Pasal 12 Huruf e Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo.

Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal butir 21 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahorang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa IRFAN Bin JAMALUDDIN diajukanoleh Penuntut umum adalah sebagai subjek hukum yang di dakwa dalam surat

Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.

Lakilaki;: Indonesia;:Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo,Kecamatan Lembah Masurai, KabupatenMerangin, Provinsi Jambi;: Islam;: Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 94 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 TahunHal. 1 dari 6 hal.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur unsurnya sebagai berikut1.

hutan hutan lindung tanoa memperoleh ijin yang sah dariPejabat yang terkait yang dalam hal kayu hasil hutan, Sehingga dengan demikian unsurYang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf e telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhiunsur unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdidakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan perkara initidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa, serta untuk memberikan efek penjera terhadap terdakwa maupunperbuatan pihak lain yang berpotensi terhadap kerusakan hutan dan ekosistem, makaterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhirasa keadilan masyarakat maupun keadilan lingkungan hidup

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut haruslahdi kenai denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlumempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidanayang dijatuhnkan kepada Terdakwa;Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan merusak upaya konservasi;Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga

memperlancar jalannyasidang;Mengingat pasal 83 ayat (I) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Maka KerugianNegara berdasarkan Harga dari kayu jenis' sonokeling jika dijualperkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,(enambelas juta dua ratus ribu rupiah)woennnennnn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a UU No 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Subsidair : Bahwa terdakwa ENDRIYANTO Bin RAJIMAN, sebagaimana dalamdakwaan diatas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira

Maka KerugianNegara berdasarkan Harga dari kayu jenis' sonokeling jika dijualperkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,(enambelas juta dua ratus ribu rupiah)cocecececena= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan enna A TT AUKEDUA :Primair : Bahwa terdakwa ENDRIYANTO Bin RAJIMAN, pada hari Jumat tanggal 21Juni 2019 sekira Jam 06.30 Wib

Maka KerugianNegara berdasarkan Harga dari kayu jenis' sonokeling jika dijualperkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,(enambelas juta dua ratus ribu rupiah)cocecececena= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Gunung Sugih, 19 Agustus 2019JAKSA PENUNTUT UMUMR.DAMANIK, S.H.JAKSA MUDA NIP.198002032005011005 LIA HAYATI MEGASARIL, S.H.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Bahwa terdakwa HIDAYAT bin MEMED pada hari Minggu tanggal 02Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Nopember 2014 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2014,atau masih dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan milik PerumPerhutani Cianjur di Kampung Kawung Jajar, Desa Mekargalih, KecamatanHalaman 3 dari9 Putusan.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tertanggal 18 Pebruari 2015No. Reg.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapat dan alasannyasendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 4 Maret 2015, Nomor11/Pid.Sus/2015/PN.Cjr., yang dimintakan banding tersebut dapatdipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan kedua yang kamibacakan pada awal persidangan;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSIRSIMANJUNTAK Als JUNTAK dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) dan dipidana denda sebesar Rp.500.000.000, Cima ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulankurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (Satu) unit chain sawe

Perbuatan terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK sebagaimana diaturdan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUAwon nn n= Bahwa ia terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK untuk bertindaksendiri sendiri atau bersama sama dengan SUGIANTO Alias ANTO Bin AMIR( Dilakukan penuntuttan secara terpisah ), pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekirapukul 16.00 WIB atau

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP atau Kedua pasal pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf c UndangUndang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan HutanJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satudari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materipokok

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Barang Siapa;2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;Ad. 1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP serta ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASANHUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEHPEJABAT YANG BERWENANG;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK AliasJUNTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehPenuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkaptersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kesatu primair melanggar pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP subsidair melanggar pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP .

Atau kedua primair melanggar pasal 12 huruf 1 jo pasal 87 ayat (1) huruf bUURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP subsidair melanggar pasal 12 huruf 1 jo pasal 87 ayat (2) huruf b UURINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifsubsideritas , Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbuktiberdasarkan

Pasal 12huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Halaman 3 Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi); Menimbang, bahwa karena berhalangan hadir dan atas permintaan Penuntut Umum sertaTerdakwa menyatakan tidak keberatan, maka telah dibacakan pula dipersidangan keteranganSAKSI I: M.

Unsur : Orang perseorangan; n Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (21) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia; Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapatpengertian orang perseorangan termasuk

dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jugadisebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 83 UndangUndang

Pasal193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;n Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alatangkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksuddirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/

Undang undang Nomor 41 Tahun 1999Tentang kehutanan menjadi Undang undang Jo Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atas PerubahanUndang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam dakwaan kedua2.

