Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan PenerbitanSurat Persediaan Dana ke DPKAD;d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D keDPKAD;f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke amsing masing PPTKsesuai NPD; Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan KompetisiOlahraga adalah PPTK Sadr.

Saksi MDYA RATNAWATI Binti SUTARMAN: Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di DPKAD Pemkot Semarang yang beralamat di Kagok DalamIl No. 22 Rt 002 Rw 006 Kel. Wonotingal Kec. Candisari Kota Semarang:Bahwa, saksi telah menjadi korban dugaan tindak pidan penipuan dengan cara awalnya pada bulanOktober 2014 sekitar jam 10.00 wib bertempat di BPPT Kota Semarang, saksi bertemu pertamakali dengan Sdri. Marthika Triana alias Ria.

selaku Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarangmendapatkan dana bantuan hibah dari BNPB sebesar Rp10.747.861.000,(Sepuluhmilyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;Bahwa kronologisnya sehingga Dinas Kebakaran memperoleh dana hibah tersebut,54awalnya saksi mendengar ada dana titipan pusat yang dikelola oleh dua orang yaituPPK dan bendahara pengeluaran, tetapi kegiatannya yang melaksanakan Dinas PSDA.Kemudian pada bulan Agustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD

Bahwa pengelolaan keuangan Dana Hibah tersebut terdapat jasa giro, sebesar Rp431.188.678 disetor tanggal 28 Desember 2010, Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesarRp 29.022.014, dan telah setor ke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng ;Bahwa seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dan ada pertanggungjawabannya ;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut ada permasalahan dalampelaksanaannya yaitu pada tutup tahun Rekening Dinas Kebakaran masih terdapatdana sebesar Rp10.747.861.000, Perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kasdaerah sebagai silpa(sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakan musyawarahantara dinas Kebakaran dan DPKAD.

berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencanaTahuan Anggaran 2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung, tetapi peran sayasebagai PPK melanjutkan peran PPKom Lama, untuk memastikan kegiatan yang ada diPSDA & SDM berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Kota Tahun 2009 ;Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang saksi lakukan adalahsebagai berikut :110111e Pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi dengan BPK, DPKAD

Selanjutnya dokumen tersebut diproses olehbagian keuangan dinas kesehatan untuk diproses ke DPKAD. Setelahcair ditransfer ke rekening pihak ketiga/rekanan.

Mengkoordinasikan kegiatan dan acara yang akan dihadiri WaliKota;d) Mendampingi kegiatan dan acara resmi Wali Kota; Dasar pengangkatan sebagai ajudan Wali Kota Tanggerang adalahSurat Keputusan SEKDA nomor:800/Kep.107UM/SETDA/X/201 1tanggal 3 Oktober 2011; Bahwa benar tahun 20112012 saya pernah mengkoordinasikandengan cara menelpon maupun sms dengan telpon KHUSUS AJUDANno. 08119408068 kepada SKPD yang lain : SEKDA, Dinas Pendidikan,Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Wakil Wali Kota,Bappeda, DPKAD

dan beberapa Dinas lain saya lupa; Bahwa benar sayapernah mengkoordinasikan dengan mengundangHalaman 140 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srgmelalui teloon maupun sms untuk rapat di THE EAST KUNINGAN, danuntuk di Riz Carlton saya lupa, saya mengundang kepada SKPD yaitu: SEKDA, Wakil Walikota, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, DinasTata Kota, Dinas Kesehatan, BAPEDA, DPKAD, Dinas Kebersihan, dandinas lainnya saya lupa, mengundang untuk kegiatan pembahasanprogress kegiatan / evaluasi

Pada antara tahun 20112012 pada saat saya sebagai salah satuajudan Wali Kota Tangerang Selatan biasanya waktunya pagi atausiang kadang di kantor wali Kota maupun didalam mobil Wali KotaTangerang Selatan memerintahkan saya untuk menghubungi SKPDuntuk mengikuti rapatrapat dengan perkataan Wakil, Pak SEKDA, Bappeda, DPKAD, Dinas Tata Kota, DinasKesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, dan SKPD lainnyamay kasi tahu PakHalaman 141 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srgsaya lupa untuk rapat

Bahwa proyekproyek fisik di Dinas Tata Kota Pemkot TangerangSelatan tahun2011 dan tahun 2012, antara lain : kantorkantor dinas dilingkungan Pemkot Tangerang Selatan (DPKAD, Dinas Bina Marga danSDA, Badan lingkungan hidup), kantor kelurahan dan kantor kecamatan,tempat pembuangan sampah terpadu), jalan lingkungan.

Kemudian pada bulanAgustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindaklanjutLHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009 dimasukkankas daerah), lalu saksi memanggil terdakwa yang menjabat sebagaiPPK, dan Bendahara (SUHARTINI) untuk menjelaskan masalahtersebut;Bahwa pada saat itu, terdakwa dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesaidan sudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerahsebagai silpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakanmusyawarah antara dinas Kebakaran dan DPKAD.

berpola hibahuntuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencana Tahuan Anggaran2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung, tetapi peran saya sebagaiPPK melanjutkan peran PPKom Lama, untuk memastikan kegiatan yang adadi PSDA & SDM berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang terdakwalakukan adalah sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi dengan BPK,DPKAD

Anta Sobari Hidayat; Lembar SPPTPBB Lunas 11 Agustus 2014 atas nama Anta dan LembarSPPT PBB tanggal 23 Januari 2015 atas nama DedenSudarman,Hal. 26 dari 55 hal Putusan Nomor 2672/Pat.G/2020/PA.Mjl6.Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tahun 2015 tanggal O2 Januari 2015,dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka, bermaterai cukupdan berstemple pos, sesuai aslinya, bukti (P.6);.

SJAMSUDIN;Dikembalikan kepada DPKAD Kab.Pati;6. 1 (satu) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Pati atas nama nasabah : DESA PANJUNAN, alamat DS. PANJUNAN KEC. PATI KAB. PATI Nomor rekening : 2-006-01458-8, tertanggal 06 Agustus 2008;7. 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Panjunan Kec. Pati Kab.

Daftar Penerimaan ganti rugi tanah dan bangunan milikpemerintah desa Panjunan untuk kebutuhan Jalan LingkarSelatan (JLS) Pati sebesar Rp.711.472.500, (tujuh ratus sebelasjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) diketahuipengguna anggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Pati H.SJAMSUDIN;Dikembalikan kepada DPKAD Kab.Pati;6. 1 (satu) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Patiatas nama nasabah : DESA PANJUNAN, alamat DS. PANJUNANKEC. PATI KAB.

kondisi di Dinas Kesehatan saat ini,darinspektorat belum bisa meng audit walaupun inspektorat menurut ASDA 3harus membantu Dinas kesehatan karena itu tupoksi Inspektorat, dan kalaukekurangan tenaga di Inspektorat hal tersebut bisa minta bantuan ke SKPDteknis lainnya atau Instansi vertikal lainnya dengan legalitas Inspektorat KotaTangsel.7 Pada tanggal 4 Februari 2014 kembali Dinas Kesehatan diundang pertemuandi Ruang ASDA 1, yang dihadiri Kabag Hukum dan Staf , PerwakilanInspektorat, Perwakilan DPKAD

., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Dinas PengkelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) telah diterbitkan SP2D dan telahdibayarkan hasil pekerjaan sebesar 40,28% setelah dikurangi uangmuka sebesar 20% pada tanggal 31 Desember 2015 seluruhnyasebesar Ro1.457.270.911,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuhjuta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dandipotong Pajak PPN sebesar Rp132.479.174,00 (seratus tiga puluh duajuta empat ratus puluh tujuh sembilan ribu seratus tujuh puluh

Pd (selaku PPK) sehingga terbitnya Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dari DPKAD Kabupaten Lebak Nomor : 225/BL/2011 tanggal 28Januari 201, sebagai dasar ditransfernya dana sebesar Rp. 68.117.000,00 PPn= sebesar Rp. 60.117.000,00; ke rekening CV.

serah terima pekerjaan No.642.2/2173BASTP/Disdik/2010 tanggal 8 Desember 2010 (BB No. 30), dan BeritaAcara Penyerahan Pekerjaan Penyerahan tanggal 12 Desember 2010 (BB No. 35)dan dengan melampirinya dengan ringkasan kontrak Terdakwa mengajukanSurat Permohon mengajukan surat permohonan pembayaran pelunasan(100% x nilai kontrak ) = Rp. 68.117.000,00 (enam puouh delapan juta seratustujuh belas ribu rupiah) kepada saksi Yudawati (selaku PPK), sehingga terbitSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPKAD

Pd (selaku PPK) sehinggaterbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPKAD KabupatenLebak Nomor : 225/BL/2011 tanggal 28 Januari 201, sebagai dasarditransfernya dana sebesar Rp. 68.117.000,00 PPn = sebesar Rp.60.117.000,00; ke rekening CV. Nida Karya /Terdakwa di Bank BJBCabang Rangkas Bitung;4.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan penjelasan penerbitan SPPT PBB tanah obyek sengketakepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asest Daerah(DPKAD) Kota Semarang selaku Instansi Pemerintah Daerah yangmenerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaandari Menteri Keuangan dengan surat tanggal 10 April 2015 (bukti PPK.13) dan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah dengansurat tanggal 10 September 2015 (bukti PPK15);Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor

dan Adi Dwijantoro untuk danatas nama DPKAD pada PD BPR Djoko Tingkir tahun 20042005tersebut sejak dilakukan perubahan/ addendum Kredit sampai dengantahun 2010 sebesar Rp.9.038.546.934, telah dan sudah dibayarkanbunganya ;Bahwa semasa saksi menjadi Direktur pada PD BPR Djoko Tingkir tidakpernah mengalami kredit macet, dan saat kredit macet terjadi bukan saksiyang menjadi Direkturnya, serta saksi mengetahui adanya kredit macetdari penyidik Kejaksaan ;51Bahwa menurut saksi perbedaan antara kredit

Adi Dwijantoro dan Sri Wahyuniada kredit yang dilakukan Kepala Dinas yang meminjanmengatasnamakan Satker dengan jaminan Bilyet Deposito yangditempatkan di BPR Djokotingkir ;Bahwa Bupati tidak perlu tanda tangan apabila yang meminjammengatasnamakan Bupati walaupun yang QQ kepala DPKAD ;Bahwa saksi tidak menjawab apabila terjadi eksekusi terhadap jaminandan ada salah satu pihak berkeberatan ;Bahwa saksi sebagai Direktur BPR mengetahui bagaimana tata caramengajukan pinjaman daerah apabila pinjaman daerah

Adi DwijantoroDwijantoro itu mengatasnamakan DPKAD (surat kuasa tertanggal 29Desember 2004 yang memberi kuasa Drs Koesharjono kepada Widodo(direktur BPR Djokotingkir) dalam perjanjian kredit) ;Bahwa pada saat kredit/ pinjaman tersebut akan jatuh tempo saksimendatangi Drs. Koeshardjono dikantornya, selanjutnya Saksi bersamadengan Drs.

dua ribu tiga ratus lima puluh duarupiah) terdiri pinjaman pokok sebesar Rp. 11.007.600.000, (sebelas milyartujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.208.652.352, (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tigaratus lima puluh dua rupiah) atas pinjaman kredit dengan jaminan depositotersebut tidak terdapat Surat Persetujuan/ Surat Kuasa dari Terdakwasebagai Bupati maupun persetujuan tertulis dari DPRD.13.Bahwa menurut keterangan saksi Kushardjono (mantan Kepala DPKAD

Adi Dwijantoro kewajiban pembayaran bungapinjaman yang telah dibayarkan ke BPR Djoko Tingkir adalah sebesar Rp.9.038.546.934, (sembilan milyar tiga puluh delapan juta lima ratus empatpuluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).18.Bahwa keterangan Saksi Sri Wahyuni menyebutkan bahwa uanghasilpinjaman kredit diterima melalui rekening DPKAD (pembuatan rekening ataspermintaan Drs. Koeshardjono) dimana pengeluarannya atas persetujuandan perintah Drs.

NPWP (untuk kredit Rp 100 juta ke atas).Bahwa Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru merupakan Banktempat pengambilan/pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri dari beberapaInstansi Pemerintah pada Kabupaten Aceh Tamiang yang diantaranyaadalah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang pembayaran gajinyadilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangdikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa sekitar tahun 2011 sampai dengan 2015 terdakwa ALFI

selaku Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarangmendapatkan dana bantuan hibah dari BNPB sebesar Rp10.747.861.000,(Sepuluhmilyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;Bahwa kronologisnya sehingga Dinas Kebakaran memperoleh dana hibah tersebut,awalnya saksi mendengar ada dana titipan pusat yang dikelola oleh dua orang yaituPPK dan bendahara pengeluaran, tetapi kegiatannya yang melaksanakan Dinas PSDA.5656Kemudian pada bulan Agustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD

pengelolaan keuangan Dana Hibah tersebut terdapat jasa giro, sebesar Rp431.188.678 disetor tanggal 28 Desember 2010, Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesarRp 29.022.014, dan telah setor ke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng ;83e Bahwa seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dan ada pertanggungjawabannya ;e Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut ada permasalahan dalampelaksanaannya yaitu pada tutup tahun Rekening Dinas Kebakaran masih terdapatdana sebesar Rp10.747.861.000, Perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kasdaerah sebagai silpa(sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakan musyawarahantara dinas Kebakaran dan DPKAD.

berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencanaTahuan Anggaran 2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung, tetapi peran sayasebagai PPK melanjutkan peran PPKom Lama, untuk memastikan kegiatan yang ada di106PSDA & SDM berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Kota Tahun 2009 ;106Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang saksi lakukan adalahsebagai berikut :Pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi dengan BPK, DPKAD

Kayu Dolken Dia.710 Cm6. 102.00 Btg 37,951.00 3,871,002.007.Jumlah II 4,255,195,008.75Jumlah (I + Il) 4,308,836,940.75PPn 10% 430,883,694.08Jumlah Total 4,739,720,634.83Dibulatkan 4,739,720,000.00Terbilang : Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah o Cara Pembayaran melalui Dinas Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Provinsi Banten, dengan cara ditransfer ke BankMandiri Cabang Pasar Lama Serang kepada pemegang rekeningNomor: 1630000319643 atas nama

Cara Pembayaran : Melalui DInas Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Provinsi Banten, dengancara ditransfer ke Bank Jabar BantenCabang Serang kepada pemegang RekeningNomor: 0009370412001 atas nama CV CiptaTirta Marga4. Masa Kontrak : 187 hari kalender sejak diterbitkannya SuratPerintah Mobilisasi Personil. Halaman 24 dari 280 hal Putusan No. 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Selanjutnya Kepala Dinas SDAP, Ir. ling Suwargi selaku PenggunaAnggaran dan Sutrisno selaku Direktur CV.

Cipta Tirta MargaPengawasan2 Nilai Kontrak : Rp150.831.100,003 Cara Pembayaran : Melalui DInas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten,dengan cara ditransfer ke Bank JabarBanten Cabang Serang' kepadapemegang Rekening Nomor:0009370412001 atas nama CV CiptaTirta Marga 4 Masa Kontrak : 187 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mobilisasi Personil. Selanjutnya Kepala Dinas SDAP, Ir. ling Suwargi selaku PenggunaAnggaran dan Sutrisno selaku Direktur CV.

Bali PasifikPragama di Lontar Serang;Bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh Dinas SDAP ProvinsiBanten melalui Dinas DPKAD dengan cara ditransfer ke rekeningnomor : 1630000319643 atas nama PT. Surtini Jaya Kencana melaluiBank Mandiri Serang Pasar Lama, setelah uang masuk ke rekening PT.Surtini Jaya Kencana, kemudian uang uang tersebut ditarik oleh Sdr.Muhamad Awaludin, Sdri. Siti Amilah dan Sdr. Asep Bardan karyawanPT.Bali Pasifik Pragama milik Sdr. TB.

maka pihak kedua wajio untuk terusmelakukan pekerjaannya sampai dengan pelaksanaan kontruksiselesai 100% tanpa adanya pengurangan biaya kontrak;4) Total harga atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai(PPN) serta biaya lainnya yang diperoleh berdasarkan kuantitas danharga adalah sebesar Rp.150.831.100,00 (seratus lima puluh jutadelapan ratus tfiga puluh satu ribu seratus rupiah);5) Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukanmelalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DPKAD

Bahwa setahu Saksi, prosedur pencairan DD dan ADD yaitu pemerintahdesa membuat APBDES dan LPJ tahun sebelumnya lalu diajukan kepada DPMPDdan setelah DPMPD mengeluarkan rekomendasi lalu DPKAD menerbitkan SP2Dsetelah itu kKepala desa dan bendahara desa melakukan pencairang DD dan ADD.Halaman 53 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Tte Bahwa setahu Saksi, tidak pernah dilakukan pada tahun 2018 di desaTogoreba Sungi tidak pernah dilakukan musyawarah desa untuk pembauatanAPBDES.

Bahwa setahu saksi prosedur pencairan DD dan ADD yaitu desamengajukan SPP yang dilampiri dengan APBDES dan LJ tahun sebelumnya kepadaHalaman 57 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN TteDPMD kemudian DPMD mengeluarkan rekomendasi kepada DPKAD setelah itubarulah diterbitkan SP2D oleh DPKAD barulah DD dan ADD dicairkan. Bahwa saksi tidak tahu karena saksi telah diganti dari jabatan bendaharadesa.

DPKAD/DPADPKAD/2010 tanggal 11 Januari 2010 ; Bahwa ahli tidak sekaligus Jangsung cross cek kepada Terdakwa karena adabeberapa pertimbangan yang pertama dasarnya adalah berdasarkan dokumendokumen yang diperoleh baik dari cabor dan beberapa pengurus KONI. Dari situHal 246 dari 371 halaman, No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

Yk.Bahwa laporan seperti barang bukti buku coklat yang diperlihatkan di persidangan ada rekapitulasinya per bulan, untuk pertahun tidak ada ;Bahwa buku coklat yang disita dari DPKAD, yang oleh KONI dianggap laporanpertanggung jawaban sebenarnya adalah laporan keuangan;Bahwa benar catatancatatan cabor ditambah klarifikasi langsung dengan penguruscabor kemudian dikomparsikan sehingga dite mukan se lis ih; Bahwa bila ada data yang diperlihatkan oleh seorang saksi dalam persidangansedangkan data tersebut

cabor yang tidak menerima sama sekali Terdakwa tidak tahu karenapencairannya dari Bendahara ; Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang diterima riil cabor, tetapi cabor yangbelum terselesaikan dengan keuangannya/ cabor belum menerima sepenuhnya, angka di SPJ semua cabang tahu;Bahwa Terdakwa tidak mencocokan dana yang dicairkan dengan yang diterima olehcabor; Bahwa Pemkab dan DPRD tidak menyertakan angka yang disetujui dan yang diterima Terdakwa tidak ada rinciannya ;Bahwa Terdakwa saudara mengenal DPKAD

KONI, Terdakwa pinjam dariDanagung Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milikibu Terdakwa, dan pinjam lagi Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk pendanaan KONI ;Bahwa uang Terdakwa untuk nalangi sudah ada yang kembali tetapi belum 100 %dan yang belum kembali sekitar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa secara persis tidak tahu apakah SPJ yang diserahkan oleh KONIkepada DPKAD

Kabupaten Sleman, yang disusun setiap bulan sudah diterima oleh DPKAD;Bahwa SPJ yang telah disusun oleh KONI pada waktu diaudit oleh BPK tidakdiperiksa secara keseluruhan, dan itu juga hasil dari audit eksternal.

Tebo;Bahwa pada akhir tahun 2010, saksi pernah dihubungi oleh sdri.Restina Derita yang saat itu bekerja di Dinas DPKAD, katanya inginmeminjam CV/Perusahaan milik abang ipar saksi bernama M. TeddyTaftazanni;Bahwa pada saat itu Restina Derita menerangkan perusahaan itu akandipakai untuk pengadaan pakaian dinas di RSUD Kab. Tebo, tetapihanya dipinjam profilnya saja untuk SPK pengadaan pakaian dinas,sedangkan yang mengerjakan adalah pihak RSUD;Bahwa CV.

Tebo ada mengajukan SuratPermintaan Membayar (SPM) kegiatan pengadaan pakaian dinastersebut ke Dinas DPKAD dimana saksi bekerja, setelah SP2D cairlalu ada salah satu staf dari RSUD yang datang menemui saksi untukmeminta SP2D tersebut serta cek yang sebelumnya sudahditandatangani oleh direktur CV. Diva Tebo Pratama/abang ipar saksi;Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan pakaian dinas dan atributnyakepada RSUD Tebo;Bahwa saksi tahu yang mencairkan uang dari BPD Cabang MuaraTebo dari rekening CV.

DPKAD/DPADPKAD/2010 tanggal 11 Januari 2010 ; Bahwa ahli tidak sekaligus Jangsung cross cek kepada Terdakwa karena adabeberapa pertimbangan yang pertama dasarnya adalah berdasarkan dokumendokumen yang diperoleh baik dari cabor dan beberapa pengurus KONI. Dari situHal 246 dari 371 halaman, No. 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

Yk.Bahwa laporan seperti barang bukti buku coklat yang diperlihatkan di persidangan ada rekapitulasinya per bulan, untuk pertahun tidak ada ;Bahwa buku coklat yang disita dari DPKAD, yang oleh KONI dianggap laporanpertanggung jawaban sebenarnya adalah laporan keuangan;Bahwa benar catatancatatan cabor ditambah klarifikasi langsung dengan penguruscabor kemudian dikomparsikan sehingga dite mukan se lis ih; Bahwa bila ada data yang diperlihatkan oleh seorang saksi dalam persidangansedangkan data tersebut

cabor yang tidak menerima sama sekali Terdakwa tidak tahu karenapencairannya dari Bendahara ; Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang diterima riil cabor, tetapi cabor yangbelum terselesaikan dengan keuangannya/ cabor belum menerima sepenuhnya, angka di SPJ semua cabang tahu;Bahwa Terdakwa tidak mencocokan dana yang dicairkan dengan yang diterima olehcabor; Bahwa Pemkab dan DPRD tidak menyertakan angka yang disetujui dan yang diterima Terdakwa tidak ada rinciannya ;Bahwa Terdakwa saudara mengenal DPKAD

KONI, Terdakwa pinjam dariDanagung Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milikibu Terdakwa, dan pinjam lagi Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk pendanaan KONI ;Bahwa uang Terdakwa untuk nalangi sudah ada yang kembali tetapi belum 100 %dan yang belum kembali sekitar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa secara persis tidak tahu apakah SPJ yang diserahkan oleh KONIkepada DPKAD

Kabupaten Sleman, yang disusun setiap bulan sudah diterima oleh DPKAD;Bahwa SPJ yang telah disusun oleh KONI pada waktu diaudit oleh BPK tidakdiperiksa secara keseluruhan, dan itu juga hasil dari audit eksternal.

KdiBahwa pada sekitar Bulan Januari Sampai dengan Februari tahun 2017,kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa dimaksud, masingmasingDesa mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) untuk dilakukan verifikasi oleh BPMD, DPKAD, Inspektorat,Bappeda dan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan/disetujui ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2017, Saksi ADRIYAT RAZAKmengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung Belanja Pengeluaran Desa dan dokumen kelengkapannyauntuk

Konawe dengan pertimbangan bahwapencairan/realisasi dana Desa melalui Saksi ADRIYATI RAZAK;Bahwa pada sekitar Bulan Januari Sampai dengan Februari tahun 2017,kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa dimaksud, masingmasingDesa mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) untuk dilakukan verifikasi oleh BPMD, DPKAD, Inspektorat,Bappeda dan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan/disetujui ;Halaman ke 17 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2019/PN.