., sebagai penerima pembayaran BAMBANGKUNCORO uang sejumlah Rp. 7.400.000. tanggal 12 maret 2014 ;26.Surat Memorandum yang dibuat di tanjung tanggal 07 April 2014 Nomor21/F30002/S5 yang ditujukan kepada wadir SDM dan UMUM hal sampahmedis RSPT yang dibuat oleh BAMBANG KUNCORO ;27.Surat Nomor : 46/F30002/S42014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat olehFasum RS Pertamina tanjung a.n BAMBANG Kyang ditujukan kepadawadir SDM dan Umum tentang permintaan saran terkait sampah medisyang telah di disposisi oleh

Sertipikat Hak Milik Nomor 839/Cimone Jaya tanggal 24 Oktober1995, dengan Surat Ukur Nomor SU.TgI.12.1. 2005.No.4/2005,tanggal 12 Januari 2005, seluas 62 m* (Enam Puluh Dua MeterPersegi), Nomor NIB 28.05.07.11.00441 letak tanah Ruko Nomor21 tercatat atas nama Drs. Andy Hidajat Sutandi, MM.;Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Diperpanjang1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Cimone tanggal 24Oktober 1995 dengan Surat Ukur Nomor 6315, tanggal 23 Oktober1995, seluas 58 m?

., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Hal. 145. Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj.

penjara dan pidana denda yang dijatuhkan dalam amarputusan ini dinilai telah mempertimbangkan halhal memberatkan dan halhalmeringankan pada diri para terdakwa serta tujuaan pemidanaan sehinggadinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar pidanadenda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yangharus dijalani oleh para terdakwa yang lamanya ditetapbkan dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UndangUndang Nomor21

Tergugat tetap dengan argumentasi, Tergugat Ilmembuat akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 sah malahan ingin mencaplokdan menguasai asetaset Yayasan Darussalam di Tulehu KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah (Kampus A) dan Aset (Kampus B)dengan memakai Atribut (logo) Universitas Darussalam Ambon di JalanHalaman 5 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb PeWelhakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukanhal milik Pengurus tapi milik masyarakat Negeri Tulehu in casu Akta Nomor21

Bahwa apabila sejak awal benarbenar ada unsur pidana yang dilanggaroleh pihak BPR Kandangan terutama yang dilakukan oleh para pegawainya,maka logikanya pihak BI/OJK lah yang tentu terlebih dahulu mengetahui danmenindaklanjuti, bahkan sesuai dengan fungsinya OJK pun berwenangmelakukan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan yang dianggapmenyalahi peraturan perundangundangan (vide Pasal 6 huruf c UU Nomor21 Tahun 2011 tentang OJK), karena mengacu kepada pengawasanterhadap BPR Kandangan, yang dilakukan

Bahwa TERGUGAT menolak dalildalilPENGGUGaATseluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.63.Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suamiistri yang sah, yang tercatat pada Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 16Maret 1991 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor21/JP/1991.64.

., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MHLafat Akbar, SHPanitera Pengganti,Yulman, SH., MHHal. 149.

., M.T. sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat masa jabatan tahun 20142019. 1381 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Masa Keanggotaan 2014 2019, beserta lampirannya. 1391 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor21/PIMP/V.20152016 tanggal 23

legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Masa Keanggotaan 2014 2019, beserta lampirannya. 139.1 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor21/PIMP/V.20152016 tanggal 23 Mei 2016 tentang PerubahanSusunan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRRI Masa Keanggotaan Tahun

MUCHAMMADROMAHURMUZIY, S.T., M.T. sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat masa jabatan tahun 20142019. 1381 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentangPembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Masa Keanggotaan 2014 2019, beserta lampirannya. 1391 (Satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor21/PIMP

Jenderal Sudirman No. 1 C Palembang 30128 (sampingPolda Sumsel), Telp. 0711412214, 416546, berdasarkan Surat Kuasa Khususterdaftar pada Register Kepaniteraan PN Palembang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KnususPalembang tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg tanggal 23 April2015

Pasal 1 angka 15, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37,Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46,Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54,Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UndangUndang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008No. 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia

Bahwa terdapat kontradiktif antara posita gugatan Para Penggugatnomor 20 angka 3 dan 4 terhadap posita gugatan penggugat nomor21 yang membuat kabur dalil Para Penggugat tentang adanyabundel warisan berupa bidang tanah dari H. Abdurrahman WanggaNday bin H. M. Said yang terletak di RT 02/RW 01 KelurahanPotulando maupun yang terletak di RI 0O1/RW 01 KelurahanKelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

437.52/2017 tanggal 18Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;Hal. 5 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

TahunAnggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor245/KTR/VII13/1217 ; Nomor : 7529.2/437.52/2017 tanggal 18Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

2017 tanggal 18 Desember 2017;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 TahunHal. 652 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.35.36.Sf.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (Satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor21

Pandu Wibowo;BB 423 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kuitansi Nomor21/KW/LPC/XII/2009 dari PT Somit Karsa Trinergi untuk pembayaranTermin Ill (ketiga) atas pengadaan dan pemasangan 600 unit solar homesystem di Kalimantan Timur Rp655.547.142,00 tanggal 14 Januari 2009yang ditandatangani oleh Pandu Wibowo;BB 424 : 1 (satu) lembar faktur pajak standar PT Lima Putra ContrindoTermin Ill Nomor 010.00009.00000001 tanggal 14 Januari 2009 yangditandatangani oleh Direktur PT.

Somit Karsa Trinergi Nomor21/LPCINV/I/09 diterbitkan tanggal 14 Januari 2009 ditandatangani olehSdr. Pandu Wibowo;BB 426 : 6 (enam) lembar fotokopi sesuai aslinya surat perjanjian kerjaantara PT Somit karsa Trinergi dengan PT.

KantorBiro Administrasi Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq kegiatanbantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2013kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas), secara tanpa hak dan tanpa wewenang.Dengan melakukan pelanggaran peraturan (illegal circumvention), yaitu : PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011).

Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan pendapat kepada JaksaPenyidik pada kejaksaan Negeri Sarolangun yaitu yaitu berdasarkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Nomor21.a/ST/XVIILJMB/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 menjadi keterkaitan Ahlidengan kegiatan pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari tersebut. Bahwa Ahli bekerja di BKP RI sejak tahun 2001 sebagai auditor ahli. Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang teknik.

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor21/Pid.SusTPK/2017/PN.KPG atas nama Terdakwa Drs. SALMUN TABUN,M.Si. tersebut di atas;3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut :1.

Tri Karya Dharma, paketpekerjaan abrasi pantai desa Biluhu Tengah di. tempat, nomor21/AB/GTOAP/IX/2017, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Evaluasi Paketpekerjaan abrasi pantai desa Biluhu Tengah, yang ditandatangani oleh PT.Arenco Binatama, tanggal 03 Oktober 2017;Barang atau dokumen lain terkait perkara tersebut (tidak ada);Tanda Terima Surat dari Jamkrindo;Surat Keputusan Kepala Biro Pengendali pembangunan dan LayananPengadaan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Lingkup ProvinsiGorontalo, nomor:800

., Terdakwa LUKASMRAMRA,S.H. dan Terdakwa TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.bertentangan dengan :Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dari PP Nomor 24 Tahun 2004, yakni:v Pasal 1 yang mengatakan antara lain " Dalam Peraturan ini yangdimaksud dengan Uang Paket adalah, uang yang diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikutirapatrapat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:Pasal 132 ayat (1) :*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Pasal 132 Ayat (2):Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olehpejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yangtimbul dari penggunaan bukti dimaksud.e Bahwa dalam pengadaan barang/bahan untuk kegiatan swakelolapekerjaan Peningkatan Jalan LiabekeMudetelo