Ditemukan 1108 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor refoza ref.rm report
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SUPRACOYO, SH
Terbanding/Terdakwa : BIRMAN BANJARNEGARA, SH
149 — 71
  • maka terpidana dipidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanapabila terpidana membayaruang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajibanmembayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yangdibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibanmembayar uang pengganti.Menyatakan barang buktiberupa :A. 1 (Satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, danPanitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut : reForm
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
55 — 14
  • Ahli JONTOR LISTOR BATUBARA, SH Bahwa Ahli adalah Pensiunan dari Instansi Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), Kota Cimahi, Kota Bandung serta Kabupaten Bandung Barat.Saksi Ahli menerangkan terntang Persertifikatan terkait tanan adat, tugas dariBPN adalah mencatat tanahtanah yang akan dimohon sama pihak Pemohon; Bahwa Ahli bekerja di BPN dari Juni 2005 sampai Maret 2008sebagai Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah di BPN Cimahi, selain ituahli juga pernan sebagai Kasubsi Sengketa dan Konflik SKP
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
201 — 122
  • Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — DUSKI BIN ABDUL WAHAB
182 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Butir VIl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.1. Penyuluhan .2. Inventarisasi dan lIdentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek) .3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya .4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah .Hal. 4 dari 146 hal. Put. No. 754 K/Pid.Sus/20155.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus_TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — - RADJA TJELAK NUR DJALAL (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH (JPU)
76 — 36
  • Sosialisasi PP No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPATJudul Implementasi PP Mo.24 Tahun 2016 tentang Perubahan PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang peraturan jabatan PPAT Dalamsudut pandang Hukum yang berkeadilan , Bermanfaat dan BerkepastianHukumThe Inclusivity And The Sustainability Of Food Security In The, Globelics International 2016 judul Agrarian Affairs Reform ForUnderdevelofed Area Case Study in Napan Village , Nort Bikomi District,Nrt Centeral Timor Regency , East Nusa Tenggara
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
117 — 33
  • badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
    badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.2)Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — RADJA TJELAK NUR DJALAL ( Terdakwa)
157 — 25
  • impact Of Political Policy Of The Land Law On TheOwnership Og Land By Foreign Citizens In Indonesia Case studies In Bali, Sosialisasi PP No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPATJudul Implementasi PP Mo.24 Tahun 2016 tentang Perubahan PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang peraturan jabatan PPAT Dalamsudut pandang Hukum yang berkeadilan , Bermanfaat dan BerkepastianHukumThe Inclusivity And The Sustainability Of Food Security In The, Globelics International 2016 judul Agrarian Affairs Reform
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5716 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Selain itu, kegiatan restatement saat 164 Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.248itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukumyang banyak terjadi di Indonesia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2013 — ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH
148 — 52
  • Media Komunikasi DataDJP di Ditjen Pajak tahun 2006, peran terdakwa hanya mengangkat/menunjuk Panitia dengan SK, selain itu tidak ada yang dilakukan olehterdakwa;Bahwa PPK bertanggungjawab kepada KPA yaitu membuat laporan padaakhir tahun setelah semua pekerjaan selesai dan laporan tersebut diteruskankepada PenggunaAng garan: 2229222 22 ===Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan/proyek tersebut, terdakwa tidakmendengar adanya pembagian uang dan terdakwa tidak menerimanya karenapada saat itu sedang proses reform
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6277 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Selain itu, kegiatan restatement saat 164 Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.248itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukumyang banyak terjadi di Indonesia.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.ISKANDAR
2.ANTONI
3.JONI ACHMAD
4.JEBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI
316 — 240
  • Hal ini menimbulkankeraguan tentang keabsahan tanah miliknya.Dan apakah dia pantas/layak menerima SHM tanah objek Land Reform 8SHM produk Redistribusi Tahun 2009. Dalam Gugatan a quo paraPenggugat tidak ada menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan di atastanahnya sehingga terkesan tidak ada hubungan hukum Para Penggugatdengan Tanah SHM yang dipakai menggugat.Selanjutnya ada beberapa kewajiban yang harus diterima pemilik SHMRedistribusi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
54 — 17
  • Yang harus dilampirkan adalah bukti material sepertiSPPT PBB, fotokopi Letter C Desa, Surat pernyataan dari Terdakwa bahwa tanahtersebut betulbetul dikuasai oleh Terdakwa dan tanah tersebut dikuasai secara fisikoleh Terdakwa, tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tanah tersebut belum pernahditerbitkan sertifikatnya ;Bahwa saksi memberikan saran pada Ketua panitya ; Sesuai ketentuan Land Reformpenerbitan SHM No. 872 tidak melanggar Land Reform .
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5737 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Satrio PENJELASAN HUKUMTENTANG BATASAN UMUR Penjelasan Hukum tentang Batasan UmurHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egaretorm Program Penulis: Ade Maman Suherman, J. Satrio Editor: Sebastian PompePengulas: Tony Budidjaja Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
180 — 94
  • bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum, Program Notariatdan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang ;Bahwa ahli adalah ahli di bidang Hukum Administrasi Negara ditunjangdengan serrtifikasi sebagai berikut :a.Sertifikat dari Universitas Utrecht atas partisipasinya dalamSandwich Research Program ;Sertifikat dari Program Sarjana S2 Ilmu Politik UGM dan JurusanIImu Politik Fisip Unand, sebagai Narasumber Focus GroupDiscussion Decentralizing Corruption Eradication Commissin(KPK) : A Study of Possible Reform
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
389 — 241
  • puluh)tahun atau lebih dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanataupun pihak lainnya (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis pemberian hak atas tanahterhadap masyarakat yang telah menguasai tanah secara faktual danterus menerus dengan itikad baik, dengan jumlah yang sewajamyauntuk tempat tinggal dan/atau suber penghidupan, sejalan dengantujuan land reform
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
740 — 968
  • tidak selamanya dan tidak selalu harus bersifatmutlak.Inspannings theorie yang dikemukakan oleh Houwingmenyatakan, bahwa seseorang tidak lagi dapat dimintakanpertartggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengansekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian danmenghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidakmembawa hasil apaapa.Rahmat SS Soemadipraja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa (syaratsyarat pembatalan perjanjianyang disebabkan keadaan memaksa/force majeur), NationalLegal Reform
    Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Rahmat SS Soemadipraja, National Legal Reform Program,Jakarta, 2010; (Sesuai dengan buku)151.Bukti T116 : Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 16Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Tanggap DaruratPenanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta BencanaKabut Asap Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Copy dari copy)152.Bukti 1117: Keputusan Bupati Kepulauan MerantiNo.25/HK/KPTS/III/2014 Tentang Perpanjangan Penetapan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
738 — 1087
  • halal, yang merupakan syarat obyektif darisahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatatersebut diatas.Oleh karena Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation tidakmemenuhi syarat objektif maka konsekuensi hukumnya dokumendokumen tersebut batal demi hukum.Hal ini juga telah sesuai dengan Doktirin dan yurisprudensiyurisprudensi sebagai berikut:e = Doktirin dalam buku Elly Erawati dan Helien Budiono berjudulPenjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Penerbit NasionalLegal Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
628 — 1258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Li, dkk, Penerbit: TheIndonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP),halaman 98 hingga halaman 128.* Pemborongan pekerjaan di atas ditandai dengan huruf tebal.Berdasarkan 16 contoh kasus di atas yang pernah diperiksa olehKPPU, semua pemborongan pekerjaan merupakan suatupekerjaan yang dimulai pada suatu titik dan berakhir dengandiselesaikannya pekerjaan tersebut, contoh: pembangunanbendung irigasi, pembangunan rumah dinas bupati, renovasipasar, pembangunan sekolah, pelebaran jalan
    Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, dkk, Penerbit: TheIndonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP),halaman 98 hingga halaman 128.* Pengadaan barang di atas ditandai dengan huruf tebal.Berdasarkan data di atas, dapat diperoleh informasi bahwaperkaraperkara yang pernah diperiksa oleh KPPU, yang berkaitandengan pengadaan barang memiliki unsur akan diadakannyasuatu objek tertentu.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
193 — 101
  • Redistribusi Tanah (Land Reform),3. Konslidasi Tanah;4. Pendaftaran Tanah secara massal baik dalam rangkapelaksanaan pendaftaran tanah sistematik maupun pendaftarantanah sporadik.Sehingga berdasarkan dalildalil hukum luas obyek (tanah) Penggugatseluas + 61 Hektar dan diperoleh Penggugat sebagai ahli waris Alm.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4503 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • aaaTENTANG Ga ig (Ahmad Fikri AssegafElijana Tanzah & sss PENJELASAN HUKUMTENTANG GROSSE AKTE Penjelasan Hukum tentang Grosse AkteHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2011 Nasional egarRetorm Program Penulis: Ahmad Fikri Assegaf, Elijana Tanzah Editor: Sebastian PompePengulas: J.Djohansjah Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.