penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa Irpansyah Bin Muhammad, terbukti bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

jam 21.00 wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014atau pada waktuwaktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah rumah jalan Buntok AmpahKm. 7 Rt.001 Rw.001 Desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBuntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakandakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 jo pasal 98 Ayat (2) dan (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Dengan Sengaja ;3 Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan YangTidak Memenuhi Standar

Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat KesehatanYang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) DanAyat (3)Halaman 15 dari21 Putusan Nomor 6/Pid.

juta enam puluhenam ribu rupiah) namun saksi pada saat itu juga langsung memotong hargatabung gas seharga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dikarenakan saksi RiaHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PlwKadina Br Silalahi mempunyai hutang kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 WIBterdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Ukui; Bahwa terdakwa yang membeli tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kgsebanyak 58 (lima puluh delapan) dan terdakwa membeli tabung gas LPGtersebut dibawah harga standar

Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ; Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 13 Januari2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di JIl.Hangtuah 7 Rt.01 Rw.06 DesaMakmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah membelitabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58 (lima puluh delapan)tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi , 45 (empat puluhlima) tabung gas yang kosong dan terdakwa membeli tabung gas LPG tersebutdibawah harga standar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lainmohon diberikan hukuman yang seadil adilnya atas pembelaan dari PenasihatHukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang meminta supaya terdakwa dibebaskan darisegala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak tidaknya melepaskanterdakwa dari segala tuntutan karena selama terdakwa dipersidangan PenasihatHukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri telah mengakui perbuatanya yangmembeli tabung gas tersebut dibawah harga standar

menawarkan tabung gas tersebut tidak tepat waktunya karenamasih jam 05.00 Wib (subuh) dan yang ditawarkan juga bukan satu malainkan58 tabung gas dan terdakwa juga tahu kalo saksi Ria Kadina seharihari bukanbekerja sebagai agen/menjual tabung gas;Menimbang, bahwa tabung Gas LPG ukuran berat 3 (tiga) kg sebanyak 58(lima puluh delapan) tabung yang terdiri dari : 13 (tiga belas) tabung gas yang berisi ,45 (empat puluh lima) tabung gas yang kosong dan terdakwa membeli tabung gasLPG tersebut dibawah harga standar

sebesar Rp9.618.970.000,00 (sembilan miliar enamratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sudahtermasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) gunamembayar sisa volume pekerjaan itu kepada Penggugat, ditambah dengananggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilaipekerjaan Penggugat Rp11.113.470.000,00 (sebelas miliar seratus tiga belasjuta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar kerugian bungakepada Penggugat setara dengan standar

Nomor 2759 K/Pdt/201510.11.12.13.14.15,dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan(APBAP) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPADinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian yang dialami Penggugatsetara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2011sampai dengan Tergugat dan II melaksanakan putusan;Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesarRp9.618.970.000,00 (sembilan miliar enam ratus delapan belas jutaSembilan ratus tujuh

volume pekerjaan Penggugat kepada Penggugat;Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat seluruhnyaRp11.113.470.000,00 (sebelas miliar seratus tiga belas juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah) pertahunnya dalam Anggaran Pendapatan BelanjaAceh Perubahan (APBAP) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran(DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian yang telahbertahuntahun dialami Penggugat setara dengan standar

) Tahun 2014 padaDaftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, gunamembayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan dan kerugian yang telahbertahuntahun dialami Penggugat;Menghukum Tergugat dan Il secara tanggung menanggung membayarsisa nilai volume pekerjaan Penggugat Rp9.618.970.000,00 (sembilan miliarenam ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluhpersen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar

Senjata Api Genggam Jenis Revolver MerkColt Nomor 608428 Kaliber 38 Warna Silver dengan gagang plastik warnacoklat, 5 (lima) Butir Peluru Tajam Kaliber 38, Dan telah mendapatkan hasilpemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dari Kepala BidangLaboratorium Forensik Polda Riau berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor : 0831/BSF/2020 tanggal 19 Agustus 2020,dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB)tersebut adalah senjata api genggam standar

