Bahwa Para Pelawan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan awalnyasebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). atas fasilitas kredit tersebuttelah bebrapa kali diperpanjang dan diberikan tambahan (suplesi), sehingga fasilitaskredit yang dinikmati oleh Para Pelawan menjadi sebesar Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) jatuh tempo 15 Februari 2010 sesuai perjanjian kreditAkta Notaril Perjanjian Kredit No. 499 tanggal 21 April.

Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku = yaituHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.SusBPSK/2015/PN Kisbertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia.1.2 Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidak terdaftarkan secaraFIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

mengerti, mengetahuidan sepakat dengan perjanjian konsumen ini.Bagaimana mungkin penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak sepakatakan perjanjian pembiayaan konsumen dan hendak membatalkan secara sepihak inipadahal Penggugat sendiri telah menandantangani halaman per halamanperjanjian ini ketika membaca apa yang teruraikan di setiap halaman tersebut, apalagiperjanjian jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 59 tersebutditandatangani oleh Pengugat maupun Tergugat dalam sebuah Akta Notaril

Bagaimana mungkin penggugat mengatakan bahwa penggugattidak sepakat akan perjanjian pembiayaan konsumen dan hendak membatalkan secarasepihak ini padahal Penggugat sendiri telah menandantangani halaman per halamanperjanjian ini ketika membaca apa yang teruraikan di setiap halaman tersebut, apalagiperjanjian jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 59 tersebutditandatangani oleh Pengugat maupun Tergugat dalam sebuah Akta Notaril yang dibuatdan ditandatangani oleh Pejabat yang sah yaitu

., di Jakarta Selatan, dialinkanke Notaris wilayah Jakarta Timur, yaitu Notaris Arminawan SH yangberpraktek di Jakarta Timur.Setelah ditanda tangani Akte Notaril oleh Notariswilayah Jakarta Timur yaitu Notaris Arminawan SH dilanjutkan transaksikeuangan dari Pelawan/Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnyadilakukan penyerahan fisik tanah dan bangunan objek Jalan Pemuda 292Rawamangun Jakarta Timur dari Joseph Winato (Penggugat) kepada BennyWinarto (Pelawan/Tergugat I!)

yang terbitdengan no 40/2011 diregister tanggal 8 April 2011 karena pajak nya harusdibayar terlebin dahulu, pelaksanaan dilakukan dihadapan Notaris AnneDjoenardi , S.H., , M.B.A., dan para ahli waris ikutmenanda tangani suratAkta Hibah tersebut, termasuk objek Jalan Pemuda 292 RawamangunJakarta TimurAtas kehendak Notaris Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., diJakarta Selatan, dialinkan ke Notaris wilayah Jakarta Timur yaitu NotarisArminawan SH yang berpraktek di Jakarta Timur.Setelah ditanda tanganiAkte Notaril

Penyerahan 2 (dua) Sertifikat atas nama Tergugat dalam kepentinganakan di jual dengan syarat, apabila ada penawar yang berminatdan/atau harga penawaran yang cocok, di mana dimaksudkan TergugatIl apabila ada penawar dan harga yang cocok Tergugat II akanmempertimbangkan untuk dijual, serta sebagian uang tersebut akanmenjadi penyertaan modal dari Tergugat kepada Tergugat III.Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang mengenaiPerbuatan Hukum Tergugat melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual secara Notaril

Kristianingsih selaku (Ketua I) Pengurus KSP JATENGMANDIRI sebagaimana diuraikan Tergugat di atas (vide point 8).4) Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual Notaril, karena secara de facto dan de jure belum ada: (i)kepastian peralinan hak serta (ii) belum ada penyerahan uang serta (iii)kecocokan harga.Berdasarkan uraian pada bagian ini, maka tidak beralasan jika Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumatau perbuatan Wanprestasi sebagaiamana

Bahwa sebagaimana disposisi Direksi Bank BJB sesuai LembarPersetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut makaseharusnya uang muka dibayarkan apabila telahdilakukan pengikatan jual beli secara notaril sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun,namun dalam pelaksanaannya uang muka tersebut dibayarkanoleh Tim Pengadaan Tanah dan/atauBangunan tanpa mematuhi disposisi yang tertuang dalam LembarPersetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut, dan tidak pernahdilaporkan sebelumnya kepada

Dalam hal ini Direktur Utama Bank BJB (in casuPenggugat) baru memperoleh laporan atas pembayaran uangmuka tersebut pada saat Rapat Direksi tanggal 11 Februari 2013,hal ini dibuktikan dengan Notulen Rapat Direksi tertanggal 11Februari 2013;Adapun Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan beralasanbahwa syarat pengikatan jual beli secara notaril tidak dapatdilaksanakan sebelum antara lain keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh Persen) sesuai Pasal 43 ayat (2) UndangundangNomor 20 Tahun 2011 tentang

tidak beretikad baikmembayar/menyelesaikan kewajiban hutangnya yang telah macet pada tergugatI;Bahwa tergugat I menolak tegas posita penggugat angka 11 positanya dan angka2 petitumnya mengenai sita jaminan atas agunan kredit yang dijaminkan sebagai2021jaminan atas hutang penggugat kepada tergugat I dan terhadapnya telah dibebanihak tanggungan sehingga posita dan petitum penggugat dimaksud adalah jelasbertentangan dengan hokum acara yang berlaku karena mana terhadap barangbarang yang diikat secara notaril

Gugatan Tidak Jelas/ KaburBahwa tuntutan Penggugat adalah jelas mengenai Pembatalan Sertifikat,namun dalam gugatanya Penggugat berulang kali menjelaskan adanyapengikatan khususnya posita angka ke 8 yang pada pokoknya Penggugatmeminta Pengikatan pengakuan notaril tidak sah dan batal demi hukum,kemudian posita 11 yang berisi (Disalin....karena sertifikat tidak dikembalikanke Pengggat seperti semula sesuai pernanjian pihakpihak dan sekarangdikuasai tanpa hak oleh Tergugat yang cacat hukum Perjanjian

danPengembangan Layanan Nomor 1411/JPLPJ/M/2012 tanggal 1November 2012 perihal Kajian Kebutuhan Ruangan atas RencanaHalaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid.Sus/201938.39.40.41.42.43.Lokasi Kantor Bank Jabar & Banten di Jakarta beserta 1 (satu)bundel Rencana Kebutuhan Gedung Kantor Bank BJB di Jakarta;1 (satu) lembar fotokopi Lembar Persetujan Direksi tentangPembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor BankBJB di TTower Jakarta tanggal 6 November 2012 untukmelakukan pengikatan jual beli secara notaril

Penggugat sebagai Nasabah/Debitur dari Tergugat kurang memahamidengan baik terhadap isi dari klausula yang tercantun didalamPerjanjian Kredit (Akad Kredit) baik secara Notaril maupun dibawahtangan;b.

dan/atau yangdikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam aktaotentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjangpembuatan aktaakta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadapejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang.Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perjanjian kredit besertaaddendumnya yang dibuat antara Penggugat selaku debitur dan Tergugatselaku kreditur secara notaril

melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, makaharuslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:harus ada perouatan;perouatan itu harus melawan hukum ada kerugian;ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;ada kesalahan (Schuld);Berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyata pembernian kredit oleh Tergugat kepadaPenggugat telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Tergugat danPenggugat, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat secara notaril

tanggal 23 Januari 2008;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatuinformasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadialat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.Syarat formil mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tidakberlaku untuk Surat atau dokumen yang menurut undangundang harus dibuatdalam bentuk tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaril

PancaMuara Jaya melakukan pengalinan hak atas tanah Girik C Nomor: 1259,Persil 59 dan Girik C Nomor: 1548, Persil 59 tersebut kepada Tergugat yang dilaksanakan melalui akta notaril, sebagai berikut :a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 42/1996 tanggal 05 Maret 1996 yangdibuat dihadapan Notaris Nanny Sri Wardani, S.H antara Tergugat selaku Pihak Pertama dengan PT. Paku Jaya Perkasa dan P.T.

No. 27/PDT/2017/PT.BTN16.17.Tergugat telah melaksanakan semua kewajiban hukum yang ada danmelekat pada dirinya sebagai pembeli, sebagai berikut : Dilakukan secara notaril dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor:42/1996 tanggal 05 Maret 1996 ; Tergugat telah telah membayar harga jual beli ; Tergugat telah melunasi seluruh kewajiban yang timbul (pajak dan biayalainnya) dari peralihan hak tersebut ;Oleh karenanya menurut hukum Tergugat haruslah dianggap sebagai PihakPembeli Yang Beritikad Baik (ter goede

melawan hukum, sehingga muncul perkarapidana atas nama Penggugat , dan Tergugat II telah menerbitkan pulaSertipikat Hak Pakai No. 52 tanggal 30 Mei 2013 Kelurahan Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau atas nama Tergugat diatastanah Marlinis Syafar.Bahwa dengan dipidananya Penggugat atas jual beli yang dilakukandengan Tergugat I, dimana yang menjadi dasar Penggugat dipidanakarena tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Murtadi yang dijual kepadaTergugat bermasalah dan melanggar Akta Notaril

Artinya memang sebelumnya takpernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalampemeriksaan di Pengadilan.Bukti PK1 : Akta pernyataan Notaril yang dibuat di hadapanNotaris EDHI SUSANTO, S.H., M.H., tertanggal1 September 2012 ;Penjabarannya : Akta ini berisi pernyataan korban (Pelapor) yangtelah memaafkan Terdakwa (Pemohon PK) danhubungan sosial diantara mereka pulin kembali.Korban dalam keadaan sehat fisik maupunpsikis serta berharap Terdakwa (Pemohon Pk)Hal. 18 dari 28 hal. Put.

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia.(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UndangUndang ini.(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 258 Rbg, grossegrossedari akteakte hypotik dan dari suratsurat hutang notaril yang berkepalakatakata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA, mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hukum;22.

W15.377765.AH.05.01 tanggal14 Agustus 2013;Bahwa dengan demikian, Akta Jaminan Fiducia Notaril yangdimaksud, membuktikan bahwa atas benda dalam hal ini satu unitkendaraan roda empat merk Toyota Innova G A/T Bensin, No.Pol B 8876 HF tahun pembuatan 2005, warna silver metalik, No.Rangka MHFXW42G352014456, No.

., M.Kn), yang belakangan baru diketahuibahwa aktaakta tersebut adalah akta notaril yang berisi tentang perjanjian jualbeli atas objek sengketa a quo;Bahwa kemudian sebidang tanah Hak Milik No. 1037/Desa Sambong Jayabeserta bangunan yang melekat di atasnya (sebagaimana diuraikan pada point1 ke2 di atas) telah dialinkan/dipindahtangankan oleh Tergugat (RudyWijaya) kepada Turut Tergugat (Yanti Suwantini);Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukangugatan perbuatan melawan

tanggung jawabnya kepada Penggugat, apabilanantinya Penggugat dimenangkan, maka tidaklah berlebihan bilaPenggugat memohon kepada Judex Facti yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk dapat membebankan pengenaan Uang Paksa(Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada ParaTergugat (secara kolektif/ Tanggung renteng) dalam setiap hariketerlambatannya melaksanakan isi putusan perkara a quo ;13.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentikatau berdasarkan akta notaril