BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 yang didaftardikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19September 2018 dibawah Register Nomor.203/Pdt.SK / 2018 /PN.Rbi; selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaPenggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR.

KarenaPutusan Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 2 dari 9MUSA USMAN merasa diri Sudah tua dan tidak punya anak, maka semasahidupnya, Musa Usman menjual lebih dahulu tanah dan rumah sengketakepada saudara sepupunya bernama HALIMAH HALIK yakni ibu kandungtergugat ;Bahwa Halimah Halik,oaru membayar harga tanah sengeta saja,belummembayar harga rumah sengekta .

Tapi tergugat dan II tidak maukeluar dari tanah dan rumah sengketa ;Bahwa karena melihat dan mengetahui keadaan yang demikian itu,lalupenggugat sempat melaporkan peristiwa perbuatan tergugat dan Ilsebagaimana terurai diatas kepada polisi Polsek Monta,namun tidak adaahir dan kesudahannya ;Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR.

,M.Hum. masingmasing sebagai Hakim AnggotaPutusan Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 8 dari 9berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Agustus2019 Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didampingi Hakimhakim Anggota, serta dibantuoleh Kemin SH.

,M.Hum.Panitera Pengganti,Ttd.KEMIN, SH.Perincian biaya perkara: Redaksi : Rp. 10.000, Meterai : Rp. 6.000, Pemberkasan : Rp. 134.000,Jumlah : Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Untuk Turunan Resmi :Mataram, September 2019Panitera, Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,.MHNIP : 196304241983111001Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT.MTR. Halaman 9 dari 9

Munir;Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat, Tergugatperoleh secara hukum berdasar atas putusan Pengadilan Tinggi MataramNomor 19/PDT/2002/PT.MTR tanggal 18 Mei 2002 jo.

Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugattelah mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan TinggiMataram Nomor 146/PDT/2014/PT.MTR, Tanggal 12 Desember 2014,sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan pernyataan Kasasi Nomor164/Pdt.G/2013/PN.MTR, Tanggal 29 Januari 2015;2.

Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugatkeberatan dan menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MataramNomor 146/PDT/2014/PT.MTR, Tanggal 12 Desember 2014, tersebut adalahtelah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan hukumnya sehinggasampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar danHal. 14 dari 21 hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor146/PDT/2014/PT.MTR, Tanggal 12 Desember 2014 dalampertimbangan hukumnya pada halaman 21 tersebut, maka menurutpendapat Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/ParaPenggugat ternyata tidak atau setidaktidaknya kurang mencermatibahkan cenderung mengeleminasi isi, makna hakiki keputusan atauHal. 15 dari 21 hal.

Putusan Nomor 1463 K/Pdt/2015Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi MataramNomor 19/PDT/2002/PT.MTR tanggal 18 Mei 2002, pada halaman 12, bahwa4 (empat) orang ahli waris H. Moh.

Perkara No.177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkara No. 1842 K/PDT/2013.Halaman 8 Putusan No. 557/Pdt.G/2016/PA. Sel.Cc. Dalil pokok gugatan dalam perkara a quo sama dengan dalipokok gugatan perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.SEL., Jo. Perkara No.177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkara No. 1842 K/PDT/2013, yaituperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat 2.Amar putusan perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.SEL., Jo.

Perkara No. 177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkaraNo. 1842 K/PDT/2013, dimana Inag Saparudin alias Hj. Siti Napsiah (tergugat1 dalam perkara a guo/ibu para penggugat dalam perkara a quo) sebagaipihak penggugat dalam perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.SEL., sebagaipembanding dalam perkara No. 177/PDT/2012/PT.MTR. dan sebagaipemohon kasasi dalam perkara No. 1842 K/PDT/2013, sedangkan Hj.

Perkara No.177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkara No. 1842 K/PDT/2013, yaitu perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh pihak Hj. Salmah.d. Amar putusan perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.SEL., Jo.Perkara No. 177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkara No. 1842 K/PDT/2013bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Inaq Saparudinalias Hj.

