Ditemukan 8231 data
WENDRY FINISA,SH
Terdakwa:
Ir.ARSINAL RAJAB
111 — 53
A TERSEBUT:Telah membaca; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Kelas IA tanggal 1 November 2018Nomor : 32/Pen.Pid.SusTPK /2018/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa danmengadili perkara terdakwa ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/Pen.Pid.SusTPK /2018/PN.Pdg tanggal 2 November 2018tentang penetapan hari sidang ;TPK/2018/PN PdgHalaman 1 Putusan Nomor 32/Pid.Sus Berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1427 K/PID.SUS/2009Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.304/Pid/B/2008/PN.Pdg, tanggal 8 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEDDY ARIHAN,SH
156 — 98
Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara Pidana Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg atas namaTerdakwa Jaralis, S.T serta menghadirkan saksisaksi dan alat buktilainnya;3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut UmumNo. Reg. Perk.
118 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAGA, ST bin M.ESINAGA.Membebankan kepada para Terdakwa membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum para Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG
No. 300 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman216 sampai dengan 220 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg menyatakan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang:Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak PidanaKorupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
orang, unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah dipertimbangkan denganbenar oleh Pengadilan Tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Bandingdalam perkara ini ;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman221 sampai dengan 223 pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg
56 — 16
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 09 Juli 2015 Nomor :Halaman 1 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;32/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21September 2015 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17September 2015 No. 148/Pen.Pid/2015. PT. PDG sejak tanggal 21September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;6.
/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 23 Juni2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara terdakwa;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : No:30./Pen.Pid/TPK/2015/PN.PDG tanggal 25 Juni 2015 tentangPenetapan hari sidang;3.
121 — 234
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Padang telahmenjatuhkan putusannya Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 24 Mei 2018yang amarnya sebagai berikut :DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi Penggugat.DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi tergugat.DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.Menyatakan
170 — 44
Padang Barat PropinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2017 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN Pdgtanggal 17 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN.Pdg tanggal 29 Maret 2017tentang Penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta barang buktiyang diajukan
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
YOFINA LIZA Pgl. LIZA
80 — 13
Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam penetapan KetuaPengadilan Negeri Padang No.573/P.VII/Pen.Pid/2018/PN.PDG tanggal 30Juli 2018.Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.4.
EKA NOFRIANTI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (TAF) CABANG PADANG
274 — 96
FELLITA diberi tanda P.9 ;Fotocopy sesuai asli surat lembaran Kontrol Pasien atas nama Eka Nofriantitanggal 19 Maret 2020 diberi tanda P.10 ;Fotocopy sesuai asli surat Pemilihnan Cara Penyelesaian Sengketa tanggal17 Juni 2020 diberi tanda P.11.Fotocopy sesuai asli Surat Putusan dari BPSK diberi tanda P.12 ;Fotocopy sesual salinannya putusan Pengadilan NegeriNo.101/Pdt/Sus.BPSK/ 2020/PN.Pdg diberi tanda P.13 ;Fotocopy sesuai asli foto mobil diberi tanda P.14 ;Fotocopy sesuai asli berita acara penyerahan
49 — 12
Tanggal 30 Maret 2015;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 148/Pen.Pid/2015/PNPdg. tanggal 19 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor: 148/Pid.B/2015/PN.Pdg.
210 — 246
Putusan PengadilanNegeri Pandeglang No. 46/Pid/B/1995/PN.Pdg tanggal 30 Juli 1996 dantelah telah pula di uji keautentikannya dimana Akta No. 98 tersebut telahdinyatakan Sah menurut hukum. (Bukti P2) Dan begitu pula secarakeperdataan menurut hukum Formal telah pula diuji berdasarkan hukumformal Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 224/PDT/1994/PT. BDGtanggal 9 Agustus 1994 Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.19/Pdt.G/1993/PN.Pdg tanggal 10 Maret 1994, dinyatakan Klien kamilvone Felicia Intan D S alias Nji Ratu Epon Irma Felicia lvone IntanDuanapaken Nata Sastranagara adalah pemilik yang sah terhadappeninggalan Raden Harsa Nata Sastranagara dari objek yang lain. (BuktiP3).. Bahwa Alm.
189 — 67
memberitahukan kepada Terdakwabahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanyang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56Ayat (1) KUHAP wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, jika Terdakwa mampudipersilakan untuk mencari Penasihat Hukum sendiri dan bilamana tidak mampuPengadilan telah menunjuk seorang Penasihat Hukum bagi Terdakwa bernama :HASAN ALI RAHMAN, S.H. berdasarkan penetapan tertanggal; 26 Maret 2014dengan Nomor: 66/Pen.Pid/PH/2014/PN.Pdg
88 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5,000, (Limaribu Rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 21November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 30September 2016 sekedar mengenai redaksi dan lamanya pidana
48 — 9
2005 s/d 2009: SlBahwa Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahan baik oleh penyidik,Penuntut umummaupun oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tipikor Padang;Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Azwar Siri, SH.berdasarkan Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 03/PID.B/TPK/2013/PN.PDGtanggal 20 Juni 2013.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 17/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
tanggal 11 Juni 2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;e Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 17/PID.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal 11 Juni2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara aquo ;Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa Fitrizal Hidayani SE besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah melihat barang bukti yang diajukan
TEDDY ARIHAN
Terdakwa:
JUFRI ANDIKA pgl JUF
102 — 29
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor : 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 25 Mei 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 17/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Pdg tanggal 25Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.3.
104 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 797 K/Pdt.SusBPSK/201718.128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012 yangmembatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor62/BPSKPDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.
58 — 36
., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Parkit VI No. 13Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang,berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus2018 Nomor 6/BH.PEN/2018/PN.Pdg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca:1.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRNA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SURIATI, SH
72 — 0
M E N G A D I L I :
- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 08/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 19 Maret 2013 ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 08/Pid.B/TPK/
2013/PN.PDG, tanggal 19 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan mengenai redaksi amar uang pengganti tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
2.
TEDDY ARIHAN
Terdakwa:
IRSAL Pgl IR
80 — 22
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor: 16/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 25 Mei 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 31Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.3.
FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
Terdakwa:
NURSIDIN JAMILBIn J.K.H SAMPONO Pgl Nursidin
154 — 39
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor : 41/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg tanggal 07 Desember 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim 2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 41/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg tanggal 08Desember 2020 tentang Penatapan Hari Sidang ;3.