Hal 5 dari 171.3. Saksi Purwoko bin Suradi, dibawah sumpah menerangkan pada1.4. pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam15.15 WIB, saksi membonceng terdakwa naik sepeda motorSuzuki Satria milik saksi, melintas dari arah timur (rumah) menujuke barat (Onggorawe) dengan kecepatan 70 km/jam, tepatnya diJI. Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab.

BOX MAINHOLE berdasarkan Penyampaian Surat Rekomendasi DinasPekerjaan Umum Kota Makassar tanggal 10 September 2008 No.671/171.3/DR/IX/2008 yang menerbitkan yang isinya antara lain : Perubahankonstruksi Box Manhole akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pekerjaandan penegasan bahwa perubahan metode pelaksanaan penggalian ke BoringHorizontal di setiap persimpangan jalan tidak menyebabkan kualitas jalanmenurun dan dapat meminimalkan kemacetan lalu lintas;Bahwa dengan adanya permintaan dari 2 (dua)

SULBAGSEL DANPAPUA/2008 yang menyatakan/menegaskan bahwa pekerjaan boring di setiappersimpangan jalan ditiadakan dan dilaksanakan kembali ke Kontrak Indukawal;Bahwa oleh karena pemaksaan agar pekerjaan boring di setiap persimpanganjalan ditiadakan oleh TERGUGAT tersebut bertentangan dengan suratrekomendasi dari intansi terkait yaitu Dinas Prasarana Wilayah PemerintahPropinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008 No. 620/1834/DPW danDinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tanggal 10 September 2008 No.671/171.3

/IX/2008 sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGATkemudian menghentikan pekerjaan pada saat Progress pekerjaan fisik dilapangan pada saat itu telah mencapai 37,057 %, karena apabila PENGGUGATmengikuti kehendak TERGUGAT untuk tetap melanjutkan pekerjaan tanpamengindahkan/mengikuti surat rekomendasi dari intansi terkait yaitu DinasPrasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus2008 No. 620/1834/DPW dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tanggal10 September 200 No. 671/171.3

Bahwa Tindakan Para Tergugat Tersebut yang tidak sesuai Prosedurkemudian Oleh Gubernur Papua Barat menerbitkanSurat KeputusanGubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus2017 tentang peresmian pemberhentian pimpinan dewan perwakilanrakyat daerah kabupaten kaimana atas nama saudara drs.adjid hikadir.Bahwa selanjutnya Surat Tersebut Oleh penggugat mengujinya diPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan PTUN jayapuramegeluarkan putusan Nomor26/G/2017/PTUN JPR yang amarnyaadalah mengabulkan

karena pertemuan tanggal 10 Desember 2018 tersebut sangat merugikanPenggugat sebagai anggota Dewan Legislatif yang masih aktif (masa jabatan tahun20142019) dan calon lagislatif dari Partai GOLKAR periode 20192024 dengan daerahpemilinan kupang II maka Penggugat telah berupaya secara Santun dan beradabmemperuangkan ketidakadilan yang dialami Penggugat sehingga kemudian lahirlah :1) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang TerhormatKetua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3

sangatmerugikan Penggugat sebagai anggota Dewan Legislatif yang masih aktif(masa jabatan tahun 20142019 ) dan calon lagislatif dari Partai GOLKARHalaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPGperiode 20192024 dengan daerah pemilihan kupang II maka Penggugattelah berupaya secara Santun dan beradab memperjuangkanketidakadilan yang dialami Penggugat sehingga kemudian lahirlah :1) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada YangTerhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor :171.3

Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdimenyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melaluiSurat Nomor 171.3/3430, bertanggal 15 September 2015Perinal Usul Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Raup, S.Agdari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ;Tergugat menyampaikan kepada Pasangan Calon atas namaIr.

026.964871/X/2015tanggal 9 Oktober 2015; Tergugat menyampaikan kepada Pimpinan DPRD KabupatenKonawe Utara tentang batas waktu penyampaian KeputusanPemberhentian dari Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Konawe Utara oleh Pejabat yangberwenang melalui Surat Nomor 127/KPUKab/026.964871/X/2015 bertanggal 13 Oktober 2015 ;Surat Bupati Konawe Utara sebagaimana tersebut huruf jditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ca.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui SuratNomor 171.3

Serdang Bedagai Nomor 170/171.3/ 06/2013 tertanggal 3 Januari2013 dan gugatan dalam perkara ini terdaftar tanggal 18 Januari 2013, dengandemikian gugatan Penggugat a quo memenuhi syarat waktu sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;C.

