bersamaTim, data yang diberikan oleh KSU Karya Nugraha telahmemenuhi peryaratan sesuai dengan pasal 8 PERMEN Nomor05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentangPengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukunganfasilitas subsidi perumahan melalui KPRS /KPRS MikroBersubsidi, sebagaimana data yang tercantum dalampermohonan berupa Foto copy simpanan anggota di KSU KaryaNugraha, sedangkan minimum pinjaman dan maksimumpinjaman dilihat dari keterangan penghasilan, sedangkan tenordilihat dari akad perjanjian pembiayan

bersamaTim, data yang diberikan oleh KSU Karya Nugraha telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 8 PERMEN Nomor 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9Februari 2007 tentang Pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukunganfasilitas subsidi perumahan melalui KPRS /KPRS Mikro Bersubsidi,sebagaimana data yang tercantum dalam permohonan berupa Foto copysimpanan anggota di KSU Karya Nugraha, sedangkan minimum pinjaman danmaksimum pinjaman dilihat dari keterangan penghasilan, sedangkan tenordilihat dari akad perjanjian pembiayan

Tanda Penduduk Nomor: 3275022705960016 atasnama JERRY MIAANGGORO PRABU sebagai nama diSTNK. 1 (Satu) lembar salinan Faktur kendaraan baru Nomor:33012015000186 yang dilegalisir q 2 (Satu) lembar salinan Permohonan pengajuan FakturATPM dan STNK Nomor : 33012015000183 yangdileglisir 1 (Satu) lembar salinan Persetujuan Pembiayan dariPT.BIl FINANCE CENTER dengan Nomor Langganan :50300001481 1 (Satu) lembar salinan kwitansi Nomor : 33012016006901 dengan nilai Rp.2.000.000, yang dilegalisir 1 (Satu) lembar

Camry 2500 CC V A/TTahun 2015 Warna Hitam terdiri dari : 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pesanan4 Kendaraan Nomor S001 3010 tanggal 15072015 unitmobil Toyota New Camry V A/T Tahun 2015 WarnaHitam atas nama pemesan RYAN SEFTRIADI . 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Faktur kendaraan baruNomor: 33012015000663 tanggal 12 .08.2015 1 (Satu) lembar foocopy legalisir Permohonanpengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor :33012015000664 tanggal 12.08.2015. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Persetujuana Pembiayan

Nomor : 42 Tanggal : 27 Juni 2008.Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Bahwa jenis usaha pada KSUS BMT Isra meliputi UsahaProduktif Mandiri (UPM), membiayai simpanan masyarakat,Usaha rumah makan dan detergen.Bahwa gaji saksi sebagai manajer pembiayaan setiapbulannya rp. 1.250.000, ditambah tunjangan insentif,telpon, dan uang makan.Bahwa uang gaji saksi semuanya saksi terima dari bagiankeuangan dengan cara ditransfer.Bahwa dana pembiayan yang saksi kelola untuk danapembiayaan pinjaman

Indo Mega Maritim (Penggugat 1) telahmengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mendapatkanfasilitas pembiayan sewa guna usaha kapal MT.

Adapun dalam pertemuan tersebut dibahas tentang adanya40rencana oleh Elva guna mengajukan pembiayan proyek untuk pengadaan dilingkungan OTDA Prop. Jateng dengan menggunakan CV. Enhat dan CV. SentraGalang dan CVCV yang lain. Dan akhirnya kami bekerja sama dengan Bu Evasampai dengan pengajuan pembiayaan untuk tahun 2011.Bahwa yang mengetahui operasional lapangan adalah terdakwa, karena permohonanpembiayaan semuanya melalui terdakwa.

Elva dalam pinjaman pembiayan tidak pernah macet.Track record tersebut saksi peroleh dari terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Narto(melalui telepon) hal tersebut karena mereka sebelumnya pernah menjadi analis dariBank Jateng Koodinator Semarang.Bahwa atas pengajuan pembiayaan pada tahun 2011, saksi pernah melakukankonfirmasi kepada Pak Ronto dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi JawaTengah di Dinas Cipta Karya Prop.

