Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
62 — 13
  • Bahwa Terhadap pekerjaan rehabilitasi waduk tanjungan sudah pernahdilakukan survey yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2011 yang terdiridari 3 (tiga) orang yaitu Kasi Perencanaan Tekhnis (Dian Sugeng), StafPerencanaan Tekhnis (AGUS MINTARKO) dan staf dari UPT PengairanCab. Gedek (MANSYUR).
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 22-12-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 8 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa I : PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Alias WENDE
Terbanding/Terdakwa II : MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt Alias PAK SINAGA
Terbanding/Terdakwa III : DOMINIKUS MENE BANO, S.T, alias PAK DOMI
259 — 35
  • TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
    1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentapan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Agustus 2015 — Tuan Chairul Munir, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.PT. PERTAMINA (PERSERO),
159 — 140
  • Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pbg
Tanggal 17 Maret 2016 — MULYONO Bin MUHARJO
88 — 12
  • dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 225/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.LILIA HELUTH, SH
Terdakwa:
STELLA ROYCE PATTY, SE alias ELA
99 — 44
  • pekerjaan dan jabatan saksi yaknisebagai berikut saksi pertama kali diangkat jadi PNS pada tahun 1987dan bertugas di Kantor Gubernur Provinsi Maluku sebagai staf biasadi Biro Umum sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 1999(saat konflik di Ambon) saksi pindah ke Dispenda sebagai staf biasasampai tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat dalamJabatan sebagai Kasi Penetapan & Penagihan UPTB Kota Ambonsampai dengan saat ini namun saat ini sudah berganti nomenklaturUPTB (Unit Pelayanan Tekhnis
    Badan) Kota Ambon menjadi UPTD P2(Unit Pelayanan Tekhnis Dinas Pelayanan Pendapatan) Kota Ambon.Dan perlu saksi tambahkan bahwa selama saksi bertugas di Dispendayang saat ini sudah berganti nama menjadi Bapenda saksi mengikutiberbagai pelatihnan dan pendidikan yakni mengikuti Bintek (BimbinganTekhnik) keuangan di Jakarta dan juga mengikuti DiklatKepemimpinan di Ambon; Bahwa saksi baru mengenali Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
178 — 796 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menetapkan spesifikasi tekhnis barang dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD M WMaramis dengan nilai HPS sebesar Rp8.910.893.000,00 (delapan miliarsembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)yang didasarkan pada data dan informasi berupa spesifikasi tekhnis, gambarserta harga alatalat kesehatan dari hasil kerja tahap penyusunanperencanaan anggaran di bulan Maret 2013
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
84 — 14
  • Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaTerdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan, mengenai Proses lelangsampai dengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasamadengan PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA)meloloskan Kualifikasi PT.
    BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah Il ) yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai Berikut :>Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan adanyapenyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUDdr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalah Ketua Timaudit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta IIyang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten.Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
ISWANDI ILYAS,SE Pgl DEDE BIN ILYAS LARAGA
362 — 69
  • Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ; Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tingggiRp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.
    Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ;Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai palingtingggi Rp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
120 — 59
  • positapositatersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuatberdasarkan fakta dan pristwa hukum yang tidak dapat dibatahkebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT yangdengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atautindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hakkeperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang olehTERGUGAT dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara tekhnis
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2013 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2009/PN.BLT
Tanggal 30 Juni 2009 — IR. H. MOCH. IQBAL bin SLAMET KURDI ;
130 — 101
  • peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
133 — 62
  • SelakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Koni berdasarkan Keputusan Ketua UmumKoni Kota Samarinda Nomor : SKEP011/KONISMD/VII/2014 tentang PenetapanHal.62dari 83 hal. Put. No. 14/PID.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
121 — 86
  • penjualan itu terlebih dahuludaripada KrediturKreditur yang lain...Bahwa FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketasebagaimana Risalah Lelang No.28/2017 tertanggal 11 Januari 2011 adalahtelah sah, sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan dengan alasanapapun, hal tersebut sejalan pula dengan Petunjuk Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 91/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : ANDI TJORA
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
43 — 29
  • .; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
112 — 53
  • memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
304 — 210
  • ., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 03-04-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.Mam
Tanggal 16 Juli 2014 — -H.ENTENG SAENI -Ir.H.IBRAHIM PAKKI -RAHMAN,ST BIN THALIB
77 — 50
  • Polman Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis pengelola keuangan18. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatan jaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENG sebesar Rp.221.465.000,- tertanggal 19 Agustus 2011.19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti Pengeluaran Proyek PLTMH dari PT.WAHANA MANDIRI ENERGI.20. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Februari 2011 antara H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
3029 — 2273
  • sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
    Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
    terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
    Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
    Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 108/Pid.B/2015/PN.PrP
48 — 42
  • Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usahasejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSImembuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (IzinUsaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si Vs. - JPU
176 — 38
  • ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 984/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2009 — Terdakwa TJAHYA RACHMAT WINARDI, SE
83 — 10
  • PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua