Ditemukan 5187 data
396 — 338
BuktiTIl2~ : Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ;10.11.12.13.14.15.16.Bukti T ll3 : Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) ;Bukti Tll4: Pasal 33 Undangundang 18 Tahun 2003 TentangAdvokat (UU Advokat) ;Bukti TIl5 : Pembukaan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesiayang telah (Asli) disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 (KEAI) ;Bukti T.ll6 Pasal 26 ayat (5) UU Advokat ;Bukti TIl7 : Pasal 8 huruf (g) KEAI ;Bukti Tll8 : Pasal 4 huruf (a) KEAI ;Bukti TIl9 : Prof. Dr.
237 — 149
rekonvensijuga dinyatakan ditolak;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi dihukumuntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW), Herzien
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
250 — 159
danjuga eksepsi/keberatan Turut Tergugat telan dinyatakan beralasan dan dapatditerima, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dankarenanya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, makakepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 136 HIR (Herzien
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
148 — 210
Hubungan yang erat tersebut harus dapatdibuktikan dengan faktafakta dan menguntungkan proses, yaitu apabilaantara gugatan yang digabung itu ada hubungan koneksitas danpenggabungan gugatan akan memudahkan pemeriksaan serta denganpenggabungan gugatan akan dapat mencegah kemungkinan adanyaputusan yang Saling bertentangan; Bahwa walaupun pada dasarnya Rbg (Rechtsreglement voor deBuitengewesten) dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) tidak mengaturtentang penggabungan (kumulasi, sSamenvoging van verordering
232 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Bukti P10) pada Pengadilan NegeriSurabaya adalah sepenuhnya telah berkesesuaian dengan ketentuanPasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang secarategas menyatakan sebagai berikut:Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalamitu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salahseorang dari Tergugat itu, yang dipilin oleh Penggugat;Catatan:Katakata Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidaktinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua
66 — 46
Pasal 163 Herzien InlandschReglement (HIR), Para Tergugat mensommerPenggugat di hadapan persidangan yang mulia ini untukmembuktikan kebenaran dalilnya tersebut.9. Lebih lanjut, mencermati uraian di atas demi hukummembuktikan bahwa danadana sebagaimana didalilkanoleh Penggugat pada uraian Petitum butir (b) (4)halaman 19 mengenai dana Bilyet Deposito BerjangkaNomor DG 199515 atas nama Walikota Cq.
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
193 — 155
Bahwa, berdasarkan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)antara lain menyatakan Perlawanan yang sekiranya hendakdikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakimtidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masingmasing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasamadengan pokok perkara.Hal 87 Put. No. 184/Pdt/2019/PT:DKI3.
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
97 — 146
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK MEMILIKIKEWENANGAN SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DANMENGADILI PERKARA AQUO BERDASARKAN ASAS ACTORSEQUITUR FORUM REI PASAL 118 AYAT (1) HERZIEN INLANDSCHREGLEMENT (HIR) 22.Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah salah ditujukan kePengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana seharusnya gugatan agquo ditujukan kePengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pihak TERGUGAT I, TERGUGAT VI danTERGUGAT VII berdomisili hukum dalam kompetensi relatif diwilayah PengadilanNegeri
593 — 385
Foto copy Pasal 130 Herzien Inlandsch ReglemenvHIR, bukti T/TT.I.I7;8. Foto copy M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kelima belas Februari 2015,halaman 8191, bukti T/TT..18;9.