Barang bukti Peluru Bukti (PB) tersebut berupa 5(lima) butir peluru kaliber 38 Special adalah amunisi senjata api (peluru tajam)standar buatan pabrik kaliber 38 Special yang masih aktif dan dapat meledak.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2020/PN BtmPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1951;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa

Senjata Api Genggam Jenis Revolver Merk Colt Nomor608428 Kaliber 38 Warna Silver dengan gagang plastik warna coklat. 5 (lima) Butir Peluru Tajam Kaliber 38.Dan telah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang buktidari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0831/BSF/2020 tanggal 19Agustus 2020, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Senjata Api Bukti (SAB) tersebut adalah senjata apigenggam standar

buatan pabrik merk Colt jenis Revolver kaliber 38 Special,nomor seri 608428, masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak; Barang bukti Peluru Bukti (PB) tersebut berupa 5 (lima) butir pelurukaliber 38 Special adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatanpabrik kaliber 38 Special yang masih aktif dan dapat meledak.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Markas Besar TentaraNasional Indonesia Badan Intelijen Strategis Nomor : B/1498/IX/2020 tanggal 07September 2020 diketahui bahwa

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan TogelHongkong setiap harinya tidak mendapatkan izin dari pihak yangberwenang;Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Wat Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran standar Togel Hongkongyang dijual Terdakwa jika angkanya naik/keluar adalah sebagai berikut :> Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah)jika menang akan dibayarkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).> Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000, (seriburupiah) jika

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan TogelHongkong setiap harinya tidak mendapatkan izin dari pihak yangberwenang; Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran standar Togel Hongkongyang dijual Terdakwa jika angkanya naik/keluar adalah sebagai berikut :> Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah)jika menang akan dibayarkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);> Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000, (seriburupiah) jika menang akan mendapat Rp.400,000, (empat ratus riburupiah

Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran standar Togel Hongkongyang dijual Terdakwa jika angkanya naik/keluar adalah sebagai berikut :> Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah)jika menang akan dibayarkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).> Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000, (seriburupiah) jika menang akan mendapat Rp.400,000, (empat ratus riburupiah).> Untuk pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp.1.000, (seriburupiah) jika menang akan mendapat Rp.2.500.000, (dua

Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran standar Togel Hongkongyang dijual Terdakwa jika angkanya naik/keluar adalah sebagai berikut :> Untuk pemasangan 2 (dua) angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah)jika menang akan dibayarkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).> Untuk pemasangan 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000, (seriburupiah) jika menang akan mendapat Rp.400,000, (empat ratus riburupiah).> Untuk pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp.1.000, (Seriburupiah) jika menang akan mendapat Rp.2.500.000, (dua

kamu atau akau yangturun) ....Terdakwa2 menjawab Aku bae (sayaSaja);Bahwa kemudian saat itu posisi Terdakwa sudahmemutar/ membalik karena sudah melewati sepedamotor tersebut, kemudian Terdakwa1 turun darisepeda motor disebelah barat sepeda motor HondaVario yang menjadi target dengan jarak sekitar 15meter ;Bahwa Terdakwa2 menggunakan sepeda motorYamaha Mio jalan kearah timur, sedangkan Terdakwamendekati sasaran dengan berjalan, selanjutnyaTerdakwa1 menaiki sepeda motor vario tersebutdengan melepas standar

yang turun)selanjutnya Terdakwa2 menjawab Aku bae; (SayaSaja) ;Bahwa kemudian saat itu posisi Terdakwa2 sudahmemutar/ membalik karena sudah melewati sepedamotor tersebut, kemudian Terdakwa1 turun darisepeda motor disebelah barat sepeda motor HondaVario yang menjadi target dengan jarak sekitar 15meter, Sedangkan Terdakwa2 menggunakan sepedamotor Yamaha Mio jalan kearah timur, sedangkanTerdakwa mendekati sasaran dengan berjalan,selanjutnya Terdakwa1 menaiki sepeda motor variotersebut dengan melepas standar

turun) ....Terdakwa2 menjawabAku bae (saya saja);Bahwa benar, kemudian saat itu posisi para Terdakwasudah memutar/ membalik karena sudah melewatisepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa1 turundari sepeda motor disebelah barat sepeda motorHonda Vario yang menjadi target dengan jarak sekitar15 meter ;Bahwa benar, Terdakwa2 menggunakan sepedamotor Yamaha Mio jalan kearah timur, sedangkanTerdakwa1 mendekati sasaran dengan berjalan,selanjutnya Terdakwa1 menaiki sepeda motor variotersebut dengan melepas standar

kamu atau akau yang turun) ....Terdakwa2menjawab Aku bae (saya saja, kemudian saat itu posisi para Terdakwa sudah memutar/membalik karena sudah melewati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa1 turundari sepeda motor disebelah barat sepeda motor Honda Vario yang menjadi target denganjarak sekitar 15 meter, Terdakwa2 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio jalankearah timur, sedangkan Terdakwa1 mendekati sasaran dengan berjalan, selanjutnyaTerdakwa1 menaiki sepeda motor vario tersebut dengan melepas standar

yang diajukan ke Bank Tergugat yangsampai saat ini belum disetujui oleh Bank Tergugat padahalPenggugat telah membayar uang panjar kepada Nikson Hutabaratselaku pemilik tanah dan sawit tersebut sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dimana sisa pembayaran pembelian tanahdan sawit/coklat harus dibayar lunas sebelum tanggal 15 November2014;Bahwa Tergugat yang menyediakan jasa fasilitas kredit sebagai bankkonvensional yang melayani masyarakat telah memproses fasilitaskredit yang tanpa SOP (Standar

Sementara menunggu keputusan yangberkekuatan hukum tetap, Penggugat telah menjatuhkan Skorsing terhadapTergugat dengan surat Nomor 169/WO9DLVWV/2015 tanggal 11 Juni 2015yang efektif berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melanggar standar prosedur

Menyatakan Tergugat telah melanggar standar operasional prosedur, syaratsyarat umum pembukaan rekening, Peraturan Bank Indonesia Nomor3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan AsasPenggunaan Wewenang yang baik dan benar;3. Menyatakan Tergugat telah bersalah menggunakan wewenang danjabatannya secara tidak baik dan tidak benar menyetujui pembukaanrekening dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif/palsu;4.

adanya titik temu antara Pemohon Peninjauan Kembalisemula Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugatsehingga Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukangugatan hukum sebagaimana tercatat dalam Register perkara Nomor209/Padt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Menyatakan Tergugat telah melanggar standar

wewenang, maka adil dan patut karenanya berdasarkan.Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Majelis Hakimmenghukum Penggugat untuk membayar kompensasi atas PHK ini kepadaTergugat berupa Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Vang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003";Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak bersalah/tidakmelakukan pelanggaran Standar

Menyatakan terdakwa ILYAS NUR HIDAYAT Alias TIKUS Bin LILIK NURWIDAYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukanperbuatan tindak pidana Setiap Orang, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaankami yang kesatu yaitu melanggar pasal 196 Undangundang RepublikIndonesia

Bahwa saksi bekerja di Balai Pom sebagai staf Pengujian Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda DIY, tanpa ada paksaan dantekanan dari pihak manapun Bahwa pengertian dari persediaan farmasi berdasarkan pasal 1 angka(4)UU RI No36 tahun 2009 tentang UU Kesehatan sediaan farmasi adalahobat, obat tradisional dan kosmetika, Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah obat yangtidak memenuisyarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnyanPengertian Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk

atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Menimbang bahwa bunyi Pasal 98 ayat (2) adalah sebagai berikut : :Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarangmengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat .Sedangkan bunyi Pasal 98 ayat (3) adalah sebagai berikut :Setiap Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar

Sarwono selaku Kepala Dinas Materiel danElektronika Markas Besar Angkatan Laut menerangkan dengan kesimpulanbahwa satu pucuk senjata api Pistol jenis FN Kaliber 4,5 mm merk UnitedStates Property No. 1259945.M.1911 AT U.S ARMY berikut satu buahmagazen, adalah senjata buatan pabrik sesuai dengan aslinya, karenamemiliki sistem kerja seperti pada umumnya pistol yang dimiliki TNI,selanjutnya 3 (tiga) butir selongsong amunisi kaliber 4,5 mm adalah benarselongsong amunisi standar TNI karena dari ciricirinya

sesuai denganspesifikasi teknis amunisi standar TNI, dan 2 (dua) butir amunisi tajamkaliber 4,5 mm benar amunisi standar TNI karena spesifikasi teknismemenuhi standar amunisi TNI dapat digunakan untuk menembak danmematikan;Dan:Kedua:Pertama:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat sebagaimanatersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapatditentukan lagi namun sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan bulanMei tahun 2014, atau setidaktidaknya sejak tahun

, PT.Catur Karya Jasa) yangmelakukan usaha sewamenyewa tanah di sekitarpelabuhan ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ny Winda dari PT.PelitaUsaha Mandiri, di bawah sumpah saksi menyatakan bahwa banyakpenyewaan di luar lahan Pemohon Keberatan, yakni di lahan lain diluar wilayah pelabuhan ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi Muluk dariPT.Karbindo Abesyapradhi, pemilihan lahan yang disewa bukandidasarkan pada pertimbangan lokasi di dalam atau di luarpelabuhan, tetapi justru pada kepemilikan standar

disepakati kedua belah83 Bahwa pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan adalahbertentangan / melanggar prinsip hukum beyond reasonable doubtdalam pembuktian suatu perkara persaingan usaha dimana untukperjanjian yang sama dengan klausul yang sama, dinilai berbedauntuk kemudian penilaian yang merugikan Pemohon Keberatandijadikan dasar untukmenghukum ; 84 Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaTermohon Keberatan terbukti tidak konsisten dan melanggar prinsiphukum dengan menetapkan standar

(vide angka 32.4 halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;2 222222 nn nnn ncn nnn cn nnnPermintaan untuk memasukan klausul waiib bongkar muat atas permintaanpemilik barang sebagai konsumen karena Pemohon Keberatan dapatmemenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkankonsumen :113114115116Bahwa pencantuman klausul wajib bongkar di dalam perjanjiansewa lahan tersebut merupakan keinginan dari konsumen / pemilikbarang / penyewa lahan sendiri.

Hanya Pemohon Keberatan yangdapat memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan oleh parakonsumen / pemilik barang / penyewa lahan khususnya pemenuhankewajiban dari Pemohon untuk melakukan jasa bongkar muatselama 24 jam dengan standar waktu dan dukungan dari sumberdaya manusia yang handal, (vide angka 32.4 sampai dengan 32.6halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;Bahwa mengenai kesimpulan yang ceroboh tersebut PemohonKeberatan perlu sampaikan bahwa Termohon Keberatan telahterbukti tidak menggunakan

Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan tersebut merupakan pengejewantahan dari kebiasaan didalam dunia pelayaran (shipping practice), UndangUndangPelayaran dan UndangUndang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, (vide angka 41 halaman 31 putusanperkara Nomor : 2/KPPUI/2013) ;Bahwa kualifikasi dari Pemohon Keberatan dalam hal memberikanjaminan pelayanan jasa kepelabuhan di area Pelabuhan Teluk Bayurantara lain adalah standar ketepatan waktu, kesiapan sumber

Halmana selaras dengan pasal 10 ayat 1.e UndangUndang No. 23 Tahun2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Sedangkan ketentuandalam Pasal 50 dan Pasal 51 (serta penjelasan pasalnya) PeraturanPemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikanyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013,mengatur bahwa kepala satuan pendidikan, yakni kepala sekolah,merupakan pemimpin dari rapat Dewan Pendidik serta penanggungjawab atas pelaksanaannya, dalam pengelolaan pendidikan. KepalaSekolah merupakan pimpinan satuan pendidikan.

yangmelakukan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, khususnyasebagai penanggung jawab serta pengemban fungsi kepengawasan darijalannya kegiatan belajar mengajar dan atas tenaga pendidik pada suatusatuan pendidikan, dalam perkara ini SDN 051 Tarakan, sebagaimanaberdasarkan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 74Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 10 huruf e Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar

sepakat bahwapendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasisecara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkanpengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsadan kelompok suku, etnis dan agama, dan lebih jauh kegiatanPerserikatan BangsaBangsa untuk memelihara perdamaian.(3)Negaranegara Peserta Pernanjian ini menghormati kebebasanorang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolahanakanaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah,yang sesuai dengan standar

Bukti T26 : Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan(fotokopi dari fotokop)i) ;27. Bukti T27 : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,Nomor : B760/Dj.IV/Dt.IV.I/BA.01.2/06/2019, tanggal 12Juni 2019, Perihal : Klarifikasi, yang ditujukan kepadaDewan Pengurus SaksiSaksi Yehuwa Indonesia diJakarta Pusat (fotokopi dari fotokopi) ;28.

Pembangunan dan PengoperasianKemudian terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, dalamLampiran Hal. 22 menyebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangundan mengoperasikan Terminal Khusus adalah sbb:a. Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atauPengembangan Terminal Khusus;b.

ROSHINI INDONESIA sebagaimana tersebut diatas wajib memilikiPenetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau PengembanganTerminal Khusus dan Penetapan Pemenuhan Komitmen PengoperasianTerminal Khusus sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Eletronik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Rencana tehnis fasilitas standar tambat yang palingsedikit memuat : Gambar denah,tampak potongan dan ukuran dimensiserta jenis material konstruksi; Koordinat geografis minimal4 titik (2 titik darat, 2 titikdermaga/perairan); Peta DLKr dan DLKp tertentu Terminal Khusus; Peta situasi Terminal Khusus terkait instalasi danbangunan lain disekitarnya;f.Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi rencana pengembanganTerminal Khusus oleh Syahbandar pelabuhan terdekat dan distriknavigasi setempat;2.

Setelah mendapatkan komitmen Pembangunan atauPengembangan terminal khusus dari Dirjen Perhubungan Laut,Badan Usaha mengajukan permohonan Penetapan pemenuhankomitmen pengoperasian untuk ditetapkan oleh DirekturKepelabuhanan dengan melampirkan persyaratan berupa BeritaAcara Pemeriksaan Fisik, uji coba standar/lepas dan olah gerak kapaloleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikitmemuat :a.

Penetapan Pemenuhan Komitmen pengoperasian terminalKhusus; Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018tentang norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan terintegrasisecara elektronik sektor perhubungan dibidang laut adalah :A.

untukpelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran2006 yangberlaku sejak 2 Januari 2006 sampai dengan 30 Desember 122006 , dan harga bibit buahbuahan dan pupuk ditetapkan perbidangyaitu bidang pertanian dan kehutanan;Bahwa terdakwa Hiskia Paulus selaku Ketua Panitia Pelelangan /Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dalam penyusunan hargapenyusunan sendiri /owner Estimate (HPS/OE) untuk hargapengadaan bibit buahbuahan telah menggunakan data harga daribidang pertanian, yang lebih tinggi dari harga standar

Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006.Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesarRp.459.209, dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006sebesar Rp.6.623.870,Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006.Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001 MAK : 573119 tanggal 14Maret 2006 sebesar Rp.441.591.300,Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja No. 595/39/a/III/2006 tanggal 14 Maret 20062.

