• Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2.

  Panitia Pengadaan Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI

  SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DANPENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANDEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Selaku KUASAPENGGUNA ANGGARAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSIPERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANANRI, berkedudukan di Kantor Pusat DepartemenKelautan dan Perikanan Jl.

  PANITIA PENGADAAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKS!I PERIKANANINDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERALPENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMENKELAUTAN DAN PERIKANAN RI, berkedudukan diKantor Pusat Departemen Kelautan dan PerikananJl. Medan Merdeka Timur No. 16 It. 14 15Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II ;Dalam hal ini, baik Tergugat dan TergugatIl, secara bersamasama diwakili oleh kuasanyayang masing masing bernama1. EDWIN P.

  atasanatau Instansi lain belum bersifat Final karenanyadapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban padapihak yang bersangkutan ;20a.Di dalam perkara a quo, Penggugat mengajukangugatan terhadap 2 (dua) Surat yaitu Surat SekretarisDirektorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian SumberDaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor : 508/KPA.1/P2SDKP/Xl/ 2009 tanggal 30 Nopember 2009 perihal prosespelelangan ulang proyek SKIPI dan Surat PanitiaPengadaan Proyek' Sistem

  Kapal InspeksiPerikanan Indonesia (SKIP 1) Direktorat JenderalPengawasan Perikanan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan Departemen Kelautan danPerikanan Republik Indonesia.HIlm 21 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.Bahwa Penggugat salah dalam menentukan subjek hukumgugatan, dengan alasan subjek hukum yang benar adalahSekertaris Direktorat Jenderal Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan dan DepartemenKelautan dan Perikanan RI, serta Panitia PengadaanProyek Sistem Kapal

  BahwaPelaksanaan lelang Proyek Sistem Kapal InspeksiPerikanan Indonesia (SKIP 1) Direktorat JenderalPengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan danHlm 31 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RepublikIndonesia, terikat dengan batas waktu anggaran untukpengadaan kapal tersebut yaitu) sampai dengan 2011sesuai dengan Green Book dari BAPENAS, selain itu jugakepentingan yang mendesak untuk memiliki kapal patroliyang dapat mencapai jarak tempuh sampai

• Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Banger

  Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPembangunan Sistem Polder Banger, berkedudukan di Jl.

  BUD MULYO TEKNK,telah mendapatkan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa danME Sistem Polder Kali Banger dari PIHAK KEDUA, dengan nilai kontraksebesar Rp. 17.713.850.000,00 (tujuh belas milyard tujuh ratus tiga belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari sumber pendanaanAPBD Kota Semarang TA. 2015 dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) harikalender, mulai tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember2.

  Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan PengadaanBarang Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Banger Pekerjaan Pengadaan& Pemasangan Pompa & ME Nomor : 050/6795 tanggal 19 Mei 2015.2. Addendum Surat Perjanjian Nomor: 050/7254 tanggal 27 Mei 2015 atas SuratPerjanjiian Kontrak Nomor: 050/6795 tanggal 19 Mei 2015 KegiatanPembangunan Sistem Polder Banger Pekerjaan Pengadaan & PemasanganPompa. & ME.,~ ne nnn nnn nnn ne nen nnn nn nnn mnmnnnnnminnnmen nena3.

  Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Sistem Polder Kali Banger PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Pompa & ME Sumber Dana APBD KotaSemarang Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Ahli Mekanik Elektrik (ME) dariFakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang tanggal 21 April 2016.4.

  Jatinom,Km.4 No. 2A,Gojayan, Kahuman ,Ngawen, Klaten dan WALI KOTA PEMERINTAHKOTA SEMARANG Cq Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danEnergi Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA&ESDM) Kota Semarang Cq,Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sistem PolderBanger , berkedudukan di Jl. Pamularsih No. 20 Kelurahan Bojong10Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tersebut, untukmentaati isi Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.;2.

• Sumolang2.ChairunnisaTergugat:1.CIPTO SULISTIO2.SUGIANTA CHANDRA3.PT ALAM MULTI SARITurut Tergugat:1.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM2.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA dan SISTEM INFORMASI

• , V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem

   Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;
6. Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 2;
7. Memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup salah satunya

   mencakup sistem peringatan dini;

8. Memerintahkan Tergugat V untuk melanjutkan menyusun Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.4 636.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00061, Folio 054466 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00056, Folio 054430 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00038, Folio 054221, 054219 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000,-Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00017, Folio 053558, 053592, 054108, BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 1.940.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00027, Folio 053560 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 485.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00046, Folio 053844 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2201/00082, Folio 052191 BANK NEGARA INDONESIA, 28-01-2022 Rp. 400.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem, Folio By Sistem dan GL Palsu.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2202/00061, Folio 051026, 050723 BIMTEK ULM, 26-03-2022 Rp. 62.165.000,-Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem, Folio By Sistem, Fotocopy BEO dan Foto Keterangan Kasir By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2202/00045, Folio 053129,053087 DINAS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 26-03-2022 Rp. 750.000, Dokumen Pendukung :Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

  PURBAKA, 26-03-2022 Rp. 3.640.000,- Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2201/00131, Folio 052586 , 052587 PT. PATRIA TANJUNG, 26-02-2022 Rp.1.455.000,-Dokumen Pendukung : Reprint Invoice By Sistem, Reprint Folio By Sistem dan GL Palsu.

• Penggugat:
  PT Envy Technologies Indonesia Tbk
  Tergugat:
  1.PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi
  2.PT Abyor International
  Turut Tergugat:
  1.PT Telkom Sigma
  2.Direktorat Jenderal Pajak

• Direktur Sistem Jaringan Jalan Ditjend Prasarana Wilayah Cq. Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol, dkk VS WONG ANWAR HAIRUDDIN

  Direktorat Jenderal Bina Marga Cq.Direktur Sistem Jaringan Jalan Ditjend Prasarana WilayahCq. Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan danJembatan Tol, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada: Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., Kepala BagianBantuan Hukum , Biro Hukum Kementrian PekerjaanUmum, Oriwianto, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan, Setditjen Bina Marga, Biro Hukum KementrianPekerjaan Umum, Ir.

  pada tanah yang kena Proyek Jalan Tol Makassar Seksi II(dua);Bahwa Penggugat telah memohonkan agar kepemilikan tanah FaharuddinKrg Kumala dan Lamakka bin Kumala dapat diganti rugi dan hal tersebuttelah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu dengan mengevaluasi/mengklarifikasi data kepemilikan, peninjauan lokasi, pengukuran lokasi danrapatrapat pembahasan oleh panitia Pembebasan tanah Jalan TolMakassar bersama instansi terkait juga dihadiri pihak proyek pembinaanjalan Tol Jakarta serta direktur sistem

  Kumala dan Lamakka bin Kumala,sebagaimana telah dirinci pada bagian objek perkara tersebut di atas,mewajibkan kepada pihak pemimpin bagian proyek pembinaan jalan danJembatan Tol/Direktorat sistem jaringan Jalan Ditjend Prasarana Wilayahmelaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada pemegang hak atastanah/ahli waris yang disaksikan oleh panitia pengadaan tanah kotaMakassar;Bahwa Tergugat dengan berbagai macam alasan, sekalipun beberapa kalipihak Penggugat yang diwakili oleh kuasanya saudari St.

• Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

  Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak2. Membebaskan anak Sahrul Ramdani Bin Warja oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hak anak Sahrul Ramdani Bin Warja dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

  Pasal 1 angka 3 UndangundangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak Jo. Pasal 69 ayat (2) Undangundang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo.

  Pasal 1 angka 3 Undangundang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat (2)Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak Jo.

  Pasal 1 angka 3 Undangundang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat(2) Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak Jo. Pasal 82 Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

• SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU (IPA BETON 300L/DT)2. 2. PT. WASKITA KARYA (Persero)

  PETANU (IPABETON 300 L/DT) DAN JASA KONSULTANSI PEKERJAAN SUPERVISIPELAKSANAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU PADA SATUANKERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI(POKJA ULP;Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Kelompok Kerja UNIT LAYANANPENGADAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEKERJAANPEMBANGUNAN SISTEM PETANU (IPA BETON 300 L/DT) DAN JASAKONSULTANSI PEKERJAAN SUPERVISI PELAKSANAANPEMBANGUNAN SISTEM PETANU PADA SATUAN KERJAPENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI (POKJAULP) juga merupakan Pejabat

  Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawabatas pelaksanaan dan sekaligus pengguna jasa dalam Paket PekerjaanPembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 I/dt) pada Satuan KerjaPengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali;5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Il adalah Penyedia Jasa yang ikut dalam proseslelang Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 I/dt) padaSatuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali tersebut diatas.

  Fotocopy Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan UmumPrakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas)Kontrak Harga Satuan Nomor : A.2/475/DP/POKJAPKPAM/2012 Tanggal 24 April2012 Perihal Pekerjaan Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 L/dtk),selanjutnya diberi tanda (Bukti TI.1);2. Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor:A.2/479/BARP/POKJAPKPAM/2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti TI.2);3.

  Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton300 L/dtk) oleh PT. Jasuka Bangun Pratama PT. Amarta Karya (Persero) (KSO)Nomor 342/JSKAMKA/KSO/SPH/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberitanda (Bukti T.4);5. Foto copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 I/dtk)oleh PT. Jasuka Bangun Pratama PT. Amarta Karya (Persero) KSO tanggal 16Mei 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti TI.5);6.

  Foto copy surat Nomor : KU.03.01/PKPAM/543 perihal Penunjukan penyediaanuntuk pelaksanaan paket pekerja pembangunan sistem petanu (IPA Beton3000lt/dt), tanggal 17 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I9) ;6.

• sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali berupa: 1 (satu) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali berupa: 12 (dua belas) gabung surat

  berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali berupa: 27 (dua puluh tujuh) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan print

  kwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali berupa: 19 (Sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang yang ada pada sistem;
• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan

  modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali berupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan

  nota penjualan) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 101 (serratus satu) kali berupa: 85 (delapan puluh lima) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali berupa: 7 (tujuh) gabung

  Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dpspada sistem untuk dilaporkan kepada pemilik Nyoman Cenik Suranta, S.E.

  tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;e Cara keenam, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum,tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurang!

  Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dpsdata penjualan yang diinput pada sistem dan print kwitansi yang ada padasistem;Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus (tidak menginputsecara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengannota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kaliberupa: 19 (Sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan print kwitansi yang yang adapada sistem;Data pengambilan uang

  penjualan tunai dengan modus (tidak menginputsecara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengannota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kaliberupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan,print data penjualan yang diinput pada sistem dan print kwitansi yang adapada sistem;Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus (tidak menginputsecara keselurunhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengannota penjualan) di tahun

  yang diinput pada sistem, print kwitansi pada sistem, printrekapan laporan harian yang disimpan pada flashdisk, print out transaksiRek. nomor 00401914144 Bank BCA an.

• Menteri Keuangan Republik Indonesia
  2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
  Turut Tergugat:
  Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda

  Mimik Aning KumarohKesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di GedungHalaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN SmrJuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.WahidinNo.1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal21 Oktober 2019 ,sebagai Tergugat I;Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian10.11.12.13.Keuangan R.l, bertempat tinggal di Gedung SyafrudinPrawiranegara

• Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
  2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya
  Turut Tergugat:
  BIBI NGATIFAH

• senilai Rp1.500.000;14. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening IF tanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp1.500.000;15. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp1.500.000;16. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah Membayar

  ;22. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 17 November 2014 senilai Rp4.800.000;23. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 17 November 2014 senilai Rp4.800.000;24. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Hasil Query Status Transfer

  lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp8.580.000;31. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp8.580.000;32. 1 (satu) lembar copy sesuai asli voucher Fund Transfer tanggal 7 Januari 2015

  Perintah Membayar No.1646/SPMUM/PYCS/0115 tertanggal 4 Februari 2015 perihal Pertanggungjawaban UM Akhir Bulan Desember 2014 senilai Rp1.163.299;40. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 12 Februari 2015 senilai Rp1.163.299;41. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan

  ;62. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 16 Desember 2015 senilai Rp352.584;63. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem Kliring Nasional/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferan dana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 16 Desember 2015 senilai Rp352.584;64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No.12197/SPM-UM

  Sel.10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)1 (Satu) copy sesuai asli lembar Surat Perintah MembayarNo.0445/SPM/PYCS/0814,tertanggal 05 Agustus 2014 perihal UangMuka Operasional bulan Agustus 2015 senilai Ro8.580.000;1 (Satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem KliringNasiona/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferandana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 5 Agustus 2014 senilaiRp8.580.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem KliringNasiona/SKN Real Time

  Gross Settlement/RTGS) pentransferandana ke rekening IF tanggal 5 Agustus 2014 senilai Rp8.580.000;1 (Satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah MembayarNo.0988/SPM/PYCS/0814 tertanggal 19 Agustus 2014 perihal By OpsCorporate Services senilai Ro1.500.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem KliringNasiona/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferandana ke rekening IF tanggal 20 Agustus 2014 senilai Ro1.500.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem

  Sel.21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Perintah MembayarNo.1619/SPM/PYCS/1114 tertanggal 14 November 2014 perihal ByOperasional KDO November 2014 senilai Rp4.800.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem KliringNasiona/SKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferandana ke rekening INTAN FITRINYANTY tanggal 17 November 2014senilai Rp4.800.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem KliringNasiona/SKN Real Time Gross

  MembayarNo.0470/SPMUM/PYCS/0115 tertanggal 06 Januari 2015 perihal UMKDOJanuari senilai Rp8.580.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem KliringNasiona/VSKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferandana ke rekening INTAN FITRIYANTY tanggal 7 Januari 2015 senilaiRp8.580.000;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Transfer (Sistem KliringNasiona/VSKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferanHal 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 1343/Pid.B/2017/PN.Jkt.

  ;1 (satu) lembar copy sesuai asli Daftar Jurnal Transfer (Sistem KliringNasiona/VSKN Real Time Gross Settlement/RTGS) pentransferanHal 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 1343/Pid.B/2017/PN.Jkt.

• Menteri Keuangan Republik Indonesia
  2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
  Turut Tergugat:
  Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda

• 1 (satu) lembar print out dari sistem kas besar bahan cikampek tanggal 19 Agustus 2019.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600436 tanggal 19 Agustus 2019 nama customer NAHUJU YULIANTI.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600439 tanggal 19 Agustus 2019 nama customer CARMI.

• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600437 tanggal 19 Agustus 2019 nama customer UJANG SAEPULOH.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600431 tanggal 15 Agustus 2019 nama customer DANTI AZSARI.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600438 tanggal 19 Agustus 2019 nama customer H. TONI HIDAYAT.

• 1 (satu) lembar print out dari sistem register PO leasing nomor legalitas 19LG56003973 tanggal 27 Juli 2019 atas nama ELAWATI.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem register PO leasing nomor legalitas 19LG56002251 tanggal 27 April 2019 atas nama BATARA SYAHPUTRA.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem register PO leasing nomor legalitas 19LG56001707 tanggal 23 Maret 2019 atas nama ITOH.

• 1 (satu) lembar print out dari sistem register PO leasing nomor legalitas 19LG56001480 tanggal 18 Maret 2019 atas nama NOVI ASTUTI.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem register PO leasing nomor legalitas 19LG56002281 tanggal 29 April 2019 atas nama YUNI FAROKA.
• 1 (satu) lembar catatan selisih antara kas besar dan setoran bank yang di tanda tangani oleh sdr. FITRIYADI tanggal 10 September 2019.

• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600329 tanggal 13 Juli 2019 nama customer SITI SUMARTI.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 19FJK5600112 tanggal 14 Maret 2019 nama customer YOGO PRIANTO.
• 1 (satu) lembar print out dari sistem penerimaan piutang nomor faktur 18FJK5600687 tanggal 05 Oktober 2018 nama customer SANA SUMARNO.

• AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesiasampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)atau penetapan lain yang mencabut penundaan ini.

• Menyatakan batalTindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

  AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia.

• Mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

  AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia;

• MenghukumTergugatdan Tergugat II Intervensiuntuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

• Geragai, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga terendah sistem gugur, Tahuh Anggaran APBD 2021, Nilai Pagu paket Rp. 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 1.079.992.469,87, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat

Geragai, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu file Harga terendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp 1.079.992.469,87;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV.

Geragai, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu file Harga terendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp 1.079.992.469,87;

Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang pemilihan penyedia barang/jasa atas Kode Tender 6191331, nama Tender Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat

Geragai, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu file Harga terendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp 1.079.992.469,87;

Mewajibkan Tergugat untuk mengadakan rapat ulang persiapan berkontrak untuk penunjukan penyedia barang dan jasa atas pekerjaan Kode Tender 6191331, nama Tender Rehabilitasi

Geragai, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu file Harga terendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp 1.079.992.469,87;

Mewajibkan Tergugat untuk mengundang Penggugat dengan menggunakan alamat elektronik resmi Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur untuk rapat ulang persiapan

Geragai,Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori Pekerjaan Konstruksi,Sistem Pengadaan TenderPascakualifikasi Satu file Hargaterendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, Nilai PaguPaket Rp 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp1.079.992.469,87, yang diadakan sejak 29 April 2021;2.

Geragai, Instansi Pemerintah DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan,Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan TenderPascakualifikasi Satu file Harga terendah sistem gugur, TahunAnggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp 1.080.000.000,00, NilaiHPS Paket Rp 1.079.992.469,87;6.

Geragai, Instansi Pemerintah DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan,Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan TenderPascakualifikasi Satu file Harga terendah sistem gugur, TahunAnggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp 1.080.000.000,00, NilaiHPS Paket Rp 1.079.992.469,87;7.

Geragai, Instansi Pemerintah Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, KategoriPekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan TenderPascakualifikasi Satufile Harga terendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, NilaiPagu Paket Rp 1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp 1.079.992.469,87;4.

Geragai, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten TanjungJabung Timur, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kategori PekerjaanKonstruksi, Sistem Pengadaan TenderPascakualifikasi Satu file Hargaterendah sistem gugur, Tahun Anggaran APBD 2021, Nilai Pagu Paket Rp1.080.000.000,00, Nilai HPS Paket Rp 1.079.992.469,87;6.