Ditemukan 5678 data
90 — 58
kali ketentuan pasal 156Putusan PHI Nomor 48/Pat.SusPHI/2016/PN Pdg Halaman 71 dari 80ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat nomor dan Il, yang memintapembayaran hakhak normatif Penggugat berdasarkan dengan pasal 164 ayat (3),dimana pengusaha dapat melakukan PHK bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
1.BLASIUS SIUK
2.PETRUS SIMON SURAT
3.RICHARD EMMANUEL PAUL JIMMY
4.LUSIANUS YANUARIUS
Tergugat:
1.LUKAS LERO
2.STEFANUS IWO
134 — 67
berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
158 — 27
Bahwa point 2 dan 3 adalah benar sebab TERGUGAT telah melakukanupaya mutasi dari Tempel Sleman ke Grogol Sukoharjo, bukan kehendakatau keinginan dari TERGUGAT akan tetapi yang dikarenakan force mejeurebahwa pemilik tanah dan bangunan yang digunakan pabrik olehTERGUGAT. Menaikan harga sewa sebesar 100 % dan mewajibkanTERGUGAT menyewa selama 5 tahun dan TERGUGAT tidak mampumembayarnya;4.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq, Kejaksaan Negeri Balikpapan
578 — 1148
hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yangmenggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 ataumenimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup";Bahwa Lampiran dari KKMA 36/2013 juga menyebutkan bahwa strictliability dapat dikecualikan dalam hal:a.Pelawan tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkanancaman yang serius tidak terbukti; dan/ataub.Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitaskegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
143 — 30
lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
78 — 22
bolehdibayar sebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabilamenimbulkan kerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian/terlambat, maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrakdan didenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir maka untuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam dan force
88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010;Selain itu ahli Setya Budi Arijanta berpendapat bahwa apabila pekerjaan selesaisesuai dengan SPEK dan volume akan tetapi diselesaikan kemudian/terlambat, makatidak diperbolehkan dan seharusnya diputus kontrak dan didenda dan apabila adasituasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakan sedangkan tahun anggaranakan segera berakhir maka untuk menghindari terkena sanksi maka harus dilihatpenyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyedia karena factor alam dan force
60 — 14
suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan53melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
464 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti novum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat PK2 berupa salinan resmi pendaftaran merek :MerekDaftar NomorKelas BarangJenis BarangTanggal PermohonanTanggal PendaftaranMasa BerlakuPemilik: KSDL;: IDM000213274;: 06;: Besi beton, baja tulang (rain force steel)polos dan berulir, baja profil steelsection) profil .U.H (round flat);: 19 Desember 2007;: 08 Agustus 2009;: 19 Desember 2007 19 Desember 2017;: PT.
87 — 14
Pihak Kedua akan dikenakan denda/gantirugi sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perharinya/unitmaksimal 60 (enam puluh) hari, yang akan diperhitungkan berlanjuthingga pekerjaan dianggap sempurna oleh para pihak, jika lewat daritanggal yang disepakati tersebut diatas, maka Pihak Keduadikenakan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) maksimalselama 305 (tiga ratus lima), jika lewat dari 305 (tiga ratus lima) haritersebut, maka property dikembalikan pada Pihak Pertama tanpasyarat, kecuali force
I KETUT ALIT ARDANA, SH., M.Kn
Tergugat:
1.GWIE PETER WINARSO
2.Ir. LIE YANSEN WIYONO
193 — 113
UntukHalaman 8 dari 62 HalamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ginmenghindarinya yang lazim disebut keadaan kahar atau Force Majeureseperti bencana alam, huruhara, pemberontakan, pemogokan dan perangyang pada akhirnya Para Tergugat akan membebankan tanggung jawabnyakepada Penggugat;23.
98 — 69
berakhinya hubungankerja tersebut, pendapat majelis hakim pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat adalah dapat dikualifikasikan tanpa adanya kesalahan, maka terhadaphal tersebut untuk menentukan hakhak yang diterima Penggugat denganberdasarkan kepada Ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2008 yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh,karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
95 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hubungan Industral Kabupaten Bogortanggal 16 Juli 2009 ;Bahwa sesuai pernyataan Tergugat yang menutup perusahaan denganalasan mengalami kerugian maka Tergugat juga haruslah melaksanakankewajibannya memberikan pesangon sesuai dengan yang terdapat pada Pasal164 UndangUndang No.13 Tahun 2003 ayat 1 : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun atau keadaan memeksa (Force
316 — 386
pembuatanrekap daftar tamu tamu yang telahdirekayasa/dipalsu) yang akan diajukan kepadaPemda Tk dalam rangka pencairan dananya.Bahwa oleh karena barang bukti berupasurat surat tersebut merupakan kelengkapan berkasperkaranya dan merupakan bukti adanyatindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sangaterat kaitannya dengan perkara ini maka MajelisHakim berpendapat ditentukan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkaranya,sedangkan barang bukti berupa satu buah stempelbertuliskan VIP Air Force
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MAYORA CABANG TOMANG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL TANGERANG II
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
87 — 43
Keadaan memaksa (force majeur atau kahar;!. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
140 — 25
operasionalperusahaan, maka oleh itu Majelis Hakim dapat memberikan ijin pemutusanhubungan kerja kepada Penggugat terhadap Para Tergugat dengan alasanefisiensi, dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan,dengan mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang berbuny) :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut, atau bukankarena keadaan memaksa (force
1.Rogo Prastowo
2.Mifta Faridh
3.Destiara Wahyuni
4.Etta Pernam Sari
5.Kurnia
6.Maryani
7.Hartati
Tergugat:
PT. Kenanga Sejahtera RS Arsani
185 — 76
Rogo Prastowo dkk ( 7orang ) dengan Rumah Sakit Arsani ( PT Kenanga Sejahtera ) dapatdiakhiri karena alasan force mejeur ( Keadaan Memaksa )sebagaimana pasal 164 ayat 1 Undandundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenakerjaan.2.
695 — 251
TngArbitration Board (BANI and the Rules) for the conduct ofinternational arbitrations for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this Article.
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Goey SwanTiong dan Almarhum Tony Wirawan (Oei Thing Hian), tidak dapatdilakukan perubahan dengan segala cara baik yang sah maupuntidak sah maupun melalui berbagai lembaga atau peradilan.Bahwa hal demikian sebagai akibat dari asas hukum dari suatuputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde/res judicata) yaitu the binding force of precedent(putusan Hakim sebelumnya mengikat HakimHakim lain dalamperkara yang sama) dan resjudicata prover tate habetur (setiapputusan Hakim atau
114 — 49
Ketentuan keadaan force majure.8.
266 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hunian ITC Mangga Dua secara bersama adalah tanahsewaan milik Pemda DKI Jakarta;Bahwa, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagianbersama, benda bersama dan Tanah Bersama, yang semuanyamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yangbersangkutan (Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 1986),akan tetapi disini antara bangunan dan tanah adalah merupakan dua halyang berbeda dan terpisah, sebab yang Para Penggugat miliki hanyalahbangunan saja, sementara kalau terjadi Force