Faktur Pajak Standar tanggal 24 April 2006.g. Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Karyamas SentralindoNo. Reg. 0199808 tanggal 11 Maret 2006.h. Surat Persetujuan Pembayaran Tahap Akhir 100 % KegiatanPengadaan Bibit Buahbuahan dan pupuk No. 595/65.a/IV/2006tanggal 21 April 2006i. Kwitansi (Bukti Pembayaran) No. 015 MAK : 0148.573119tanggal 22 April 2006 sebesar Rp. 1.766.365.200,j. Berita Acara Pemeriksaan barang No. 02/P2BD.KNT/IV/2006tanggal 19 April 2006.k.

Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006.j. Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001 MAK : 573119 tanggal 14Maret 2006 sebesar Rp.441.591.300,k. Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja No. 595/39/a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006;1. Pembayaran tahap akhir pekerjaan 100 %1.a. Surat Permintaan Pembayaran langsung Nomor : 005/SPP/P2MKT/IV/2006 tanggal 22 April 2006.1.b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor168137C/043/110 tanggal 27 April 2006 dengan nilai sebesarRp.1.738.032.886,L.c.

Faktur Pajak Standar tanggal 24 April 2006.1.h. Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi KaryamasSentralindo No. Reg. 0199808 tanggal 11 Maret 2006.Li. Surat Persetujuan Pembayaran Tahap Akhir 100 %Kegiatan Pengadaan Bibit Buahbuahan dan pupuk No.595/65.a/IV/2006 tanggal 21 April 2006.J. Kwitansi (Bukti Pembayaran) No. 015 MAK0148.573119 tanggal 22 # April 2006 sebesar Rp.1.766.365.200,1.k. Berita Acara Pemeriksaan barang No. 02/P2BD.KNT/IV/2006 tanggal 19 April 2006.1.1.

Platinum Ceramics Industry berada di atasBakumutu Standar Maksimal Lampiran I Golongan Baku Mutu Limbah Cair untukIndustri keramik SK Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Baku MutuLimbah Cair bagi Industri atau Kegiatan Usaha lainnya di Jawa Timur, serta jugastandar............20standar Maksimal Kriteria Mutu Ai Kelas III Perda No. 2 Tahun 2008 TentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran ; Bahwa pada dasarnya TSS (Total Suspended Solid) atau Zat Tersuspensi, BODS(Biological

Platinum Ceramics Industry dengantelah melakukan tindakanmembuang cairan serta adanya rembesan bahan baku sebelum dibuang ke badan airKali Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya cairan yang mengandungrembesan bahan baku sebelum dibuang ke lingkungan harus dilakukan suatu prosespengolahan sampai memenuhi standar maksimal Lampiran I Golongan Baku MutuLimbah Cair Untuk Industri Keramik SK Gubernur Jawa Timur No. 45 Tahun 2002Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Usaha

lainnya di JawaTimur, serta juga standar Maksimal Kriteria Mutu Air Kelas II Perda No. 2 Tahun2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran ; Bahwa Air Badan Air pada Kali Surabaya setelah Drainase PT.

Platinum Ceramics Industry berada di atas Bakumutu Standar MaksimalLampiran I Golongan Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri keramik SK Gubernur JawaTimur Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri atau KegiatanUsaha lainnya di Jawa Timur, serta juga standar Maksimal Kriteria Mutu Air Kelas III PerdaNo. 2 Tahun............36 Detergen (MBAS) adalah merupakan suatu senyawa organik yang sulit terurai secaraalami pada lingkungan.

Platinum Ceramics Industry dengan telahmelakukan tindakan membuang cairan serta adanya rembesan bahan baku sebelum dibuang kebadan air Kali Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya cairan yang mengandungrembesan bahan baku sebelum dibuang ke lingkungan harus dilakukan suatu prosespengolahan sampai memenuhi standar maksimal Lampiran I Golongan Baku Mutu LimbahCar Untuk Industri Keramik SK Gubernur Jawa Timur No. 45 Tahun 2002 Tentang BakuMutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Usaha

Adjidarmo Kapupaten Lebak yang diserahkan olehTerdakwa, dan setelah dilakukan penghitungan terhadap RAB tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 903/KEP37/PEMB/2003tanggal 19 Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun 2003 ternyata nilai yang ditawarkan oleh TerdakwaHal. 6 dari32 hal. Put.

