Ditemukan 5676 data
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
236 — 129
Oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat, kerugian negara yang ditimbulkan dari dampak bencanaalam berupa banjir dan longsor dikategorikan dalam keadaan kahar atauforce majeure, oleh karenanya kerugian negara yang ditimbulkan darikekurangan volume pengerjaan sumur irigasi tersebut Majelis Hakimberpendapat tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menanggapi NotaPembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim jugatelah mengambil alin
99 — 29
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Terdakwa YAN HEPTA di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / Kepala DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam sejak bulan Juli 2013 sesuai dengankeputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 821.2/486/KPTS/BKD/2013; Bahwa Tugas dan tanggung
61 — 9
Juli2006 jangka waktu Pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang berupa Alat Kesehatanuntuk Pusling tersebut terhitung sejak tanggal27 = Juli 2006 s/d 26 SeptemberBahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor :440/4444/KTR/436.317/2006 tanggal 27 Juli2006, pada pasal 7 disebutkan bahwaketerlambatan penyerahan pekerjaan yangmenyimpang dalam pasal perjanjian ini pihakkedua dapat dikenakan denda sebesar seperseribu ( 1/1000 ) mil dari harga pemboronganatau. setinggitingginya sebesar 5 persen,kecuali dalam keadaan Force
69 — 19
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Terdakwa ARJONI, BE Bin JAMARAN di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pelaksana kegiatanpembangunan Masjid Simpang Padang Karet, Masjid Tanjung Cermin, danMasjid Terminal Nendagung di Kota Pagar Alam tahun 2013.Bahwa tugas dan
116 — 50
Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (halaman 4),dijelaskan bahwa: Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure); Halaman 192 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRBahwa uang/ Dana yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Desa (UED) atasUsaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEDSPP) Amanah Desa Koto Baru KecamatanKuantan Singingi termasuk dalam lingkup keuangan Negara, karena sumber uang/Dana tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yangditetapkan tanggal 4 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan SingngiNomor: 108 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana ProgramPemberdayaan
165 — 119
Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waad)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13)7 Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (BuktiT 14)7 Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15)7 Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17)7 Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012 (Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan oleh apapun(kecuali yang diperjanjikan seperti force
majeure), maka BSM dapatmelakukan tindakan hukum perdata kepada KOPKAR PDAM sebagaibentuk penyelesaian permasalahan a quo, seperti misalnya mengajukangugatan atau melakukan eksekusi jaminan atas KOPKAR PDAM,sebagaimana disebutkan dalam Akadakad diatas.BSM tidak memiliki hubungan hukum dengan end user karena pemberiankredit ini menggunakan pola executing.
567 — 551
Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawanhukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1459 — 443
Bahwa pipa patah karenabeban luar (external force) dan berdasarkan pengamatan internal padapipa tidak memperlihatkan adanya kegagalan akibat proses korosi;Ahli menerangkan bahwa Semakin Panjang Pipa , Pipa itu Semakinlentur.Ahli menerangkan bahwa masa pakai pipa bisa diukur melalui ketebalanpipa , makin tipis pipa maka makin tida bisa dipakai .94 Ahli Menerangkan bahwa material pipa menggunakan karbon biasa dansangat berpotensi mengalami karat.
JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MELKIANUS AYAL alias EKI
2.ROY HENDRY SIWABESSY
81 — 49
danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
85 — 19
PLS)untuk melaksanakan pengurusan administrasi berupa dokumenSKSKB, kemudian dilanjutkan dengan Surat Nomor: 1209778/SS/VII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Perihal: Keadaan Memaksa(Force Majeur), namun pihak kedua (Prianto selaku Direktur PT.PLS) tidak menanggapi suratsurat tersebut;Bahwa dikarenakan menurut keterangan pihak kedua (Priantoselaku Direktur PT.
60 — 18
misalnya kredit kepada pegawaiagunannya adalah gaji pegawai yang bersangkutan, di sini agunannya tidak berupafisik, tapi berupa cash flow;Bahwa kalau suatu memutuskan bahwa dalam pemberian kredit tidak diperlukanagunan, maka harus diatur secara tegas, misalnya untuk saat ini banyak bank yangmemberikan kredit yang tidak mensyaratkan adanya agunan sama sekali (kredittanpa agunan);Bahwa apabila suatu fasilitas kredit yang memiliki agunan yang berupa agunanfisik, namun karena sesuatu hal, misalnya karena force
90 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dimana hal ini dapat dilakukan denganalasan bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturut atau bukan karena keadaan memaksa (forcemajeur) dalam persidangan Tergugat tidak pernahmembuktikan adanya kerugian 2 (dua) tahun berturutatau bukan karena keadaan memaksa (force majeur),oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat danPenggugat II patut untuk dikabulkan; (garis bawah olehPemohon Kasasi);Pertimbangan hukum alinea ke3, halaman 82 PutusanPengadilan Tingkat
830 — 1201
Guard Force Indonesauntuk menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah kediaman dari Penggugat yangterletak di JI. Raya Lebak Bulus IV No. 5A.(Bukti P75) Asli dan Copy Terjemahan perjanjian kerjasama keamanan PT. GuardForce Indonesa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah kediaman dariPenggugat yang terletak di JI. Raya Lebak Bulus IV No. 5A.
75 — 12
berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai, sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
334 — 185
terhadap kebijakan akuntansi dan peraturanperusahaan dan perundangan;e Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikan usulanuntuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;e Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baik semuakegiatan pemeriksaan dan pengawasan;e Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutama dalam haladanya penugasan khusus untuk itu (task force
89 — 52
Effendi selaku Tim Teknis KotaBengkulu, dimana apabila salah satu tidak menandatangani maka danabantuan sosial yang sudah ada di bank tidak dapat dicairkan;e Bahwa hilangnya ternak atau dijualnya ternak oleh Kelompok TaniKarya Tani tanpa sepengetahuan dari Dinas Peternakan bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force major).Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.A.15.
102 — 78
Sedangkanberdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkanoleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yang dimaksuddengan kerugian keuangan negara adalah berkuranganya kekayaan negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeur);e Bahwa, datadata yang digunakan untuk menghitung
232 — 53
Dengan mengacu pada penjelasan dimaksud, pihakpihak yangseharusnya melakukan pengujian adalah pihakpihak yang justerumerupakan pengambil keputusan atau kebijakan, bukan para pejabatteknis operasional yang sekadar melakukan chek list (pengujianteknis).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uangyang
seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnyamenjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secaramelanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negaraterlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Kekurangan
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
158 — 45
Penarik tidak perlu memberikanFotocopy KTP, namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akanmencocokkan identitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
1126 — 362
Pompa Air Bertekanan Tinggi4 set pompa air induk 45.6 KW + tool box, 24 roll selang pompa induk 2.5 incipanjang 100 feet, 24 roll selang 1.5 inci panjang 100 feet, 20 buah nozzle 1.5 inciTask Force Tips (TFT), 12 set cabang Y 2.51.5x1.5 inci, 6 set pompa jinjing +tool box, 12 roll selang pompa jinjing dan 10 unit tanki air portable 800 liter;C. Transfortasi3 buah truck angkutan personil (organik) dan 3 buah mobil pengangkut fine tool;D.