Ditemukan 738 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melebih melkiur melacur molebu melur malebur melebau maleber melinur melebar melibur meleber melebuh
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Rgt
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
133 — 35
  • Guntung Hilir, Baru dibentuknya Kelompok Tani ada yangnamanya cp cl yang akan kita ajukan ke Bupati, Gabungan dari kelompokkelompok tani, akhirnya melebur menjadi Koperasi pada tahun 2015terwujud, dengan adanya buku anggotanya ;Bahwa ada dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Al Barokahditahun 2016, ada laporan Pengurus, ada pihak Koperasi, KUD, Kepaladesa, tp belum ada keuntungan yang dibagi untuk tahun 2015 ;Halaman 36 dari 65 halaman Perkara No : 23/Pdt G/2018/PN.Rgt.Bahwa kebun kelapa sawit
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco, Dkk
269 — 289
  • CRMIUkemudian melakukan proses merger dengan Tergugat II di tahun 1991, dimana CRMIU melebur ke dalam Tergugat Il sehingga semua hak dankewajiban CRMIU beralin kepada Tergugat II termasuk hubungan hukumantara CRMIU dan Penggugat selaku pemberi kerja dan karyawan.Dalil Penggugat pada angka 1 Gugatan dengan sendirinya bertentangandengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pengadilan PA TANGGAMUS Perdata Agama
Register : 04-06-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0475/Pdt.G/2021/PA.Tgm
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 37
  • Sedangkan hartakontribusi tersebut telah melebur dalam harta bersama milik Penggugat danTergugat sehingga tidak memungkinkan untuk dipisahkan;Menimbang, bahwa meskipun secara prinsip pembagian harta bersamatetap berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namunMajelis Hakim perlu mempertimbangkan asas kontribusi dan partisipasi agar dapatmendekati nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis akanmenetapkan secara hukum hak bagian masingmasing pihak berdasarkan padaproporsionalitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1247/B/PK/PJK/201524. bahwa disamping itu menurut teori melebur disebutkan prinsip yangdianut dalam sistem penegakan hukum, bilamana disamping terdapatsanksi pidana juga ada sanksi lainnya menurut hukum perdata atausanksi administrasi menurut hukum perpajakan dll, bedasarkan prinsipmelebur penegakan hukum dapat dilakukan bersamasama dan dapatjuga dilakukan berturutturut;25. bahwa berdasarkan asas kumulatif internal dan kumulatif eksternaldalam sistem penegakan hukum terdapat sanksi
    Putusan Nomor 1247/B/PK/PJK/20159.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pada asasinsinguler, teori melebur dan asas kumulatif internal dan kumulatifeksternal, tanpa mendasarkan kepada asas legalitas merupakanpertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satuketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapat bersamasama dengan penegakan saksi administratif atau jika terdapat sanksipidana juga ada sanksi lainnya maka penegakan hukum dapat dilakukanbersamasama.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
387 — 223
  • SelMenimbang, bahwa baik dalam dalil gugatan Penggugat ataupun faktadalam proses persidangan tidak terdapat dalil atau petunjuk bahwa telah terjadipernjanjian antara Penguggat dengan Tergugat untuk melebur harta bawaanmenjadi harta bersama antara Penggugat dan TergugatMenimbamg, bahwa dengan tidak adanya perjanjian bersama/perjanjianperkawinan yang berisi menggabungkan/melebur harta bawaan sebagai hartabersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian tuntutan Penggugatterkait persoalan ini ada
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-11-2014 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Yk
Tanggal 1 Juni 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
69 — 9
  • bahwa sebelum dan pada saat perkawinan, PenggugatRekonvensi telah memiliki harta bawaan berupa:8.1. 1 Sepeda motor Merk Honda, yang telah dijual dandigabungkan dengan harta kekayaan bersama;8.2. pemberian orang tua untuk membeli tanah di tahunan yangkemudian dijual untuk membeli rumah di Yogyakarta, yaituyang sumber dananya menjual tanah musiman selama 3(tiga) tahun yang diperhitungkan dengan harga sekarang;8.3. kayu jati dapur yang diambil dari rumah pemberian orangtua kepada Tergugat yang telah melebur
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-01-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 September 2016 — PT. TIMAH (Persero) Tbk. Dalam hal ini diwakili Sukrisno selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS – Para AdvoCates and Counsellors at Law berkantor di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 BSD City, Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
137 — 101
  • ., kalau memang terjadi penggabungan atauPT.Tambang Timah yang melebur ke dalam PT.Timah (Persero) Tbk. wajibhukumnya PT.Somit Trakonad diberitahu tentang hal tersebut, dan wajibhukumnya kemudian dilakukan perubahan/ adendum perjanjian kerja samayang baru antara PT.Timah (Persero) Tok. dengan PT.Somit Trakonad ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin B tersebut, Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena PT.Tambang Timah telah digabungkandengan PT.Timah (Persero) Tbk.,
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN
134 — 55
  • ., sebagai organ yangbersifat kolektif kolegeal atau satu paketpasangan calon atau melebur dalam satukepentingan ; Pasal 3 Peraturan KPU No. 9 tahun 2012, telah jelasmenegaskan bahawa Peserta Pemilu Untuk Kepala DaerahWakil Kepala Daerah adalah (a). Pasangan Calon yangdiusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan Partai Politik. (b)Pasangan Calon perseorangan yang didikung olehsejumlah orang : .
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 71/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA/KONSTRUKSI PENGADAAN RS CIMACAN TA 2020
2.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Kontruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020
366 — 155
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November2000 yang berisi : Segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangkauntuk menimbulkan pernanjian maupun diterbitkan dalam kaitannyadengan pelaksanaan isi bunyi pernanjian itu, ataupun menunjuk padasuatu ketentuan dalam penanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubunganhukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing)kedalam hukum perdata.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 44/Kas./Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco
166 — 71
  • CRMIUkemudian melakukan proses merger dengan Tergugat II di tahun 1991, dimana CRMIU melebur ke dalam Tergugat Il sehingga semua hak dankewajiban CRMIU beralin kepada Tergugat II termasuk hubungan hukumantara CRMIU dan Penggugat selaku pemberi kerja dan karyawan.Dalil Penggugat pada angka 1 Gugatan dengan sendirinya bertentangandengan fakta hukum yang sebenarnya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA & PT. INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
246 — 1112
  • karena lahirnya KTUN tapi karenaperbuatan melawan hukum oleh penguasa;Bahwa kaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah bila adasengketa bisa ada dua, ada sisi aspek kompetensi peradilan tata usahanegara (peratun) dan peradilan perdata, kalau kompetensi peradilan perdataitu dalam hal kontrak, karena kontraknya ini kontrak perdata, walaupunkontrak itu. sebetulnya tidak perdata murni masuk pada kontrakpemerintahan, tapi itu masuk dalam kualifikasi keperdataan, kalau kitakembali lagi pada teori melebur
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
782 — 280
  • berdasarkan UU PTUN dikuatkan olehYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 252 K/TUN/2000tertanggal 13 November 2000 yang dikutip oleh Tergugat II Intervensisebagai berikut:Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalamrangka untuk menimbulkan penanjian maupun diterbitkan dalam kaitannyadengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk padasuatu ketentuan dalam penanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubunganhukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur
    Tjeenk WilinkZwolle1983 dalam teori Melebur sebagaimana dikutif oleh Indroharto, S.H., dalambukunya yang berjudul Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan TataUsaha Negara, menyatakan sebagai berikut: (Keputusan Tata Usaha Negara)yang termasuk tindakan hukum menurut hukum perdata (rechtshandeling naarburgelijkrecht) antara lain adalah: keputusan tata usaha yang menyebabkandipenuhi atau tidaknya suatu syarat untuk dapat bekerjanya secara sah suatutindakan menurut hukum perdata;Menimbang, bahwa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 116/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
EUIS LISNAWATI
Tergugat:
1.1. Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng
2.2. POKJA PEMILIHAN Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan Kopeng
209 — 112
  • bukan merupakan obyekSengketa Tata Usaha Negara.Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindakan hukumperdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannyamelahirkan tindakantindakan dalam hubungan keperdataandimana semua rangkaian surat keputusan TERGUGAT yangdikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisahpisahkan yangberakhir kepada perjanjian (kontrak), maka terhadap hal tersebutdapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut melebur
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
487 — 302
  • dengan pertimbangan:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena JudexFactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telahmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartasudah tepat dan benar ketika mempertimbangkan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa terbit terkait dengantindakan hukum di bidang keperdataan, yaitu keabsahan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah Anggaran Dasar(AD) Perseroan, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa a quo melebur
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Batasan Sengketa TUN dan Sengketa Perdata
Kata Kunci : Batasan; Batasang Sengketa TUN dan Sengketa Perdata;
TATA USAHA NEGARA/G/SEMA 7 2012
2290 — 0
  • a)    KriteriaSengketa TUN dan PerdataUntuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketaPerdata (Kepemilikan) kriterianya :a)     Apabila ygmenjadi objek sengketa (objectum litis) tentang ... [Selengkapnya]
  • --[endif]-->PengertianTeori Melebur (Opplosing Theory)

    Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukumperdata adalah apabila secara faktual KTUN yang diselengketakan dan dimintadiuji keabsahannya ternyata:

    --[endif]-->KTUN yangberkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai KTUN yang melebur dalamperbuatan hukum perdatanya (i.c. perceraian) ijin cerai merupakan ketentuanhukum publik (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukanperceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan lex specialis dan dikecualikandari penerapan teori melebur.

Pengadilan PA TULANG BAWANG Perdata Agama
Register : 15-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 61
  • Kemudian kalaupun benaruang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) berasal dari uanghasil penjualan sawah di Rawajitu, namun uang tersebut telah melebur menjadiobjek harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, keadaan rumahtangga pada saat itu masih rukun dan harmonis, komunikasi masih berjalanbaik sehingga tentunya apa yang diberikan Penggugat tersebut atas dasarkerelaan, dan Penggugat juga sudah menikmati objek harta tersebut dalambeberapa tahun kehidupan rumah tangganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
115 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tumang Ajung; Diera Tahun 1970an oleh karena Peltimmembutuhkan pasokan arang untuk melebur bijihbijihtimah, maka diajukan untuk membuat Tumang. Tumangitu adalah tempat untuk membakar kayu menjadi arang,yang atasnya berbentuk seperti kerucut dan dibagiandalamnya = berlubang. Yang kebetulan= saat ituPemborongnya bernama Ajung, pengawas pembuatanTumang bernama Senat dan mandurnya bernama UnungKarsil. Maka semenjak itu dikenalilah istilan Tumang Ajungyang lokasinya berada didaerah LUMBONG.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-08-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat:
PT. Sigma Research Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
171 — 93
  • sanksi daftar hitam dengan prosesprakualifikasi yang telah selesai saat ada penetapan pemenang yangintinya dalam proses sanksi tentu sesuai dengan UU 30/2014 pengenaankeputusan tersebut Sepanjang alas fakta dan alas hukumnya terpenuhiasalkan relevan dan valid; Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan teori oplosing ataupeleburan hal ini menjadi suatu perkembangan di dalam Hukum PTUNyang pertama dalam pengadaan barang dan jasa merupakan suatu dimensiyang bentuknya kontrak dan akhirnya hal itu harus melebur
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 9/Pdt./2016/PT TJK
Tanggal 15 Maret 2016 — PT. Perkebunan Nusantara VII Melawan PT. BUMI MADU MANDIRI
128 — 68
  • Dasar hukum pendirian PTPN VII (Persero) / Penggugat adalahPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 yang melebur PTP X dan PTPXXXI menjadi satu perusahaan yaitu PTPN VII (Persero).Bahwa, PIPN VII (Persero) / Penggugat telah memperoleh statusbadan hukum sejak tanggal 8 Agustus 1996.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. AHADIYAT
Tergugat:
PPK.1.2 Dir Bina Marga Satker Jalan Nasional Wil 1 NTB
189 — 213
  • PTUN.Mtrsengketa melalui arbitrase menunjuk Badan Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKkI).Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 252 K/TUN/2000,menyebutkan segala keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya denganpelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk kepada suatuketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara keduabelah pihak, haruslah dianggap melebur