Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp15.676.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiPalangkaraya dengan Putusan Nomor 28/Pdt/2016/PT.Plk

;8) 2 (dua) buah pipet kaca;9) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegarmerk cap badak;10)1 (satu) plastik yang berisi 6 (enam) sedotan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;1) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 206 RM 872 warna hitam;2) Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 47/PID.SUS/2016/PT.PLK

;32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang PerubahanKetiga Atas Penetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi , Il, Illdan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode20142019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palangka Raya Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK

atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa namun demikian terhadap penjatuhan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dijatuhkan oleh Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plk. tanggal 18 April 2016, yang dikuatkanoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka RayaNomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK

Ketua pengadilan negeri Kuala Kapuas tanggal 20 Oktober 2014, No.293b/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KIk, sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal04 Januari 2015;Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanggal 12 Desember 2015, Nomor: 112PPI/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK, Sejak tanggal 05 Januari 2015 s/dtanggal 03 Februari 2015.;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanggal 20 Januari2015, No.12PP II/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK, Sejak tanggal 04 Pebruari2015 s/d tanggal 05 Maret 2015.

., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di JalanKecubung No.006 Palangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Rayapada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 dibawah Nomor169/V/2017/SK/TPK/PN Plk;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 22 Nopember 2017, Nomor: 15/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK tentangpenunjukan Majelis

,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, denganSURYA YULIE HARTANTI,SH.MH., Hakim Tinggi dan GATUTSULISTYO,SH.MH., Hakim Adhoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi PalangkaRaya sebagai Hakimhakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 15/Pid.SusTPK /2017 / PT.Plk yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor8/Pid.SusTPK/2015/PT.PLK tanggal 1 Februari 2016 (BuktiP3); dan3. Petikan Putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I.Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016(Bukti P4);Halaman 3 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018Bahwa seyogianya Pemerintah Cq. Menteri Agraria dan TataRuang/BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Tengah Cg.

Fakhrur Razie bin Anshari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor8/PID.SUSTPK/2015/ PT.PLK tanggal 1 Februari 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor51/Pid.SusTPK/2015/PN.PLK tanggal 14 Desember 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa I. Drs.

Putusan Nomor 37 P/HUM/201810.11.12.13.14.Fotokopi Putusan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.PIk tanggal 7 Desember 2015 (Bukti P2);Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/Pid.SusTPK/2015/PT.PLK tanggal 1 Februari 2016 (Bukti P3);Fotokopi Petikan Putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I.Nomor 1113 K/ Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016 (Bukti

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang ke satutanggal 18 Juli 2018 No : 66PPI/Pen.Pid.Sus/2018/PT.PLK, terhitung sejaktanggal 23 Juli 2018 s/d 21 Agustus 2018;te Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang ke duatanggal 20 Agustus 2018 No : 66PPII/Pen.Pid.Sus/2018/PT.PLK, terhitungsejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d 20 September 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, yaituSURIANSYAH HALIM, S.H.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK., tanggal 01 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:= Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II;" Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Plk

,tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.

terbebas dari fitnah, akantetapi kasus perkara ini dibawa sebagai Kasus Tindak Pidana Korupsi,maka jelas sebagai suatu kekeliruan yang sangat nyata;Bahwa berdasarkan halhal dan alasan serta bukti tersebut di atas, makatidak berkelebihan kiranya Pemohon PK/Terpidana, bermohon dengan segalakerendahan hati agar terhadap kekhilapan dan kekeliruan yang nyata padaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 814 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 20 Juni2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor /7/Pid.SusTPK/2015/PT.PLK

,M.H. dan F.X.SUPRIYADI, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Anggota berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21November 2019Nomor 94/PID.SUS/2019/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2019/PT PLKMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut, serta dibantuoleh GINTER

., jo. putusanPengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 30/PDT/2014/ PT.PLK.,tanggal 13 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor : 3120K/ PDT/2014., tanggal 28 Agustus 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde zaak)yang menolak gugatan ahli waris Sdr.

