 tentang PedomanTransaksi Repurchase Agreement maka masih dimungkinkan tidak adajaminan yang tercatat di custodian.

Sementara untuk transaksi repo dan reverse reposebelum berlakunya PJOK Nomor 09/PJOK.04/2015 tidak diatur pelaporannyake KSEI hanya diatur pelaporan transaksinya untuk efek obligasi di peraturanX.M.3 tentang Pelaporan Transaksi EfekBahwa Transaksi reverse repo adalah kontrak beli dengan janji kembali padawaktu dan harga yang ditetapkan.

Untuk transaksi repo/reverse repo kewajiban yang mengatur para pihak sesuai dengan standarperjanjian GMRA pada PJOK.09/PJOK.04/2015.Transaksi repo dan reverse repo sebelum tahun 2016 pencatatan akuntansinyapada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan LembangaKeuangan Nomor Kep132/bl/2006 tentang Perlakuan Akuntansi RepurchaseAgreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement(MRA) dan juga peraturan Nomor VIII.G.17 : Pedoman Akuntansi PerusahaanEfek Keputusan Ketua Bapepam dan

Selain itu, perusahaan efek juga menyediakan tempatpenyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari Kemungkinanhilang, rusak ataupun resiko kecurian.Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efekdapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untukkepentingan pembuktian.Bahwa Sebelum berlakunya PJOK Nomor : 09/pjok.04/2015 tentang PedomanTransaksi Repurchase Agreement maka masih dimungkinkan tidak adajaminan yang tercatat di custodian.

Sementara untuk transaksi repo dan reverse reposebelum berlakunya PJOK Nomor 09/PJOK.04/2015 tidak diatur pelaporannyake KSEI hanya diatur pelaporan transaksinya untuk efek obligasi di peraturanX.M.3 tentang Pelaporan Transaksi EfekBahwa Transaksi reverse repo adalah kontrak beli dengan janji kembali padawaktu dan harga yang ditetapkan.

Untuk transaksi repo/reverse repo kewajiban yang mengatur para pihak sesuai dengan standarperjanjian GMRA pada PJOK.09/PJOK.04/2015.Transaksi repo dan reverse repo sebelum tahun 2016 pencatatan akuntansinyapada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan LembangaKeuangan Nomor Kep132/bl/2006 tentang Perlakuan Akuntansi RepurchaseAgreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement(MRA) dan juga peraturan Nomor VIII.G.17 : Pedoman Akuntansi PerusahaanEfek Keputusan Ketua Bapepam dan

Ae AmbL Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efekdapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untukkepentingan pembuktian.Bahwa Sebelum berlakunya PJOK Nomor : 09/pjok.04/2015 tentang PedomanTransaksi Repurchase Agreement maka masih dimungkinkan tidak ada jaminanyang tercatat di custodian.

KSEl.Sementara transaksi repo dan reverse repo efek bersifat hutang harus dilaporkanLembaga Jasa Keuangan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).Sementara untuk transaksi repo dan reverse repo sebelum berlakunya PJOKNomor 09/PJOK.04/2015 tidak diatur pelaporannya ke KSEI hanya diaturpelaporan transaksinya untuk efek obligasi di peraturan X.M.3 tentang PelaporanTransaksi Efek Bahwa Transaksi reverse repo adalah kontrak beli dengan janji kembali padawaktu dan harga yang ditetapkan.

Untuk transaksi repo/ reverse repokewajiban yang mengatur para pihak sesuai dengan standar perjanjian GMRApada PJOK.09/PJOK.04/2015.Transaksi repo dan reverse repo sebelum tahun 2016 pencatatan akuntansinyapada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan LembangaKeuangan Nomor Kep132/bl/2006 tentang Perlakuan Akuntansi RepurchaseAgreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)dan juga peraturan Nomor VIII.G.17 : Pedoman Akuntansi Perusahaan EfekKeputusan Ketua Bapepam dan

., M.IP;

Nomor 412.5/292/Pem tanggal 06 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I (60%) Desa Dirung yang ditandatangani oleh Camat K.Zen Wahyu P, S.STP., M.IP;

PJOK;

(BPD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dirung Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Oktober 2018 ;

PJOK ;

Bahwa seharusnya menurut hukum TerbandingI/Tergugatmengabulkan restrukturisasi pembayaran kredit yang diajukan olehPembanding/Penggugat, hal mana sejalan dengan ketentuanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019 Tertanggal 13 Maret 2020 (diundangkan dalam LembagaNegara tanggal 16 Maret 2020) yang telah memberikan kemudahankepada nasabah Bank yang mengalami

beli air sebesar Rp. 12.000.000, Batu Pondasi sebesar Rp. 10.000.000, Pasir Situ /Hamparan untuk 233 M 3 sebesar Rp. 19.550.000, Alat Papan informasi dan tali benang pondasi sebesar Rp. 375.000,Upah pembantu tukang 70 HOK sebesar Rp. 50.000, total Rp.3.500.000, Upah Tukang 70 HOK sebesar 70.000, total Rp. 4.900.000, Mandor 75 HOK sebesar Rp. 5.250.000, Upah Hamparan sirtu sebesar Rp. 9.500.000,Halaman 89 dari 138 PutusaNo.31/Pid.SusTPK/2018/PN.Pal Pembuatan Desain dan RAB sebesar Rp. 2.753.250, PJOK

melanjutkan pelaksanaannya dengan nilain anggaranperuntukannya terhadap pagar paud tersebut senilaiRp. 34.768.735,00termasuk PPN/PPH; Bahwa pada tahun 2016 di desa towale ada pembangunan MCK 4 Unitbangun baru yang terletak dan berlokasi di dusun II dua unit dan dusunlll dua unit serta anggaran MCK tersebut dalam perunitnya Rp.44.195.225,00 untuk masing masing MK dengan type dua pintu dansudah termasuk PPN/PPH serta sanitasi lainnya; Bahwa yang mencari tukang untuk pembangunan MCK pada tahun2016 adalah PJOK

Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kabupaten Banyuasin yaitu pihak kecamatan mengadakanMAD (Musyawarah Antar Desa) untuk menentukan penggunaan danabantuan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)Kabupaten Banyuasin kemudian setelah ditentukan penggunaan dananya laluUPK membuat laporan dan membuatkan SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan)yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Yang ditunjuk, Ketua UPK,Konsultan Keuangan Kabupaten, Konsultan Teknis Kabupaten, KonsultanPemberdayaan Kabupaten, PJOK

sebesar Rp. 3.300.000.000, dan untuk Tahun 2013total dana APBN Rp. 1.300.000.000 dan APBD Rp. 120.000.000, total danasebesar Rp 1.450.000.000,;Bahwa benar dana BLM terdiri dari APBN (90%) dan APBD (10%)kemudian turun dalam bentuk DIPA ke Satker Kabupaten diketahui olehFASKAB, FASTEKAB dan FASKEU lalu turun dengan membentuk PJOKKecamatan untuk mengetahui jumlah alokasi dana perkecamatan masingmasing, dibawah konsultan membentuk FK dan FT, berdasarkan usulankonsultan dibentuklah UPK Kecamatan lalu UPK, PJOK

SYAIFUDIN dibawah sumpah menerangkan : Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi saksi tidak mempunyaihubungan keluarga ;Bahwa saksi dalam PNPM tersebut menjabat sebagai PJOK KecamatanTalango ;Bahwa saksi menegetahui ada permasalahan yang melibatkan TerdakwaMurfainah setelah mendapat laporan dari Tim bahwa ada suratpernyataan ;Bahwa saksi tidak tahu kebenarannya apakah faktanya seperti yang tertulisdi dalam Surat Pernytaan tersebut atau tidak, karena saksi tidak tahu padasaat kejadian perkaranya ;Bahwa

Setelahdilakukan verifikasi oleh Tim Khusus yaitu Badan Pengawas Unit PengelolaKecamatan (UPK), BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), UPK, PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yang secara struktural dijabat olehpegawai Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan ternyata benar ada kemacetanangsuran, dan setelah dilakukan cross cek ada 2 versi keterangan, yaitu :i.

Ikut menandatangani pencairan dana PNPM Integrasi UPK tahun 2011 ; Bahwa saya mengetahui adanya penyelewengan yang dilakukan olehterdakwa ABDUL RACHIM selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali pada bulan Agustus 2011 dantelah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK), BKAD, Camat Banyudono, BadanPemeriksa, Tim Verifikasi, Bapermaskin dan pengurus Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan

Priyanto Jarot Nugroho mengetahui bahwa proyekproyektersebut operasionalnya tidak melalui Satker BPBD Provinsi JawaTengah melainkan ditransfer langsung ke 10 = (sepuluh)Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) KabupatenMagelang, dan 9 (Sembilan) PUOK Klaten;. Pada bulan Februari 2011 Terdakwa Zamroni Widiyanto, S.E.,M.M. dan Farid selaku petugas analis PT. Bank Jateng CabangKoordinator Semarang mendatangi Drs.

dari penggunaan sebelumnya.Memberikan bantuan teknis langsung kepada TPK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran.Melakukan pemeriksaan pembukuan TPK dan kelompok secaraberkala sesuai kebutuhan.Membuka rekening di Bank Pemerintah setempat bersama FK danWakil Masyarakat untuk Dana Operasional Perencanaan serta Gajipendamping local dan FD.Membuat rencana penggunaan dana operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama FasilitatorKecamatan dan PJOK

Bahwa dana bersumber dari APBN atau APBD, dan untuk pengenalan PNPMpernah melakukan sosialisasi satu kali yang diikuti oleh PJOK,BKM,Lurah,RT danHal 54 dari 141 Putusan No.61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sbywarga masyarakat yang membicarakan visi misi, prinsip dan tekhnis pelaksanaanPNPMBahwa dana pinjaman bergulir PNPM dialokasikan kepada Masyarakat Miskin yangsudah ada dalam dokumen PS (Pemetaan Swadaya).Bahwa BKM Gerbang permata pakis tidak pernah memberikan laporanpertanggungjawaban dana PNPM ataupun

adalah Pedoman Umum,Pedoman Teknis dan Petunjuk teknis.Bahwa sumber dana Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaanberasal dari IBRD (BANK DUNIA) dan APBNBahwa alokasi pemanfaatan anggaran dana P2KP/PNPM Untuk Tridaya yaituLingkungan, Sosial dan Ekonomi.Bahwa mekanismenya adalah : BKM menyusun BAPPUK (Berita Acara PenetapanPrioritas Usulan Kegiatan KSM/yang ditandatangani KSM, BKM diverifikasi KMWkemudian BKM bersama PJOK

mempunyai hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun ikatan perkawinan,serta tidak ada hubungan kerja;Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik saksi tidak dipaksa, tidakditekan ;Hal 103 dari 273 Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik, sebagaimanaterurai dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;e Bahwa jabatan saksi di Program Penanggulangan KemiskinanPerkotaan (P2KP) selaku Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK

) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.Selaku PJOK saksi bertanggung jawab kepada pemerintahankota melalui Bappeda Kota Semarang.e Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK)Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut antara lain :1.

Setelahdilakukan verifikasi oleh Tim Khusus yaitu Badan Pengawas Unit PengelolaKecamatan (UPK), BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), UPK, PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yang secara struktural diabat olehpegawai Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan ternyata benar ada kemacetanangsuran, dan setelah dilakukan cross cek ada 2 versi keterangan, yaitu :i.