setelah itu proposal tersebut dicek mandatory awal yang meliputi berbadanhukum 2 (dua) tahun terakhir, SHU positif, dan legalitas pengurus danpengawas yang jelas, setelah lolos mandatory awal kemudian dilakukanjadwal kunjungan atau On The Spot ke lapangan oleh Divisi Bisnis LPDBKUMKM, setelah On The Spot dilakukan analisa oleh Divisi Bisnis, DivisiLegal dan Divisi Manajamen Resiko, dan apabila analisa tersebutdinyatakan layak, maka didaftarkan kepada Komite Pinjaman/Pembiayaan.Setelah Komite Pinjaman/Pembiayan

dan evaluasi yang mengetahuimengapa LPDBKUMKM tidak menarik pinjaman/pembiayaan untukkegiatan pembuatan bangunan mesin dan pengadaan mesin es curahdengan biaya sebesar Rp.207.000.000, (dua ratus tujuh juta rupiah),Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Amb.karena kegiatan tersebut oleh Pengurus KUD Kakerissa Abubu tidak dapatdilakukan dengan alasan tidak ada lahan, namun sampai dengan saat initidak ada usulan dari tim monev yang turun ke lapangan untuk melakukanpenarikan pinjaman/pembiayan

Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedurpemberian kredit atau pembiayan berdasarkan prinsip syariah.. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank JabarBanten Buku Illa. Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 05 Persyaratan UmumPermohonan KreditPersyaratan Umum Permohonan Kredit adalah sebagaiberikut :1. Legalitas Usaha, antara lain meliputi :3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)5.

Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkanprosedur pemberian kredit atau pembiayan berdasarkanprinsip syariah.. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank JabarBanten Buku Illa. Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 05 Persyaratan UmumPermohonan KreditPersyaratan Umum Permohonan Kredit adalah sebagaiberikut :1. Legalitas Usaha, antara lain meliputi :3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)5.

Bank DKI dengan PT GatariAir Service tertanggal 21 Mei 2010;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1772/NDI/GS Y/X/2010tanggal 29 Oktober 2010 perihal Laporan Perkembangan Pembiayan PT.Energy Spectrum (ES) dan Pengoperasian Pesawat ATR 42500 MSN601 PKHNS;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1923/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Laporan KonfirmasiPerlakuan PPn atas Pembiayaan IMBT PT.

Zahara jangka waktu 12 bulan ttd pincab dan AO;

Zahara tanggal 18 Juli 2008;

Risyka Dini Arza tanggal 27 april 2009;

situasi tanah sementara;

Hasmil;

cicilanpembiayaan yang hingga saat ini telah dibayar sampai dengaangsuran ke 26 (dua pulu enam), sehingga secara hukum Penggugatharus patuh terhadap isi perjanjian Ssampai dengan seluruh isiperjanjian tersebut terlaksana, hal ini dalam hukum kontrak dikenalsebagai Zaakwaarneming;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tidak patut dantidak layak jika Penggugat meminta pembatalan perjanjian yang telahdibuat, hal ini dikarenakan Penggugatlah pihak yang telah menikmatiuang hasil perjanjian pembiayan

Pidana Korupsi KegiatanPengelolaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada SMAN 47 JakartaSelatan Tahun Anggaran 2013 atas permintaan bantuan dari Kejaksaan NegeriJakarta Selatan;Bahwa dari hasil audit Tim menemukan adanya penyimpangan dalamPengelolaan Dana Biaya Operasional Pendidikan yaitu dalam halpertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Tahun 21 Tahun2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pembiayan

Kemudian dari dana tersebut, oleh Kepala Desadipergunakan untuk pembiayaan kegiatanfisik sebesarRp.87.500.000, dan sisanya sebesar Rp.37.500.000, dipergunakanuntuk pembiayan kegiatan non fisik. Kemudian pada tanggal 22Desember 2016, Kepala Desa bersama dengan Bendahara melakukanpencairan kedua Tahap (Pertama) sebesar Rp.72.000.000,, daridana tersebut oleh Kepala Desa seluruhnya dipergunakan untukkegiatan non fisik.

Kemudian dari dana tersebut, oleh KepalaDesa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sebesarRp.87.500.000, dan sisanya sebesar Rp.37.500.000, dipergunakanuntuk pembiayan kegiatan non fisik.

Kemudian dari dana tersebut, oleh KepalaDesa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sebesarRp.87.500.000, dan sisanya sebesar Rp.37.500.000, dipergunakanuntuk pembiayan kegiatan non fisik. Kemudian pada tanggal 22Desember 2016, Kepala Desa bersama dengan Bendaharamelakukan pencairan kedua Tahap (Pertama) sebesarRp.72.000.000,, dari dana tersebut oleh Kepala Desa seluruhnyadipergunakan untuk kegiatan non fisik.