Pengabaian bukti T.4 dalampertimbangan hukum tersebut di atas adalah merupakan kekurangan atautidak lengkapnya pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan suratbukti P.2 dan surat bukti 171.3, sehingga karena tidak lengkapnyapertimbangan hukum maka putusan tersebut salah dalam menerapkanhukum ;Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 498 K/Pdt/20107.

inklusifmerupakan organ DPRD yang menerbitkan Obyek Gugatan a quo; QO) Selaku anggota DPRD aktif, menurut akal sehat dipastikan Penggugatsangat mengetahui perihal penerbitan Obyek Gugatan tersebut secarakonprehensif; 2920222 22 nee n nnn nn nnn n nee ne eeQO) Berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD KabupatenBekasi periode 20142019 adalah tanggal 5 September 2019 berdasarkanHalaman 38 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.BDGSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3

September 2019 Tentang Penetapan CalonPimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan 20192024 (fotocopy dari fotocopy) ;Dokumen tertulis Pemberitaan Media Online terkaitPelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Periode20192024 (fotocopy dari fotocopy) ;Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bekasi Nomor : 22/Kep/172.2DPRD/2019tertanggal 10 Oktober 2019 Tentang Pembentukan BadanMusyawarah DPRD Kabupaten Bekasi (fotocopy darifotOCODpy) ;SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR : 171.3

Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan selanjutnya karena tidak melihat bukti TT.6dan TT.7 serta keterangan saksi Ester Romera menunjukan bahwapermasalahan tuduhan perzinahan atau perkawinan antara Turut Tergugatdengan Ester Romera terjadi pada tahun 1987 dan bukan tahun 1984,dimana Yohanis Yotlely sudah meninggal sehingga tuduhan yang tidakbenar kepada Turut Tergugat dalam bukti 171.3

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata No.74/Pdt.G/1990/PN.PL tanggal 10 Nopember 1990 ini adalah Nebis In Idem dengan perkaraperdata No.9/Pdt.G/1990/PN.PL tanggal 25 Januari 1990 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diminta banding lagi padaHakim atasan ; 171.3.

Lalu kemudian melalui SKGubernur Jawa Barat Nomor: 171.3/Kep.1593Pem.Um/2014 tentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Ciamis hasil Penataan. (bukti P8.1 dan P8.2)4.

danPenetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Provinsi SulawesiTanggara Periode 2014 2019 (Bukti P6);13.Fotokopi No. 270/51//KPU.KAB008.435579/V/2014 tentang PenetapanPerolehan Suara Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRDKabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Periode 2014 2019 (Bukti P7);14.Fotokopi No. 171 / Kep.929.Pem.Um /2014 tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenCiamis masa jabatan 2014 2019 (Bukti P8.1);15.SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.3

Bukti T2 : Asli, Surat Walikota Kendari Nomor : 171.3/625 tanggal 22 Agustus2017 perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKota Kendari an. STEVE OUSTEN LEONARDO RERE;Perkara No. 29/G/2017/PTUNKdi Halaman 18 dari 37 halaman3. Bukti T34. Bukti T45. BuktiT5 :6. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.

AKHMEDREZA FACHLEVI sebagai DCT; Bahwa dari usulan Partai Nasdem, sudah ada Surat Keputusan Gubernurtentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda; Bahwa terhadap Bukti Surat T.T.II35 (Salinan Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3/60/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda) Saksi membenarkannya; Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan Para Penggugat; Bahwa Partai Nasdem kalau ada Konstituen, dari yang bersangkutan

SAIFUL diganti oleh FAHRIZAL sesuai Suara terbanyak ke2pada Pilkada tahun 2014 lalu; Bahwa Pak FAHRIZAL belum dilantik; Bahwa atas Bukti Surat T.T.II30 (Permohonan dan PAW Anggota Dewan) danT.T.34 (Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/BPPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Samarinda), Saksi membenarkannya; Bahwa Surat Pemberhentian dibuat karena yang bersangkuta sudah terdaftardi DCT KPU dari Partai Lain; Bahwa HERI RIPANI salah satu