Adjidarmo Kapupaten Lebak yang diserahkan olehTerdakwa, dan setelah dilakukan penghitungan terhadap RAB tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 903/KEP37/PEMB/2003tanggal 19 Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun 2003 ternyata nilai yang ditawarkan oleh Terdakwayaitu sebesar + Rp 1.361.065.573, (satu milyar tiga ratus enam puluh satujuta enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai denganperhitungan yang dibuat oleh saksi

DUTA ) No. 011/652/RG/RSUD/XV2003 tanggal 10November 2003.Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 011/691/RG/RSUD/XI1V/2003 tanggal 10 Desember 2003.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor : 011/696/RG/RSUD/X1/2003 tanggal 12 Desember 2003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun 2003 (Januari sampaidengan Desember 2003).Keputusan Bupati Lebak No. 903/KEP37/PEMB/2003 tanggal 19Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun Anggaran 2003.Berita

DUTA ) No. 011/652/RG/RSUD/XV2003 tanggal 10November 2003.Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 011/691/RG/RSUD/X1V/2003 tanggal 10 Desember 2003.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor : 011/696/RG/RSUD/X1/2003 tanggal 12 Desember 2003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun 2003 (Januari sampaidengan Desember 2003).Keputusan Bupati Lebak No. 903/KEP37/PEMB/2003 tanggal 19Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun Anggaran 2003.Berita Acara

DUTA) No. 011/652/RG/RSUD/XV2003 tanggal 10 November 2003.Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor :011/691/RG/ RSUD/XIV/2003 tanggal 10 Desember 2003.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor :011/ 696/RG/RSUD/X1V2003 tanggal 12 Desember 2003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun 2003 (Januari sampaidengan Desember 2003).Keputusan Bupati Lebak No. 903/KEP37/PEMB/2003 tanggal19 Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya BelanjaDaerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2003.Berita Acara

Diluar UU Pengelolaan Sampah pun tidak ditemukan satupunperaturan perundangundangan standar, prosedur dan kriteria persyaratanteknis pengelolaan sampah agar layak dibakar, baik dalam menentukanapakah suatu sampah layak dibakar maupun dalam menentukan metodepembakaran sampah yang layak.

Bahwa pencemarpencemar sebagaimana dijelaskan di atas merupakanpencemar berbahaya dan beracun yang memiliki tingkat kebahayaan jauhdi atas pencemar kriteria, dan dengan demikian merupakan aktivitas yangdalam pengendaliannya memerlukan standar, monitoring dan penegakanhukum yang jauh lebih ketat.

Hal ini dikarenakan kewajiban pengelolaan limbah B3 yang diaturdalam PP 101/2014tidak mewajibkan pencemar untuk mematuhi bakumutu atau mematuhi standar teknologi tertentu.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jane Bremmer dan FroilanGrate dari GAIA (Bukti P20) sebagai berikut,Di Eropa dimana diklaim bahwa sudah ada teknologi insinerator terbaikdengan standar kualitas udara ketat, pelanggaran pencemaran telah masihterjadi.

Selain itu, penilaian independen dari standar emisi udara insineratorseperti yang didefinisikan dalam Arahan Emisi Industri Uni Eropa, telahmenunjukkan bahwa mereka lebih buruk dari standar kualitas udara WHOdan gagal untuk sepantasnya melindungi kesehatan masyarakat;Bahwa selain pencemarpencemar yang disebutkan di atas, hal lain yangpenting untuk dipahami terkait PLTSa adalah nanopartikel yangdihasilkannya.

Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.