Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja), Harus ada Akta Pendirian perusahaan, Membayarpremi asuransi sesuai dengan prodruk Polis yang disepakati oleh calonpemegang Polis, Adanya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belahpihak ; Bahwa Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepada pemegangPolis auransi adalah sebagai berikut : Mengajukan permohonan klaim secara tertulis dari pemegang

Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa/kematian,Asuransi Program Kesejahteraan Karyawan ; Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja), Harus ada Akta Pendirian perusahaan, Membayarpremi asuransi sesuai dengan prodrak Polis yang disepakati oleh calonpemegang Polis, Adanya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belahpihak ;Bahwa Prosedur pembayaran klaim asuransi Kumpulan kepada pemegangPolis auransi

Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak ;Bahwa Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepada pemegangPolis auransi adalah sebagai berikut :Hal.111 Putusan pidana No.123/Pid/B/2010/PN.Jkt.Pst a.

Pemimpin cabang (PC) : Benar toko Mekatama pernah bergeser ke Gol II dan menunggak, ini terjadidisebabkan sematamata bukan ketidak mampuan debitur akan tetapikarena Musibah Kebakaran yang dialami pada bulan oktober 2005 yangberdampak terhadap kondisi usaha Debitur, sedangkan hasil claim( Auransi) dari PT.

Jim Klaim Klaim yangKaryawan belum dibayarTHT 55 = (sblm 99 11.822.309.353 11.822.309.353Switching)THT 56 (setelah 46 5.104.765.994 5.104.765.994Switching)THT APS (atas 7 541.345.262 541.345.262Permintaan Sendiri)THT Meninggal 4 553.870.133 435.680.040156 18.022.290.742 17.904.100.649 Bahwa Program Kerja Fundamental (PKF) 20112013 yang merupakanrencana program penyehatan perusahaan dengan tujuan untukmemperbaiki likuiditas dan solvabiltas perusahaan dengan melakukanoptimalisasi pengelolaan bisnis auransi

Jim Klaim Klaim yangKaryaw belum dibayaranTHT 55 (sbIm Switching) 99 11.822.309.353 11.822.309.353THT 56 (setelah 46 5.104.765.994 5.104.765.994Switching)THT APS (atas 7 541.345.262 541.345.262Permintaan Sendiri)THT Meninggal 4 553.870.133 435.680.040156 18.022.290.742 17.904.100.649 Bahwa Program Kerja Fundamental (PKF) 20112013 yang merupakanrencana program penyehatan perusahaan dengan tujuan untukmemperbaiki likuiditas dan solvabiltas perusahaan dengan melakukanoptimalisasi pengelolaan bisnis auransi

Daerah tahun Anggaran 2002 yangselanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan DaerahAnggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati MalukuTenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secaraterperinci apa yang dimaksud dengan dana auransi

Daerah tahun Anggaran 2002 yangselanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan DaerahAnggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati MalukuTenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidakdijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan dana auransi

Daerah tahun Anggaran 2002 yangselanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan DaerahAnggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati MalukuTenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secaraterperinci apa yang dimaksud dengan dana auransi

Daerah tahun Anggaran 2002 yangselanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan DaerahAnggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati MalukuTenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secaraterperinci apa yang dimaksud dengan dana auransi

Bukti Surat tersebuttelah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;Fotokopi Dokumen Polis Auransi Jiwa dari Munulife atas namatertanggung Darren Alfarezel Delvano tanggal 03 Maret 2014.Halaman 27 dari 72 halaman.

.: Klausula Risiko Sendiri 10 % dari Jumlahkerugian / klaim, Klausula Bank PT BankRakyat Indonesia (Persero) KantorCabang Kuala Tungkal.4Bahwa pada tanggal 4 September 2009 telah terjadi kebakaran yangmengakibatkan kerusakan pada obyek pertanggung rumah tinggal yang dijamindengan Polis Standar Asuransi Kebarakan Indonesia Nomor308.221.335.09.0754.5 Bahwa benar Penggugat telah mengajukan tuntutan klaim Auransi Kebakaranterhadap musibah kebakaran tersebut kepada Tergugat II melalui surat tertanggal14

SIT NUR AMIN alias NORA binti IMAM MUHADIBahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidikKepolisian Resort Kota Madiun dimana keterangan saksidi buat berita acara dan keterangan saksi tersebut adalahbenar;Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi KUSRIMUGIHAYATI dari Terdakwa SUDARMINI alias BU SISbintt SASTRO WIYONO yang mengenalkan kepadaterdakwa dalam rangka mencari nasabah asuransiManulife dan auransi Allianz;Bahwa terdakwa bekerja bersamasama dengan terdakwaSUDARMINI alias BU SIS binti SASTRO WIYONO dalammencari

Bahwa sebelumnya selama Penggugat mengajukan pinjaman hutangkepada pihak Tergugat1, pihak Penggugat tidak pernah mengetahuisecara langsung asuransi apa yang bekerjasama dengan pihakTergugat1 yang mana bagi Penggugat sebagai nasabah adalahmengajukan pinjaman dan persoalan auransi yang digunakan adalahwewenang dari pihak Tergugat1 , pihak Penggugat sebagai nasabahhanya patuh dan tunduk kepada aturan yang berlaku didalamperusahaan Tergugat1;8.

