• KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DERAH (DPKAD) KOTA BANDUNG, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN CIBIRU Cq. LURAH KELURAHAN CIPADUNG, dk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali; 4. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN GEDEBAGE Cq.

  . & Rekan, berkantor di Jalan Padasuka,Nomor 24 B, Kota Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 April 2020;ISA HASAN BAISA, bertempat tinggal di Jalan SoekarnoHatta Km.14/770, RT 001 RW 003, Kelurahan Cimencrang,Kecamatan Gedebage, Kota Bandung;PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTABANDUNG CQ KEPALA DINAS PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPKAD) KOTABANDUNG, berkedudukan di Jalan Wastukancana,Halaman 4 dari 18 hal.

• 1. Dokumen Pencairan Dana Desa :

  Tahap I

  • 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122 / SPP-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 123 / SPM-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1544 / SP2D-LS / 2016 tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Dana Desa Tahap Pertama

  TA. 2016

• 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pencairan Dana Desa Tahap Pertama TA. 2016 dari Bendahara Bantuan Keuangan DPKAD;
• 1 (satu) lembar Asli Daftar Pencairan Dana Desa APBN Tahap I (Pertama) Kab.

  Pencairan Dana Desa Tahap Kedua TA. 2016 dari Bendahara Bantuan Keuangan DPKAD

• 1 (satu) lembar Asli Daftar Pencairan Dana Desa APBN Tahap II (Kedua) Kab.

1. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa :

Tahap I

• 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 123 / SPP-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 122 / SPM-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1541 / SP2D-LS / 2016 tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Dana Desa Bulan Januari

  s/d Bulan April 2016

• 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Bulan April 2016 dari Bendahara Bantuan Keuangan DPKAD;
• 1 (satu) lembar Asli Daftar Pencairan Alokasi Dana Desa Kab.

• Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/20142 Tidak menyimpan uang Kas Daerah pada BPR yang merupakan BankUmum.3 Memerintahkan kepada DPKAD untuk tidak melakukan kredit yangmengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sragen tanpa melaluimekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.4 Menunjuk Bank Umum sebagai tempat menyimpan uang daerah.Bahwa berdasarkan salah satu rekomendasi BPK adalah untuk dilakukanTuntutan Perbendaharaan ataskasus pencairan Kas Daerah sebesarRp11.216.045.352,00.Bahwa selama tahun 2003

  Sragen dan Sri Wahyuniselaku Bendahara Umum Daerah yang menyerahkan Bilyet DepositoAn.Bupati Sragen QQ BPKD sebagai jaminan kredit.Bahwa atas perjanjianperjanjian kredit tersebut secara formal hukum tidakmemenuhi syarat sebagai Pinjaman Daerah dikarenakan:1 Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Koeshardjono, Adi Dwijantorodan Sri Wahyuni selaku Kepala DPKAD Kab.

  PK2 : Lembar disposisi tertanggal 21 April 2011 dari Bupati Sragen ; Bahwa Terpidana selaku Bupati Sragen untuk keperluan dinas dan nondinas, membutuhkan dana dalam rangka menjalankan roda pemerintahan,memerintahkan Kepala DPKAD dan stafnya (Koeshardjono dan AdiHal. 60 dari 63 hal.

  dan BUD untuk meminjamdan mencari dana tersebut adalah merupakan perintah atasan kepadabawahan, sesuai kaidah Hukum Tata Usaha Negara, perintah tersebutbersifat pendelegasian, wewenang dari Kepala DPKAD dan BUD yangmenerima pendelegasian wewenang, seharusnya dan wajib mengikutiketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang berlaku tentang syaratdan tata cara melakukan pinjaman dengan jaminan Aset Daerah C.qDeposito Pemerintah Kabupaten Sragen ;Kepala DPKAD dan BUD selaku Pejabat penyelenggara Negara

  ketentuan UndangUndang = sebagaipenyelenggara urusan negara yang baik, dalam hal ini termasuk dan tidakdikecualikan menempuh prosedur pinjaman dana pada BPR dan kewajibanmenempatkan dana tersebut/hasil pinjaman kedalam Kas Daerah sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UndangUndang No.17Tahun 2003 jo PP No.105/2000 jo PP No.107/2000 jo PP No.58 Tahun 2005jo Permendagri No.13 Tahun 2006 ;Bahwa Fakta hukum membuktikan dari total pinjaman sebanyakRp42.520.200.000,00 telah dibayar oleh DPKAD