Pasal 17 Ayat 2 Huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo.

Pasal 17 Ayat 2 Huruf a Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan hutanmerupakan suatu wilayah tertentu yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang mana di dalamnya terdapatsuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yangdidominasi pepohonan dalam komunitas alam yang lingkungannya tidak dapat dipisahkanantara yang satu dan yang lainnya, sehingga untuk dapat melakukan pemanfaatankawasan hutan seperti memanfaatkan jasa lingkungan

Pasal 12 huruf f Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:.

dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa HARIANTO Als GIANTO Bin MASRANI (Alm) terbukti secarasah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana tersebutdalam surat Dakwaan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO Als GIANTO Bin MASRANI(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangiselama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp.500.000.000, dima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up APV warna hitam

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 Orang Perseorangan:oeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan yaitu padadasaranya menunjuk pada siapa saja yang dianggap subjek hukum pelaku tindak pidana sertamampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukankepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut.11Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan terdakwatelah mengakui

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan ;Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah pada hariSenin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.30 Wita Simpang Empat Jl.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa HARIANTO Als GIANTO Bin MASRANI (Alm),terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah

TARMIJO Bin SUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memilikihasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yang dilakukan oleh orang perseorangan yangbertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor:18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalamSurat Dakwaan Subsidair.2.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di atas, untukmenentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, untuk menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan hukuman, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutani ;e Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam

melestarikan hutan ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaituUU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kepadaterdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf (c), dapatdijatuhi lebih dari satu jenis

, oleh karena merupakan hasil hutan milik Perhutani,maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Perhutani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, pasal 82 ayat (1) huruf c dan pasal 82 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasalpasal laindari peraturan perundangundangan yang bersangkutan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersbut, PerhutaniKPH saradan mengalami kerugian sebesar Rp. 847.000,( delapan ratus empat puluhtujuh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat(3) UURI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/201 5/PN.MijyMenimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwamenyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat DakwaanPenuntut

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;AtauKedua : melanggar Pasal 87 ayat (3) UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Penuntut Umum yang sesuaidengan fakta yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 87 ayat (3) UURI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsurunsurnyasebagai berikut :1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambilatau dipungut secara tidak sah;103Unsur Yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar hutan;Ad.1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terdakwa ada dengan sengaja Menerima, menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tersebut dibawahini;Menimbang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,dimana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana dendamaka terhadap terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana penjara dan pidana dendayang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganpengganti pidana denda;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendirian bahwatindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaantersebut bukanlah merupakan pembalasan

dengan ukuran 12 cm X 25 cmX 5m = 2,25 m3 (dua koma dua lima meter kubik), setelah kayukayu tersebut selesai dinaikkan ke atas truk dan hendakdi bawa ke Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan saksi ENDANG BIN SUKIRMAN, saksi HAMZAH BIN HERMA,saksi TOMI dan saksi JAMIL berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan polisi kehutanan yang sedang melakukanpatroli;Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;ATAU:KEDUA :Bahwa terdakwa KARIM BIN ANGKUA secara bersamasama dan bersekutu dengan saksi JAMIL BIN PAIJO dan saksiTOMI BIN BUDI yang keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, baik masingmasing sebagai yangmelakukan, yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari selasa tanggal 14 Oktober2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015,No.Reg.Perkara:95/RP9/Euh/12/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:Menyatakan terdakwa KARIM BIN ANGKUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang secara bersamasama sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan KEDUA;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIM BIN ANGKUA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 4(EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 500.000.000.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;KeduaBahwa ia Terdakwa Haryanto Alias Yanto Kurek Bin martadi bersamasama dengan Saksi Hamdani Alias Siam Bin H.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidakmemberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasaiatau memiliki, akan tetapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yangdisusun oleh W.J.S.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, surat dakwaan ;e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARBIN Alias IBIN Bin KAMSURdengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkanlamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya terdakwatetap ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dipidanadenda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan ;e Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki

P.55/MenhutII/2006 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumenkayu bulat (FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin untuk mengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan atau kayu adalah perusahaan atau industry yang terdaftar ataumemiliki izin yang sah dari Dinas Kehutanan Provinsi dan atau KementrianKehutanan sedangkan yang berhak

P.55/MenhutII/2006 tentang Penata Usahaan HasilHutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumen kayu bulat(FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta Undangundang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa benar kayu hutan dibagi menjadi dua jenis yaitu kayu hutan Negaradan kayu hutan masyarakan / rakyat sedangkan termasuk jenis kayu hutanNegara antara lain kayu ulin, meranti, keruing, kapur dan lainlain.

Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, Hakimharus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas,sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILI1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua pasal 82 (2)jo. pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan faktafakta hukum yang diperoleh selama persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh selama persidangan,dakwaan yang dianggap paling mendekati

adalah dakwaan kedua pasal 82 (2) jo. pasal 12 huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Berbek, KPH Nganjuk;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang perseorangan yangbertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan telah terbukti pada perbuatanterdakwa;Menimbang , bahwa dari halhal yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 82 (2) jo. pasal 12 hurufb UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu perbuatan yang dilakukanterdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1.

petugas perhutani langsung menangkap dan menemukan 1 (satu)batang kayu jai dengan ukuran 240 cm x 22 cm x 17 cm = 0,0890 M8 besertasebuah pecok, Dan dari hasil penangkapan maka petugas perhutan melakukanpengecekan tunggak dengan cara lacak balak dan diketahui ada tunggak kayujati yang baru ditebang, yang mana indentk dengan kayu jati yang dibawa olehterdakwa ;Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.SusLH/2016/PN Bjn.Terdakwa melanggar pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1(satu) batang kayu jati persegen ukuran 240 cm x 22 cm x 17 cm = 0,0890 M8 dan 1(satu) buah pecok, yang mana barangbarang buki tersebut telah disita secara sahmenurut hukum oleh karena itu barangbarang bukti tersebut dapat dipergunakanuntuk memperkuat pembuktian;Menimbang

atasperouatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsurOrang perseorangan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;Ad. 2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izn yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendakisesuatu lebin dahuu sudah harus mempunyai pengetahuan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UndangUndang RlNomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,kawasan huan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RlNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukurandiameter 10 (Sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satukoma lima puluh) meter di atas permukaan tanah

;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 12 Huruf b UndangUndang RlNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanoa memilikiHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.SusLH/2016/PN Bjn.ian adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutanyang diperoleh secara tidak sah, yaitu ian yang diperoleh dari pejabat yang tidakberwenang mengeluarkan izin pemarfaatan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad.1.

Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal butir 21 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahorang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa SYAHIRUDDIN alias SYAHIR aliasPAPA ANDRI diajukan oleh Penuntut umum adalah sebagai subjek hukum yang

Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa SYAHIRUDDIN alias SYAHIR alias PAPA ANDRI tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamsama dengan surat keterangan sahnya hasil nutan

luaskawasan 300.040 ha dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.687/kptsIV96 tanggal 25 Oktober 1996, luas kawasan Taman NasionalTanjung Puting bertambah menjadi 415.040 ha; Bahwa akibat dari penambangan yang dialakukan Terdakwa WIDIANTOAls TEWEL Bin JOHAN SUMANTRI Taman Nasional Tanjung Putingmengalami kerusakan yaitu areal menjadi terouka yang luasnya mencapai0,5 ha;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal89 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Atau KEDUA;Bahwa ia Terdakwa WIDIANTO alias TEWEL bin JOHAN SUMANTRI pada hariRabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2018 atau pada waktu lain di tahun 2018bertempat di dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Sungai KancilResort Sungai Kole Seksi Wilayah Pembuang Hulu pada titik koordinat S 0233' 71, "E 111 57' 89,0" Desa SP Polos Kecamatan Pangkalan Banteng BalaiHalaman

Menyatakan Terdakwa WIDIANTO alias TEWEL bin JOHAN SUMANTRIterbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatanpenambangan di dalam kavasan hutan tanpa izin Menten sesuai denganDakwaan penuntut unum melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

keringanan hukuman kepada MajelisHakim,Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan NegeriPangkalan bun telah menjatuhnkan putusan nomor 337/Pid.B/LH/2018/PN.Pbutanggal 2 januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:4.Menyatakan Terdakwa WIDIANTO alias TEWEL bin JOHAN SUMANTRIterbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatanpenambangan di dalam kavasan hutan tanpa izin Menten sesuai denganDakwaan penuntut unum melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin robin warna hitam; 1 (satu) buah cangkul; Pipa spiral warna biru 2,5 inch; Pipa paralon putih 3 inch; 1 (satu) buah skop;satu

JINGGA BinUDIN MEHED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi secara bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan, sebagaimana dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf eUUNo.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZINGGA PRAMANA SAPUTRA als.JINGGA Bin UDIN MEHED dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahundikurangi

tempatpenampungan terdaftar kayu olahan (TPTKO), dan Surat Angkutan Lelang(SAL) apabila kayu tersebut berasal dari lelang kayu sitaan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf eUU RI No.18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganutsistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalampenjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus,karenanya Majelis akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diriterdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No.18 tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ZINGGA PRAMANA SAPUTRA als.