Perkara No. 177/PDT/2012/PT.MTR., Jo.perkara No. 1842 K/PDT/2013, dimana Inaq Saparudin alias Hj. SitiNapsiah (tergugat 1 dalam perkara a guo/ibu para penggugat dalamperkara a quo) sebagai pihak penggugat dalam perkara No.09/Pdt.G/2012/PN.SEL., sebagai pembanding dalam perkara No.177/PDT/2012/PT.MTR. dan sebagai pemohon kasasi dalam perkaraNo. 1842 K/PDT/2013, sedangkan Hj.

Perkara No.177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkara No. 1842 K/PDT/2013.G. Dalil pokok gugatan dalam perkara a quo sama dengan dalilpokok gugatan perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.SEL., Jo. Perkara No.177/PDT/2012/PT.MTR., Jo. perkara No. 1842 K/PDT/2013, yaituperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat 2.Amar putusan perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.SEL., Jo.

/PT.MTR.

Bahwa, sejak tahun 1982 hingga tahun 1994 Tanah Sawah yang semulaseluas + 0,30 Ha (Tiga Puluh Are) tersebut digarap atau dikerjakansepenuhnya oleh ayah kandung Penggugat untuk membiayai hidupnyaPutusan Nomor 99 /PDT/2018/PT.MTR.

Atau, apabila Majelis Hakim yangterhormat berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnyaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;(Et Aequo et Bono).Putusan Nomor 99 /PDT/2018/PT.MTR.

Kewenangan absolut;Bahwa mengingat Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketaadalah milik orang tua Penggugat AHMAD MIHU, bahwa fakta pulaPutusan Nomor 99 /PDT/2018/PT.MTR.

MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal O7 Juni 2018 NomorPutusan Nomor 99 /PDT/2018/PT.MTR.

Redaksi Rp. 5.000, Meterai Rp. 6.000, Pemberkasan Rp. 139.000,Jumlah Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah).Untuk salinan resmiMataram, Juli 2018PaniteraH.YUNDA HASBI,S.H.MH.NIP. 19601220 198303 1007Putusan Nomor 99 /PDT/2018/PT.MTR. Halaman 15 dari 15

Akhmadi, SH,. 2.Sarwadi, SH, Advokatberalamat di Jalan Raya Pemenang Tanjung (Utara Kantor CamatPemenang) Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususPutusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR.

SAHRI (Bukti P2)l/Terbanding Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 3 dari 10. Tanah obyek sengketa sejak tahun 1989 atau sejak telah diserahkansebagai mas kawin sampai dengan tahun 2005 berdasarkan bukti P 3tidak dibantah oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING adalah obyek yangtanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding.

Menyatakan hukum penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugatdan jual beli yang dilakukan atas tanah obyek sengketa dan atau siapapunPutusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 8 dari 10yang memperoleh hak darinya sebagai suatu perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);4. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan (jual beli dan lainlain) sertasegala bentuk surat menyuratnya yang berkaitan dengan tanah obyeksengketa adalah batal demi hukum;5.

,MH. masingmasing sebagai HakimAnggota Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29Oktober 2021 Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal29 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didamping oleh Hakimhakim Anggota dan KEMIN,SH.

,MHPutusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 9 dari 10Panitera Pengganti,Kemin, SH.Perincian biaya perkara: Meterai : Rp. 10.000, Redaksi : Rp. 10.000, Biaya Proses Lainnya: Rp. 130.000,Jumlah : Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Putusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR. Halaman 10 dari 10

KOPERASI KARYAWAN PT.PLN (Persero) Wilayah NTB Mataram, JalanYos Sudarso no 2 Mataram, Kota Mataram. semuladisebut sebagai TERGUGAT IV KONPENSI /PENGGUGAT II REKONPENSI , sekarang disebutsebagai TERBANDING IV ;Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR.5.

Bahwa atas perjanjian kredit tersebut kemudian ditindaklanjuti olehPenggugat dan Tergugat I, dengan melakukan perikatan kredit dlhadapan Tergugat II, Notaris dan PPAT yang berkedudukan di kotamataram.Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR.4.

