Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fores filce majene majeri florce forte fonce folce majekur mansure mannure majenne majerun
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 01-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 1 April 2021 — I Gede Artha Wijaya als. Dede als. Okaya
96 — 53
  • Tugas AHLIdalam Task Force tersebut antara lain adalah membantu Tim P2 DJBCdalam rangka identifikasi keaslian pita cukai dan melakukanpemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal danmenyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Tim P2 DJBCserta mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagaiAhli dalam proses pemeriksaan pita cukai illegal ; Bahwa Ahli menentukan dan mengidentifikasi keaslian pita cukai tersebutbaik secara kasat mata, alat bantu sederhana (lampu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Maret 2013 — PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. Lawan 1. MUEHLBAUER AG. 2. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd.
368 — 294
  • Herewith, the Parties consensual state that the conditionsaccording to No.7 of the First Amendment are not fully met.Therefore, the First Amendment did not come into force and shallbe null and void for the future.2. The Main Contract will be executed with unchanged terms andconditions, unless stated otherwise in this Second Amendment.The purchased items can be changed, raised and/or reduced bywritten mutual agreement between the parties.Terjemahannya:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi - IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
134 — 32
  • hanyaberdasarkan buktibukti yang diajukan oleh PPK ;Bahwa bilamana dikemudian hari diperoleh kenyataanbahwa telah terjadi penyimpangan yaitu dalam bentukpemalsuan terhadpa bukti pembayaran yang diajukanoleh pihak rekanan maka menjadi tanggung jawab PPKkarena pada hakekatnya pengujian materiil dilakukanPPK dalam rangka mempersiapkan SPP ;Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya aset/kekayaannegara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai ataupun karena force
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 11 Agustus 2015 — Drs. MUDASSIR YUNUS Bin KHOLIK
69 — 21
  • belum boleh dbayarsebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabila menimbulkankerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrak dandidenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir makauntuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam da force
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
102 — 82
  • pernyataan dalam dua bahasa (bahasaInggris dan bahasa Indonesia) tertanggal 31 Januari 2012 yang dilegalisasioleh Notaris Batam yang bernama Nani Fitriyah, S.H. bahwa yangmembuat surat pernyataan a quo adalah Tergugat Rekonpensi yang isiredaksional dari surat pernyataan a quo adalah dengan frasa sebagaiberikut : ..... dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sertatanpa paksaan dari siapapun juga (.....sign in it in conscious condition,healthy physical and mental condition, and without force
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG
Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIAN IKA HARTANTO. ST Diwakili Oleh : NICO ARIEF SANTOSO.SH
132 — 0

    1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

    1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

    1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

    Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

    1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

    2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — RUSTINI., DKK VS EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPEASI 1 JAKARTA, PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
61 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedurpengusiran paksa (force eviction) telah diatur sedemikian rupadalam berbagai peraturan perundangundangan, tidak lainditujukan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalkanmunculnya pelanggaranpelanggaran hak asasi lainnya sepertimencegah terjadinya tindak kekerasan oleh alatalat kKekuasaan,mencegah lahirnya tunawismatunawisma baru akibat pengusiranpaksa tersebut, dll.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DIAN SUBDIANA, SH
Terdakwa:
CHANDRA RENDY KATINGIDE
445 — 101
  • Akta Nikah,Pas foto, STNK, Surat Ijin Usaha, KK, Rekomendasi Pimpinan, PBB,Rekening Listrik, Denah Rumaho Untuk Kredit Kreasi adalah untuk pengembangan Usaha denganJaminan BPKB syarat yang harus dipenuhi adalah : KTP suami istri,KK, Akta Nikah, Pas foto, STNK, Surat Ijin Usaha, PBB, RekeningListrik, Denah RumahBahwa dapat saksi jelaskan setelah calon nasabah memasukkan berkaspermohonan untuk pembiayaan Amanah dan Kredit Kreasi melalui omnichannel pegadaian yaitu, outlet pegadaian, melalui sales force
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
516 — 6569
  • Bahwa Saksi8 dapat menunjukkan ST KasalNomor ST/49/2011 tanggal 25 Januari 2011 tersebuttidak wajar karena sebelumnya Saksi8 sudah diancamoleh Letkol Hendra Astawan untuk dimutasikanfdibantai"Hal 63 dari 123 hal Putusan No :56K/PMTII/AL/X1/2018dan merupakan pembunuhan karir Saksi8 dimanadalam proses keluarnya ST Kasal tersebut adalahrekayasa dari Letkol Hendra Astawan, Terdakwabeserta kelompoknya di Disminpersal yang bertujuanuntuk menunjukan power/ kekuatan/ "show of force"kelompoknya sehingga menjadi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 8 Juli 2019 — ELNI SUSANTI, dkk; Melawan; PT. Dada Indonesia;
228 — 70
  • No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 23/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — SUGIYANA WIRATNA
40 — 10
  • YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR
Tergugat:
1.JUNI ASMADI
2.HARIYUDEL
3.JAINOL
4.RUSMANI
5.BAHRUDIN
6.WAHYUDIN
7.HUSNI TAMRIN
8.M ALIMIN
9.BAKRAN
10.SARFANI
11.JUNAIDI
12.MUNAWAR
13.REZA LELONO
14.DANIANTO
15.AHMAD RASID
16.CHANDRA WAHYUDI
17.HAIRANOR
18.JAJULI RAHMAN
19.ASMAIL
20.MAKSUM
21.RAHMAT
22.SAIPUL RAHMAN
23.YUNDANO
24.AHMAD FAUZAN
25.HADERANI
26.M ASIR
27.SARPANI
28.SARIDIN
29.CARNI YANTO
30.MUJAHIDIN
31.PAHRUDIN
32.AHMAD ALMUMIN
33.YOGI SUANDI
34.SUPIANOR
232 — 108

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena Force Majeur adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 15 September
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
93 — 50
  • Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (halaman 4),dijelaskan bahwa: Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure); Halaman 192 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRBahwa uang/ Dana yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Desa (UED) atasUsaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEDSPP) Amanah Desa Koto Baru KecamatanKuantan Singingi termasuk dalam lingkup keuangan Negara, karena sumber uang/Dana tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yangditetapkan tanggal 4 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan SingngiNomor: 108 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana ProgramPemberdayaan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
145 — 101
  • Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waad)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13)7 Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (BuktiT 14)7 Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15)7 Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17)7 Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012 (Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan oleh apapun(kecuali yang diperjanjikan seperti force
    majeure), maka BSM dapatmelakukan tindakan hukum perdata kepada KOPKAR PDAM sebagaibentuk penyelesaian permasalahan a quo, seperti misalnya mengajukangugatan atau melakukan eksekusi jaminan atas KOPKAR PDAM,sebagaimana disebutkan dalam Akadakad diatas.BSM tidak memiliki hubungan hukum dengan end user karena pemberiankredit ini menggunakan pola executing.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
266 — 103
  • Dan ahli sendirisebagai Pengendali Teknis ;Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi/imbalan/ manfaat yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majeure);Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
121 — 94
  • Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waadq)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13) Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 14) Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15) Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17) Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012(Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan olehapapun (kecuali yang diperjanjikan seperti force
    majeure), maka PTBSM dapat melakukan tindakan hukum perdata kepada KOPKARPDAM TIRTANADI MEDANsebagai bentuk penyelesaianpermasalahan a quo, seperti misalnya mengajukan gugatan ataumelakukan eksekusi jaminan atas KOPKAR PDAM TIRTANADIMEDAN, sebagaimana disebutkan dalam Akadakad diatas.Halaman 175 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDNPT BSM tidak memiliki hubungan hukum dengan end user karenapemberian kredit ini menggunakan pola executing.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
200 — 100
  • Oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat, kerugian negara yang ditimbulkan dari dampak bencanaalam berupa banjir dan longsor dikategorikan dalam keadaan kahar atauforce majeure, oleh karenanya kerugian negara yang ditimbulkan darikekurangan volume pengerjaan sumur irigasi tersebut Majelis Hakimberpendapat tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menanggapi NotaPembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim jugatelah mengambil alin
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
136 — 45
  • Penarik tidak perlu memberikanFotocopy KTP, namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akanmencocokkan identitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
    Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
175 — 53
  • Dengan mengacu pada penjelasan dimaksud, pihakpihak yangseharusnya melakukan pengujian adalah pihakpihak yang justerumerupakan pengambil keputusan atau kebijakan, bukan para pejabatteknis operasional yang sekadar melakukan chek list (pengujianteknis).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uangyang
    seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnyamenjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secaramelanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negaraterlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Kekurangan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Ngadino Bin Yusuf
55 — 18
  • misalnya kredit kepada pegawaiagunannya adalah gaji pegawai yang bersangkutan, di sini agunannya tidak berupafisik, tapi berupa cash flow;Bahwa kalau suatu memutuskan bahwa dalam pemberian kredit tidak diperlukanagunan, maka harus diatur secara tegas, misalnya untuk saat ini banyak bank yangmemberikan kredit yang tidak mensyaratkan adanya agunan sama sekali (kredittanpa agunan);Bahwa apabila suatu fasilitas kredit yang memiliki agunan yang berupa agunanfisik, namun karena sesuatu hal, misalnya karena force