Kemudian daridana tersebut, oleh Kepala Desa dipergunakan untuk pembiayaanRp.87.500.000,Rp.37.500.000, dipergunakan untuk pembiayan kegiatan non fisik.kegiatan fisik sebesar dan sisanya sebesarSehingga total dana desa yang telah dipergunakan oleh KepalaDesa sebesar Rp.322.000.000..Bahwa untuk kegiatan fisik yaitu pembangunan semenisasi jalan(jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago,Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan), setelah dilakukanaudit oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

TJK2)3)jaminan dan dokumen lain yang harus dibuat berdasarkanPerjanjian Pembiayan ini.

tertanggal 20 Juli 2015sejumlah Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah), tertanggal 23 Desember2015 sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), tertanggal 29 Desember2015 sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);bukti T.Il2, tentang statement dari Turut Tergugat I/PT.Bank MuamalatIndonesia Tbk, tanggal 16 Januari 2017, atas nama Nunik Harmini haltersebut pada pokoknya membuktikan tentang, transaksi pengeluaran danpemasukan tabungan atas nama Tergugat I/Nunik Harmini danmenunjukkan adanya transaksi Pembiayan

SMPN 2 Tulungagung belum ada penetapan dari Kepala SekolahSMPN 2 Tulungagung saksi EKO PURNOMO, MM.Bahwa Berdasarkan apa yang dialami dan diketahui sejak saksi menajabat sebagaianggota komite sampai dengan sekarang ini Bahwa tidak AD dan ART Komite SMPN2 Tulungaung.Bahwa Fungsi dan tugas Komite SMPN 2 Tulungagung adalah membantu KepalaSekolah dalam hal meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pendidikan.Hal 106 dari 221 Putusan Nomor:458/Pid.B/2016/PN.SbyBahwa Komite SMPN 2 Tulungagung tidak ada pembiayan

acara tersebut.Bahwa Benar tahun pelajaran 2017 / 2018 untuk Komite SMPN 2 Tulungagungbelum ada penetapan dari Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung saksi EKOPURNOMO, MM dan dirinya tidak mengetahui tentang AD dan ART Komite SMPN 2Tulungagung.Hal 113 dari 221 Putusan Nomor:458/Pid.B/2016/PN.Sbybahwa Fungsi dan tugas Komite SMPN 2 Tulungagung adalah sebagai penghubungantara orang tua / wali murid dengan pihak sekolah demi kelancaranpenyelenggaraan pendidikan.Bahwa Komite SMPN 2 Tulungagung tidak ada pembiayan

/LTPS-UBL/ASPAL/2014 Pekerjaan Core Drill pada Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jalan Ki.Hi Agus Anang sampai dengan Jalan Soekarno Hatta;

Hen Hen Gunawan dan termasuk yang bersangkutan juga;Bahwa untuk pemindahan dana dilakukan oleh pegawai teller, Back Office danOperation BSM KCP Bogor Jalan Baru dan kemudian dana tersebut diambilmelalui ATM ;Bahwa sepengetahuan saksi dari terdakwa ada pembayaran kurang lebih 1milyar ;Bahwa seusai dengan data yang ada pada kami, jaminan pembiayan atas namaRudi Gunawan dan Tjang Kian Min ada di Bank Syariah Mandiri sedengkaSHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunanpecahan

tanda tangan pengurusPrimkop Jaya Sakti Yonif 113/JS adalah asli ditandatangani sendiri oleh pengurus PrimkopJaya Sakti Yonif 113/JS, yaitu Ketua Kapten Inf Krisna Budi, Sekretaris Pratu Solehuddin, danBendahara Sertu Abdul Haris Simamora (Terdakwa), sedangkan pada permohonan tahapkedua sampai dengan tahap terakhir, tanda tangan Ketua Koperasi Kapten Inf Krisna Budiadalah dipalsukan dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan cara mencontoh tandatangan yang asli hingga sangat mirip.Bahwa dari pembiayan

Bahwa dari pembiayan yang didapat dari BSM KCP Bireuen seluruhnya sebesarRp.4.000.000.000,(empat milyar rupiah) dikurangi beaya administrasi dan lainlain selurunyasebesar Rp.160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya dijadikansebagai modal kerja Primkop Jaya Sakti Yonif 113/JS untuk disalurkan kembali kepadaanggota Primkop Jaya Sakti Yonif 113/JS tersebut, dalam kenyataannya oleh Terdakwadigunakan untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut :a.

sebagaimana telah disepakati dalamkesepakatan Addendum Perjanjian Pembiayaandimana hal tersebut jelas mengakibatkan tidakadanya sumber pendanaan lain dari pihakperusahaan affiliasi Penggugat yang bisadipergunakan untuk melakukan pembayarankewajiban utang Penggugat tersebut sehinggatidak ada lagi Sumber pendanaan untukmelakukan pembayaran atas kewajibanPenggugat terhadap Tergugat atau dengan katalain Tergugat sudah Wanprestasi kepadaHalaman 28 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKIPenggugat atas Akta Pembiayan

Setelah dibahas dan disetujui oleh Bupati melalui camat menjadibagian APBDesa dalam kelompok pembiayan pada sub kelompokpengeluaran pembiayaan;3.