(empat ratus sembilan puluh sembilahjuta lima ratus ribu rupiah)Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR.30.

Surat Peringatan Ill No. 325/Mtr.II/CCRD/X/2015 tertanggal03 Maret 2015.sehingga dengan demikian telan sesuai dengan Pasal 1238KUHPerdata yang berbunyi :Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR."

Dimana peraturantersebut jelas mengatura tentang batas waktu SKMHTHalaman 69 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR.5.3.2.3.

Mataram tanggal 29 April 2019 Nomor 81/PDT/2019/PT.MTR. tentangpenetapan hari sidang ;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal5 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Matarampada tanggal 6 September 2018 di bawah Register Nomor184/Pdt.Bth/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

KASMAN' FRIADY, sebagaimana putusanpidana Pengadilan Negeri Mataram No. 401/PID.B/2008/PN.MTR.tanggal 24 Oktober 2008 Jo. 189/PID/2008/PT.MTR. Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 528 K/PID/2009. dan Putusan MahkamahAgung RI No. 1853 K/PID/2009.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.96/PDT.G/2015/PN.MTR. tanggal 8 Oktober 2015 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Mataram No. 181/PDT/2015/PT.MTR. Tanggal 3Februari 2016 Jo.

PutusanPengadilan Tinggi Mataram No. 181/PDT/2015/PT.MTR. Tanggal 3Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1642 K/Pdt/2016.Tanggal 22 September 2016, untuk dinyatakan Non Executable.Bahwa tanah objek perlawanan yang Pelawan dan Terlawan 1 milikiadalah seluas 2.810 m* bukan seluas 18.00 m* dan batas sebelahselatan bukan Ida Bagus Pidade melainkan tanah Ketut Drane, sepertiyang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri MataramNo.96/PDT.G/2015/PN.MTR. tanggal 8 Oktober 2015 Jo.

PutusanPengadilan Tinggi Mataram No. 181/PDT/2015/PT.MTR. Tanggal 3Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1642 K/Pdt/2016.Tanggal 22 September 2016, sehingga telah terjadi perbedaan luas danbatas tanah objek perlawanan yang menyebabkan adanya kesalahanobjek (error in Objekto), oleh karena itu. mohon Putusan PengadilanNegeri Mataram No. 96/PDT.G/2015/PN.MTR. tanggal 8 Oktober 2015Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 181/PDT/2015/PT.MTR.Tanggal 3 Februari 2016 Jo.

PutusanPengadilan Tinggi Mataram No. 181/PDT/2015/PT.MTR. Tanggal 3Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1642 K/Pdt/2016.Tanggal 22 September 2016 adalah non executable .Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri MataramNo.96/PDT.G/2015/PN.MTR. tanggal 8 Oktober 2015 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Mataram No. 181/PDT/2015/PT.MTR. Tanggal 3Februari 2016 Jo.

Pada tanggal 25 Januari 2010, Para Penggugat/Pemohon PKmengajukan banding dan memperoleh Putusan Banding PengadilanTinggi Mataram Nomor 64/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 5 Agustus 2010;h.

Putusan Nomor 594 PK/Pdt/2012Tinggi Mataram Nomor 64/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 5 Agustus 2010,jelas terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, dimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi MataramNomor 64/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 5 Agustus 2010, terbaca padahalaman 6, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa didalam bukti 1.2.1 tersebut ikatan jual beli tersebutapabila pihak pembeli tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu yangtelah ditentukan

Pengadilan Tinggi MataramNomor 64/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 5 Agustus 2010,dinyatakan dibatalkan;b.

,Nomor 138 K/Pdt/2011, tanggal 4 Oktober 2011, yang mengambilalih pertimbangan hukum dan/atau. menguatkan PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 64/PDT/2010/PT.MTR.

