Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 04-07-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
JUMADI, SH.
Terdakwa:
DONNY CHRISTIAWAN EKO WAHYUDI bin SLAMET
325 — 276

  • 1(satu) buah kaos anak-anak warna hijau bertuliskan FORCE 058;

    1 (satu) buah celana anak-anak warna hijau tua-

    1 (Satu) potong kerudung warna biru bercorak merk UMMAMA;
    1 (Satu) pasang anting;
    1 (Satu) potong kaos lengan panjang bergaris hitam;
    1 (Satu) potong celana panjang warna hitam merk TREND;
    1 (Satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kota merk ACTAS;
    1 (Satu) potong Tengtop warna merah muda.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.SI
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal 30, 34 sebagai berikut:Tentang Kerugian Negara;Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan olehsesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkansuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).Tentang Besarnya Jumlah Kerugian Negara;Dalam masalah kerugian negara pertamatama perlu diteliti dan dikumpulkanbahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara.Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN
136 — 26
  • terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 Desember 2013 — LAZUAR IDEANDI.
119 — 21
  • Senada dengan Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tersebut,dalam buku petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan memberi definisi mengenaikerugian negara yaitu berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan olehsuatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SE32/D6/2002 tanggal 21Januari 2003 tentang Persepsi Kerugian Keuangan Negara menyatakan bahwaKerugian Keuangan Negara adalah pengurangan
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata P : H. NILLA SUPRAPTO T : AGUS RAHARDJO, DKK
258 — 55
  • Dan mengenai denda hal ituakan dijatuhkan apabila diberikan kesempatan kepada Penyedia;Bahwa mengenai pemeberian kesempatan, PPK harus melihat daripenyebab keterlambatannya, bila karena force majeur atau karena kesalahanPPK (perubahan desain, perubahan kondisi, perubahan kondisi lapangan),maka diberi tambahan waktu kepada Penyedia; Tapi kalau kesalahan dariPenyedia, maka akan dilakukan Analisis, apakah dengan diberikankesempatan 50 hari kerja Penyedia dapat menyelesaikan sisa pekerjaantersebut, dan
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 270/Pid.B/2016/PN. Trg
Tanggal 22 September 2016 — H. SAYID MAULANA Bin H. SAYID MADUN
135 — 14
  • AhliAhli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKreasindo Mentari tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yangdiperjanjikan.Ahli menerangkan bahwa pembeli berhak meminta kembali uang jualbeli yang sudahdibayarkannya kepada Penjual, bahkan beserta menuntut segala kerugian yangdideritanya baik berupa harga pokok, bunga, dan dendadenda sebagaimanadimaksud oleh pasal 1236 KUHPerdata.Ahli
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BOBBY SATYA KIFANA, S.STP
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WAHYU BUDI WIYONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
257 — 339
  • Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi); Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN LEMBATA Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Lbt
Tanggal 30 Maret 2017 — HENDRIKUS LIO lawan 1) Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cq. Direktur Utama PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Larantuka PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Pembantu Lewoleba PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
160 — 87
  • LbtMenimbang, bahwa didalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa tergugat didalam melakukan Parate Eksekusi adalah bertentangan dengan putusan MahkamahAgung No. 3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa ParateEksekusi yang dilakukan berupa meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan melihat sistim hukum yang dianut bahwa Hakim tidakterikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganut azas Thebinding force of precedent sebagaimana sistem
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.JHENNEDER SIANTURI
2.KHAIRUDDIN
Tergugat:
PT FAIRCO BUMI LESTARI
121 — 21
  • Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan yang menuduhTergugat telan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ParaPenggugat, namun yang sebenarnya terjadi adalah karena keadaan yangmemaksa (force majeur) akibat bencana Pandemi Covid 19 maka untukkelangsungan Pabrik Pengolahan Karet miliknya Tergugat harus menutupPabrikmempertimbangkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003operasional Pabrik Pengolahan Karet milik Tergugat tidak diikuti denganoperasional tersebut untuk
    Dalam Rangka Pencegahan DanPenanggulangan Covid 19, yaitu untuk kelangsungan usaha.Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat ada melakukan pemutusanhubungan kerja maka Para Penggugat tidak berhak untuk menuntut uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi dengan perhitungan 2 kaliuang pesangon dan kondisi Pabrik Pengolahan Karet milik Tergugat yangterpaksa ditutup karena Force
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
1029 — 95
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Halaman 53 dari 140. Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRGi. terfadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
    Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual;atauPenjual tidak menguasa1 secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa perlu Tergugat Il Intervensi sampaikan berdasarkan ketentuanPeraturan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DAVID YULIADI Bin DASRIL
130 — 39
  • lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; M E L A W A N : - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
118 — 65
  • denganmengucapkan sumpah yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaanterhadap saksisaksi dilakukan diluar jam dinas kantor dan ditempatkediaman sakSi ;Menimbang, bahwa tindakan satuan pengawas internal tersebut, sudahdisampaikan kepada Tergugat , yaitu dilampirkan dalam surat bukti T6tersebut, yang seharusnya Tergugat dapat mencermati prosedur pemeriksaanterlapor dan pelapor yang dilakukan dalam satu hari dan bahkan sampaimelewati jam kerja dimana hal tersebut bukan merupakan kejadian bencanaatau force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 26 Februari 2015 — KUSHARTOYO Bin ISMIRAN ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