NIHIL;Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10 /PID.SUSTPK / 2014 / PT.PLK tanggal 05 Januari 2015 yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Januari 2015,Nomor 02 / Akta/ Pid.SusTPK / 2015 / PN.PIk;Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2015 Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Terdakwa masih berusia produktif, masih sangat diharapkan pemikiran dankeahliannya untuk berperan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,khususnya di bidang kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 10/PID.SUSTPK/201 4/PT.PLK, tanggal 05 Januari 2015 yang membatalkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 41 /Pid.Sus.TPK

UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEH tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 10 / PID.SUSTPK / 2014 / PT.PLK

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 3 // PID.SUS TPK / 2016 /PT.PLK tanggal 30 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya tanggal 12 Januari 2016 Nomor 54 / Pid.Sus TPK/ 2015 / PN Plk sekedar mengenai lamanya penjatuhan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkatperadilan pada tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5000,00 (lima riburupiah).Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 3 /PID.SUS TPK/ 2016 / PT.PLK tanggal 30 Maret 2016 yang diajukan olehTerdakwa, Nomor 07 / Akta.Pid.Sus TPK / 2016 / PN.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 3/Pid.Sus TPK/2016/PT.PLK, tanggal 30 Maret 2016 sebagai pertimbangan hukumhalaman 45 oleh Judex Facti seolah olah telah mempertimbangkanseluruh keberatan keberatan Terdakwa dalam kontra memori banding;b.

., jo. putusanPengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/PDT/2014/ PT.PLK.,tanggal 13 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3120K/ PDT/2014., tanggal 28 Agustus 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde zaak)yang menolak gugatan ahli waris Sdr.

Pramuka warna coklat tua ;e 1 (satu) buah baju seragam Putih lengan pendek di bagian depan bertuliskannama PEBRI AYU LESTARI dan tulisan OSIS ;e 1 (satu) buah rok seragam berwarna abuabu;e 1 (satu) buah Handphone merk KTOUCH dan kartu Handphone SIMPATIdengan nomor 082255538655 dan 081258208402.Dikembalikan kepada saksi korban PEBRI AYU LESTARI.7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500 (dua ribu limaratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 76/PID.SUS/2014/PT.PLK

., masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 25 Juni 2019 Nomor 36/PDT/2019/PT.PLK untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebutpada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AKRI YULIANI, S.H., PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh

,M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi PalangkaRaya, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 75/Pen.PDT/2018/PT.PLK yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan didampingi Hakimhakim Anggota serta dibantu oleh JOHN MORTONHal.26 dari 27 Hal.

Sus/2018/PT.PLK berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi dirinyasendiri;Menimbang, bahwa pada Desember tahun 2020 Terdakwa pernahdigrebek anggota kepolisian karena melakukan pesta Shabu, pada saat itu ada3 (tiga) orang lakilaki dan 1 (Satu) orang perempuan sedang melakukankegiatan menggunakan Narkotika jenis shabu dan salah satunya adalahTerdakwaMenimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian UrineTerdakwa ABDI AANG FAUZI Als AANG Bin ABADIANSYAH yang dilakukan diUPTD Laboratorium

Sus/2018/PT.PLK yang mana seharusnya Terdakwa telah insyaf dan bertobat atau setidaktidaknya tidak bersentuhan lagi dengan dunia Narkotika, namun hal ini tidakterwujud justru pernah melakukan pesta shabu pada Desember 2020 dan dalamperkara ini Terdakwa juga positif pengguna Narkotika, sehingga dengandemikian Majelis Hakim menilai Terdakwa sangat memerlukan pembinaan yangcukup dan memadai untuk menata kembali masa depanya;Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah berkeluarga danmemiliki 2 (dua

Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Rayaberdasarkan Penetapan Nomor 186PPI/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK. tanggal 21 Desember2017, dihitung sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018;9.

Perpanjangan masa tahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Rayaberdasarkan Penetapan Nomor 186PPI/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK. tanggal 15 Januari2018, dihitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018;Terdakwa tersebut didampingi olen Penasihat Hukum ANTONINUS KRISTIANO, S.Hdari Kantor Hukum ANTONINUS KRISTIANO, S.H & REKAN berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKasongan pada tanggal 11 Oktober

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANKDANAMON, Tbk tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor10/PDT/2015/PT.PLK., tanggal 9 April 2015 yang

,M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi PalangkaRaya, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 75/Pen.PDT/2018/PT.PLK yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan didampingi Hakimhakim Anggota serta dibantu oleh JOHN MORTONHal.26 dari 27 Hal.