• Majalengka.39.1 (Satu) exsemplar SPPLS (Surat permintaan Pembayaran Langsung)BELANJA BANTUAN KEUANGAN No. 920/030.SPPLS.BankeuADD/DPKAD/Tahun 2014.40.1. (Satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) No.931/30/SPM.LS.Bankeu.ADD/DPKAD/2014, beserta lampirannya.41.1 (Satu) exsemplar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 931/833LSBTL/201 4.42.2 (Dua) Lembar SK Bupati Majalengka No. 665 Tahun 2008 Tertanggal24 Desember 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

  Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun Anggaran 2014 setelah diferifikasi olen bidang pendapatan dan bidangpendapatan mengajukan nota Dinas kepada Kepala Dinas DPKAD melaluisekretaris DPKAD perihal kajian atas permohonan realisasi (pencairan) ADDtahun 2014, selanjutnya didisposisi ke bidang perbendaharaan dan akuntansiuntuk diproses pencairan, lalu dibuatkan SPP yang ditandatangan bendaharaPPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan No.

  SPP : 920/030.SPPLSBenkeu ADD/DPKADAtahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2014, kemudianSPP diajukan ke PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) DPKAD untuk ditelitidan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dibuatkan SPMNo.931/30/SPM.LS Bankeu.ADD/DPKAD/2014 tertanggal 18 Nopember 2014yang ditandatangan oleh Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Majalengka dankepala Dinas DPKAD mendisposisi SPM tersebut ke bidang Perbendaharaandan akuntansi untuk diproses pencairan, selanjutnya dibuatkan SP2D (SuratPerintah

  SPP : 920/030.SPPLSBenkeu ADD/DPKAD/tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2014, kemudianSPP diajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) DPKAD untuk ditelitidan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dibuatkan SPMNo.931/30/SPM.LS Bankeu.ADD/DPKAD/2014 tertanggal 18 Nopember 2014yang ditanda tangan oleh Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Majalengka dankepala Dinas DPKAD mendisposisi SPM tersebut ke bidang Perbendaharaandan akuntansi untuk diproses pencairan, selanjutnya dibuatkan SP2D (SuratPerintah

  Majalengka.39.1 (Satu) exsemplar SPPLS (Surat permintaan PembayaranLangsung) BELANJA BANTUAN KEUANGAN No. 920/030.SPPLS.Bankeu ADD/DPKAD/Tahun 2014.40.1 (Satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) No.931/30/SPM.LS.Bankeu.ADD/DPKAD/2014, beserta lampirannya.41.1 (Satu) exsemplar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.931/833LSBTL/2014.42.2 (Dua) Lembar SK Bupati Majalengka No. 665 Tahun 2008Tertanggal 24 Desember 2008 Tentang PengesahanPengangkatan Sdr.

• Sekretaris DPKAD/Kasubbag Keuangan) selanjutnya karena menurut saksi belum lengkap makasaksi kembalikan kepada yang bersangkutan (Drs. PANGIHUTAN) danmeminta petunjuk kepada Plt. Kepala Dinas (Drs. GUSNAR / Sekda), olehDrs.

  MULTI STAR MANDIRI ;AHRIN SIREGAR, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kab. Palas berdasarkanSurat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 900 / 94 / KPTS / 2010tanggal 13 Maret 2010 ;Putusan No.32/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.

  Bahwa pada PAPBD TA. 2010 ada ditampun anggaran Kegiatan PengadaanKenderaan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab.

  Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional pada DPKAD Kab. Padang Lawas berupa pengadaan 2 unit truksampah dan 1 unit bus Pemda saksi Drs. Gusnar Hasibuan selaku Plt.

  Hal. 71 dari 9672Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab.

• Foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 2008 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2009.70. 1 (satu) bundel foto Kopi Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 4469/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 23 September 2010 besertalampirannya.71.

  SP2D Nomor : 7223/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 30Nopember 2009 sejumlah Rp. 279.629.600, (dua ratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enamratus rupiah).2.

  MOKH.IRSYAD NASUTION, Ak.MM, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)yaitu :SP2D Nomor : 7223/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 30Nopember 2009 sejumlah Rp. 279.629.600, (dua ratus tujuh puluhsembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).2.SP2D Nomor : 8565/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 31Desember 2009 sejumlah Rp. 1.048.611.000, (satu milyar empat puluhdelapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).Khusus untuk retensi/masa pemeliharaan telah diterima oleh PT.Lundu Lamiase/RICKY NELSON KEWAS sebesar

  Tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp.279.629.600 yaituPembayaran uang muka 20 % x Rp.1.398.148.000dengan SP2D Nomor.7223/SP2DLS/DPKAD/2009 denganSPM Nomor.712/SPM/BLLS/DBMP/XI/2009 tanggal 23Nopember 2009.2.

  SP2D No. 8565/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 31 Desember2009..

• LOWE MUL memulai pekerjaan tersebut tanggal 23Maret 2015 dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender;Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan namunpihak ketiga dalam hal ini saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) yangmeminjam Perusahaan milik Saudara ANTON TABUNI (DPO) yakni CV.LOWE MUL menemui saksi YANTI BASONGAN dengan mengajukanpembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat JenisPick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan AsetDaerah (DPKAD), untuk tanggal

  Selanjutnya Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah(DPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) dandana langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening rekanan(pihak penyedia barang/ jasa);Bahwa yang mengajukan syaratsyarat dokumendokumen tersebutdiatas adalah saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran pada DinasPerhubungan Tahun Anggaran 2015 sejak mengajukan syaratsyaratpencarian/ pembayaran sampai dengan yang mengajukannya keDinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kab

  )masih di tahun 2015, untuk tanggal dan bulan saksi juga tidak ingatlagi, dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2015, Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang/ Jasa (SPPLS) dan Surat Perintah Membayar(SPM) namun yang mengajukannya adalah saudara YAKIMHalaman 25 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2018/PN JapWANDIBO selaku pelaksana kegiatan ke Dinas Pendapatan danKeuangan Aset Daerah (DPKAD);Bahwa yang menandatangani Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja

  Nduga,menerima pengajuan penagihan pembayaran atas kegiatan PengadaanKendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke DinasPendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), oleh YAKIM WANDIKBO(DPO) atas nama CV.

• kepala sekolah SDN Cikaratok KecamatanSukaresmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantahperkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah MenengahPertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Baratsampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000, (enam ratus lima belas jutarupiah) masuk ke rekening masingmasing sekolah dengan cara bahwa dariDinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab.Cianjur (DPKAD

  Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas PendidikanKab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan kehalaman 11 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab.Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggarandan membuat SPPSPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke KasDaerah melalui Dinas Keuangan.

  Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas PendidikanKab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan keBupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab.Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggarandan membuat SPPSPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke KasDaerah melalui Dinas Keuangan.

• .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahPSIG FNS, sees ere ete reine eeeBahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa Drs.SYAFRIADI, Terdakwa II BAKRI, S.Ag dan Terdakwa Ill AGUSMAR, ST (PPTk)meminta dana partisipasi kepada sekolahsekolah penerima DAK tahun 2009yang dipungut oleh Terdakwa Drs.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaPutusan No :06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG46DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahDeneriMa.= 2222 2a nae non nnn nen nn nnn nnn nnn nn cae en nec nnn cee cee nee nnnBahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs.

  M Si.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaPutusan No :06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG70DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahPSNGM ING. = ennnn nnn nn renner nen nennnn nn ann ane nnannnannennmanncnsanamannenannnnn2.

  M Si.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahPUIG Me ~ nna anna nnn nn cc nr noite me3. Untuk pencairan dana Tahap Ill dilengkapi dengan adanya SPJ tahap Il danlaporan mingguan, bahanbahan kelengakpan administrasi tersebutdikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap barudiserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahDONCMI MA. 222 oo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn nnn ne nn nee nnn ren ee nee nee nee one eneBahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs.

• Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan BangunanTahun 2015, NOP : 33.74.120.012.001.0241.0, atas nama : SUTRISNO,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Kota Semarang dan Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD), Tahun 2015, atas nama : SUTRISNO, NOP33.74.120.012.001.0241.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, diberi tanda bukti P67.

  Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tahun 2014, atas nama :SUTRISNO, NOP : 33.74.120.012.001.0241.0, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang,diberi tanda bukti P7 ;8.

  Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tahun 2013, atas nama :SUTRISNO, NOP : 33.74.120.012.001.0241.0, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang,diberi tanda bukti P8 ;Suratsurat bukti di atas telah diteliti sesuai dengan foto copy resmi maupun dariaslinya dan kesemuanya bermeterai cukup ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat diatas, Penggugatjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang identitas serta memberikanketerangan secara

• Reg.Perkara : PDS.10/BDUNG/10/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa DAYAT HIDAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal O9 Januari 2015 tentangpenetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung baik secarasendirisendiri ataupun bersamasama dengan

  Pemeliharaan Gedung RW. 06 dengan besar anggaran sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa selanjutnya terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon BandungNomor : 900/ Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015tentang penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada SatuanKerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

  Bahwamenindaklanjuti Surat Keputusan Camat Bandung Kulon BandungNomor : 900/ Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015tersebut, terdakwa yang bertugas sebagai Lurah Kelurahan WarungMuncang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkanSurat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa danPejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kelurahan Warung MuncangKecamatan Bandung Kulon Tahun Anggaran 2015 Nomor : 04 TAHUN 2015tanggal 02022015.

  BDGberdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal O9 Januari 2015 tentangpenetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung baik secarasendirisendiri ataupun bersamasama dengan sdra.

  Pemeliharaan Gedung RW. 06 dengan besar anggaran sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Kemudian, menindaklanjuti Surat Keputusan Camat BandungKulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal09 Januari 2015 tersebut, terdakwa yang bertugas sebagai LurahKelurahan Warung Muncang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaranmengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat PengadaanBarang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada KelurahanWarung Muncang Kecamatan

• ,MM. menyerahkan printoutrincian daftar namanama Lembaga/Yayasan Penerima Hibah TahunAnggaran 2011 kepada Jamaluddin selaku Kasi Pembinaan AdministrasiKeuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Provinsi Banten.

  (Kepala DPKAD), Ir.Widodo Hadi, Sp. (Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM.

  ,MM. menyerahkan printout rinciandaftar namanama Lembaga/Yayasan Penerima Hibah Tahun Anggaran2011 kepada Jamaluddin selaku Kasi Pembinaan AdministrasiKeuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Provinsi Banten.

  (Kepala DPKAD), Ir. Widodo Hadi, Sp.(Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM. (Karo AdministrasiPembangunan selaku Sekretaris TAPD), Peraturan Daerah ProvinsiHal 39 dari 105 hal.

  ,MM. memintaAhmad Suhyani untuk menyerahkan Nota Dinas Kepala Biro Kesrayang ditujukan kepada Kepala DPKAD Provinsi Banten tentangPencairan Dana Hibah dengan dilampiri Proposal Usulan, SK GubernurBanten tentang Pemberian Dana Hibah, Berita Acara Pembayaran,Kuitansi, Fotocopy KIP dan Fotocopy Buku Rekening BankLembaga/Yayasan Penerima Hibah kepada Bendahara PPKD di KantorDPKAD Provinsi Banten, sehingga DPKAD Provinsi Banten melakukanpencairan dana hibah dengan cara transfer (pemindahbukuan) keRekening

• Jabatan Saksi sebagaiKabid Pengelola Data Informasi Pajak sejak tahun 2014 sampaisekarang;Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Pengelola DataInformasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Lumajang dimana saksi sebagai KabidPengelola Data Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah menyiapkanbahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan datainformasi pajak;Bahwa Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  (DPKAD)Kabupaten Lumajang memungut pajak dari pertambangan pasirdengan kebijakan/cara mengeluarkan kartu kendali sejak tahun 2010;Bahwa yang dimaksud Kartu Kendali adalah alat kontrol dalampemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang berfungsiuntuk menguji kepatuhan Para Penambang dalam pemenuhankewajiban perpajakan di daerah Kabupaten Lumajang;Bahwa saksi tahu dengan CV.

  )Kabupaten Lumajang, karena menunggu rekomendasi dari hasilevaluasi yang dilakukan Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsiterhadap jin Usaha Pertambangan (IUP);Bahwa 18 (delapan' belas) Penambang yang jjin UsahaPertambangan (IUP) operasi produksi pasir atau bahan mineralbukan logam dan batuan masih berlaku dan mendapatkanrekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi serta mendapat kartu kendalidari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Lumajang adalah: 1.

  Anugerah Semeru selama tahun 2015 pernahmengajukan permohonan kartu kendali kepada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang; Bahwa setahu saksi lahan pertambangan CV. Anugerah Semeru diDesa Gondoruso, Kecamatan Pasirian yang mendapatkanrekomendasi Dinas ESDM Provinsi sehingga mendapatkan kartukendali dan dapat beroperasi melakukan penambangan pasir danbatu, dan setahu saksi lahan pertambangan CV.

  Khomsani; Bahwa Kartu Kendali dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang setelah adanyaRekomendasi Gubernur, dan setahu saksi Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang tidakmengeluarkan Kartu) Kendali untuk lahan pertambangan CV.Anugerah Semeru di Leprak Desa Jugosari karena belum adarekomendasi Gubernur; Bahwa terhadap lahan pertambangan CV.

• Bahwa PHR merupakan pajak daerah yang dipungut langsung olehNegara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cqPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) kepada wajib pajakdalam hal ini pihak Hotel Puteri Gunung sebagai korporasi ;5.

  Bahwa selisin PHR yang dituduhkan pihak Hotel Puteri Gunung telahdigelapkan oleh Pemohon, terdapat dana kurang lebih sebesarRp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah), yang telahdipergunakan untuk pembayaran insentif atas jasa pelayanan pegawaiDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;2.

  Bahwa dana yang dikeluarkan Pemohon untuk insentif jasa pelayananpajak pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut, disisinkan dan kemudiandibayarkan oleh Pemohon berasal dari dana saving tax, namun tidakterbukukan dari tahun 2004 sampai April 2010 ;Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/20143.

  Dalam kaitan peristiwahukum demikian, maka yang berperkara adalah pihak Hotel PuteriGunung sebagai korporasi dengan pihak Pemerintah KabupatenBandung Barat cq Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD).

  No. 36 PK/PID.SUS/2014penggelapan sisa PHR, sebab dalam ranah pajak hotel dan restoran ini,pihak Hotel Puteri Gunung tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor ; Bahwa dalam perkara penggelapan sisa PHR, yang memiliki kapasitassebagai pelapor adalah pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bukan HotelPuteri Gunung.

• Antang Kalang. untuk verifikasi tidakpernah dilakukan serta tidak pernah diterbitkan rekomendasi padasaat pengajuan pencairan ADD ke DPKAD;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pencairan, harus adarekomendasi sebagai lampiran;Bahwa berdasarkan Lampiran Perbub No. 26 tahun 2012 tetangpengelolaan ADD Kab.

  Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan AdministrasiADD adalah Kepala BPMPD; Bahwa yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran bantuankeuangan ADD tahun anggaran 2014 yaitu Kepala DPKAD;SIAGANO, SH., MH Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Antang Kalang,sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2014; Bahwa camat sebelumnya adalah sdra.

  Plk.Bahwa jabatan saksi tahun 2012 sebagai Kepala BidangKelembagaan Sosial Budaya dan Pelatinan, sehingga saksi dapatmeneruskan Permohonan ADD ke DPKAD Kab.

  mengelola ADDadalah;=" Kabupaten;" BPMPD, DPKAD danInspektorat serta Kesbangpoldagri,Kecamatan dan Desa, dengan nama Tim Pelaksana Desa;Bahwa dalam pengajuan permohonan pencairan ADD persyaratanyang dilampirkan apa adalah: LP; APBDes, Rekening Desa; Persetujuan/Rekomendasi dari Camat;Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan BPMD dalam pengajuanpermohonan pencairan ADD ke pihak DPKAD Kotim Tahun 2012,Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor: 54/Pid.SusTPK/2016/PN.

  Slamet yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa danbarang bukti berupa Buku Kas Umum DPKAD Kab.

• memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaradalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.947.818.153,00(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapanpuluh tiga rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada PAPBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan PengadaanKendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD

  Anggaran DPKAD Kab. Palas)yaitu saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. untuk menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untukpermintaan penerbitan SP2D, beberapa berita acara belum ditandatanganiyaitu Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barangdan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan unit busPemda. Selanjutnya karena belum lengkap maka oleh saksi H. ParuhumMulia Daulay, SE.MM. dikembalikan kepada Drs.

  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalamhal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.153,00 (sembilanhalaman 10dari 34 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2013/PTMDN.ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tigarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa pada PAPBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD

  Anggaran DPKAD Kab. Palas)yaitu saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. untuk menerbitkan Surathalaman 14dari 34 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2013/PTMDN.Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untukpermintaan penerbitan SP2D, beberapa berita acara belum ditandatanganiyaitu Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barangdan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan unit busPemda. Selanjutnya karena belum lengkap maka oleh saksi H.

• sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan MajelisHakim masingmasing mengaku bernama terdakwa ERICK KISWANTOKOTO Alias ERICK Bin BUYUNG danterdakwa Il BURHAN ADITYAAlias DERA Bin AGUS JOKO dengan identitas lengkapnya sebagaimanaterdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang laindaripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama denganyang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitasPara terdakwa;Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN Dpkad

  berlari dan mengejarterdakwa Il lalu menangkapnya dan setelah dilakukan penggeledahanditemukan 4 (empat) ekor burung kenari yang ada di dalam saku celanaterdakwa Il yang mana 2 (dua) ekor burung kenari yang ada di sakucelana terdakwa Il sudah mati;Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berada di depan rumahsambil mengawasi keadaan sekitar, dan ketika itu terdakwa melihat ada1 (satu) pasang sandal merk Elabama warna hitam kemudian terdakwa Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN Dpkad

  Dengan demikian unsurdengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN Dpkad. 5.

• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung TimurTA. 2009 Nomor: 1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP).-----5.

  RINDU DAMAI SEAHTERA tangal 22 Juli 2009 yang ditanda tanagani oleh KADIS DPKAD Kab Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp. 416.504,- (Empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah). Surat ................. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.

  RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD (Agus Pringadi, S.

  Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera). ----- Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP- BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 20Q9 oleh Kontraktor Peiaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang dtandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV.

  BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV.

  HASAN HAMZAH).Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor: 1.01.1.01.01.18.06.5.2tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah DPKAD Kab.

  ST (Dinas PU),Muh. idris, SH (DPKAD), Fuad (Dikrias), Fuaddi, SE(Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaanmemeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani olehdirektur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI)Jaminan Pemeliharaan dari PTI.

  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Ketja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor: 1.01.1.01.01.18.06.5.2tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP).5.

  Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE(Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera) Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaanmemeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeiiharaan belum berakhir ditandatangani olehdirektur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) 108 Jaminan Pemeiiharaan dari PT.

  BAKT PARAMUDAtanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaituDirektur CV.

• ., di Desa Bago, KecamatanPasirian, Kabupaten Lumajang;Bahwa setahu saksi fungsi Kartu kendali itu adalah bukti pengangkutandan seharusnya Sopir menunjukkan yang warna merah yang memangseharusnya dipegang oleh Sopir, tetapi dalam perkara ini kartu kendaliyang dipegang Sopir tersebut adalah berwarna putih, padahal warnaputih tersebut seharusnya dipegang oleh DPKAD (Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lumajang;Bahwa sete;ah dilakukan penelusuran, ternyata Kopasdal Il lokasinya diCandipuro

  2016/PN LmjBahwa keterangan Sopir dumpt truck dan saksisaksi para pekerja/kulikuli, ternyata pasir tersebut berasal dari tempat penampungan miliksaksi Suhariyanto, S.E di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, KabupatenLumajang;Bahwa Kartu kendali adalah bukti pengangkutan dan seharusnya Sopirmenunjukkan yang warna merah yang memang seharusnya dipegangoleh Sopir, tetapi dalam perkara ini kartu kendali yang dipegang Sopirtersebut adalah berwarna putih, padahal warna putin tersebutseharusnya dipegang oleh DPKAD

  (DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lumajang, setelahsaksi stempel Kopasdal, lalu saksi serahkan kepada Petugas Chekeryang waktu itu berwarna (Kartu Kendali) kuning;Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2016/PN LmjBahwa kartu kendali yang dibuat oleh DPKAD (Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lumajang ada 3 (tiga) lembarlampiran yaitu: 1.

  Warna putih untuk arsip DPKAD (Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lumajang, 2. Warna merahuntuk Sopir (Pengemudi) dan 3.

  Warna putin untuk arsip DPKAD (Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lumajang, 2. Warna merahuntuk Sopir (Pengemudi), 3.

• Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Dpkad. 1.ad. 2.Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialahmenunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban,yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum(korporasi),

  Unsur setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dandipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut di atas,Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Dpkad. 2.maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dimana telahdinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;Unsur menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiriMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangansebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari

  Dengan demikian unsurmenggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri telah teroenuhi:Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Dpkad. 3.