Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Waris Islam
Register : 12-07-2011 — Putus : 08-09-2011 — Upload : 23-06-2012
Putusan MS PROP NAD Nomor 75/Pdt.G/2011/MS-Aceh
Tanggal 8 September 2011 — pembanding v terbanding
60 — 19
  • Putusan Nomor : 75/Pat.G/2011/MS.AcehT.2 secara materil adalah sama dengan bukti P.2, oleh karenanya buktitersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti surat para Terbanding berupa T.3 dan T.7tidak mempunyai titik singgung dan tidak relevan dengan perkara ini, olehkarenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti Surat para Terbanding berupa T.4, T.5 danT.6 secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata Tanah
Register : 24-09-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN LIMBOTO Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Lbt
Tanggal 24 Juni 2014 — Abdul Kadir M Kasim Sebagai Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi Lawan Ahliwaris Alm. Nooriman Hamid Maarif, yakni Noryanti M Rahman , Dkk Sebagai Para Tergugat / Terbanding / Pemohon Kasasi
63 — 27
  • bidang tanah yaitu SHM No. 314 dan SHM No. 315, yang menjadibagian dari tanah peninggalan kakek/nenek KASIM SUNGESITI TAU,yang belum dibagi waris seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meterpersegi) akan tetapi Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya halaman28 mempertimbangkan seolaholah pokok permasalahan adalah pembahagiantanah peninggalan kakek/nenek KASIM SUNGESITI TAU, pada haltanah...tanah waris peninggalan seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meterpersegi) Penggugat/ Pembanding singgung
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 99/Pdt.G.S/2019/PN Pwr
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo
Tergugat:
1.MARSIDI
2.DWI RAHAYU
30 — 7
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telahmenyampaikan pengakuan dalam bentuk tertulis, para Tergugat mengaku padahari Selasa tanggal 12 September 2017 benar telah berhutang kepada PT.
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 12-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 8 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
  • Bahwa setiap kali Penggugat singgung perihal kenapa Tergugat tidak memberikanPenggugat nafkah bathin tersebut, Tergugat menghindar bahkan pergi dari rumah.Pernah paling lama i1(satu) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat. Dankemudian Penggugat lah yang menjemput Tergugat dari rumah orang tuaTergugat. Hal seperti ini sering kali terjadi.
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 06-01-2021 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Dp
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • tertulisP1 dan P2 serta berdasarkan bukti saksisaksi, Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta persidangan sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikahpada tanggal 10 Mei 2015 dan dari perkawinan tersebut Penggugat danTergugat belum dikaruniai anak;2.Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yangterlambat pulang dari berobat (operasi) di RS Kota Mataram, dan masalahitu selalu di singgung
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 19-01-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 16 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 47
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka suraisurat bukti tersebutsecara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdayabukti sempurna dan mengikat yang memben bukti bahwa Penggugat sebagaidokter telah memiliki izin praktek sejak Februari 2011, secara materiil alat buktitersebut tidak memiliki titik singgung terhadap perkara Harta Bersama yangdidalikan Penggugat dalam sural gugatannya. oleh Kkarenanya harusdikesampingkan:Menimbang.
    Tapijika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka suratpernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apaapa, SedangkanPenggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi dipersidangan, terlepas dari itusecara Materiil alat bukti tersebut tidak memiliki titik singgung terhadap perkaraHarta Bersama yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, olehkarenanya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa alat bukt) P.4 sampal dengan P.16 merupakanInformasi dan Dokumen Elektronik berupa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-07-2006 — Upload : 24-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387K/PDT/2001
Tanggal 17 Juli 2006 —
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah menyimpang dari rasakeadilan sebagaimana pula yang telah dilakukan Pengadilan NegeriIndramayu yang dengan sengaja atau tidak memperhatikan sama sekali alatalat bukti tertulis sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasi singgung dalampembuktian di tingkat peradilan pertama dan memori banding dalamperadilan tingkat kedua.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 19-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/PDT.SUS/2011
WANDA ARSYAD; PT. SEIWA INDONESIA
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berakibat pemutusan hubungan kerjadengan Penggugat Rekonvensi;3Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja juga diikutsertakan dalamAsuransi Kesehatan, dimana biaya pengobatan yang ditanggung PenggugatRekonvensi adalah sebagai berikut:Untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.600.000, per tahun;Untuk rawat inap sebesar Rp. 27.500.000, per tahun;untuk perawatan gigi sebesar Rp. 800.000, per tahun;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 01-09-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 80/PDT/2021/PT PLK
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Fernand Ruben Diwakili Oleh : ISMAIL, SH
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
61 — 33
  • khusus dari Terbanding danTerbanding II, Turut Terbanding dan Turut Terbanding II sebagaimana yangdimaksud dan tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 24 Juli 2021;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak menjelaskandan menunjuk dasar hukum yang digunakan bahwa cacat yuridis berkaitanerat dengan petitum batal dan/atau tidak sah;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLKBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidakmempertimbangkan dan menjelaskan dimana letak titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 22-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445 K/Pid/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — FRANSISKUS SUDI
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah tersebut dan selanjutnya pula Terdakwasendiri tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada saksi Simon Sar ;Bahwa terhadap faktafakta tersebut telah terdapat sengketa hak milik,terhadap kebenaran peristiwa hukum tersebut harus dibuktikan lebih lanjutdalam Hukum Perdata untuk menentukan status kepemilikan tanah tersebut ;Bahwa berdasarkan teori hukum dari Van Savigny dalam Bukunya LivingLaw dalam hukum itu dikenal ruang hukum public dan ruang hukum privat.Kedua ruang hukum ini terdapat titik singgung
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 41/Pdt.G/2019/PN RBI
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
H.M.SALEH BIN SULAIMAN
Tergugat:
M.NOR BIN H.SULAIMAN
57 — 16
  • meninggal dunia makamengenai penggantian kedudukan ahli waris menurut hukum waris islamsebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkanInpres No. 1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebin dahulu dari pada si pewaris, makakedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. maka menurut hemat MajelisHakim perihal tersebut adalah murni merupakan kewenangan absolutepengadilan Agama Bima yang secara formil terdapat titik singgung
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Amar Kasasi/PK yang Mengabulkan Permohonan Pailit
Kata Kunci : Debitur Pailit, Kabul Pernyataan Pailit
PERDATA KHUSUS/2.a/SEMA 3 2015
1819 — 321
  • Dalamhal amar putusan kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit,Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon danmemerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas (SEMA Nomor 3 ... [Selengkapnya]
  • Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan,Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Putus : 17-03-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 122/Pid.B/2015/PN.Bks
Tanggal 17 Maret 2015 — Makmur Supriyadi alias Amur Bin Ajid
29 — 10
  • oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalamkeadaan memberakan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwatelah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhipidana yang sesuai tingkat kesalahannya;Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tidak adamenemukan adanya halhal pembenar atau pemaaf yang dapatmenghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, hal manasebagaimana telah pula di singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 48/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 15 April 2015 — JAHJA KOMAR HIDAYAT MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. RUMANDA BUKIT JAYANTI
112 — 85
  • Eksepsi Kewenangan Absolut; Alasan Hukumnya yaitu : 220 non non cnn ne nnn non nne sencnnncnnnBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4 dalamHalaman 11 dari 56 halaman, Putusan No. 48/G/2014/PTUNSRGgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapi secara
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Bunyi amar Putusan atas Putusan yang Tidak Tersedia Upaya Hukum
Kata Kunci : amar putusan, kepailitan/PKPU tidak ada upaya hukum
PERDATA KHUSUS/2.c/SEMA 3 2015
1279 — 1569
  • Jika terhadap putusan kepailitan/PKPUyang tidak tersedia upaya hukum apapun tetap diajukan ke MA, maka isi amarputusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.
  • Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan,Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — 1. NELLY HARTATI., DKK., 2. PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN DAN WALIKOTA TANGERANG;
431 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 226 K/TUN/2021sebelum pengajuan gugatan a quo, sehingga dinilai sudah memenuhisyarat formal pengajuan gugatan;Bahwa sengketa a quo mempunyai titik singgung dengan kewenanganhakim perdata, karena terkait dengan adanya Perjanjian KerjasamaBersyarat tanggal 13 Mei 1990 antara Pemerintah Daerah Tingkat IlKabupaten Tangerang dengan PI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — TJIK MAIMUNAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., II. RATNA JUWITA NASUTION;
255 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KetikaPenggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,diwaktu yang bersamaan Penggugat juga mengajukan gugatan secarakeperdataan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang denganregister perkara nomor 209/Padt.G/2018/PN.PLG; Bahwa pada sengketa a quo terdapat titik singgung kewenanganmengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum,sehingga walaupun sertipikatsertipikat objek sengketa merupakanKeputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi olen karena perselisinantentang
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 19-11-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 205/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 6 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : HJ.RATNA TUNRU
Pembanding/Penggugat II : FITRIAH OKTAVINA
Terbanding/Tergugat I : BOBBY GUNARTO
Terbanding/Tergugat II : DIAN SAFITRI
Terbanding/Tergugat III : PT.BANK NEGARA INDONESIA CABANG BIMA
Terbanding/Tergugat IV : Dr.AKBAR
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTB Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BIMA
Terbanding/Turut Tergugat : SOEAEDY HIDAYAT, ST alias EDI TUNRU
61 — 28
  • titiksinggung) karena kewenangan Peradilan pada lingkungan Peradilan tertentuberada didalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam artiluas.Selanjutnya dicatat dalam peraktik Peradilan bahwa pokok perkara dalamgugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan Peradilan umumsalah satunya adalah Sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketatanah karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah denganpermasalahan tentang muara masalah kewarisan sebagai akibat hukumnya.Bahwa titik singgung
    dengan runtutan faktafakta yang telahdikemukakan dalam posita gugatan, maka dari rangkaian uraian posita gugatansehingga terjadinya akumulasi tindakan hukum yang berakibat pada harusditentukannya terlebin dahulu statuta obyek sengketa yang termuat dalampetitum untuk dapat memperlihatkan bahwa adanya rangkaian tindakan yangterakumulasi merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang akandiajukan dihadapan majelis hakim Judect facti untuk diperiksa kebenaranmatriilnya.Bahwa dengan adanya titik singgung
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Upah Proses Tentang Batasan Lamanya Upah Proses
Kata Kunci : upah proses, batasan lamanya upah proses
PERDATA KHUSUS/2.F/SEMA 3 2015
2623 — 660
  • Pasca Putusan MK No.37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amarputusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihanwaktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. ... [Selengkapnya]
  • Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan,Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2015
1705 — 1619
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  • Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang Ne. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan.Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara