Ditemukan 6233 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip teknik tehnik tenis tekhnik tekhnisi tehnis technik
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD R. KARTONO, SH.
2.CHRISTIAN, SH.
3.SUBARDI, SH.
Terdakwa:
1.TIUR MONA MARPAUNG,S.Kom
2.IRWAN MULYANA.,ST
109 — 0
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;

    76.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
79 — 45
  • Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis); Habibullah SP (devisi hukum); Maruli Sitorus( devisi logisti); Drs. Junaidi (devisi sosialisasi)Bahwa jabatan saksi dalam penyelenggaraan Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diKabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Kasubbag Umum berdasarkanSK Drs.
    Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis);a. Habibullah SP (devisi hukum);b. Maruli Sitorus( devisi logisti);Hal 239Putusan Pengadilan TIPIKORNo. 43 /Pid.Sus. TP K/2016/PN.Mdnc.Drs.
    Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis);a. Habibullah SP (devisi hukum);b. Maruli Sitorus( devisi logisti);c.Drs.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
GUSTAF WERSAY, ST.
44 — 44
  • Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  • 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
  • 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
  • 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2016 — MARTHEN PILIPUS PARINUSSA
123 — 145
  • Parama Andhika Raya sebagai pemenag lelang untukpekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira TahunAnggaran 2014 adalah karena telah lulus hasil evaluasi kualifikasi (Administrasi, teknis danharga) ;Bahwa keseluruhan spesifikasi tekhnis atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangditawarkan oleh saksi Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor O8/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — MUHAMAD IRBAR, SE Bin (Aim) DANOE SOEMADINATA
65 — 13
  • Pemeriksa BarangBahwa pada saat itu kami dipanggil oleh KP A sekitar 7 oranglangsungmemberikan instruksi untuk memeriksa barang karena pada saat ituwaktunya akan segera habis, kemudian saat itu kami meminta kontrakdengan jawaban KP A bahwa kontrak itu belum selesai dan kamihanyadiberikan daftar judul buku lalu kami Kumpul dengan Ketuamerencanakanpemeriksaan barang tersebut dan instruksi Ketua akan berangkatduluannamun setelah sampai ke gudang Ketua tidak ada kemudian kamiberembuk mengenai bagaimana tekhnis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-04-2022 — Putus : 02-09-2022 — Upload : 10-09-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 2 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh. Amin Abbas, S.H., M.H.
2.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
3.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO
2.ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN
189 — 50

  • 21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi tekhnis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.

    22. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.

    23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.

Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2015 — - NINA FITRIATI,S,T.
146 — 88
  • TPK/2015/PN.Mtr.Landscape Dan Pemasangan Lampu Anjungan NTB Taman MiniIndonesia Indah ;Bahwa Ke3 program proyek di Anjungan NTB di Taman Mini IndonesiaIndah tersebut sebelumnya berhubungan langsung dengan Dinas PU di BidangCipta Karya ;Bahwa saksi sebagai pengelola Tehnis Pekerjaan (PTP) dan bertugas sertabertanggungjawab dalam kegiatan yang ada di Anjungan NTB di TMII tersebutantara lain membantu) PPK dan KPA dengan memberikan Advis,masukan/saran, serta koreksi administrasi maupun tekhnis sejak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1340 — 2236
  • seller and fruiten ini kebakaran yangterjadi di lokasi itu akan mengasilkan emisi gas rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis
    Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen Pertanianpada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaanpenyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaanlahan di areal perkebunan dan sebagainya;Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untukmelihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa ohsarpras tidak baik, kKemudian yang kedua ahli kelokasi kemudianditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
179 — 36
  • TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
63 — 14
  • Pontren yang mengusulkan permohonanDana BOS untuk penyelenggaraan Wajar Dikdas keDepag Kab Sukabumi T.A 2008 saksi tidak mengetahuijumlahnya, karena usulan tersebut ditujukan kepada KasiPK Pontren yang datanya ada pada Kasi PK Pontren,saksi hanya mengetahui yang diusulkan oleh Seksi PKY uUoyud yuPontren ke Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat sebanyakTriwulan I periode Januari Maret 2008 sebanyak 76 Pondok Pesantren.Triwulan II periode AprilJuni 2008 sebanyak 76 Pondok Pesantren.Bahwa benar secara tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — BAGUS HUTOMO
64 — 37
  • Ciamis Tahun 2012 ;Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidakterlibat, saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMHtersebut, dalam diskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksimemang sering diskusi karena saksi pernah mengikuti diklat PLTMHdan saksi hanya melakukan bimbingan tekhnis setelah pembangunanselesai yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai kegiatan ;Bahwa struktur organisasi kegiatan perencanaan pengkajian potensisumber daya listrik PLTMH di sungai Cimandala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
181 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadi samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yang samauntuk pihak lain (Herawani dkk) ;8.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Desember 2013 — ZUNUS ROSYADI,S.Sos
104 — 15
  • Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugurpada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. WahanaMulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
228 — 100
  • apalagi kalau anggota direksi tidak pernah aktif dengandemikian daftar perseroan harus aktif ;Bahwa pengalihan saham yang disetujui oleh perseroan terbatas artinya RUPSdiberikan oleh pemegang saham sehingga pasal 59 sebagai aturan lexspesialis ;Bahwa pemegang saham telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeriuntuk menyelenggarakan RUPS kemudian pemegang' saham tersebutmenyelenggarakan RUPS berdasarkan penetapan tersebut kemudian parapemegang saham lain hadir didalam rapat tadi jadi secara tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 16 April 2015 — 1.Ir. IRWANSYAH Bin MANSYUR 2.Drs. DJAKFAR Bin M.YUSUF
105 — 22
  • bulan Desember 2011;e Bahwa setahu saksi yang menyiapkan dokumen untuk pembayaran yaituterdakwa II selaku PPK bersama saksi Zainuddin sebagai penerbit SPM;e Bahwa sebagai bendahara saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadapdokumen pembayaran yang diajukan pelaksana sebab bukan tugas saksi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidakkeberatan;26 Saksi Tanrizal, ST Bin Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai pengelola tekhnis
    Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2014/PN BnaMenimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar setelahTerdakwa I dilantik Terdakwa I melanjutkan realisasi DIPA tersebut denganmenunjuk perencanaan tekhnis yang sama dengan tahap praperencanaan yaitu CV.Putra Karya Konsultan dan kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor : 002/ 510APBN/2011 tanggal 07 April 2011 Pekerjaan Perencanaan TeknisPembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yangditandatangani oleh Terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40 /PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI.
74 — 9
  • tanidiantaranya kelompok tani Mandin Tangkaramin, Sukamaju (Desa Ulang), HaurKuning, Gunung Manutui, Meratus Hijau 1, Sukamaju (Desa Haratai), Meratus Hijaull, Suka Binaan, Suka Damai;Bahwa terdakwa menerangkan sebagai anggota Tim Teknis tidak pernah membuatrekomendasi atas calon petani dan calon lahan yang akan mendapatbantuan sosialberupa bibit kayu manis dan rekomendasi tersebut dibuat sendiri oleh saksi H.128HAIRIL MUCHLIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa selakuanggota Tim tekhnis
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
130 — 80
  • dengan Terdakwa dan saksi menerangkan tidakmempunyai hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungandarah maupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya diBAP Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKMKota Singkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Singkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember2012;Bahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — AMSAL JONATHAN IBRON BETTY
102 — 168
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
341 — 461
  • Kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp. 6.810.041.082, (enam milyar delapan ratus sepuluh jutaempat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — ALIT WIDHIADNYANA,AS
63 — 36
  • ALITWIRAJAYA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris MADEPURYATMA, SH Nomor : 38 tanggal 8 September 1989 dan Perubahan AktePendirian Perusahaan Nomor : 47 tanggal 25 Maret 2008 oleh Notaris KETUT SENJAYA, SH dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab secara tekhnis terhadap segala kegiatankegiatan yang dilaksanakanoleh PT.