tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksisaksi yangdiajukan oleh penuntut Umum, saksisaksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpahmenurut cara agama dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :1.SAKSI JHONATA ROMADON;Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran

sebelumnyasaksi behasil menangkap tedakwa Daniel Dwi Saputro yang telah kedapatan menjualpil double L kepada orang lain yang ternyata pil double L tersebut di beli dariterdakwa Riski Dwi Cahyono ;e Bahwa barang bukti yang didapat saksi adalah 1 (satu) buah hp merk cross warnahitam, 800 (delapan ratus) pil double L dalam bungkus plastic dan uang tunai sejumlahRp.40.000 ( empat puluh ribu )sisa uang penjualan pil double LSAKSI RIO PUTRO NUGROHO ;Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Melakukan kegiatan pengedaran dan penjualan minuman beralkoholgolongan B dan/atau golongan C yang tidak memiliki SIUPMB;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Melakukan kegiatan pengedaran dan penjualan minuman beralkoholgolongan B dan/atau golongan C yang tidak memiliki SIUPMB;Menimbang, bahwa definisi oengedaran menurut Kamus Besar BahasaIndonesia adalah peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain;Menimbang, bahwa definisi penjualan menurut Kamus Besar BahasaIndonesia adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usahapemasaran produk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa

2011 tentang Pengendalian danPengawasan Peredaran Minuman berakohol di Kabupaten Tulungagung karenaTerdakwa tidak memiliki ijin berupa SIUPMB (Surat Ijin Usaha PenjualanMinuman Berakohol) dalam menjual minuman keras beralkohol;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras beralkoholtelah sesuai dengan kegiatan peralihan atau pengeluaran yang langsungberhubungan dengan usaha pemasaran produk;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat maka unsur Melakukan kegiatan pengedaran

Telah Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan

Menyatakan Terdakwa SURDIN Alias ENDO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dilakukanoleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat yang ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yangberwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang dengansengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

BRIPTU ERFAN dan Pr.BRIPDA ERNA melakukan pengembangan kasus tindak pidanapenjualan / pengedaran obat jenis THD yang dilakukan oleh Lk.REKSOSISYONO Als YONO di Kel Kampal Kec. Parigi Kab. Parimo.Dari pengembangan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa Lk.REKSOSISYONO Als YONO mendapatkan obat jenis THD tersebutdebeli dari Terdakwa SURDIN Als ENDO, selanjutnya saksi dan duaorang rekan saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa SURDIN AlsENDO yang terlebih dahulu menyuruh Lk.

BRIGADIR AFANDI melakukanpengembangan kasus tindak pidana penjualan / pengedaran obat jenisTHD yang dilakukan oleh Lk. REKSOSISYONO Als YONO di KelKampal Kec. Parigi Kab. Parimo. Dari pengembangan tersebut saksimendapatkan informasi bahwa Lk. REKSOSISYONO Als YONOmendapatkan obat jenis THD tersebut debeli dari Terdakwa SURDINAls ENDO, selanjutnya saksi dan dua orang rekan saksi langsungmendatangi rumah Terdakwa SURDIN Als ENDO yang terlebih dahulumenyuruh Lk.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN Prg.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahliandan kewenangan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, adalahseorang Apoteker dan/atau Dokter yang berijazah dan ber lisensi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Paasal 98 ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa Ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

dimaksud dengan obat keras adalah obat yangdidalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter padasetiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengantanda huruf K dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongankeras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus denganresep dokter.Bahwa benar jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizindan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

dimaksud dengan obat keras adalah obat yang didalamperedarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiapbungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tandahuruf K dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan kerasdalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resepdokter.> Bahwa benar jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa obat jenis Trihexipenidyl yang berada dalamkekuasaan Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasitersebut diatas;Menimbang, bahwa obat/pil warna putin berlogo Y tersebut menurutketerangan Ahli adalah jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizindan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

didalamperedarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiapbungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tandahuruf K dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan kerasdalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resepdokter.Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Jmr.> Bahwa benar jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

terdakwa ZAIN, BRIGADIR TRI NORYANTO dibantu beberapaanggota Polsek Batang Alai Selatan lainnya melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa ARIS dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sepedamotor yang dikendarai terdakwa ARIS petugas menemukan barang buktiberupa 700 (tujuh ratus) butir obat jenis carnophen selanjutnya keduaterdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Batang Alai Selatan;Bahwa obat Carnophen tersebut adalah milik IBU HAMSYAH yang sudahdipesan terdakwa ZAIN, terdakwa ARIS melakukan pengedaran

Terdakwamelakukan pengedaran/ pengantar obat jenis carnophen tersebut dengancara pelanggan terlebih dahulu menelpon IBU HAMSYAH lalu IBUHAMSYAH menelpon terdakwa untuk mengambil uang dari pelanggan yangsudah memesan, setelah mengambil uang dari pelanggan terdakwalangsung menyerahkan uang tersebut kepada IBU HAMSYAH.

Terdakwamelakukan pengedaran/ pengantar obat jenis carnophen tersebut dengancara pelanggan terlebih dahulu menelpon IBU HAMSYAH alu IBUHalaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN BrbHAMSYAH menelpon terdakwa untuk mengambil uang dari pelanggan yangsudah memesan, setelah mengambil uang dari pelanggan terdakwalangsung menyerahkan uang tersebut kepada IBU HAMSYAH.

Kabupaten BerauNomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.)

lobster tujuan Singapura melalui Batam yang sebelumnyadikirim dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink milik Terdakwadengan pnerima Jihan Cargo Batam yang dilaporkan sebagai barangelektronik.Kemudian dari informasi tersebut dilakukan operasi intelejen olehpetugas Karantina Batam bekerjasama dengan Bea dan Cukai Batam dan padatanggal 31 Mei 2016 sekira pukul .15.00 WIB di Pelabuhan PenyeberanganInternasional Batam Center Batam , Provinsi Kepulauan Riau Tim Bea dan cukaimelkukan penggagalan pengedaran

Andi William pada tanggal 2 juni2016 tersebut adalah merupakan hasil pengembangan Petugas Bea danCukai Batam yang menggagalkan pengedaran benih lobster hidupsebanyak 25.404 ekor yang dikemas dalam 10 bok styrofoam padatanggal 31 Mei 2016 jam.20.00 WIB di Pelabuhan Penyebrangan BatamCenter dengan pelaku yang sama yaitu Sdr.Andi William ;Bahwa hasil penggagalan pengedaran benih lobster hidup sebanyakBatam diserahkan kepada Karantina Ikan Batam untuk diperlakukansesuai ketentuan dan menyelamatkan benih

Saksi SLAMET PRAMONO, SE, MM, MSi, dipersidangan dan di bawahSumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksimendapat laporan Kasie Intel I saksi Andi Gunawan dan Tim bahwa telah dilakukanpenegahan pengedaran dan pengeluaran dari wilayah Negara RI berupa benih lobster(Panulirus spp.) sebanyak 25.404 ekor dikemas pada 10 bok styrofoam melaluiPelabuhan

Bahwa saksi mengatahui terkait dengan penggagalan pengedaran Benih LobsterHidup (Panulirus sp) sebanyak 25.404 ekor dikemas pada 10 bok styrofoam padatanggal 31 Mei 2016 Jam 20.00 WIB di Pelabuhan Penyebrangan InternasionalBatam Center, Batam dan mengetahui untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Mei2016 sekitar pukul 19.00 WIB dari seorang keamanan setempat yangmenyampaikan khabar bahwa Saksi dipanggil Bea dan Cukai untuk masalahpengiriman benih lobster tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan yang Ahli kutip kaitannya dengan tindakan pengedaran danupaya pengiriman benih udang lobster (Panulirus sp) ke Singapore yang dilakukanoleh terdakwa adalah Pasal 16 ayat (1) secara ringkas pada substansinya dapat dibacasebagai berikut: Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau mengedarkanikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.

bukti berupa 4 (empat) Dos Minuman BeralkoholMerk Angker, masingmasing dos berisikan 12 (dua belas) Botol dan 10 (sepuluh)Botol Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun2010 tentang Pengendalian dan Penertiban Pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Menyatakan Terdakwa Armanda Saputra Bin Asrul terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiatobat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi

menyimpan ataumengedarkan sediaan farmasi sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic klipbening yang masingmasing berisikan 15 (lima belas) butir pil warna kuning obatHEXYMER dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiatobat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

elemen unsur mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana ditentukan dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (bunyi ayat (2)) sedangkanketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

ketergantungan danperubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratankeamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah a)setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat; b) ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

BUDI Bahwa dari menjual obat tersebut terdakwa mendapat keuntungansebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obatkeras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obatjenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek danpenjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebuttidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual

Berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obatkeras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obatjenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek danpenjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebuttidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.

kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat;2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

depan persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dipersidangan danjuga keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, danoleh karena itu. terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Mengingat, Perda Kab Sleman Nomor 08 tahun 2007 pasal 6 Jo Pasal 19tentang pelanggaran pengedaran

undangundang harus diedarkan dengan syaratsyarattertentu;Menimbang, mengenai kesengjaan terdakwa dalam kasus ini juga dapatdibuktikan dengan Terdakwa memiliki tujuan yang jelas dalam perkara ini, yangmemperkuat adanya kesengajaan untuk mengedarkan, yakni Terdakwamelakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.Majelis hakim berpandangan, suatu kehendak dan pengetahuan dalam perkaraini juga dapat dibuktikan dengan adanya suatu motif dari Terdakwa yangmendorongnya untuk melakukan pengedaran