Pada tanggal 25 Januari 2010, Para Penggugat/Termohon2PK mengajukan Banding dan memperoleh Putusan BandingPengadilan Tinggi Mataram Nomor 64/PDT/2010/PT.MTR.,tanggal 5 Agustus 2010;h.

./2016/PT.MTR

Ocet Thalib, Praya, Kab.Putusan No. 129/PDT/2016/PT.MTR.

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil Gugatan ParaPenggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;Putusan No. 129/PDT/2016/PT.MTR. Halaman 8 dari 402.

Menghukum para pengugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Putusan No. 129/PDT/2016/PT.MTR.

Bahwa terkait dengankeberatan Para Pembanding Tersebut Terbanding tidak akan terlaluPutusan No. 129/PDT/2016/PT.MTR.

Bahwa pada saatpernikahan dengan Sebah, sertifikat tanah tersebut dibawa oleh IbuPutusan No. 129/PDT/2016/PT.MTR.

74/PDT/2016/PT.MTR

Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR,Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat KuasaKhusus No.04/SK.BD/H.A.P/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yangtelah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SelongNo.

Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR,namanya saja membeli tanah sengketa dan juga bukan menggunakanuangnya Amaq Mur. Dan untuk mendukung keterangannya Loq Utan aliasAmaq Johar (Penggugat I!)

Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR,10.11.12.Sumerep Meninggal dunia pada tahun 1973, tanah warisan Inaq Sumerepyang menjadi bagian Laq Sumerep digadaikan oleh Log Delah (Tergugat III)kepada Amaq Wahab pada tahun 1979 dengan anak sapi berumur 1 (satu)tahun.

Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR,7.

Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR,

SUFRONI; Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Kesra IX Nomor 13, Lingkungan Sejahtera RT. 007RW. 191, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela,Putusan No.180/PDT/2018/PT.MTR.

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur atau kurang subyek hukum karena dalam peristiwa penerimaan CPNS bukan pihak Putusan No.180/PDT/2018/PT.MTR.

Mtr, tanggal 31 Juli 2018.Putusan No.180/PDT/2018/PT.MTR.

Dan MASUD SH.MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : 180Putusan No.180/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 16 dari 18/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakimhakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN ARDANA ,Sm.Hk.

WAYAN ARDANA SMmHk.Perincian biaya perkara: Redaksi : Rp. 5.000, Meterai : Rp. 6.000, Pemberkasan : Rp. 139.000, Putusan No.180/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 17 dari 18Jumlah : Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).Mataram, Januari 2019Turunan resmiPih. PaniteraLALUIHSAN,S.H., M.H.NIP.19631231 198603 1 040Putusan No.180/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 18 dari 18

110/PDT/2018/PT.MTR

. & Rekan beralamat di Jl.Garuda Blok B No.6 Perumahan Babakan Asri,Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT.MTR.

(sembilan ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) yang diperolehsebagai harta warisan peninggalan almarhum orang tua para Penggugatbernama LALU WILDAN alias MAMIK HAMDAN sejak tahun 2010 sampaiPutusan Nomor 110/PDT/2018/PT.MTR.

Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah milikpara Penggugat, maka bilamana Tergugat tidak bersedia membayarkanPutusan Nomor 110/PDT/2018/PT.MTR.

Sekretaris/Staf Seksi Pengurusan Hakhak atas Tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Tengah, bukan Anggota;Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 8 dari 11Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;2.

,MHNip. 19631231 198603 1040.Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 11 dari 11Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 12 dari 11

199/PDT/2018/PT.MTR.

Wayan Sumiartha, Lakilaki, umur 48 tahun, agama Hindu, Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Apel No.7 Sweta Barat, KelurahanMayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat 3, berdasarkanperbaikan gugatan disebut menjadi Tergugat 2 ;Putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 1 dari 143.

Ketut Budi Adnyana, Lakilaki, umur 34 tahun, agama Hindu,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Apel No.7 SwetaBarat, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, KotaPutusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MTR.

,MH. dan MajediHendi Siswara, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Desember 2018Nomor 199/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20Februari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakimhakim Anggota, sertaFathurrahman,SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebutPutusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 13 dari 14akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnyamasingmasing dalam perkara ini;Hakim Anggota : Hakim Ketua :TTD TTDHadi Siswoyo, SH.,MH. Corry Sahusilawane, SH.

,MH.NIP : 19630424 1983111 001.Putusan Nomor 199/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 14 dari 14

Nomor:75/PDT/2003/PT.MTR, Jo.

PutusanPengadilan Tinggi Mataram, tanggal 31 Maret 2004, Nomor:75/PDT/2003/PT.MTR, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 75/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 31 Maret 2004;3.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 31Maret 2004, Nomor 75/PDT/2003/PT.MTR, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 31Maret 2004, Nomor: 75/PDT/2003/PT.MTR, Jo.

Prov NTB ;Sebelah Timur : Jalan Purbasari ;Sebelah Selatan : Tanah Milik Made Sweca ;Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Riady dan KetutSumartha ;Bahwa perkara perdata No. 49/PDT.G/2008/PN.MTR telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusantertanggal 23 Oktober 2002 No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR,Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Februari 2003 No.25/PDT/2003/PT.MTR, Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2006No. 2470 K/Pdt/2003 ;Bahwa salah satu poin dalam amar putusan perkaratanggal 26 Februari

2003 No. 25/PDT/2003/PT.MTR, MahkamahAgung RI No. 2470 K/ Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut berbunyisebagai berikut : Menyatakan bahwa Para Penggugat berhakmenempati obyek sengketa sampai dengan diberi ganti rugiyang layak atau diberi ganti rugi tempat tinggal lainyang layak ;Bahwa untuk menindaklanjuti putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukanpendekatan/perundingan dengan pihak Tergugat

Saleh, dkk dan setelah Tim melakukanpemeriksaan ke lokasi obyek sengketa tersebut~ telahdidapatkan nilai ganti rugi yang layak atas obyeksengketa dalam perkara perdata No. 49/PDT.G/2002/PN.MTR,No. 25/PDT/2003/PT.MTR, Mahkamah Agung RI No. 2470K/Pdt/2003 adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratusjuta rupiah) ;Bahwa karena sudah didapatkan nilai ganti rugi yanglayak atas obyek sengketa tersebut kemudian pihakPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah menyiapkanHal. 3 dari 13 hal. Put.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.90/PDT/2009/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2009 adalahputusan yang salah menerapkan hukum atau melanggarhukum yang berlaku) karena mengabulkan ganti rugiyang layak sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratusjuta rupiah) yang seharusnya yang layak sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sedangkantentang keahli warisan benar adanya, oleh karena itumohon putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.90/PDT/2009/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2009 untukdibatalkan dengan

Putusan Pengadilan TinggiMataram No. 25/PDT/2003/PT.MTR jo.

tanggal23 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi pihak Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan pihak Penggugat; Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp 654.000, (enam ratus lima puluh empatribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMataram dengan putusannya Nomor: 02/Pdt/2004/PT.MTR

Negeri Mataram pada tanggal13 Desember 2004;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 02/PDT/2004/PT.MTR

No. 395 K/Pdt/2005Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, seperti surat bukti 11,T21tersebut;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 02/PDT/2004/PT.MTR, tanggal 13 Oktober 2004, yang telah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Mataram Nomor: 33/PDT.G/2003/PN.MTR, tanggal 23Agustus 2003 dalam perkara ini adalah putusan yang salah dan keliru,karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak memperhatikan ketentuanketentuan hukum acara perdata dalam perkara ini adalah penuh denganrekayasa, dengan adanya Surat

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa danmengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam menafsirkan aturanaturan hukum secara Perdata pada knususnya maupun hukum PerdataMateriil pada umumnya, sehingga hemat kami Putusan PengadilanTinggi Mataram Nomor: 02/PDT/2004/PT.MTR, tanggal 13 Oktober 2004,Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 395 K/Pdt/2005jo.

No. 395 K/Pdt/2005Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMANGTRAGTAG PURA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 02/Pdt/2004/PT.Mtr. tanggal 13 Oktober 2004 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Mataram No. 33/Pdt.G/2003/PN.Mir. tanggal 23

LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES, danPutusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 3 dari 10terhadap informasi tersebut keesokan harinya saksi STEFANI ANGELINA SAQUERAmelakukan pengecekan ke lokasi, setibanya di Gili Terawangan saksi STEFANIANGELINA SAQUERA melihan Kantor PT.

LEMBONGAN ISLAND FAST CRUISES padaterdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban MADEARNATA terkait pengerusakan yang dilakukan terhadap kantor PT Lembongan IslandPutusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR.

Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor550/PID.B.LH/2019/PN.Mtr. tanggal 28 Januari 2020 tersebut Penasihat HukumPutusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 9 dari 10Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kamiNyoman Gede Wirya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Masud,S.H.,M.H., dan Soehartono, S.H.

,M.H.NIP. 19630424 198311 1 001Putusan Nomor 19/PID/2020/PT.MTR. Halaman 10 dari 10

JUANA als RONGAK tiba tiba menghentikanlaju sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepedamotor Yamah Vixion milik Terdakwa dan mengawasi situasi Sementara ituPutusan nomor 08/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR Hal 3 dari 16 hal.Sdr. JUANA als RONGAK masuk ke dalam halaman sebuah rumah yangdiketahui milik Dokter LALU DUARNA ; Bahwa tak berapa kemudian, Sdr.

Karena anak seharusnya di bina bukan di hukum atau dipenjarakan.Putusan nomor 08/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR Hal 11 dari 16 hal.4. Bahwa ketidakakuratan Jaksa Penuntut Umum kian nyata dalam membuatmemori banding dimana Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan untukmempidanakan Terdakwa tanpa rasa keadilan.Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Mataram,Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memutus : Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.

(duaribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Januari2017 oleh kami 1 GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.sebagai HakimTunggal padaPengadian Tinggi Mataram , berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TinggiMataram tanggal 30 Desember 2016, Nomor : 08/ PID.SUS.ANAK / PT.MTR.

,untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Senin tanggal 09 Januari 2017oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terobuka untuk umum denganPutusan nomor 08/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR Hal 15 dari 16 hal.dibantu olehNlI KETUT PADMASARI , Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiMataram tanpa dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dan Anak beserta PenasihatHukumnya dan Orangtua, PK.

AKIS, SH.NIP : 19560712 198603 1 004 Putusan nomor 08/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MTR Hal 16 dari 16 hal.

151 / PDT / 2016 / PT.MTR

INAQ SUDIRMAN, Umur + 45 tahun, perempuan, agama Islam,pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 02 Transmigrasi, DesaSekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok TimurPutusan Nomor 151/PDT/2016/PT.MTR. Halaman 2 dari 18Selanjutnya semula disebut sebagai ; ...........

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Oktober 2016 ,Nomor : 151 /PDT/2016/PT.MTR. tentang Penunjukan Hakim Majelisyang memeriksa perkara dalam tingkat banding ;2.

Mansur) danTanah Amaq Jumiah;e Sebelah Barat : Tanah Amaq Isah (Sekarang Amaq Anim);Bahwa Tanah Sengketa tersebut diperoleh oleh AMAQ SALMINAHdengan cara membuka lahan pada sekitar tahun + 1971 dan sejakPutusan Nomor 151/PDT/2016/PT.MTR.

Ketua PengadilanTinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, IGUSTILANANG DAUH, SH.MH. dan WAYAN YASA ABADHI, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksaPutusan Nomor 151/PDT/2016/PT.MTR.

Rp. 5.000, Biaya Pemberkasan ..................+ Rp.139.000, Jumlah......cceeeeeeee Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Turunan Resmi PutusanMataram, Desember 2016Panitera,YUNDA HASBII, SH.MH.NIP. 19601220 198303 1 007.Putusan Nomor 151/PDT/2016/PT.MTR. Halaman 18 dari 18