Mega Haltim Mineral berdasarkan Keputusan Gubernur MalukuUtara Nomor. 171.3/KPTS/MU/2008 tentang Pembatalan KeputusanGubernur Maluku Utara Nomor. 130.3/KPTS/MU/2007 tentang pemberiankuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel masingmasing tertanggal 24Desember 2008 adalah sah menurut hukum, karena setelah diteliti secaraseksama obyek gugatan in casu sudah dibatalkan/dicabut oleh GubernurMaluku Utara terhadap ke3 kuasa pertambangan milik PT. Wana KencanaHal. 26 dari 43 hal. Put.

BuktiT.3T.4T.5T.6T.7Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kupang Nomor : 171.3/03/DPRD/2014tanggal 18 Februari 2014 Perihal Usulan PembatalanPAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 20092014 dari Partai Damai Sejahtera yang ditujukan kepadaGubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Kupang (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumDirektur Tata Usaha Nega 4. bukti ...HAM RI.

Luwu Timur Nomor : 171.3 / 09 / DPRD-LT / I / 2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kab. Luwu Timur perihal permintaan nama calon pergantuan antar waktu.77. Foto copy surat ketua KPUD Kab. Luwu Timur nomor : 14 / KPU-Kab / 025433469 / II / 2013 tanggal 08 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Timur perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kab. Luwu Timur dari PKS hasil pemilihan umum tahun 2009.78. Foto copy surat ketua DPRD Kab.

Luwu Timur Nomor : 171.3 / 36 / DPRD-LT / II / 2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditujukan Kepada Bupati Luwu Timur perihal Usul Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kab. Luwu Timur dari PKS.79. Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor : 100 / 037 / Pem / 2013 tanggal 25 Februari 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel perihal usul peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kab. Luwu Timur dari PKS.80.

Luwu Timur Nomor : 171.3 / 216 / DPRD.LT / VI / 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi selatan Perihal belum dilantiknya Pergantian antar waktu anggota DPRD Kab. Luwu Timur sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 an ABD SALAM NUR LC.84. Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor : 927/IV/Tahun 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya.85. Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 171.3 / 5106 / B.

~Bupati Jepara melalui Ketua DPRD KabupateJepara, Nomor: 49/DPCBARNAS/JPR/VIII/2011,tanggal 23 Agustus 2011, perihal: Klarifikas/~koordinasi dan komunikasi (fotokopi sesuai dengaaslinya); Bukti T Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaeraDDKabupaten Jepara kepada Gubernur Jawa Tengamelalui Bupati Jepara, Nomor: 171.3/1197, tangg25 Agustus 2011, perihal: Klarifikasi DPC PartdiBarnas Kab.

ZAENAL ARIEFF, SH.Panitera Pengganti,dtoARISTO PRIMA, SH.Catatan.Bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penasihat HukumTerdakwa mengajukan kasasi tanggal 8 Oktober 2012 dan Penuntut Umummengajukan kasasi tanggal 18 Oktober 2012.Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinyadiberikan untuk dan atas permohonan Ketua DPRDKabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan SuratPermohonannya tanggal 2 Nopember 2012 No. 170/171.3/404/2012PANITERA / SEKRETARISPENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAMILHAM PURBA,

Surat Nomor : 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tk.II Kota Balikpapan ;Foto copy sesuai foto copy Surat Asisten Pemerintahan Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3/9356/Pem.Um.A/2013 tanggal 25Oktober 2013 Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kota Balikpapandari Partai Patriot yang ditujukan kepada (1). Walikota Balikpapan, (2).

Tanda tangan saksi yang adapada bukti 11.1, 171.3, dan 11.5 tersebut, bukan saksi yangmenandatanganinya itu palsu.Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hamidah. Saksijuga tidak tahu kalau Jaksan masih ada hubungan keluarga denganHamidah. Saksi tahunya namanya Jaksan saja, Jaksan orang HandilBakti.Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Jaksan, tanah tersebut milikSiapa. Jaksan mengatakan kalau tanah tersebut miliknya sendiri.