Terdakwa yang mengurus auransi kesehatan BPJSuntuk pemasangan pen di tulang rahang Korban Kopda M.Aiman Fikri.2. Terdakwa tidak pernah melakukan pemalakan danpenyekapan terhadap Korban Kopda M.

Pindo Deli Perawang tersebut dan ditambah dengan kondisi tisu rijeck yang cukupmemprihatinkan kapsitasnya maka dapat disimpulkan bahwa dengan dibentuknya instruksi terhadapterdakwa untuk supaya dapat mengamankan seluruh tiusetisue rijeck tersebut untuk dapat dimasukkankedalam klaim auransi melalui PT.

Dengan agen asuransi bernama lbu MELANI T (sudahresign) namun saksi tidak mengetahui siapa penggantinya.Bahwa benar saksi menerangkan adapun keterangan Polis asuransi yangsaksi miliki di auransi Manulife ;Bahwa benar saksi menerangkan sejak penandatangan polis hinggaterjadinya masalah ini, saksi hanya pernah melakukan pengisian alamatemail dari tidak ada menjadi JWIHARJA@gmail.com pada tanggal 16 Juni 2016, setelah itu saksi belum pernah melakukan perubahan/pengkiniandata/perubahan tanda tangan pemilik

Loss adjusting company atau dikenal dengan perusahaan penilaikerugian auransi merupakan salah satu perusahaan penunjangperusahaan asuransi yang pengawasannya langsung di bawahOtoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai perusahaan yang ditunjukoleh perusahaan asuransi, tugas utamanya melakukan penilaianterhadap kerugian atas klaim yang diajukan oleh Tertanggungkepada perusahaan asuransi;4.2.

keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;ke 6: MURKADI.Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bumi Putra danbertugas di Pekalongan sejak bulan Pebruari 2004menggantikan sdr.Wajimin yang meninggal dunia ;Bahwa saksi mengetahu adanya perjanjian asurani Bumiputra dengan Pemkab Pekalongan dari arsip yang ada dikantor saksi ;Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) poliS asuransi yang212Saksidihasilkan dari perjanjian tersebut yaitu polis nomor27997 dan polis nomor 36930 ;Bahwa saksi yang melakukan pembayaran auransi

dibayarkan pada asuransi sebesarRp.432.000.000, dengan nilai tunai Rp.423.374.000,selisih nilai ini merupakan laba dari perusahaanasuransi ; Bahwa perhitungan kerugian Negara didasarkan pada tidakadanya dasar hukum dan nilai premi yang dibayarkan,persoalan sudah dikembalikan itu persoalan lain karenabila tidak ada masalah tentu akan dibagikan kepadaseluruh anggota dewan ; Bahwa BPKP saat itu) tidak memeriksa asuransi Jiwa bagianggota DPRD yang nilainya masing masing sebesarRp.27.000.000, ; Bahwa untuk auransi

MIDFAI YABANImenyatakan siap melanjutkan kebijakan Auransi SIHARTAbagi anggota DPRD Kota Banjarmasin ;Bahwa tidak ada alokasi dalam dana pos anggaran DPRDmaupun dalam RAPBD untuk membayar premi asuransi danpembayaran premi juga tidak dibebankan pada gaji saksitetapi dibayarkan dari Pos Anggaran Belanja TakTersangka ;Bahwa Pos Anggaran Belanja Tak Tersangka tersebutperuntukannya untuk penanganan bencana alam, bencanasocial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yangsangat diperlukan untuk penyelenggaraan

suatu perjanjian dapatdibatalkan atau bahkan batal demi hukum.Bahwa selain itu sikap wanprestasi dari pihak dalam perjanjian merupakansalah satu dasar alasan untuk adanya pembatalan perjanjian (vide pasal 1267KUHPerdata), dan secara khusus persyaratan batal yang ditentukan dalamperjanjian itu sendiri.Bahwa dasar pokok suatu perjanjian asuransi adalah pasal 246 KUHD,dengan mengunakan prinsip etikad baik dan kejujuran, Perjanjian Asuransi itu dilaksanakan, bahkan menjadi sebab batalnya perjanjian auransi

Bambang Mulyono, setelah lengkap saksimenulis polisnya ;Bahwa premi dari asruansi yang dimohonkan untuk peserta pelatihan sebesar Rp5.000, perorang dan setelah premi dibayar oleh pelaksana pelatihan polisdiserahkan ;Bahwa peserta pelatihan ikut auransi sebelum mengikuti pelatihan untuk jenis asuransipengobatan sampai dengan meninggal dunia ditanggung maximal Rp5.000.000.

Auransi Asei Indonesia. Namun, saksi pernahdimintai tolong oleh Terdakwa John Sutaner untuk mengirimkandokumen dalam bentuk file Pdf kepada email atas nama Humaini danYelis;Bahwa dokumen yang di kirimlan tersebut adalah dokumen KontrakKerja;Hal. 83 dari 180 Hal. Putusan Nomor 41Pid.SusTPK/2020/PN. Jkt.