Sudahmenjadi barang tentu bahwa seorang pedagang melakukan jual beli ataupengedaran untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam persidangan terungkaptelah melakukan pengedaran obat trinex kurang lebih selama satu bulan.Dimana dari perobuatan pengedaran tersebut Terdakwa juga telah memperolehkeuntungan sebagaimana barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlahRp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, makaMajelis

bahwa unsur Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/AtauPersyaratan Keamanan dan Khasiat Atau Kemanfaatan adalah unsuralternatif, sehingga hanya dibuktikan satu unsur saja;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan (8) UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan:(2)Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;(3)Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran

memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2); (Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat) dan ayat (3); (ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

ketergantungansehingga dosisnya terus ditingkatkan yang kemudian dapatmenyebabkan over dosis hingga menyebabkan kematian.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, terdakwa tidakmemiliki kKeahlian dan kKewenangan untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, serta terdakwa mengenal pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran

Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat 2 (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat)dan ayat 3 (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan

PolresJemberBahwa mereka terdakwa menjual obat tersebut tidakmempunyai wewenang / hak dalam menjual /mengedarkan obatobat tersebut tanpa resep dokterkarena yang berhak mengedarkan obat tersebutadalah apotek dengan menggunakan resep dokternamun terdakwa tetap menjual obat tersebutdengan pengharapan untuk memperolehkeuntungan.Berdasarkan keterangan ahli bahwa obat jenisTrihexipenidil adalah jenis obat keras dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untukpenjualan, pengedaran

berlogo Y yang setiap klip berisikan 10 butir dengan jumlahkeseluruhan sebanyak 80 (Delapan puluh) butir danuang sebesar Rp. 180.000, kemudian merekaterdakwa berikut barang buktinya dibawa ke PolresJember.Bahwa terdakwa mengedarkan obatobat tersebuttanpa resep dokter dengan pengharapan untukmemperoleh keuntungan.Berdasarkan keterangan ahli bahwa obat jenisTrihexipenidil adalah jenis obat keras dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untukpenjualan, pengedaran

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimanadirumuskan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

JUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; e Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkaraTerdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ataumembelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; e Bahwa dimana terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu tersebutpada hari Kamis, tanggal 27 Agustus

adalah benar; HERI SOBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiCUE 2ee+eesseeseseeserereen ree eer roe eee ennHecaReHHenS eeeBahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkaraTerdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ataumembelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; Bahwa dimana terjadinya tindak pidana pengedaran

Saksi Aditya Wijanarkoe Bahwa saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Tulungagung diantaranya saksiBima Satria K telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum attanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 07.00 wib di rumah terdakwa yang terletak diDusun Pakuncen Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagungkarena telah melakukan pengedaran pil dobel L;e Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual pil dobel L tersebutkepada temantemannya atau orang yang memesan

Saksi Bima Satria KBahwa saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Tulungagung diantaranya saksiAditya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal12 Pebruari 2016 sekitar jam 07.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di DusunPakuncen Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung karenatelah melakukan pengedaran pil dobel L;Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada temantemannya atauorang yang memesan diantaranya sdr.

ratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L sebagai barang bukti dalamperkara terdakwa;Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwasebagai berikut:e Bahwa anggota Satnarkoba Polres Tulungagung diantaranya saksi Aditya dan saksiBima telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12Pebruari 2016 sekitar jam 07.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di DusunPakuncen Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung karenatelah melakukan pengedaran

terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yangdiajukan dipersidangan maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN TlgBahwa anggota Satnarkoba Polres Tulungagung diantaranya saksi Aditya dan saksiBima telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12Pebruari 2016 sekitar jam 07.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di DusunPakuncen Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung karenatelah melakukan pengedaran

Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 2017, adalah BATAL DAN~ TIDAK ~~ SAHketidaksingkronnya Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol yang bertentangan dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentangPengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, telahdilakukan Klarifikasi olen Menteri Dalam Negeri melalui SuratNomor : 188.34/1387/SJ tanggal 17 Maret 2013 Perihal KlarifikasiPeraturan

Daerah aquo dengan beberapa petunjuk yang dianggapbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi adalah: 1) Judul Peraturan Daerah dimaksud bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentangPengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karenatidak boleh melakukan pelarangan produksi, pengedaran danpenjualan Minuman Beralkohol.

Beralkohol; Ketentuan Mengingat angka 7 dihapus dan diganti denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah; Pasal 1d angka 5 Peraturan Daerah dimaksud bertentangandengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 TahunPasal 3 Peraturan Daerah dimaksud agar disesuaikan denganPasal 3 Peraturan Presiden Nomo 74 Tahun 2013; Bab Ill, Pelarangan yang diatur mulai Pasal sampai denganPasal 8 Peraturan Daerah dimaksud yang mengaturpelarangan dalam hal produksi, pengedaran

RepublikIndonesia Nomor : 188.3/8250/PTDA tertanggal 24 Oktober 2016perinal Penjelasan terhadap Rancangan Perdasi dan PerdasusProvinsi Papua, yang menanggapi surat Gubernur Papua Nomor188.3/11402/SET tanggal 20 Setember 2016 perihal RegistrasiRaperdasi/Raperdasus dan Surat Ketua DPRP Nomor 188.34/1955tanggal 9 September 2016 perihal Klarifikasi Raperdasi/Sus, padaPoint 1 huruf c menyatan Raperdasi tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentangPelarangan Produksi, Pengedaran