75 — 10
  • Madiun No. 9 tahun 2007 tentang keuangandesa );e Bahwa Kepala desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecualihalhalyang bersifat darurat ( force majure) Kades dengan persetujuan BPD dapatmengeluarkan anggaran yang akan dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes (Pasal 21 Perda Kab.
    dengan BPDselanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes) kemudian disampaikan kepada Bupatimelalui Camat untuk dievaluasi setelah evaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desatersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan desa ( Perdes)e Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )e Bahwa kepala desa tidak dapat melakukan pengeluaran atau belanja atas bebanAPBdes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecuali halhal yang bersifat darurat ( force
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Upload : 17-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg
KLHK sebagai Penggugat PT. WAIMUSI AGROINDAH, sebagai tergugatr
955 — 520
  • Dan kejadianteroakar karena force majeur cuaca yang paling panas dalam jangka waktu yang relatifpanjang (El Nino Tahun 2015) sehingga mengakibatkan banyak terjadi kebakaranhutan hampir diseluruh wilayah Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua)ditambah adanya faktor cuaca pada saat melakukan pemadaman kebakaran turutmempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh personil PT.
    unsur dan tidak perlu dibuktikanoleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tetap mempertimbangkannya,sebagaimana yang telah terurai pada bagianbagian di atas, hal ini penting untukmendapatkan suatu kepastian hukum agar semua pihak memahami tentang apa yangterjadi dan apa akibat hukumnya, khususnya buat Tergugat;Menimbang, bahwa bagi Tergugat telah pula diberi kesempatan untukmembuktikan sebaliknya atau mengajukan pembelaan terhadap kerusakan lingkunganyang terjadi bukan disebabkan kegiatannya atau force
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 11 April 2018 — SOFYAN
74 — 50
  • Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Februari 2014 — dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2340 K/Pid.Sus/2013138 ayat (4) a) karena kendala hujan, bukan dikategorikan sebagai force majure(bencana alam, non alam, bencana social, pemogokan dan kebakaran);Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Handoko selaku konsultan pengawas bahwaprogress fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 10Juni 2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 24-09-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/pid.Sus/2008
Tanggal 24 September 2008 — NATALIUS BETHEL bin DJINU
360 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAWUNG, antaralainKeterangan dalam putusan a quo dinyatakan"bahwapenggunaan DP diperbolehkan dengan alasankhusus atau force majeur yang rasionaluntuk pengangkutan karena adanya kendalaalam seperti pengangkutan dengan adanyapasang surut atau alasan lain yangrasional", dimana dalam kenyataan disidang ada kelanjutan dari keterangan ahlitersebut yang menyatakan "untuk penggunaanDP dibolehkan dengan alasan pertamapengangkutan karena kendala alam, terjadipasang surut air itupun yang rasional didalam areal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
114 — 70
  • obyektif dan novasisubyektif, kalau diterjemahkan dengan pembaruan hutang itu lingkupnya seolaholah hanya novasi obyektif saja yaitu kewajiban yang terutang, menurut diasebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam UndangUndang tetapihal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT SelProf.Subekti menterjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurutSatrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapusmenjadi prestasi yang baru; Bahwa biasanya terkait dengan Force
    Kalau yang klasik memang bencana alam,Act of War, tetapi ada interprestasi doktriner termasuk juga kebijakan pemerintahdianggap sebagai musnahnya barang tadi, tetapi pendapat saya tidak kesini tetapikearah novasi; Bahwa pengertian Force Major atau doktriner dibagi dua, yang absolut dan yangrelatif, kalau yang mutlak itu barangnya musnah sama sekali sehingga tidak bisadituntut prestasinya, kalau yang relatif sebetulnya barangnya tidak musnah tetapiresikonya terlalu besar kalau dipenuhi perikatannya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 454/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Mitragama Intiperkasa Diwakili Oleh : Gerry wahyu riyanto, SH
Terbanding/Penggugat I : Moch Muchlis
Terbanding/Penggugat II : Widodo
Terbanding/Penggugat III : Akhmad Nurofik
Terbanding/Penggugat IV : Bambang Nursanta
Terbanding/Penggugat V : Priscilla Aviana Winingsih
Terbanding/Penggugat VI : Moh. Fariz Rizky
Terbanding/Penggugat VII : Prayudi
Terbanding/Penggugat VIII : Kristeguh TH Simatupang
Terbanding/Penggugat IX : Niko Kurniawan
Terbanding/Penggugat X : Dona Andrias
Terbanding/Penggugat XI : Yulian Tri Wahyuni
290 — 126
  • fisik tanah danbangunan atas THE PALM RESIDENCE kepada PIHAK KEDUA (PARAPENGGUGAT) selambatlambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitungsejak tanggal bookingfee dengan toleransi 145 (seratus empat puluh lima)hari kerja, KECUALI:i. dalam masa pembangunan tersebut ada permintaan PIHAK KEDUAyang disetujui oleh PIHAK PERTAMA untuk mengubah bangunannyadengan tetap tidak merubah tampak depan bangunan;ii. selama jangka waktu tersebut teryadi halhal yang berada diluarkekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan force
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2488/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
AFNI CAROLINA, SH, MH
Terdakwa:
HARTONO Bin SAKUP SUPRIONO
80 — 15
  • International Task Force pemberantasan peredaran gelap narkoba dikawasan Indocina dan Australia;BahwaYang memperbolehkan suatu pengiriman narkotika atau prekursornarkotika untuk masuk, melewati atau keluar dari Suatu daerah atau negaradi bawah pengawasan penyidik yang berwenang untuk mengumpulkanbuktibukti, mengidentifikasi tersangka dan kemudian menangkappelaku/tersangka, serta menyita narkotika dan/atau prekursor narkotika danbukti lainnya.