300 — 1157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena hak PemohonKeberatan untuk pemeriksaan berkas perkara (enzage) tidakdiatur dalam Perma No.3/2005, maka untuk hal tersebutberlaku ketentuan yang terdapat dalam Herzien InlandschReglement (selanjutnya disebut HIR);Pasal 8 Perma No.3/2005:Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agungini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pulaterhadap Pengadilan Negeri.Bahwa hak untuk memeriksa berkas perkara menurutketentuan HIR diberikan kepada Para Pihak pada tahappengajuan upaya hukum
371 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 8 Perma Nomor 3/2005 sebagaidasar hukum pengajuan permohonan Keberatan menyatakanbahwa segala sesuatu yang belum diatur oleh Perma Nomor3/2005 mengacu kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku.Oleh karena hak Pemohon Keberatan untuk pemeriksaanberkas perkara (enzage) tidak diatur dalam Perma Nomor3/2005, maka untuk hal tersebut berlaku ketentuan yangterdapat dalam Hukum Acara Perdata atau, dalam hal ini,Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR);Pasal 8 Perma Nomor 3/2005:Kecuali
300 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) menyatakan :Pasal 133 H.1.R:"Jika Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri sedang ia menurutaturan Pasal 118 tidak usah menghadap Hakim maka is dapat meminta padaHakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidanqoertama, supava hakimmenyatakan bahwa ia tidak berkuasa : Surat gugat itu tidak akan diperhatikanlagi, jika Tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain."
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
352 — 401
Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat(1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenangmengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.Namun dalam pengaturannya lebih lanjut, asas ini kemudian diterjemahkan dalambeberapa aturan yang lebih spesifik lagi yang apabila konteks sengketa perdatayang terjadi telah melibatkan lebih dari satu pihak atau pihakpihak dalam posisiyang khusus ataukah sengketa perdata khusus yang kemudian tidak diatur dalamKitab
172 — 123
dialinkan maka permohonan sita jaminandapat dikabulkan dan berdasarkan Berita Cara Sita Jaminan tanggal 09 Januari2015 telah dilaksanakan/diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dansehingga Sita Jamaian dinyatakan sah dan berharga , maka dengan petitumke11 Penggugat beralasan dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan serta merta yang dimintaPenggugat, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya karena tuntutantersebut belum memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat(1) Herzien
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
391 — 451
lebih dahulumeskipun ada upaya hukum verstek, banding maupun kasasi;Menimbang, bahwa perihal putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau Kasasi sebagaimanadituntut oleh Penggugat tersebut posita 16 jo. petitum 11 gugatan, maka MajelisHakim berpendapat hal itu haruslah ditolak, dengan pertimbangan MajelisHakim tidak melihat adanya halhal yang bersifat eksepsional dan juga tidakmemenuhi syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1)Herzien
1.I Ketut Siandana
2.I Made Sutarjana
Tergugat:
PT. WIDJA PUTRA KARYA
201 — 130
Penggugat Mencampuradukkan Perkara Pidana dengan PerkaraPerdataGugatan Penggugat adalah kabur atau obscuur libel, dimana Penggugat telahmenggabungkan perbuatan pidana dan perbuatan perdata dalam satu Gugatan,yang hal tersebut dapat secara jelas dilihat pada dalil Gugatan No. 16, 17, dan18.Selanjutnya, hukum pidana dan hukum perdata memiliki 2 (dua) hukum acarayang jelasjelas berbeda, dimana hukum acara pidana tertuang pada KUHAPdan Hukum Acara Perdata tertuang di dalam Herzien Indonesich Reglement
148 — 65
Herzien Inlansdsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakanPasal 138 yang berbunyi: Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwasurat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akanmenjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntutkejahatan itu. Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambilkeputusan mengenai perkara pidana itu. 1.
447 — 299
HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) TENTANG LARANGANMENGALIHKAN OBJEK SITAAN PENGADILAN.Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:(1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan(2)itu.barang itu diumumkan fihak yang disita barangnya itu tidakdapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberikanatau mempersewakan barangbarang tetap yang disita itu.Perjanjian yang bertentangan dengan laranganini,tidakdapat dipakai akan melawan yang menjalankan penyitaana3Jelas berdasarkan Pasal
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
204 — 106
Bahwa sebagaimana merujuk pada Pasal 163 Herzien InlandschReglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.1I.B)mengatur dan mensyaratkan:"parang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.Yang mana dari isi Pasal 163 HIR tersebut secara teknis dapatdiringkas: Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajibbukti
680 — 1218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1455 K/Pdt/2017Bahwa Majelis Hakim Pengadiian Tinggi DKI Jakarta dan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalamperkara ini karena fakta selama persidangan tidak ada satupun alat bukti baikbuktibukti tertulis dan buktibukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding IIItelah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) junctoPasal