Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moruk moses model mondus madus modis modul morus
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
229 — 143
  • Royal Industries Indonesia juga tidakmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut untukmasa Januari sampai dengan Desember 2016 ;Bahwa modus tidak pidana perpajakan sehubungan dengan kewajibanPajak Pertambahan Nilai PT. Royal Industries Indonesia, NPWP02.418.901.1057.000 masa pajak Desember 2015 sampai dengan April2016 adalah PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG
Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
89 — 24
  • Modus operandi perbuatan memperkayadalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya denganmembeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lainatau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (vide: Lilik Mulyadi, S.H,Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan, yaitu mengenai laporan kemajuan pekerjaan yang dibuatoleh
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA
Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
101 — 22
  • Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang Undang tersebut, yangdikutip berbunyi sebagai berikut agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumitmaka tindak pidana yang diatur dalam undang undang imi dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian Formil dan Materil;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
655 — 475
  • Utr.Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH Mengakui modus yangdigunakan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH untuk melakukantindakan Fraud penggelapan dana nasabah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH memprospek calonnasabah yang dia kenal di bank sebelumnya tempat dia bekerja(Commonwealth Bank dan UOB).
    Formulir pembukaan rekening diisioleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, tanda tangan dipalsukan dannomor telepon diisi nomor telepon Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yangsudah disiapkan (nomor baru) dengan tujuan apabila dilakukan call back darioperasional cabang maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang akanmenjawabnya.Kemudian dalam melakukan proses pembukaan rekening calon nasabah,terdapat manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRIdengan modus sbb:Modus pertama Terdakwa MERISSA AMELYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — TENGKU NISFARUDDIN SYAH alias SIPAI
100 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Iskandar Krisna alias OK Kena dan saksi AndiKhaeruddin tersebut merupakan modus operandi terjadinya perbuatankorupsi karena telah memperoleh atau menerima sejumlah uang tanpa hakyang sah, masingmasing yaitu Terdakwa menerima Rp17.000.000,00(tujun belas juta rupiah), Iskandar Krisna alias OK Kena menerimaRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Andi Khaeruddin menerimaRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah merugikankeuangan negara, karena itu.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
45 — 15
  • Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipanpenjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2018 — Upload : 29-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2018 — - MUKMIN MARDJUN, A.Md
110 — 20
  • ;Bahwa ada juga modus lain untuk pencairan anggaran yang dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi MAGDALENA SAMU, SH. yaituaplikasi dari SAKPA atau SAIBA tersebut seharusnya cukup di satu laptopatau komputer yakni di laptop yang biasa digunakan oleh operator saja(saksIMAGDALENA SAMU, SH), namun ditemukan juga di laptopTerdakwa MUKMIN MARDJUN, A.Md.) selaku Bendahara Pengeluaransebagai aplikasi Off Line, dimana dalam laptop saksi MAGDALENA SAMU,SH. setelah dilakukan pencairan,saksi tidak mengetahui
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1257 — 2014
  • dari Kementerian untuk melakukanverifikasi terhadap indikasi terjadinya kebakaran, pertanyaannyakemudian bagi kami benarkan telah terjadi kebakaran di wilayah inisatu, kemudian yang kedua bila memang telah terjadi kebakaranseperti apa proses kebakaran itu terjadi karena ini menyangkut prosespenjalarannya, bahan bakarnya dan apa terbakar dan sebagainyakemudian yang berikutnya lagi adalah bila kondisi seperti itu terjadikebakaran apa sebetulnya yang menjadi back ground kebakaran iniapakah dengan modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - PARGONO RIYADI
225 — 132
  • Penentuan unsurunsur tindak pidana perpajakan, yaitu : subjek,perbuatan, modus operandi, pasalpasal yang dipersangkakan dankerugian negaranya;. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuatkan laporannya.e Bahwa dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaantersebut, yaitu:.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
90 — 53
  • Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, disebutkan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang inidirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perouatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum dalampengertian formil dan materiil;Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawanhukum
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
128 — 529
  • Eka YogiBahwa permasalahanpermasalahan kredit yang ada pada PT BPRTebas Lokarizki yaitu analisa kredit, survey lapangan, data hasil survey yangtidak kondisi sebenarnya, analisa kredit tidak dilakukan secara benar hanyauntuk melengkapi sehingga verifikasi perjanjian kredit dicairkan denganperjanjian kredit di atas kertas, dan aliran dananya tidak ada;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif, modus operandiyang ditemukan terkait proses pembentukan kredit (KPR) PT BPR TebasHalaman 130 dari 341
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
  • Bank Negara Indonesia CabangUtama Ambon.Pada tahun 2012 pada saat FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH menjabat selakuCotsumer service di KCP Waihaong melakukan kejahatan dengan modus yangmana sebelumnya terhadap nasabah dimaksud ditawarkan untuk mengikutiprogram suku bunga tinggi, cashback dan hadiah diluar ketentuan yang ditetapkanoleh pihak bank dimana nasabah para nasabah diminta untuk membuka rekeningtabungan baru, dengan saldo minimal Rp. 300.000.000 selanjutnya dilakukanpemblokiran terhadap rekening
    saksiFARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yangmana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hariyang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebut diserahkansecara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunaiatas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yangdilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.Ahli berpendapat Bahwa modus
    penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU padahari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebutdiserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.18) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBAJUSUF tersebut saksi MARCE MUSKITA, S.Ap menerima fee sebesarRp.75.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.Bahwa pada prinsipnya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakanmenyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang dari hasil kejahatan.Bahwa salah satu modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
201 — 66
  • Halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
103 — 57
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal inimerupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untuk membedakan dengantindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidakdilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) int Menurut Mr.D.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
92 — 44
  • Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan jumlahkerugian keuangan negara sebagai berikut :Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangannegara dari Kejaksaan Agung RI, dilakukan ekspose Tim PenyidikKejaksaan Agung RI dan BPKP untuk mendapatkan penjelasan dariPenyidik tentang pokok permasalahan, kasus posisi dan modus operandiserta mengidentifikasi buktibukti yang telah diperoleh Penyidik.Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui Penyidik Kejaksaan Agung RI.Melakukan penelitian
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
186 — 113
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum Undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
117 — 30
  • memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalamkonsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep dtournement depouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsephukum pidana dapat dipararelkan dengan daad van wilekeur atau tindakan yangsewenangwenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatashukum dalam hukum administrasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
82 — 23
  • ., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.;Bahwa setiap mau mengambil uang berkaitan dengan pengadaan bukupanduan pendidik SD dan SMP selalu menjumpai Saksi Heri Syafriansyahdimana EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sudah menelpon sebelumnya kepadaSaksi Heri Syafriansyah.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan.28.
    pembayarannya ditandatangani di Lab Terpadu Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bersamasamadengan Terdakwa EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., pada bulan Juli tahun2020;Bahwa saksi MACHADINAH RON HARAHAP melihat langsung EFNIEFRIDAH, S.Pd., M.Pd., menandatangani Surat perjanjian penyelesaianpembayaran di Lab Terpadu Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bersamasama dengan saksi Toni Parasian Siregar, SE dan saksi Gibson Manurungdari pihak sales Penerbit Andi Offset;Bahwa EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sering melakukan modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO - ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG - DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
160 — 50
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secaramelawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddeel delict) daripasal tersebut adalah Adanya perbuatan melawan hukum untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagaicara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitumemperkaya